Kategori: Lampung Selatan

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Suasana khidmat menyelimuti Masjid Agung Kalianda pada Rabu siang (29/4/2026). Ratusan jemaah bersama jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melaksanakan Salat Gaib dan doa bersama sebagai bentuk solidaritas atas tragedi tabrakan maut kereta api yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur.

Kegiatan yang dilaksanakan selepas Salat Zuhur berjemaah ini dipimpin langsung oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama. Turut hadir Sekda Supriyanto, jajaran pejabat utama, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Lampung Selatan.

Aksi religi ini ditujukan bagi belasan korban meninggal dunia dalam insiden tabrakan antara KA Jarak Jauh Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi dengan KRL Commuter Line relasi Kampung Bandan-Cikarang.

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menegaskan bahwa agenda tersebut merupakan bentuk empati mendalam dari masyarakat Lampung Selatan terhadap musibah transportasi nasional yang memakan banyak korban jiwa tersebut.

“Hari ini kita melaksanakan Salat Zuhur berjemaah seperti biasa, namun dilanjutkan dengan Salat Gaib. Ini adalah bentuk ikhtiar batin kita untuk mendoakan seluruh korban tragedi KAI Argo Bromo,” ujar Bupati Egi dengan nada haru.

Dalam doa yang dipanjatkan, Bupati Egi memohon agar seluruh amal ibadah para korban diterima dan segala kekhilafannya diampuni oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ia juga memberikan dukungan moril bagi keluarga yang ditinggalkan agar diberikan ketabahan dalam menghadapi cobaan berat ini.

“Kami juga mendoakan para korban yang saat ini masih dalam perawatan agar segera diberikan kesembuhan dan pemulihan, sehingga bisa segera kembali berkumpul bersama keluarga di rumah,” tambahnya.

Tragedi transportasi di Stasiun Bekasi Timur ini menjadi duka bersama sekaligus pengingat bagi seluruh pihak akan krusialnya standar keselamatan dalam transportasi publik.

Melalui Salat Gaib ini, Lampung Selatan mengirimkan pesan persaudaraan dan doa agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan.

LAMSEL  -(deklarasinews.com)- Prestasi membanggakan datang dari cabang olahraga domino. Tim Olahraga Domino (Orado) Lampung Selatan sukses menyabet juara ketiga pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Orado Tahun 2026.

Atas capaian tersebut, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, memberikan apresiasi berupa uang pembinaan kepada para atlet yang telah mengharumkan nama daerah.

Penghargaan tersebut diserahkan secara simbolis saat Bupati Egi menerima audiensi pengurus DPC Orado Lampung Selatan di ruang kerjanya, Rabu (29/4/2026).

Sebanyak tiga atlet berprestasi masing-masing menerima piagam penghargaan dan uang pembinaan sebesar Rp2,5 juta dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

“Ini adalah prestasi yang membanggakan bagi Kabupaten Lampung Selatan. Pemerintah daerah memberikan penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi para atlet agar terus berprestasi,” ujar Bupati Egi di sela audiensi.

Ketua DPC Orado Lampung Selatan, Akbar Bintang Putranto, mengungkapkan bahwa Kejurnas 2026 merupakan ajang perdana yang diikuti oleh timnya.

Meski berstatus pendatang baru, Tim Orado Lampung Selatan langsung mampu bersaing ketat melawan 72 tim dari 38 provinsi di level nasional dan mengamankan posisi ketiga. Tak hanya atlet, Orado Lampung Selatan kini juga telah memiliki wasit bersertifikat nasional.

Melihat potensi besar ini, Bupati Egi mendorong Orado Lampung Selatan untuk melakukan ekspansi pembinaan. Ia berharap klub-klub Orado dapat tumbuh hingga ke tingkat desa guna menjaring bibit-bibit atlet potensial di masa depan.

“Olahraga domino ini sangat merakyat dan diminati berbagai kalangan. Saya berharap Orado dapat dikembangkan secara terstruktur agar menjadi salah satu cabang olahraga unggulan yang mampu mengharumkan nama daerah secara berkelanjutan,” tambah Egi.

Melalui pemberian uang pembinaan ini, Pemkab Lampung Selatan berkomitmen untuk terus mendukung perkembangan ekosistem olahraga, baik yang bersifat tradisional maupun modern, demi mewujudkan generasi muda yang kompetitif dan bermental juara.

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Masyarakat Lampung Selatan, khususnya di wilayah Barat dan Timur, berpeluang mendapatkan akses layanan kesehatan yang lebih dekat.

