Kategori: Pemkab

Lampung Barat Pemkab

HUT ke-35 Lampung Barat Parosil Minta Jadikan Momentum Bangga Dengan Adat Sai Batin

LAMBAR -(deklarasinews.com)- Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menjadikan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-35 Kabupaten Lampung Barat sebagai momentum membanggakan adat istiadat daerah. Ia berharap seluruh peserta upacara mengenakan pakaian adat Lampung Sai Batin.

Arahan itu disampaikan Parosil Mabsus dalam Rapat Pemantapan HUT ke-81 RI dan HUT ke-35 Lampung Barat di Aula Kagungan Setdakab, Senin 29/6/2026.

“Kita sebagai masyarakat Lampung Barat harus bangga dengan adat istiadat Lampung Sai Batin. Untuk itu, pada upacara HUT tahun ini kita satukan persepsi salah satunya terkait pakaian. Harapan saya kita kompak mengenakan pakaian khas Sai Batin dan menonjolkan kembali celugam khas Lampung Barat,” kata Parosil.

Bupati menegaskan ajakan itu bukan untuk mengabaikan adat daerah lain. Menurutnya, semua adat punya makna dan keindahan. Namun untuk HUT Lampung Barat, adat Sai Batin harus diutamakan.

“Jika tidak menyalahi aturan adat, Alam Gemiser (tandu atau kereta arak-arakan khusus yang digunakan dalam prosesi adat pernikahan suku Sai Batin) perlu kita tampilkan. Saya juga berharap ada Pashion Show dari Muli Mekhanai Lampung Barat dengan mengenakan baju adat Sai Batin, agar orang tahu siger Lampung Sai Batin itu seperti apa,” ujarnya.

Bupati menyebut HUT harus menjadi momen syukur. Seluruh unsur diminta berkontribusi menyukseskan agenda. Untuk HUT ke-81 Republik Indonesia (RI), upacara tingkat kabupaten akan digelar di Stadion Sekala Bekhak dengan melibatkan pelajar dan masyarakat.

Usai upacara akan ada pertunjukan terbuka tidak melihat dari suku, ras, budaya, dan agama.”Semua lapisan masyarakat harus ikut merasakan kebahagiaan atas peringatan HUT Lampung Barat dan HUT RI,” pungkasnya.(nsr)

Lampung Selatan Pemkab

Pemkab Lampung Selatan Matangkan Halo Lamsel, Perkuat Layanan Publik Digital yang Cepat, Responsif, dan Transparan

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan terus memperkuat transformasi pelayanan publik berbasis digital melalui optimalisasi layanan Halo Lamsel, sebagai upaya menghadirkan layanan pemerintah yang lebih cepat, responsif, transparan, dan mudah diakses masyarakat.

Penguatan layanan tersebut kembali menjadi pembahasan dalam rapat koordinasi mingguan Pemkab Lampung Selatan yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Senin (29/6/2026).

Dalam rapat tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lampung Selatan, Hendry Kurniawan, memaparkan perkembangan implementasi Halo Lamsel yang saat ini telah memasuki tahap uji coba sebelum diluncurkan secara resmi kepada masyarakat.

Hendry menjelaskan, masyarakat kini sudah dapat memanfaatkan layanan Halo Lamsel melalui aplikasi WhatsApp di nomor 0821-2880-0800 untuk menyampaikan permohonan layanan maupun pengaduan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Seluruh laporan yang diterima akan langsung terintegrasi ke dalam sistem Halo Lamsel dan diteruskan kepada perangkat daerah terkait agar segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.

Menurut Hendry, sistem tersebut dirancang untuk mempercepat proses penanganan laporan masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas dan transparansi pelayanan.

Seluruh perkembangan tindak lanjut juga dapat dipantau secara langsung oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, Sekretaris Daerah, serta para asisten, sehingga setiap laporan dapat dipastikan memperoleh penanganan secara optimal.

Selain itu, Diskominfo juga akan melaksanakan uji coba tahap kedua guna memastikan seluruh fitur Halo Lamsel berjalan optimal sebelum resmi diluncurkan.

Tahapan tersebut sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan sebagai bahan penyempurnaan layanan.

