Kategori: Lampung Selatan

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Inovasi Lastri (Layanan Terpadu Surat Terintegrasi) menjadi salah satu unggulan pelayanan publik yang diandalkan Desa Karang Pucung dalam ajang Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2026.

Melalui layanan berbasis digital tersebut, masyarakat dapat mengakses berbagai kebutuhan administrasi desa dengan lebih mudah, cepat, dan efisien hanya melalui telepon pintar.

Keunggulan Inovasi Lastri turut dipaparkan Pemerintah Desa Karang Pucung, Kecamatan Way Sulan, dalam kegiatan Klarifikasi Lapangan Lomba Desa Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Desa Karang Pucung, Kamis (25/6/2026).

Kehadiran layanan tersebut menjadi wujud komitmen desa dalam menghadirkan pelayanan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus mendekatkan layanan kepada masyarakat.

Kepala Desa Karang Pucung, Yuliyana Fathul Munir, mengatakan bahwa transformasi pelayanan berbasis digital merupakan bagian dari upaya pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan.

Melalui inovasi Lastri, warga dapat mengajukan berbagai kebutuhan administrasi, mulai dari surat keterangan hingga dokumen pelayanan lainnya tanpa harus datang langsung ke kantor desa. Sistem tersebut dinilai mampu memangkas waktu pelayanan sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pemerintahan.

“Pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu langkah yang kami lakukan untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat,” ujar Yuliyana saat menyampaikan laporan desa.

Selain menghadirkan layanan administrasi digital, Pemerintah Desa Karang Pucung juga mengembangkan konsep Smart Village melalui pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek pelayanan publik. Salah satunya dengan menghadirkan Command Center yang berfungsi sebagai pusat informasi desa sekaligus sarana pendukung pelayanan masyarakat.

Keberadaan Command Center tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara cepat, akurat, dan transparan.

Inovasi itu juga menjadi bagian dari upaya desa dalam memperkuat keterbukaan informasi publik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada warga.

Transformasi digital di Desa Karang Pucung tidak hanya berfokus pada pelayanan administrasi. Pemerintah desa juga mengembangkan perpustakaan digital dan pojok literasi yang memungkinkan masyarakat mengakses berbagai sumber bacaan secara daring guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Berbagai inovasi tersebut menunjukkan keseriusan Desa Karang Pucung dalam membangun desa yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus menciptakan pelayanan publik yang modern, mudah dijangkau, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui Inovasi Lastri dan pengembangan ekosistem digital desa, Desa Karang Pucung terus memperkuat posisinya sebagai desa yang inovatif dalam tata kelola pemerintahan. Upaya tersebut sekaligus menjadi bukti nyata komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Pembangunan Jembatan Perintis Garuda Tahap III dan IV yang menghubungkan Desa Talang Jawa dan Desa Neglasari, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, resmi dioperasikan.

Kehadiran jembatan tersebut langsung memberikan manfaat bagi masyarakat yang selama bertahun-tahun mengandalkan akses penyeberangan sederhana dan berisiko.

Peresmian dilakukan secara serentak bersama syukuran pembangunan Jembatan Perintis Garuda Tahap III dan IV di wilayah Kodam XXI/Radin Inten yang dipusatkan di Kelurahan Taba Penanjung, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, Rabu (24/6/2026).

Di Kabupaten Lampung Selatan, kegiatan peresmian berlangsung di Desa Neglasari dan dihadiri Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Anasrullah, Dandim 0421/Lampung Selatan Letkol Kav Mochammad Nuril Ambiyah, unsur Forkopimda, serta jajaran perangkat daerah terkait.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Komunikasi dan Informatika, Camat Merbau Mataram, Camat Katibung, Kepala Desa Neglasari, serta Kepala Desa Talang Jawa.

Dalam sambutannya yang disampaikan secara virtual melalui Zoom Meeting, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan bahwa pembangunan Jembatan Perintis Garuda dibiayai sepenuhnya melalui anggaran Pemerintah Pusat sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Ini adalah bukti nyata perhatian Presiden untuk mensejahterakan masyarakat. Kehadiran jembatan ini diharapkan memberikan manfaat besar bagi warga,” ujar Kristomei.