Hal ini menyusul langkah Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, yang mulai menjajaki kerja sama strategis dengan Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada (RSUD BNH) milik Pemerintah Provinsi Lampung.

Rencana penguatan sistem rujukan ini dibahas dalam audiensi antara jajaran RSUD BNH dengan Bupati Lampung Selatan di ruang kerja Bupati, Rabu (29/4/2026).

Kerja sama ini diproyeksikan untuk memangkas jarak tempuh warga dalam mendapatkan layanan medis lanjutan.

Direktur RSUD BNH, dr. Sri Aryanti, menjelaskan bahwa kolaborasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan layanan rumah sakit provinsi dengan visi pembangunan kesehatan di Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan sistem rujukan lintas sektoral yang lebih kuat, pasien dari puskesmas maupun klinik di Lampung Selatan dapat lebih mudah menjangkau layanan spesialis di RSUD BNH Kompleks Pemerintahan Provinsi Lampung, Kota Baru, Kecamatan Jati Agung.

“Kami ingin meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat dan memudahkan warga Lampung Selatan menjangkau layanan spesialis melalui sistem rujukan yang terintegrasi,” ujar dr. Sri Aryanti saat memaparkan fasilitas rumah sakit yang meliputi rawat jalan spesialistik, laboratorium, radiologi, hingga layanan ambulans.

Bupati Radityo Egi Pratama, menyambut positif inisiatif tersebut. Ia mengakui adanya aspirasi besar dari masyarakat terkait kebutuhan fasilitas rumah sakit yang lebih terjangkau secara jarak, terutama bagi warga yang tinggal jauh dari pusat kota Kalianda.

“Ada aspirasi masyarakat terkait kebutuhan rumah sakit di wilayah barat maupun timur. Dengan hadirnya RSUD Bandar Negara Husada, ini tentu bisa menjadi opsi untuk memperluas akses layanan kesehatan bagi warga kami,” kata Bupati Egi.

Meski mendukung penuh perluasan akses, Bupati muda ini memberikan catatan kritis terkait kualitas pelayanan. Ia menegaskan bahwa ketersediaan gedung dan alat medis yang canggih harus dibarengi dengan keramahan dan kecepatan penanganan pasien.

“Saya terbuka terhadap semua bentuk kerja sama. Namun saya titip, sisi pelayanan harus terus ditingkatkan. Masyarakat harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Terkait skema teknis kerja sama, Pemkab Lampung Selatan melalui Bagian Kerja Sama Setdakab akan melakukan kajian mendalam agar implementasi di lapangan berjalan sesuai regulasi dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas.

Langkah ini diharapkan menjadi solusi konkret dalam menghadirkan layanan kesehatan yang dekat, cepat, dan berkualitas di Bumi Khagom Mufakat.

(pelitaekspres.com) – LAMSEL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mempertegas komitmennya dalam menjaga kerukunan umat beragama dengan memberangkatkan 90 peserta Wisata Rohani Lintas Agama tahun 2026 sebagai langkah nyata penguatan spiritualitas dan moderasi beragama di Bumi Khagom Mufakat.

Kegiatan rutin tahunan ini secara resmi dilepas oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Lampung Selatan, Muhammad Darmawan, di GOR Way Handak, Kalianda, pada Rabu pagi (29/4/2026).

Program ini menjadi wujud kehadiran pemerintah dalam menyentuh kebutuhan batiniah masyarakat di tengah kemajuan fisik daerah.

Sebanyak 90 peserta yang berpartisipasi terdiri dari perwakilan tiga agama, yakni Hindu, Buddha, dan Kristen Protestan, dengan masing-masing kelompok berjumlah 30 orang. Seluruh peserta dijadwalkan mengunjungi sejumlah lokasi ibadah dan tempat suci yang relevan dengan keyakinan masing-masing untuk menjalani pembinaan spiritual mendalam.

Proses pemberangkatan dilakukan secara bertahap untuk memastikan kenyamanan peserta. Rombongan umat Hindu dan Buddha bertolak lebih awal pada pagi hari, sementara peserta dari umat Kristen Protestan dilepas pada sore harinya dengan pendampingan penuh dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan.

“Pagi ini kita tidak hanya melepas sebuah perjalanan fisik menuju tempat-tempat suci. Kita sedang mengantarkan sebuah perjalanan batin, perjalanan nilai, perjalanan penguatan iman dan karakter,” tegas Muhammad Darmawan dalam sambutannya di hadapan para tokoh agama dan keluarga peserta Wisata Rohani.