Hendry juga mengingatkan seluruh operator perangkat daerah agar memberikan respons yang cepat, ramah, sopan, dan profesional terhadap setiap laporan maupun permohonan layanan yang diterima. Menurutnya, kualitas komunikasi menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik berbasis digital.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, menegaskan bahwa keberhasilan Halo Lamsel tidak hanya bergantung pada sistem yang dibangun, tetapi juga pada komitmen seluruh perangkat daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Ia meminta setiap laporan yang masuk segera ditindaklanjuti dengan penuh tanggung jawab serta mengedepankan etika pelayanan.

“Jangan sampai ada respons yang kurang baik kepada masyarakat. Apa yang dilakukan oleh satu perangkat daerah akan menjadi cerminan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan secara keseluruhan. Karena itu, berikan pelayanan yang cepat, responsif, dan profesional,” tegas Supriyanto.

Melalui optimalisasi Halo Lamsel, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berharap masyarakat semakin mudah mengakses berbagai layanan pemerintah, menyampaikan aspirasi maupun pengaduan secara digital, sehingga terwujud pelayanan publik yang semakin cepat, transparan, akuntabel, dan berkualitas.

 

Lampung Selatan Pemkab

Pemkab Lampung Selatan Tingkatkan Kewaspadaan Hadapi Potensi El Nino 2026-2027, Jaga Stabilitas Pangan dan Inflasi Daerah

LAMSEL -(delarasinews.com)- Pemerintah mulai meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi pada periode 2026-2027.

Langkah antisipatif tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna menjaga ketahanan pangan, mengendalikan inflasi, serta meminimalkan risiko bencana hidrometeorologi yang dapat berdampak pada masyarakat.

Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan pembahasan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi akibat fenomena El Nino 2026-2027 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Senin (29/6/2026).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mengikuti rakor tersebut melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dari Ruang Kepala Bagian Perekonomian, kantor bupati setempat sebagai bentuk komitmen daerah dalam memperkuat langkah antisipasi sejak dini.

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi El Nino yang diperkirakan akan memengaruhi kondisi cuaca di Indonesia pada periode 2026-2027.

Menurut Tito, fenomena El Nino akan mengurangi kandungan uap air di wilayah Indonesia, khususnya kawasan Pasifik Barat, sehingga berpotensi memicu cuaca yang lebih panas dan musim kemarau yang berlangsung lebih panjang.

“Berbeda dengan La Nina yang membawa curah hujan tinggi, El Nino berpotensi menyebabkan kekeringan di berbagai wilayah. Kondisi ini harus diantisipasi sejak dini,” ujar Tito.

Ia menjelaskan, dampak El Nino tidak hanya meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tetapi juga dapat mengganggu ketersediaan air bagi sektor pertanian dan perkebunan. Apabila produksi pangan menurun akibat kekeringan, kondisi tersebut berpotensi memicu kenaikan harga bahan pokok yang berdampak terhadap inflasi.

Selain itu, Tito juga menyoroti potensi gangguan pada sektor energi. Menurunnya debit air di bendungan dapat memengaruhi operasional pembangkit listrik tenaga air (PLTA), sehingga diperlukan langkah mitigasi secara terpadu sejak awal.

Lebih lanjut, Tito menegaskan bahwa penanggulangan dampak bencana tidak dapat dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) semata.

Seluruh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan harus memperkuat sinergi dalam menyusun langkah-langkah mitigasi agar risiko yang ditimbulkan dapat ditekan semaksimal mungkin.

“BNPB tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan dukungan seluruh daerah dan seluruh kekuatan yang ada agar upaya mitigasi bencana dapat berjalan optimal,” tegasnya.

Melalui keikutsertaan dalam rakor tersebut, Pemkab Lampung Selatan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas inflasi daerah sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak El Nino.

Langkah ini diharapkan mampu menjaga sector-sektor strategis, terutama ketahanan pangan, ketersediaan energi, serta keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat di tengah potensi perubahan iklim yang diperkirakan terjadi pada 2026-2027.