Ia menambahkan, jembatan tersebut memiliki peran strategis sebagai penghubung utama antara Desa Talang Jawa dan Desa Neglasari. Karena itu, seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat bersama-sama menjaga dan merawat fasilitas umum tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Manfaat pembangunan jembatan itu pun langsung dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya Markamah (71), warga Desa Talang Jawa, yang mengaku terharu dengan hadirnya jembatan permanen tersebut.

Selama puluhan tahun, Markamah harus melintasi jembatan bambu untuk mengunjungi rumah anaknya yang berada di seberang sungai. Kondisi tersebut sering kali membuat dirinya merasa khawatir karena faktor keamanan.

“Dulu saya takut sekali menyeberang ke rumah anak saya di seberang. Sekarang sudah ada jembatan yang kokoh, saya jadi lebih tenang. Saya juga berterima kasih kepada Bupati Radityo Egi Pratama yang telah memberikan bantuan perbaikan rumah untuk saya,” ungkapnya.

Keberadaan Jembatan Perintis Garuda diharapkan tidak hanya memperlancar mobilitas masyarakat, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta memperkuat konektivitas antarwilayah di Kecamatan Merbau Mataram.

Rangkaian kegiatan peresmian ditutup dengan pemotongan tumpeng dan penyerahan bantuan secara simbolis kepada warga penerima manfaat sebagai bentuk rasa syukur atas selesainya pembangunan infrastruktur yang telah lama dinantikan masyarakat.

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terus memperkuat upaya penanggulangan Tuberkulosis (TBC) melalui pendekatan yang tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan, tetapi juga peningkatan kesejahteraan pasien.

Salah satunya dengan mendorong program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) yang dikembangkan menjadi rumah produktif bagi penerima manfaat.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) Provinsi Lampung yang dipimpin Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, dan diikuti pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung secara daring, Rabu (24/6/2026).

Dari Kabupaten Lampung Selatan, rapat diikuti Sekretaris Daerah Kabupaten, Supriyanto, bersama Plt Kepala Dinas Kesehatan Devi Arminanto, Direktur RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM, dr. Djohardi, serta jajaran terkait lainnya dari ruang rapat Sekretaris Daerah.

Dalam rapat tersebut terungkap bahwa Kabupaten Lampung Selatan menjadi salah satu daerah prioritas penanggulangan TBC di Provinsi Lampung dengan kontribusi sekitar 11 persen terhadap total kasus TBC di provinsi tersebut.

Meski demikian, capaian program penanggulangan TBC di Lampung Selatan pada tahun 2026 dinilai cukup baik dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung.

Dalam arahannya, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menegaskan bahwa penanggulangan tuberkulosis merupakan salah satu program strategis nasional yang menjadi prioritas Presiden Republik Indonesia.

Karena itu, pemerintah daerah diminta mengintegrasikan indikator TBC ke dalam RPJMD dan Renstra daerah guna memastikan program berjalan secara terkoordinasi, terukur, dan berkelanjutan.

Selain penguatan perencanaan, pemerintah daerah juga didorong untuk memperkuat dukungan pembiayaan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperluas penemuan kasus secara aktif, memastikan seluruh kasus tercatat dalam sistem pelaporan, serta memberikan layanan pencegahan dan pengobatan kepada kelompok rentan.

Menurut Jihan, upaya eliminasi TBC membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Keterlibatan Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, Tim Pengegrak PKK, akademisi hingga dunia usaha dinilai penting untuk mempercepat pencapaian target eliminasi TBC.

“Eliminasi tuberkulosis secara nasional tidak bisa dilakukan sendiri. Kita perlu menggandeng Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, Tim Penggerak PKK, akademisi, serta dunia usaha agar target eliminasi TBC dapat tercapai,” ujar Jihan.

Dalam kesempatan itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga menyampaikan rencana peluncuran website Peduli TBC Lampung yang dikembangkan bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI).

Platform tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung proses skrining dan pelacakan kasus TBC secara lebih luas dan dijadwalkan mulai disosialisasikan pada Agustus 2026.