Darmawan menekankan bahwa pembangunan Lampung Selatan harus berjalan seimbang antara kemajuan infrastruktur fisik dan penguatan kualitas mental masyarakat. Menurutnya, wisata rohani ini merupakan instrumen penting untuk menumbuhkan rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang majemuk.

Pemerintah daerah berharap, sekembalinya dari perjalanan ini, para peserta dapat membawa pulang nilai-nilai positif yang mampu diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Keharmonisan lintas iman dianggap sebagai modal utama bagi Kabupaten Lampung Selatan untuk mewujudkan daerah yang aman, maju, dan sejahtera.

Melalui semangat gotong royong yang terus dijaga di Bumi Khagom Mufakat, kegiatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas spiritual personal, tetapi juga memperkokoh fondasi toleransi antarumat beragama di tingkat akar rumput secara berkelanjutan.

KALIANDA -(deklarasinews.com)- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, secara resmi menutup gelaran Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) ke-VII tingkat kabupaten di Aula Krakatau, Kantor Bupati Lampung Selatan, Senin (27/4/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan, para kepala perangkat daerah, camat se-Lampung Selatan, Ketua LPTQ Lampung Selatan beserta jajaran, dewan hakim, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Dalam sambutannya, Supriyanto menegaskan bahwa STQ bukan sekadar agenda rutin tahunan atau ajang perebutan piala. Lebih dari itu, STQ merupakan sarana strategis untuk memperkuat syiar Islam sekaligus membangun karakter masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur’an.

“STQ adalah momentum memperkuat syiar Islam dan memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Melalui lantunan ayat suci, kita diingatkan untuk menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup utama,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan pembinaan bagi para peserta, khususnya para juara, agar mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Menurutnya, hasil STQ harus menjadi indikator keberhasilan pembinaan yang dilakukan LPTQ di tingkat kecamatan.

“Para juara akan dipersiapkan melalui pembinaan yang lebih intensif dan terukur. Ini adalah titik awal untuk langkah yang lebih besar ke depan,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan turut memberikan apresiasi kepada dewan juri atas integritas dalam penilaian, serta kepada seluruh peserta dan ofisial yang telah berpartisipasi secara maksimal mewakili kecamatan masing-masing.

Kepada para pemenang, Supriyanto berpesan agar tidak cepat berpuas diri. Ia mengingatkan bahwa tanggung jawab berikutnya adalah membawa nama baik daerah pada ajang Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Provinsi Lampung.

Acara penutupan ditandai dengan penyerahan hadiah secara simbolis kepada para juara pertama dari berbagai cabang lomba. Di antaranya, Muh. Doni Saputra untuk cabang Tilawah Qur’an Remaja Putra, Sandi Adi Pratama untuk Hifzil Qur’an 1 Juz Ma’attilawah Putra, serta M. Rafi Alfaris untuk Khattil Qur’an Kaligrafi Kontemporer Putra.

Selain itu, prestasi juga diraih oleh Wike Widianti dari Kecamatan Katibung pada cabang Fahmil Qur’an Grup Putra, Muh. Quraish Shihab dari Katibung pada cabang Makalah Qur’an Putra, serta Erika Tantania Assyifa dari Tanjung Sari pada cabang 500 Hadis Putri.

Dengan berakhirnya STQ ke-VII ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berharap pembinaan generasi Qur’ani semakin kuat dan berkelanjutan, sekaligus mampu mencetak duta-duta terbaik untuk bersaing di tingkat provinsi hingga nasional.(Red)

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, menegaskan bahwa kebersihan lingkungan bukan sekadar kesiapan sesaat menjelang kunjungan pejabat, melainkan harus menjadi budaya yang dijaga secara konsisten.

Penegasan itu disampaikan saat meninjau langsung Puskesmas Way Urang dan SD Negeri 3 Way Urang, Selasa (28/4/2026), dalam rangka memastikan implementasi Program Lampung Selatan HELAU berjalan optimal.

Selain Puskesmas Way Urang dan SD Negeri 3 Way Urang, peninjauan juga dilakukan di sejumlah perangkat daerah, di antaranya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam peninjauan tersebut, Supriyanto didampingi Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan Wahidin Amin, Asisten Bidang Administrasi Umum Edi Firnandi, Kepala Dinas Kesehatan Devi Arminanto, serta Plt Kepala Dinas Pendidikan Syaifulloh.

Kunjungan ini difokuskan untuk mengevaluasi sejauh mana kesiapan fasilitas publik dalam menerapkan standar kebersihan dan penataan lingkungan sesuai konsep Lampung Selatan HELAU yang diinisiasi Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama.

