Walikota Padang Panjang Beri Apresiasi dan Penghargaan Ke Kejari Padang Panjang

PADANG PANJANG -(deklarasinews.com)- Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Panjang bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Padang Panjang menggelar sosialisasi bertema, “Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)” sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan penerimaan daerah pada Kamis (4/6/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Panjang tersebut dihadiri oleh Plh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Padang Panjang, Bambang Irawan, S.H., M.H dan jajaran  serta Wali Kota Padang Panjang, H. Hendri Arnis, BSBA beserta jajaran Pemerintah Kota Padang Panjang.

Dalam kegiatan tersebut, para peserta memperoleh pemaparan mengenai langkah-langkah pencegahan tindak pidana korupsi, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah dan optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

Sosialisasi juga menjadi forum diskusi untuk memperkuat pemahaman aparatur pemerintah terhadap regulasi yang berlaku serta potensi risiko hukum dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Plh Kepala Kejaksaan Negeri Padang Panjang menegaskan bahwa peningkatan PAD harus dilakukan dengan tetap berpedoman pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Menurutnya, optimalisasi pendapatan daerah tidak hanya bertujuan meningkatkan kapasitas fiskal daerah, tetapi juga harus disertai dengan integritas dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pentingnya pendekatan preventif dalam pemberantasan korupsi, melalui fungsi Intelijen, Pidana Khusus dan bidang perdata serta tata usaha negara, kejaksaan terus mendorong pendampingan dan edukasi hukum kepada pemerintah daerah guna meminimalkan potensi pelanggaran yang dapat merugikan keuangan negara maupun daerah.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Padang Panjang, H. Hendri Arnis, BSBA juga menyerahkan penghargaan kepada Kejaksaan Negeri Padang Panjang melalui Plh Kepala Kejaksaan Negeri Padang Panjang, Bambang Irawan, S.H., M.H sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif kejaksaan dalam membantu Pemerintah Kota Padang Panjang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penghargaan tersebut diberikan sebagai pengakuan atas kontribusi kejaksaan melalui pendampingan, pengawasan, serta dukungan hukum yang telah membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah secara efektif dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat sinergi antara Pemerintah Kota Padang Panjang dan Kejaksaan Negeri Padang Panjang dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

Melalui kolaborasi yang berkelanjutan, diharapkan optimalisasi PAD dapat berjalan lebih efektif, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. (Red)

Tim Survey PUTR Turun dan Segera Usulkan Perbaikan

PAGARALAM -(deklarasinews.com)- Terkait adanya pemberitaan atas keluhan warga tentang siring irigasi yang jebol akibat cuaca exstrem dan Patah di ataran Tanjung Cermin Kecamatan  Dempo Utara kota Pagaralam Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang  (PUTR) Deni Novi Herly melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengairan Kasimudin ST, Timnya dari Dinas PUTR langsung Survey ke lokasi Tembok irigasi di Ataran Tanjung Cermin Talang Babat kamis  (4/6/2026).

Tim Survey dari Dinas PUTR Bidang Pengairan Ataran Tanjung Cermin Area, seperti  Talang Babat, Jambat  Akar Tanjung Payang, sampai sebagian daerah Belumai Siring irigasi tersebut digunakan untuk puluhan hektar lahan persawahan,  kolam ikan dan lahan sayur mayur.

Kasimudin saat di hubungi media  menyatakan, Timnya sudah  melihat kondisi Tembok irigasi Ataran tanjung cermin talang Babat sudah Nyaris tidak berfungsi dengan baik karena disebabkan terjadi patah dan Amblas dinding yang patah.”katanya.

“Sudah kita tinjau langsung kerusakan paling berat itu sekira 20 meter dengan lebar saluran 1 meter dan atas nama pemerintah daerah akan segera melakukan upaya terbaik sesegera mungkin dan kalau bisa dimasukan dalam Anggaran induk atau setidaknya di Anggaran Perubahan tahun 2026 ini agar saluran irigasi berfungsi kembali dengan baik dan sawah masyarakat bisa bertanam teraliri air,” ucap kasim.

Lanjut Kepala Bidang Pengairan Dinas PU-TR Kota Pagaralam Kasimmudin, secara teknis perbaikan pada siring saluran irigasi di ataran Tanjung Cermin hingga Titik kerusakan di Talang Babat Kecamatan Dempo Utara sangat mendesak untuk dlakukan perbaikan, melihat kondisi alam mengubah jalur aliran air  yang kemudian menyebabkan bangunan siring saluran air menjadi tidak berfungsi patah tak berpungsi.