Tak hanya berfokus pada aspek pengobatan, penanganan TBC juga diarahkan pada peningkatan kualitas hidup pasien melalui program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH). Program ini dinilai penting karena kondisi hunian yang sehat dan layak menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan pengobatan pasien TBC.

Untuk Kabupaten Lampung Selatan, dari usulan awal sebanyak 203 pasien penerima bantuan RTLH, sebanyak enam pasien telah dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan akan melanjutkan proses verifikasi faktual.

“Selanjutnya akan dilakukan verifikasi faktual untuk pemberian bantuan RTLH pasien TBC tahun 2026 dari Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Pelaksanaan program ini perlu terus dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat,” kata Jihan.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, menyampaikan bahwa proses verifikasi masih terus dilakukan karena sebagian calon penerima bantuan masih menghadapi kendala legalitas lahan.

Supriyanto menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tidak hanya berupaya menyediakan rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan penerima manfaat melalui konsep rumah produktif.

Menurutnya, rumah yang dibangun nantinya diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak, tetapi juga mampu menjadi sumber penghasilan tambahan bagi keluarga penerima bantuan.

“Khusus bagi warga yang memenuhi persyaratan dan berada di kawasan pariwisata, rumah yang dibangun dirancang memiliki kamar tambahan yang dapat dimanfaatkan sebagai homestay sehingga dapat menjadi sumber penghasilan bagi keluarga penerima manfaat,” ujar Supriyanto.

Ia menambahkan, Pemkab Lampung Selatan akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan seluruh pemangku kepentingan terkait guna memastikan program penanggulangan TBC dan bantuan RTLH bagi pasien berjalan optimal, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

LAMSEL-(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan kembali menjadi rujukan daerah dalam pengembangan program pembangunan.

Kali ini, Pemkab Muaro Jambi, Provinsi Jambi, melakukan kunjungan kerja untuk belajar sekaligus berdiskusi mengenai berbagai program pembangunan daerah, khususnya di bidang perumahan dan permukiman serta strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kunjungan rombongan yang dipimpin Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi H. Mahir, diterima langsung Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, beserta jajaran Pemkab, di Ruang Kerja Wakil Bupati Lampung Selatan, Rabu (24/6/2026).

Turut mendampingi Wakil Bupati Muaro Jambi dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Arian Safutra, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Muhammad Taufik Hidayat, serta Kepala Bagian Protokol Kirmany.

Dalam pertemuan itu, Junaidi H. Mahir menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan Pemkab Lampung Selatan kepada rombongan Pemkab Muaro Jambi.

Menurut Junaidi, kunjungan tersebut tidak hanya menjadi ajang mempererat silaturahmi antardaerah, tetapi juga sebagai sarana berbagi pengalaman dan bertukar informasi terkait berbagai program pembangunan yang telah dijalankan masing-masing daerah.

“Kehadiran kami ke Kabupaten Lampung Selatan untuk belajar dan berdiskusi mengenai berbagai program pembangunan, terutama terkait perumahan dan permukiman serta upaya-upaya meningkatkan PAD. Kami melihat Lampung Selatan memiliki banyak capaian yang dapat menjadi referensi bagi daerah kami,” ujar Junaidi.

Ia juga menyampaikan kesiapan Pemkab Muaro Jambi untuk menjalin kerja sama dengan Kabupaten Lampung Selatan di berbagai sektor yang dinilai memiliki potensi manfaat bagi kedua daerah.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, menyambut baik kunjungan Pemkab Muaro Jambi sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi, kolaborasi, dan pertukaran gagasan pembangunan antardaerah.

Pada kesempatan itu, Syaiful memaparkan sejumlah program pembangunan yang tengah dijalankan Pemkab Lampung Selatan, termasuk langkah-langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan investasi, serta mengoptimalkan pendapatan daerah.

Menurutnya, Pemkab Lampung Selatan terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif guna menarik minat investor untuk menanamkan modal di daerah berjuluk Khagom Mufakat tersebut.

“Saya bersama Bapak Bupati Radityo Egi Pratama selalu terbuka kepada siapa pun yang ingin bekerja sama dengan Kabupaten Lampung Selatan. Kami menyambut baik setiap peluang kolaborasi yang dapat mendukung percepatan pembangunan dan kemajuan daerah,” kata Syaiful.