Supriyanto menegaskan, penilaian terhadap lokasi yang masuk dalam program tersebut tidak bersifat insidental, melainkan akan dilakukan secara rutin setiap pekan.

“Hari ini saya ingin mengecek titik-titik yang masuk dalam perencanaan Lampung Selatan HELAU di Puskesmas dan SDN 3 Way Urang. Perlu diingat, lokasi ini akan dinilai setiap hari Senin, seminggu sekali,” ujarnya.

Ia menjelaskan, standar kebersihan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada ruang dalam gedung, tetapi mencakup seluruh area, mulai dari saluran air (siring), halaman, teras, hingga kondisi kamar mandi dan detail ruangan.

Menurutnya, lingkungan yang bersih dan tertata rapi menjadi cerminan nyata filosofi “HELAU” yang diusung pemerintah daerah.

Selain kebersihan fisik, Supriyanto juga menyoroti pentingnya pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Ia menegaskan, instansi pemerintah harus memiliki sistem pengelolaan sampah yang jelas dan tidak sekadar memindahkan masalah.

“Pengelolaan sampah harus dipikirkan solusinya. Jangan hanya dikumpulkan, tetapi bagaimana bisa diselesaikan di tempat agar tidak mencemari lingkungan luar,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa implementasi Program Lampung Selatan HELAU tidak harus membutuhkan biaya besar. Pemanfaatan potensi lokal dan sumber daya yang ada dinilai sudah cukup untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, Supriyanto meminta agar edukasi terkait pemilahan sampah disampaikan dengan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami.

Istilah teknis seperti organik dan non-organik, menurutnya, perlu diterjemahkan dalam konteks yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Tak hanya itu, perhatian juga diberikan pada aspek penghijauan. Ia menginstruksikan agar perawatan tanaman dilakukan secara bijak, termasuk melarang penebangan pohon sembarangan.

“Jika harus dipangkas, harus dilakukan oleh yang memahami. Dan yang paling penting, jangan lagi menggunakan bahan kimia untuk rumput. Gunakan cara manual agar tanah tetap sehat dan lingkungan tetap asri,” katanya.

Melalui peninjauan ini, pemerintah daerah berharap Program Lampung Selatan HELAU tidak hanya menjadi program administratif, tetapi mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lampung Selatan memperkuat langkah konkret menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di daerah, menindaklanjuti arahan pemerintah pusat yang menyoroti kenaikan harga sejumlah komoditas pangan di berbagai wilayah.

Langkah tersebut ditegaskan usai TPID Lampung Selatan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Senin (27/4/2026).

Rakor yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menyoroti tren kenaikan harga komoditas strategis seperti cabai, minyak goreng, gula pasir, hingga beras yang terjadi di banyak daerah.

“Dari minggu lalu ke minggu ini harga cabai naik dan jumlah kabupaten/kota yang harganya naik juga bertambah. Dalam rapat ini kita bahas kenapa dan bagaimana kita mengatasinya,” ujar Tomsi.

Ia juga mengungkapkan, kenaikan harga minyak goreng meningkat dari 207 menjadi 224 kabupaten/kota. Sementara itu, beras juga mengalami kenaikan di lebih banyak daerah meski stok dinyatakan cukup.

“Permasalahan ini harus kita detailkan. Kita tidak ingin rapat panjang tanpa solusi. Fokus kita adalah menyelesaikan masalah secara konkret,” tegasnya.

Menindaklanjuti arahan tersebut, TPID Lampung Selatan memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan ketersediaan pasokan tetap aman dan harga di pasar tetap terkendali.

Salah satu langkah nyata yang terus dijalankan adalah pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara rutin setiap Kamis pukul 08.00 WIB di Lapangan Korpri, Kalianda.

Program ini menjadi instrumen langsung pemerintah daerah dalam membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga lebih terjangkau.

Melalui strategi tersebut, TPID Lampung Selatan optimistis stabilitas harga dapat terus terjaga, sekaligus mendorong daya beli masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

KALIANDA -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penegasan itu disampaikan dalam apel mingguan yang dirangkaikan dengan Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 di Lapangan Korpri, Kalianda, Senin (27/4/2026).

Apel tersebut dipimpin Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan, Wahidin Amin, dan diikuti seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN), mulai dari pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pejabat fungsional, hingga PNS dan PPPK.

Dalam kesempatan itu, Wahidin membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Ia menekankan bahwa peringatan Hari Otonomi Daerah menjadi momentum untuk memperkuat komitmen ASN dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, otonomi daerah bukan sekadar kewenangan administratif, melainkan instrumen strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, peringatan tahun ini menegaskan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal, dengan tetap mengedepankan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

“Tanpa koordinasi yang baik, tujuan besar tersebut tidak akan tercapai optimal,” ujar Wahidin.