 

Lampung Selatan Pemkab

Peringatan Harganas ke-33, Pemkab Lampung Selatan Perkuat Komitmen Membangun Keluarga Berkualitas Menuju Indonesia Emas 2045

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menjadikan peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 sebagai momentum untuk memperkuat komitmen dalam membangun keluarga yang berkualitas, harmonis, dan tangguh sebagai fondasi utama pembangunan daerah sekaligus mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Komitmen tersebut disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan, Muhamad Darmawan, saat memimpin upacara peringatan Harganas ke-33 Tahun 2026, di Lapangan Korpri, Kalianda, Senin (29/6/2026).

Upacara diikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Lampung Selatan, mulai dari pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat fungsional, hingga PNS dan PPPK.

Dalam kesempatan itu, Darmawan membacakan sambutan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Ia menegaskan, Hari Keluarga Nasional bukan sekadar peringatan tahunan, tetapi menjadi pengingat akan pentingnya peran keluarga sebagai pondasi utama pembangunan bangsa.

Menurutnya, keluarga merupakan lingkungan pertama bagi setiap anak untuk memperoleh kasih sayang, pendidikan, pembentukan karakter, serta nilai-nilai kehidupan yang menjadi bekal dalam menghadapi masa depan.

“Keluarga merupakan tempat pertama setiap anak memperoleh kasih sayang, pendidikan, pembentukan karakter, serta nilai-nilai kehidupan yang akan menjadi bekal dalam menghadapi masa depan,” ujar Darmawan.

Ia mengatakan, perkembangan teknologi, dinamika ekonomi, serta perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Di tengah perubahan tersebut, keluarga diharapkan mampu menjadi ruang yang menghadirkan rasa aman, keteladanan, sekaligus memperkuat karakter setiap anggotanya.

“Oleh karena itu, ketahanan keluarga menjadi kebutuhan yang sangat mendasar bagi keberhasilan pembangunan bangsa,” katanya.

Lebih lanjut, Darmawan menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan pada akhirnya sangat ditentukan oleh kualitas keluarga. Karena itu, pemerintah akan terus memperkuat berbagai kebijakan yang berpihak pada pembangunan keluarga sebagai investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa upaya tersebut tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri. Diperlukan dukungan serta komitmen seluruh orang tua, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan keluarga dapat berjalan secara optimal.

Melalui peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 ini, Pemkab Lampung Selatan berharap semakin tumbuh kesadaran bersama untuk memperkuat peran keluarga dalam melahirkan generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, berdaya saing, serta siap menyongsong terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Pemkab

Bupati Pringsewu Ajak Anggota Aisyiyah Sukseskan Program Unggulan Pemerintah Daerah

PRINGSEWU -(deklarasinews.com)- Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas mengajak pengurus dan anggota Aisyiyah Pringsewu untuk bersama-sama ikut menyukseskan program unggulan Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Khususnya terkait ketahanan keluarga, yakni kelas orang tua, kebun pekarangan, dan bank sampah, dalam rangka mewujudkan Pringsewu Makmur (Mandiri, Aman, Kondusif, Maju, Unggul dan Religius).

Ajakan tersebut disampaikannya pada acara peringatan Milad ke-109 Aisyiyah bertema ‘Memperkokoh Dakwah Kemanusiaan Untuk Mewujudkan Perdamaian’ yang dihadiri jajaran pemerintah daerah dan forkopimda, serta pimpinan wilayah Aisyiyah Lampung dan pimpinan daerah Muhammadiyah serta Aisyiyah Pringsewu di Graha KH.Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah Pringsewu, pada Sabtu (27 Juni 2026).

“Kami mendorong lembaga PAUD-TK di Kabupaten Pringsewu untuk menyelenggarakan kelas orang tua setiap pekannya atau minimal sebulan sekali, yang dimulai dari jenjang PAUD-TK, karena anak usia dini adalah fase fondasi. Ibarat bangunan, fondasi sangat penting agar tubuh dari bangunan tersebut tidak roboh, ” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga sedang menyusun buku khutbah tentang peran ayah dalam pengasuhan. Hal ini menjadi penting, karena Indonesia adalah salah satu negara dimana peran pengasuhan oleh ayah masih sangat minim atau bahkan ayah absen dalam pengasuhan anak.