Lebih lanjut, Syaiful menjelaskan bahwa Pemkab Lampung Selatan juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya guna mendukung pelaksanaan berbagai program strategis yang berdampak langsung terhadap percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain membahas peluang kerja sama antardaerah, kedua pemerintah daerah turut berdiskusi mengenai berbagai strategi peningkatan PAD, pengelolaan sektor perumahan dan permukiman, serta inovasi pembangunan yang dapat diterapkan sesuai karakteristik dan potensi masing-masing wilayah.

Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Melalui kunjungan tersebut, diharapkan hubungan antara Pemkab Lampung Selatan dan Pemkab Muaro Jambi semakin erat, sekaligus membuka peluang kerja sama yang mampu mendukung kemajuan dan pembangunan kedua daerah secara berkelanjutan.

PENENGAHAN -(deklarasinews.com)-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan pendidikan keagamaan dan pesantren sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berakhlak mulia.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, saat menghadiri Haflah Takharruj XXII Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin Tahun Pelajaran 2025/2026 di aula Ponpes setempat, Kecamatan Penengahan, Selasa (23/6/2026).

Turut mendampingi Wakil Bupati dalam kegiatan tersebut, Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan Wahidin Amin, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Martoni Sani, serta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Firmansyah.

Dalam sambutannya, Syaiful Anwar menyampaikan bahwa haflah takharruj merupakan momen istimewa yang menjadi buah dari perjalanan panjang para santri dalam menuntut ilmu dan membentuk karakter di lingkungan pesantren.

Menurutnya, para santri telah melalui berbagai proses pembelajaran, mulai dari beradaptasi jauh dari keluarga, menjalani kehidupan yang disiplin, hingga menempuh pendidikan agama dan umum dengan penuh kesungguhan.

“Selamat kepada seluruh santriwan dan santriwati. Keberhasilan ini bukan hanya hasil kerja keras kalian, tetapi juga buah kesabaran orang tua, ketulusan para ustaz dan ustazah, serta dedikasi segenap keluarga besar pesantren,” ujar Syaiful.

Ia menegaskan, pesantren memiliki peran strategis dalam mencetak generasi yang tidak hanya memiliki pengetahuan yang luas, tetapi juga berakhlak mulia dan memiliki ketahanan moral di tengah derasnya arus globalisasi serta perkembangan teknologi.

Menurutnya, tantangan zaman saat ini menuntut hadirnya generasi yang mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan tanpa kehilangan nilai-nilai moral dan spiritual.

“Di tengah banjir informasi, kita membutuhkan generasi yang cerdas sekaligus memiliki kekuatan moral dan spiritual. Santri adalah bagian penting masa depan bangsa. Dari pesantren lahir banyak tokoh yang berkontribusi besar bagi agama dan negara,” tegasnya.

Kepada para lulusan, Syaiful berpesan agar tidak berhenti menuntut ilmu dan terus mengembangkan kapasitas diri di jenjang pendidikan maupun pengabdian yang lebih tinggi.

“Haflah ini bukan akhir, melainkan awal perjalanan yang lebih luas. Tetaplah rendah hati saat sukses, tegar saat menghadapi tantangan, dan jadilah teladan di mana pun berada. Bawalah nama baik almamater serta amalkan ilmu sebagai cahaya bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan,” pesannya.

Pada kesempatan itu, Syaiful juga menyampaikan apresiasi kepada para wali santri atas kepercayaan yang diberikan kepada pesantren dalam mendidik putra-putrinya. Ia menilai keberhasilan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kolaborasi yang erat antara keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, lanjutnya, akan terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan, termasuk di lingkungan pesantren, sebagai upaya menyiapkan generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia.

Ia berharap Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin dapat terus berkembang dan melahirkan lulusan yang mampu memberikan manfaat bagi umat, daerah, serta bangsa Indonesia. (Red)

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan terus memperkuat komitmennya dalam memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat.

Salah satunya melalui perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lampung Selatan yang akan memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 7.882 pekerja rentan di daerah tersebut.

Selain dengan BPJS Ketenagakerjaan, Pemkab Lampung Selatan juga memperpanjang kerja sama dengan Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Pringsewu guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan sektor kesehatan.