Ia menambahkan, capaian pelaksanaan otonomi daerah yang telah memasuki usia ke-30 tahun harus menjadi pijakan untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

Meski dihadapkan pada berbagai dinamika, Wahidin optimistis kolaborasi yang solid antar tingkatan pemerintahan mampu menjawab tantangan tersebut.

“Kita harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi agar setiap kebijakan benar-benar implementatif, tepat sasaran, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga mitra aktif pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan yang relevan dengan kondisi dan potensi lokal.

Dengan sinergi tersebut, diharapkan pembangunan nasional dapat berjalan lebih adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. (Red)

KALIANDA -(deklarasinews.com)– Kasus Nenek Asnah (64), warga Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung yang sempat viral di media sosial karena dianggap luput dari perhatian pemerintah, justru membuka pemahaman baru bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menegaskan bahwa bantuan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau bedah rumah memiliki mekanisme dan syarat ketat agar benar-benar tepat sasaran.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan, Aflah Efendi, menjelaskan bahwa tidak semua rumah tidak layak huni otomatis bisa mendapatkan bantuan perbaikan. Program RTLH dirancang dengan regulasi yang jelas untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria.

Menurut Aflah, kasus yang dialami Nenek Asnah bukan karena pemerintah abai. Faktanya, Asnah telah menerima sejumlah bantuan sosial, seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan bantuan lainnya dari Kementerian Sosial.

“Bantuan bedah rumah itu ada aturannya. Bukan berarti pemerintah tidak peduli, tapi harus sesuai ketentuan agar tidak salah sasaran,” ujar Aflah, Minggu (26/4/2026).

Ia menjelaskan, rumah milik Nenek Asnah belum dapat diperbaiki melalui program tersebut karena berdiri di kawasan register hutan. Secara regulasi, lokasi tersebut tidak diperbolehkan untuk pembangunan atau renovasi menggunakan dana bantuan pemerintah.

Aflah kemudian mengedukasi masyarakat terkait syarat penerima bantuan RTLH. Di antaranya, lahan harus milik pribadi yang dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen sah, rumah dalam kondisi tidak layak huni dan telah ditempati minimal satu tahun serta pemohon merupakan warga Lampung Selatan yang dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga.

Selain itu, calon penerima harus terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN) desil 1 hingga 5, belum pernah menerima bantuan serupa, serta memiliki surat pengantar dari desa yang diketahui camat. Syarat lainnya yang kerap terlewat adalah adanya swadaya dari penerima, meskipun dalam jumlah terbatas.

Di sisi lain, jumlah RTLH di Lampung Selatan masih cukup tinggi. Berdasarkan data, terdapat sekitar 8.400 unit rumah tidak layak huni yang membutuhkan penanganan bertahap.

“Karena jumlahnya banyak, tidak bisa diselesaikan sekaligus. Kami terus berupaya menambah kuota bantuan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, DPR RI, hingga pihak swasta melalui CSR,” jelas Aflah.

Untuk tahun 2026, Pemkab Lampung Selatan telah mendapatkan alokasi sementara sebanyak 544 unit dari APBN melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Sementara dari APBD, dialokasikan 123 unit melalui Program Rumah Layak Huni (RULANI), dengan kemungkinan penambahan kuota.

Aflah pun mengimbau masyarakat agar bersabar apabila usulan bantuan belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Lampung Selatan, Hendry Kurniawan, menekankan pentingnya akses informasi yang akurat guna mencegah kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Ia mengimbau masyarakat untuk menjadikan Dinas Kominfo sebagai pintu utama dalam memperoleh informasi terkait kebijakan pemerintah daerah.

“Kominfo siap membantu masyarakat mendapatkan informasi yang benar, sehingga tidak perlu bingung atau terburu-buru menyimpulkan tanpa klarifikasi,” ujar Hendry.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial, terutama dengan menyaring informasi sebelum dibagikan ke publik.

“Pastikan informasi yang beredar itu benar. Jika ragu, masyarakat dapat langsung mengonfirmasi melalui Kominfo agar tidak terjadi kesalahpahaman,” tegasnya.

Dengan penjelasan ini, pemerintah berharap masyarakat semakin memahami bahwa program bantuan, termasuk bedah rumah, dijalankan berdasarkan aturan yang ketat demi keadilan dan ketepatan sasaran. (Red)