“Program lainnya adalah Kebun Pekarangan, yang dinilai sangat strategis untuk Mitigasi Stunting dan Ketahanan Keluarga. Pekarangan rumah, halaman atau tanah kosong di sekitar rumah ibadah semuanya juga bisa dioptimalkan, karena setiap tanaman yang ditanam dan hewan yang dibudidaya merupakan nutrisi bagi anak-anak dan ketahanan pangan bagi keluarga,” katanya.

Selanjutnya adalah program Bank Sampah. Untuk diketahui saat ini TPA Bumiayu mengalami kelebihan kapasitas, sehingga diperlukan pemilihan sampah dengan baik. Bank Sampah ini adalah program yang mendorong pengurangan sampah dari hulunya, mengingat 70% sampah berasal dari rumah tangga. Namun demikian. inovasi-inovasi tersebut akan sia-sia tanpa adanya dukungan dan partisipasi masyarakat, termasuk Aisyiyah.

“Agar berbagai program ketahanan keluarga ini dapat berjalan dengan baik, saya juga telah mengikhlaskan istri saya, Rahayu Pamungkas untuk menjadi pendorong dan penggerak utama bagi memastikan tercapainya ketahanan keluarga di Kabupaten Pringsewu. Selamat Milad ke-109 Aisyiyah. Menembus usia lebih satu abad adalah bukti nyata kekuatan konsistensi, keikhlasan, dan ketangguhan dalam menebar kemaslahatan di bidang dakwah, pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan,” pungkasnya. (MM, KW-RI.)

Pemkab

Tim Stranas PK Tinjau Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Dorong Digitalisasi Layanan dan Penyelamatan Aset Negara

KAB TANGERANG -(deklarasinews.com)– Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) melaksanakan peninjauan lapangan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada Kamis (25/6/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2025–2026 yang berfokus pada percepatan digitalisasi layanan publik dan penyelamatan aset negara.

Peninjauan tersebut dihadiri oleh Tim Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), di antaranya Inspektur Wilayah II Tri Wibisono, Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Sudaryanto, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten Harison Mocodompis, beserta para Kepala Bidang. Hadir pula Tim Stranas PK KPK yang terdiri atas Tenaga Ahli Budi Pribadi dan Gatot Wardhana, serta Admin Setnas PK Ria Yuanita. Rombongan disambut langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Febri Effendi, beserta jajaran.

Dalam agenda digitalisasi layanan publik, Stranas PK mendorong transformasi pelayanan dari sistem manual menuju layanan digital yang terintegrasi. Upaya tersebut bertujuan menutup celah terjadinya praktik percaloan, gratifikasi, dan pungutan liar, sekaligus meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, pada aksi penyelamatan aset negara, Stranas PK menekankan percepatan sertifikasi elektronik aset tanah milik pemerintah pusat, penyelesaian berbagai permasalahan aset, serta pengamanan aset melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) Sempadan.

Sejalan dengan transformasi digital tersebut, penguatan saluran pengaduan masyarakat juga menjadi perhatian utama. Sistem pengaduan yang terintegrasi dan responsif dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan pertanahan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Febri Effendi, menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pelayanan yang memberikan kepastian dan kemudahan bagi masyarakat.

“Sebagai wujud nyata untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat akan kepastian layanan dan waktu, kami menghadirkan Halo Kakan, yaitu Kanal Keluhan dan Pengaduan Pengguna Layanan Pertanahan, serta LARIS MANIS (Layanan Roya dan Waris Lima Menit Selesai) sebagai kebutuhan dasar untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat,” ujar Febri Effendi.

Melalui peninjauan lapangan dan evaluasi bersama ini, diharapkan implementasi Aksi Pencegahan Korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, khususnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, dapat berjalan semakin optimal. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat integritas pelayanan publik, mempercepat transformasi digital, menjaga aset negara, serta menghadirkan layanan pertanahan yang semakin profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.(Nan)

Lampung Selatan Pemkab

Mukerda MUI 2026, Wabup Syaiful Perkuat Sinergi Ulama dan Umara Demi Lampung Selatan Berkemajuan

‎LAMSEL -(deklarasinews.com)- Sinergi antara ulama dan umara menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga kuat dalam karakter, moral, dan kehidupan beragama.

Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati (Wabup) Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, saat membuka Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026 di Aula SMA Yayasan Al Huda, Kecamatan Jati Agung, Jumat (26/6/2026).

Mukerda MUI Kabupaten Lampung Selatan menjadi forum strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan para ulama dalam merumuskan program kerja yang mampu menjawab berbagai tantangan kehidupan masyarakat sekaligus memperkuat nilai-nilai keagamaan di daerah.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Pemkab Lampung Selatan, Anasrullah, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan Firmansyah, Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan Dapil 5, Slamet Nuriman, serta perwakilan Kantor Kementerian Agama Lampung Selatan.

Selain itu, turut hadir Ketua Umum MUI Provinsi Lampung Prof. Dr. KH. Mohammad Mukri, M.Ag., Ketua Umum MUI Kabupaten Lampung Selatan Dr. KH. Ahmad Habib, M.Pd., jajaran pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, di antaranya PCNU, DPD Muhammadiyah, DPD LDII, FKUB, Baznas, serta Rektor Universitas Islam An-Nur Lampung.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati M. Syaiful Anwar menyampaikan apresiasi kepada MUI Kabupaten Lampung Selatan atas dedikasi dan kontribusinya dalam membina kehidupan keagamaan, memperkuat ukhuwah Islamiyah, serta menjaga kerukunan umat di tengah masyarakat.

Menurutnya, MUI merupakan mitra strategis pemerintah dalam membangun kehidupan masyarakat yang religius, damai, dan berkeadaban. Peran ulama dinilai sangat penting dalam menjaga nilai-nilai moral, etika, serta memperkuat kehidupan beragama di tengah berbagai tantangan perkembangan zaman.

“Sinergi antara ulama dan umara merupakan fondasi utama keberhasilan pembangunan daerah. Kemajuan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kualitas akhlak, karakter, persatuan, serta ketahanan moral masyarakat,” ujar Syaiful.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berkomitmen terus memperkuat kemitraan dengan MUI melalui berbagai program kolaboratif, mulai dari pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan karakter, penguatan moderasi beragama, hingga pemberdayaan masyarakat.

Syaiful juga berharap Mukerda MUI Tahun 2026 mampu menghasilkan program-program kerja yang adaptif, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, hasil musyawarah diharapkan mampu memberikan manfaat nyata, terutama dalam memperkuat ketahanan keluarga, membina generasi muda, serta meningkatkan literasi keagamaan di Kabupaten Lampung Selatan.

Sementara itu, Ketua Umum MUI Provinsi Lampung, Prof. Dr. KH. Mohammad Mukri, M.Ag., menegaskan bahwa Mukerda harus menjadi forum yang menghasilkan rumusan program kerja yang konkret dan dapat diimplementasikan secara langsung untuk menjawab berbagai persoalan umat.

Menurut Prof. Mukri, tantangan kehidupan masyarakat yang semakin dinamis menuntut MUI hadir sebagai lembaga yang responsif, adaptif, sekaligus mampu memperkuat perannya sebagai pelayan umat dan mitra strategis pemerintah.

“Mukerda ini bukan sekadar ajang silaturahmi, tetapi memformulasikan secara matang apa yang bisa dilaksanakan secara nyata. MUI harus hadir sebagai pelayan umat sekaligus mitra pemerintah yang mampu memberikan solusi atas berbagai dinamika sosial,” tegasnya.

Melalui Mukerda tersebut, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah, ulama, dan seluruh elemen masyarakat semakin kokoh dalam mewujudkan Lampung Selatan yang religius, harmonis, maju, serta berdaya saing.

 

Lampung Selatan Pemkab

Damkarmat Lampung Selatan Siap Dukung Latihan Keadaan Darurat Skala Besar di Bandara Radin Inten II

‎LAMSEL -(deklarasinews.com)- Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kabupaten Lampung Selatan menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung pelaksanaan Full Scale Exercise atau latihan penanggulangan keadaan darurat skala besar yang akan digelar di Bandara Radin Inten II pada 16 Juli 2026 mendatang.

Komitmen tersebut disampaikan Kepala Dinas Damkarmat Kabupaten Lampung Selatan, M. Sefri Masdian saat menerima kunjungan General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Radin Inten II, Kiki Eprina Arieanti beserta jajaran, di Kantor Dinas Damkarmat Kabupaten Lampung Selatan, Jumat (26/6/2026).