Penandatanganan kedua kerja sama tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Selasa (23/6/2026).

Kegiatan itu dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Supriyanto, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra M. Darmawan, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Anasrullah, Plt Kepala Dinas Kesehatan Devi Arminanto, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rika Wati, serta sejumlah pejabat terkait.

Perpanjangan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan merupakan tindak lanjut dari pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya dalam rangka memperkuat sinergi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui kerja sama tersebut, ribuan pekerja rentan akan memperoleh perlindungan sosial ketenagakerjaan sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal maupun kelompok rentan lainnya.

Sementara itu, kerja sama dengan Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Pringsewu merupakan bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kolaborasi ini diharapkan dapat mendukung pembangunan kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Lampung Selatan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, menegaskan bahwa setiap kerja sama yang dibangun harus berlandaskan prinsip saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

“Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Kami juga berharap kolaborasi ini mampu menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat, terutama di tengah tantangan yang semakin besar serta cakupan pelayanan yang semakin luas dan kompleks,” ujar Supriyanto.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lampung Selatan, R. Rully Maulana, menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Lampung Selatan atas komitmen dan kolaborasi yang selama ini terjalin dalam memperluas perlindungan sosial bagi masyarakat.

Menurut Rully, program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan perlindungan saat peserta menghadapi risiko kerja maupun musibah, tetapi juga berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui berbagai manfaat yang diberikan kepada peserta dan keluarganya.

“Program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan perlindungan sosial, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas pendidikan melalui program beasiswa bagi keluarga peserta yang mengalami risiko,” kata Rully.

Sementara itu, Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Pringsewu, Surmiasih, berharap kerja sama yang terjalin dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat, tidak hanya dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tetapi juga dalam peningkatan kualitas kesehatan dan pengembangan sumber daya manusia.

“Kami berharap kerja sama ini dapat membawa kebermanfaatan bagi pengembangan sumber daya manusia dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan mutu kesehatan masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan,” ujar Surmiasih.

Melalui perpanjangan kerja sama tersebut, Pemkab Lampung Selatan menunjukkan komitmennya untuk terus membangun kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat perlindungan sosial ketenagakerjaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menghadirkan layanan kesehatan yang semakin berkualitas bagi masyarakat.

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan terus memperkuat langkah percepatan penurunan angka kemiskinan melalui penguatan sinergi lintas sektor dan optimalisasi program berbasis data.

Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) Tahun 2026 yang digelar di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Selasa (23/6/2026).

Rapat koordinasi yang dipimpin Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Lampung Selatan, Tri Umaryani, itu dihadiri kepala perangkat daerah, perwakilan instansi vertikal, serta mitra pembangunan terkait.

Dalam arahannya, Tri Umaryani menyampaikan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2025 tercatat sebesar 12,05 persen, sementara angka kemiskinan ekstrem berada pada level 0,60 persen.

Meskipun menunjukkan tren yang terus membaik, capaian tersebut masih berada di atas rata-rata Provinsi Lampung maupun nasional.

Oleh karena itu, Tri meminta seluruh perangkat daerah menjadikan penurunan kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama dalam penyusunan dan pelaksanaan program kerja tahun 2026. Menurutnya, setiap program yang dijalankan harus mampu memberikan dampak nyata dan terukur terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada kesempatan itu, Tri juga menekankan pentingnya pemutakhiran dan validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

Ia meminta seluruh perangkat daerah yang mengelola bantuan sosial menggunakan data DTSEN agar berbagai intervensi pemerintah dapat tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Selain aspek data, Tri turut menyoroti realisasi anggaran program penanggulangan kemiskinan yang hingga Triwulan I Tahun 2026 masih berada pada kisaran 14 hingga 19 persen. Untuk itu, ia mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II agar target pembangunan dan pengurangan kemiskinan dapat tercapai secara optimal.

“Kita harus memastikan setiap program yang dilaksanakan memiliki dampak langsung dan terukur terhadap pengurangan kemiskinan, bukan sekadar memenuhi target realisasi anggaran,” tegasnya.

Lebih lanjut, Tri mengarahkan agar program pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta berbagai bantuan sosial dapat terintegrasi dengan data DTSEN.