Lanjut kabid Pengairan Kasim, terimakasih pada masyarakat pengguna Air sudah melakukan gontong royong jiwa kebersamaan tetap terjalin, meski keluhkan dampak siring yang patah.” tegasnya.

“Untuk perbaikan siring irigasi bisa kita usulkan  Insya Allah akan diusulkan seceoatnya pada Anggaran induk ini atau di Anggaran Perubahan tahun inilah 2026,” jelas Kasim mewakili dinas dan pemerintah kota Pagaralam.

Berita sebelumnya,  Puluhan Hektar lahan pertanian sawah dan kolam perikanan warga kekeringan terancam gagal panen dan juga tidak dapat bertanam Padi serta sayur mayur akibat jebolnya saluran siring irigasi minggu lalu tepatnya ataran Area dusun Tanjung Cermin, Talang Babat kelurahan Jangkarmas Kecamatan Dempo Utara Kota Pagaralam.

Informasi yang didapat media , Rabu (3/6/2026) Ayik Ataran Tanjung Cermin, Jambat Akar sampai Talang Babat  ini yang mengaliri puluhan hektar area persawahan dan kolam ikan warga sampai ke  Talang Babat . Warga masyarakat terpaksa harus melakukan gotong royong melakukan perbaikan menggunakan bambu alakadarnya agar kembali mendapatkan pasukan Air untuk mengaliri lahan persawahan, Usaha Kolam Pemancingan, kebutuhan Rumah tangga dan lainya..(Rep)

Wali Kota Bandar Lampung Pimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di lingkungan Pemkot Bandar Lampung, Senin (1/6/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Eva Dwiana, nilai Pancasila harus hadir dalam bentuk pelayanan publik yang berkeadilan, transparan, dan berpihak kepada rakyat.

Selain itu, setiap kebijakan dan program pemerintah harus mencerminkan semangat kemanusiaan serta keadilan sosial, bukan kepentingan kelompok tertentu.

“Nilai-nilai Pancasila harus hadir dalam bentuk pelayanan publik yang berkeadilan, transparan, dan berpihak kepada rakyat. Setiap kebijakan dan program harus mencerminkan semangat kemanusiaan dan keadilan sosial,” ujar Eva.

Pada peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini, Eva juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan kebersamaan demi kemajuan Kota Bandar Lampung.

Menurutnya, kekompakan antara pemerintah, Forkopimda, dan masyarakat menjadi modal utama dalam menjaga keamanan, kebersihan, dan pembangunan daerah.

“Yang bisa menjaga daerah kita adalah kita sendiri. Bagusnya, bersih dan cemerlangnya  Kota Bandar Lampung karena kita semua,” katanya.

Eva menambahkan, semangat gotong royong dan kolaborasi harus terus diperkuat dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk upaya mencegah kenakalan remaja dan aksi tawuran yang belakangan marak terjadi di sejumlah daerah.

Ia berharap momentum Hari Lahir Pancasila menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk semakin mempererat persatuan dan bersama-sama membangun Kota Bandarlampung.

“Dengan Hari Pancasila ini, ayo kita semakin erat, semakin kompak, gotong royong, kebersamaan, dan kolaborasi harus terus kita jaga,” tandasnya. (*)

Layanan ATR/BPN di Pelayanan Satu Pintu Kota Tangerang Permudah Urusan Pertanahan Masyarakat

TANGERANG –(deklarasinews.com)– Dengan konsep berbagai layanan tersedia dalam satu lokasi terintegrasi, kehadiran layanan pertanahan dan tata ruang di Mall Pelayanan Publik (MPP) memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses layanan pemerintah. Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyediakan loket informasi yang dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh informasi secara cepat dan jelas sebagai langkah awal menuju ke proses kepengurusan selanjutnya.

Di antara pengunjung loket ATR/BPN di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang, Tia dan Lilis, mengaku sengaja datang untuk bertanya-tanya terkait sertipikat tanah warisan keluarga. Mereka memilih datang ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu karena dinilai lebih praktis dan mudah dijangkau dari rumahnya.

“Pelayanannya bagus, cepat, dan kita bisa langsung tahu harus ke mana. Penjelasannya dari petugas BPN juga jelas dan detail. Setelah dijelasin petugas BPN, habis ini kami antre di Dukcapil untuk urus KK,” ujar Lilis usai berkonsultasi di loket ATR/BPN.