Pertemuan itu menjadi bagian dari koordinasi dan penguatan sinergi antarinstansi dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi keadaan darurat di kawasan bandara.

Kiki Eprina Arieanti, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut dilakukan untuk menjalin silaturahmi sekaligus meminta dukungan personel dan kendaraan operasional Damkarmat Kabupaten Lampung Selatan dalam pelaksanaan latihan berskala besar tersebut.

“Pelaksanaan latihan skala besar pada 16 Juli 2026. Kegiatan ini meliputi simulasi pemadaman kebakaran, penyelamatan, dan penanggulangan tindakan melawan hukum sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat di bandara,” ujar Kiki.

Menurut Kiki, latihan Full Scale Exercise akan mensimulasikan berbagai skenario penanganan darurat, mulai dari kebakaran, penyelamatan korban, hingga penanggulangan tindakan melawan hukum di lingkungan bandara.

Kegiatan tersebut akan melibatkan berbagai instansi terkait, termasuk Damkarmat Kabupaten Lampung Selatan sebagai unsur bantuan luar (external assistance).

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Damkarmat Kabupaten Lampung Selatan, M. Sefri Masdian, menegaskan bahwa jajarannya siap memberikan dukungan sesuai kebutuhan di lapangan.

“Pada prinsipnya kami siap mendukung kegiatan ini. Bandara merupakan objek vital nasional yang harus kita jaga bersama, sehingga Damkarmat Kabupaten Lampung Selatan siap memberikan dukungan personel maupun sarana sesuai kebutuhan. Diperkirakan sedikitnya 56 personel akan kami siapkan untuk terlibat dalam latihan tersebut,” kata Sefri.

Sefri menambahkan, Damkarmat Lampung Selatan saat ini memiliki enam pos pelayanan yang melayani 17 kecamatan dengan cakupan wilayah sekitar 2.000 kilometer persegi.

Menurutnya, keberhasilan penanganan kebakaran dan penyelamatan tidak hanya bergantung pada kesiapan personel, tetapi juga pada sinergi yang kuat dengan berbagai pihak.

“Kami selalu mengedepankan hubungan yang baik dengan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi inilah yang menjadi kekuatan dalam setiap penanganan bencana maupun keadaan darurat. Selama ini, setiap terjadi musibah kebakaran, masyarakat bersama TNI, Polri, dan berbagai unsur lainnya selalu bahu-membahu membantu proses penanganan,” tutupnya.

 

Pemkab

Bupati Pringsewu Apresiasi Akulturasi Budaya Jawa Dengan Lampung

PRINGSEWU -(deklarasinews.com)- Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80, sebuah atraksi akulturasi budaya antara Seni Kuda Kepang dan Budaya Lampung digelar di Pendopo Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, pada Kamis malam (25 Juni 2026).

Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas pada acara yang diinisiasi oleh Kepolisian Resor Pringsewu ini mengatakan keberagaman budaya yang kita miliki merupakan kekuatan bangsa.

“Seni Kuda Kepang yang hidup di tengah masyarakat Jawa dan dipadukan dengan budaya Lampung menjadi simbol bahwa perbedaan budaya bukanlah pemisah, melainkan perekat persaudaraan,” katanya.

Pendekatan budaya seperti ini, kata Bupati, menunjukkan bahwa menjaga keamanan tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui penguatan nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan kecintaan terhadap budaya bangsa.

“Karenanya, saya mengapresiasi digelarnya kegiatan ini. Kami berkomitmen untuk memperkuat sinergi dengan pihak kepolisian, TNI beserta forkopimda lainnya, dan seluruh komponen masyarakat bagi menciptakan kondisi yang aman, damai dan harmonis,” ucapnya.

Lebih lanjut menurut Bupati Pringsewu, sinergi yang terbangun selama ini menjadi modal sangat berharga, dimana berbagai program pembangunan, pelayanan publik hingga kegiatan kemasyarakatan dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan keamanan yang dijaga bersama-sama.