Saat berkonsultasi, petugas layanan menjelaskan tahapan pengurusan yang perlu dipenuhi, termasuk kelengkapan dokumen seperti surat keterangan alih waris sebelum proses sertipikasi dapat dilanjutkan. Menurut kedua warga Tangerang ini, penjelasan dari petugas BPN disampaikan dengan jelas dan mudah dimengerti sehingga tahu langkah lanjutan apa yang perlu dikerjakan.

Hal serupa disampaikan Martin, seorang karyawan swasta yang datang ke MPP Kota Tangerang untuk berkonsultasi terkait proses balik nama sertipikat tanah. Karena baru pertama kali mengurus dokumen pertanahan, ia mengaku memilih datang ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar mendapatkan kepastian informasi mengenai syarat dan dokumen yang diperlukan.

Martin juga merasa MPP lebih efisien karena bisa mengurus beberapa hal dari instansi yang berbeda sekaligus dalam satu kunjungan. “Habis dari loket Bapenda, lihat ada loket ATR/BPN sekalian saya lanjut konsultasi. Tadi dijelaskan kebutuhan dokumennya apa saja, dicek juga apakah dokumennya sudah benar atau belum. Jadi lebih pasti sebelum lanjut mengurus ke Kantor Pertanahan,” katanya.

Konsep MPP sangat membantu masyarakat karena berbagai layanan tersedia dalam satu lokasi yang saling terintegrasi. Menurut Martin, model pelayanan seperti ini membuat proses administrasi menjadi lebih praktis dan efisien.

“Bagus sih. Kalau seperti ini sebenarnya harus ada juga di daerah lain karena masyarakat jadi tidak repot bolak-balik dan tempat layanannya juga berdekatan, penjelasannya juga jelas tadi petugas BPN-nya,” ungkapnya.

Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang ini, loket ATR/BPN tersedia setiap hari Senin dan Kamis, mulai pukul 08.00-15.00 WIB. Jadwal tersebut merujuk pada ketentuan dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Kantor Pertanahan Kota Tangerang.(Nan)

Membanggakan, Pemerintah Kota Bandar Lampung Kembali Raih WTP

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Lampung.

Raihan opini WTP ini menjadi bukti komitmen Pemkot Bandar Lampung dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar pengelolaan keuangan pemerintah. Capaian tersebut juga menunjukkan kerja keras seluruh jajaran organisasi perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas administrasi dan pelayanan publik.

Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengungkapkan rasa syukur atas penghargaan yang kembali diraih Pemerintah Kota Bandar Lampung. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat.

“Alhamdulillah, tahun ini kita kembali meraih predikat WTP. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung serta seluruh jajaran pemerintah yang telah bekerja keras,” ujar Eva.

Ia menambahkan, penghargaan WTP bukan hanya sebuah prestasi, tetapi juga amanah yang harus dijaga dan dipertahankan ke depannya. Pemkot Bandar Lampung akan terus melakukan evaluasi serta peningkatan pengelolaan keuangan agar semakin efektif, efisien, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Dengan kembali diraihnya opini WTP dari BPK RI, Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap dapat semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah serta mendorong terciptanya pemerintahan yang profesional dan berintegritas (red).

Wali Kota Bandar Lampung Salurkan Bantuan Beras Kepada Puluhan Ribu KPM

BANDAR LAMPUNG –(deklarasinews.com)- Wali Kota Bandar Lampung Salurkan Bantuan Beras kepada Puluhan Ribu KPM di Kota Bandar Lampung, Selasa (19/5/2026).

Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Sosial dan Dinas Pangan menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan pangan warga.

Penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, khususnya bagi keluarga penerima manfaat (KPM) di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan data penerima bantuan, sebanyak 43.582 KPM menerima bantuan melalui Dinas Sosial dan 102.624 KPM menerima bantuan melalui Dinas Pangan.

Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana, berharap bantuan ini dapat membantu meringankan beban masyarakat serta memberikan manfaat bagi warga yang membutuhkan.

Kegiatan ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat semangat kepedulian dan kebersamaan di tengah masyarakat (red).

Kadisdik Kota Pagaralam Buka Sosialisasi aAnti Bullying Tingkat SMP

PAGARALAM -(deklarasinews.com)- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Novi Apriyadi membuka kegiatan sosialisasi anti bullying/perundungan dan kerukunan dalam bingkai kebinekaan tingkat SMP pada Senin, 18 Mei 2026.