“Masalah kamtibmas ini bukan hanya tanggung jawab kepolisian semata, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat,” ujarnya, pada acara yang juga dihadiri Wabup Pringsewu Umi Laila, Ketua DPRD Pringsewu Suherman beserta jajaran pemerintah daerah dan forkopimda, tokoh agama dan tokoh adat, tokoh masyarakat beserta berbagai elemen lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan ucapan Selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh jajaran Polres Pringsewu. Dan berharap Polri senantiasa menjadi institusi yang profesional, modern, terpercaya, dicintai masyarakat, serta semakin sukses dalam mengemban tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Sementara itu, Kapolres Pringsewu AKBP M.Yunnus Saputra mengatakan pagelaran budaya ini merupakan bagian dari upaya Polri membangun kedekatan dengan masyarakat sebagai implementasi strategi cultural policing yang dikembangkan kepolisian.

“Melalui pendekatan budaya,  kami berupaya memperkuat persatuan, membangun kedekatan emosional dengan masyarakat, serta menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, sekaligus memberikan panggung bagi para pelaku seni untuk terus berkarya,” katanya.

Melalui budaya, diantaranya Kuda Kepang dan Reog, dapat disatukan berbagai latar belakang masyarakat dalam semangat persaudaraan. Terlebih Polri hadir tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya bangsa.

Pada kesempatan tersebut, ditampilkan sejumlah kelompok seni Kuda Kepang dan Reog dari para juara serta peserta terbaik pada ajang Pringsewu Cultural Festival (PCF) beberapa waktu lalu. Serta tampilnya kesenian hasil akulturasi budaya Jawa dan Lampung berupa Seni Kuda Siger, yang diharapkan menjadi simbol harmonisasi budaya di Kabupaten Pringsewu. (*Mulia Mega )

Pemkab

Pemkab Pesibar Matangkan Perbup Pencegahan Perkawinan Anak

PESIBAR -(deklarasinews.com)– Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terus memperkuat upaya perlindungan anak dan pencegahan pernikahan dini melalui percepatan penyusunan Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan, Penanganan, dan Monitoring Perkawinan di Bawah Usia 19 Tahun. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (RAKOR) Lintas Sektor yang digelar di Ruang Rapat Batu Gukhi, Kamis (25/6/2026).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Pesisir Barat yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Ir. Armand Achyuni.

Rakor dihadiri perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Direktur Perkumpulan Damar Lampung, Afrintina, S.H., M.H., serta tim dari Kreasi dan pihak terkait lainnya.

Dalam sambutan Bupati yang disampaikan oleh Asisten I, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menyampaikan apresiasi kepada Perkumpulan Damar dan seluruh pihak yang selama ini telah berkolaborasi dalam meningkatkan kapasitas perempuan serta mendorong upaya pencegahan perkawinan anak di daerah.

Menurutnya, anak merupakan amanah sekaligus harapan masa depan daerah dan bangsa. Karena itu, menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, memperoleh pendidikan yang layak, serta memiliki kesempatan yang luas untuk meraih cita-cita. Pernikahan anak tidak hanya menjadi persoalan keluarga, tetapi juga berkaitan erat dengan masa depan generasi penerus.

Oleh sebab itu, penyusunan Peraturan Bupati ini menjadi langkah penting dalam memperkuat komitmen pemerintah daerah untuk melindungi hak-hak anak sekaligus membangun sinergi antara pemerintah, keluarga, masyarakat, tokoh agama, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berharap kegiatan ini dapat menghasilkan berbagai masukan dan rekomendasi terbaik sehingga regulasi yang disusun benar-benar mampu menjadi solusi nyata dalam menekan angka perkawinan anak serta memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi anak-anak di Kabupaten Pesisir Barat.

“Momentum ini menjadi wujud kepedulian bersama untuk menghadirkan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak kita. Keberhasilan upaya perlindungan anak hari ini akan menjadi fondasi penting bagi kemajuan Kabupaten Pesisir Barat di masa yang akan datang,” ujar Asisten I saat membacakan sambutan Bupati.

Melalui rakor lintas sektor ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menegaskan komitmennya untuk terus mendorong lahirnya regulasi yang berpihak pada kepentingan terbaik anak, sekaligus memperkuat kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas. (Arnandes)