Sekolah sejatinya adalah rumah kedua.

Tempat di mana tunas-tunas bangsa menimba ilmu, mengasah karakter, dan merajut mimpi serta tempat di mana setiap anak berhak merasa aman, dihargai, dan diterima apa adanya.

“Sekolah atau pendidikan harus diisi dengan prestasi bukan dengan membuat teman tidak nyaman dan tak mau ke sekolah lantaran ulah kita,isi dengan prestasi bentuk kelompok belajar.”jelasnya.

Stop perundungan dalam bentuk apa pun! Ciptakan lingkungan belajar yang penuh kasih, toleransi, dan prestasi.Tunjukan diri kita lewat prestasi yang membanggakan dari tangkai dan pelajaran itulah yang mestinya ditanamkan,pungkasnya (Rep)

Pemerintah Kota Pagar Alam Gelar Upacara Gabungan Peringati Hari Perpustakaan

PAGARALAM -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kota (Pemkot) Pagar Alam melaksanakan Upacara gabungan dalam  rangka peringatan Hari Perpustakaan Nasional, hari Arsip Nasional, Hari buku Nasional dan hari Kebangkitan Nasional, Kegiatan ini berlangsung di Halaman Kantor Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam, Senin (18/5/2026).

Sekretaris Daerah (sekda) Zaily Oktosab Fitri Abidin bertindak Selaku Inspektur Upacara di ikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.

dalam Amanatnya, pada tahun ini, hari Kearsipan Nasional mengusung tema strategis yaitu “Kearsipan untuk memberdayakan masyarakat depan menuju Indonesia Emas 2045”.

“Terkait dengan kearsipan sekretaris Daerah meminta kepada seluruh OPD agar segera berkomonikasi dengan dinas kearsipan Kota Pagar Alam supaya masalah kearsipan bisa tertata rapi, serta mempermudah untuk mencari arsip-arsip yang penting” ucap Sekda.

Sekretaris Daerah Zaily Oktosab menambahkan bahwa kita sudah memasuki bulan ke-5 pada tahun 2026, saya menegaskan dan berharap kita semua dapat semakin mewujudkan disiplin dan semangat kerja yang tinggi guna mencapai hasil pembangunan yang lebih optimal.

Setelah selesai melaksanakan Upacara Sekretaris Daerah (Sekda) Zaily Oktosab Fitri Abidin secara langsung memberikan hadiah kepada 6 (enam) orang pemenang Lomba Video AI Kota Pagar Alam tahun 2026.(Rep)

Polemik Pemilihan RW 11 Taman Jaya Telah Berakhir, Chandra Terpilih Secara Aklamasi

KOTA TANGERANG -(deklarasinews.com)- Warga di wilayah Cipondoh Makmur disebut menuntut kejelasan terkait status ketua RW terpilih, khususnya dalam polemik pemilihan Ketua RW 11 Taman Jaya. Permasalahan ini sempat dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh DPRD Kota Tangerang.

Menurut hasil RDP, persoalan muncul karena panitia dinilai tidak menjalankan tata tertib pemilihan dengan benar. Dalam aturan disebutkan bahwa apabila hanya ada satu calon Ketua RW, maka penetapan dapat dilakukan secara aklamasi tanpa pemungutan suara.

Kasus ini menjadi perhatian warga karena posisi Ketua RW dianggap penting sebagai penghubung aspirasi masyarakat dengan pihak kelurahan dan pemerintah daerah.

Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Cipondoh Nur Alamsyah, S.Sos, M.Si, memberikan penjelasan terkait polemik pemilihan Ketua RW yang terjadi di wilayah tersebut. Dalam keterangannya, pihak kecamatan menegaskan bahwa proses pemilihan harus berjalan sesuai aturan, transparan, dan tetap mengedepankan kondusivitas lingkungan.

Sekcam menyampaikan bahwa pemerintah kecamatan telah menerima berbagai masukan serta aspirasi dari warga terkait dinamika pemilihan Ketua RW. Oleh karena itu, pihak kecamatan bersama kelurahan terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak agar persoalan dapat diselesaikan secara musyawarah.

“Perbedaan pendapat dalam proses pemilihan merupakan hal yang wajar, namun kami berharap seluruh elemen masyarakat tetap menjaga persatuan dan ketertiban lingkungan,” ujarnya.

Selain itu, pihak kecamatan juga memastikan akan melakukan evaluasi terhadap seluruh tahapan pemilihan apabila ditemukan hal-hal yang dinilai tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sekcam menegaskan bahwa keputusan yang diambil nantinya akan mengutamakan kepentingan masyarakat dan stabilitas lingkungan.

Pemerintah Kecamatan Cipondoh mengimbau warga untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya serta tetap menjaga suasana aman dan harmonis di lingkungan masing-masing.

Lurah Cipondoh Makmur H. Asad Nasrulloh, S.E.. menambahkan bahwa berdasarkan hasil pertemuan bersama warga dan tokoh masyarakat, telah dicapai kesepakatan secara aklamasi. Dalam forum tersebut, warga sepakat memilih Pak Chandra sebagai Ketua RW.

Menurutnya, keputusan tersebut diambil melalui musyawarah bersama demi menjaga kekompakan dan keharmonisan warga di lingkungan setempat. Pihak kelurahan berharap seluruh masyarakat dapat menerima hasil keputusan tersebut dan kembali fokus menjaga keamanan serta ketertiban lingkungan.

“Dalam waktu dekat saya akan membuat SK kepada Ketua RW 11 Taman Jaya yang terpilih secara aklamasi, untuk menetapkan keputusan secara administrasi,” tutupnya.(Nan)

Sekolah Lansia di Palembang Resmi Dibuka, Pesertanya Bakal Diwisuda!

PALEMBANG- (deklarasinews.com)– Pemerintah Kota Palembang bersama Tim Penggerak PKK terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lanjut usia. Hal itu ditandai dengan peresmian Program Sekolah Lansia oleh Ketua TP PKK Kota Palembang, Dewi Sastrani Ratu Dewa, di Kantor Lurah Kelurahan 20 Ilir Satu, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, Rabu (13/05/2026).

Peresmian tersebut menjadi salah satu langkah nyata dalam menghadirkan ruang pembelajaran sekaligus pemberdayaan bagi para lansia agar tetap memiliki kualitas hidup yang baik di usia senja. Program ini tidak hanya fokus pada pendidikan, tetapi juga pembinaan kesehatan serta penguatan peran sosial para lanjut usia di tengah masyarakat.

Dalam sambutannya, Dewi Sastrani Ratu Dewa menyampaikan bahwa Sekolah Lansia diharapkan menjadi wadah edukasi dan ruang inspiratif bagi para warga senior agar tetap sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Menurutnya, usia lanjut bukanlah penghalang untuk terus belajar, berkarya, dan menjalani kehidupan dengan penuh semangat.

Program tersebut mengusung konsep lansia SMART, yakni Sehat, Mandiri, Aktif, dan Produktif. Melalui program ini, para peserta akan mengikuti berbagai kegiatan pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan wawasan, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta mempererat hubungan sosial antar peserta.

Tak hanya itu, Sekolah Lansia juga memberikan kesempatan bagi para peserta untuk terus beraktivitas secara positif melalui materi-materi edukatif yang disampaikan secara rutin. Dewi menilai, kegiatan ini penting untuk membantu para lansia tetap percaya diri dan merasa dihargai di lingkungan sosialnya.

“Melalui Sekolah Lansia ini, kami berharap para orang tua tetap semangat menjalani aktivitas, memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang kesehatan, serta terus berperan di lingkungan masyarakat,” ujar Dewi.

Ia juga menjelaskan, pada tahap awal terdapat sebanyak 30 peserta yang mengikuti program tersebut. Para peserta merupakan warga lanjut usia dengan rentang umur mulai dari 60 tahun hingga di atas 70 tahun.

Kegiatan belajar akan dilaksanakan sebanyak dua kali dalam satu bulan dengan total 10 kali pertemuan. Menariknya, setelah menyelesaikan seluruh rangkaian pembelajaran, para peserta nantinya akan mengikuti prosesi wisuda sebagai bentuk apresiasi atas semangat mereka dalam belajar di usia lanjut.

Sebelumnya, TP PKK Kota Palembang juga telah melaksanakan program serupa di beberapa wilayah lain, salah satunya di Posyandu Nusa Indah, Kecamatan Kalidoni. Kehadiran Sekolah Lansia mendapat sambutan hangat dari masyarakat karena dinilai mampu memberikan motivasi baru bagi para lansia untuk tetap aktif, produktif, dan berdaya guna.

Program ini pun diharapkan dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak wilayah di Kota Palembang sehingga semakin banyak lansia yang mendapatkan manfaat, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, maupun kehidupan sosial mereka.(Ning)