Dengan demikian, seluruh program pemerintah dapat saling mendukung dan memberikan hasil yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemkab Lampung Selatan berharap seluruh perangkat daerah semakin memperkuat kolaborasi, meningkatkan kualitas data dan pelaporan, serta mengoptimalkan berbagai program yang berdampak langsung terhadap penurunan kemiskinan guna mewujudkan Lampung Selatan yang lebih sejahtera, maju, dan berdaya saing.

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan kembali menggelar apel mingguan di Lapangan Korpri, Kalianda, Senin (22/6/2026).

Apel tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen, disiplin, serta semangat kebersamaan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat.

Apel dipimpin Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab Lampung Selatan, Edy Firnandi, dan diikuti ASN di lingkungan Pemkab Lampung Selatan, mulai dari pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat fungsional, hingga PNS dan PPPK.

Menyampaikan amanat Bupati Lampung Selatan, Edy Firnandi menekankan pentingnya evaluasi kinerja dan percepatan realisasi program pembangunan seiring telah memasuki pertengahan tahun anggaran 2026.

Menurut Edy, seluruh perangkat daerah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap capaian kinerja serta pelaksanaan program yang telah direncanakan.

“Pastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai target, tepat waktu, tepat mutu, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Edy Firnandi.

Selain itu, Edy juga meminta setiap perangkat daerah memperkuat fungsi pengendalian dan monitoring secara berkala guna mengantisipasi keterlambatan pelaksanaan kegiatan maupun penyerapan anggaran.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh capaian masing-masing organisasi perangkat daerah, tetapi juga oleh kemampuan seluruh jajaran pemerintah dalam membangun sinergi dan kolaborasi.

Menurutnya, berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi daerah tidak dapat diselesaikan secara sendiri-sendiri. Oleh karena itu, koordinasi, komunikasi, dan kerja sama antarpemangku kepentingan harus terus diperkuat.

“Hilangkan ego sektoral dan utamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan organisasi maupun individu. Dengan kolaborasi yang baik, berbagai program pembangunan akan berjalan lebih efektif dan memberikan hasil yang optimal,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Edy juga mengajak seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk terus menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, kerja keras, dan kebersamaan seluruh aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

“Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, kerja keras, dan kebersamaan kita semua,” kata Edy Firnandi.

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan terus memperkuat upaya pelestarian lingkungan sekaligus pemberdayaan masyarakat melalui edukasi pengelolaan sampah organik menjadi produk bernilai ekonomis.

Langkah tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap program unggulan HELAU (Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul) yang diinisiasi Bupati Lampung Selatan.

Komitmen itu diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Sampah oleh Nusa Semaka Creativepreneur mengenai pemanfaatan Eco Enzyme dan Fruit Enzyme yang berlangsung di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Senin (22/6/2026).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Tri Umaryani. Sosialisasi diselenggarakan sebagai upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah organik yang selama ini masih menjadi tantangan di berbagai lingkungan.

Tri Umaryani mengatakan, pengolahan sampah organik menjadi eco enzyme tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, tetapi juga mampu menghasilkan berbagai produk yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi.

“Melalui sosialisasi ini, kita memberikan edukasi terkait pengelolaan sampah organik yang selama ini masih menjadi permasalahan di masyarakat. Sampah organik dapat diolah menjadi eco enzyme dan dikembangkan menjadi berbagai produk seperti sabun, pupuk, antiseptik, produk perawatan kulit, bahkan minuman kesehatan,” ujar Tri Umaryani.

Menurut Tri, kegiatan tersebut sejalan dengan program prioritas Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, khususnya Program HELAU, yang mendorong terciptanya lingkungan bersih, sehat, dan produktif melalui partisipasi aktif masyarakat.

Ia berharap, pengetahuan yang diperoleh peserta dapat diterapkan secara nyata di lingkungan masing-masing sehingga mampu menjadi solusi pengelolaan sampah sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Pemkab Lampung Selatan juga menghadirkan Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kehadiran SPPG dinilai penting mengingat salah satu persoalan yang dihadapi berkaitan dengan pengelolaan limbah organik, khususnya sisa sayur-mayur yang berpotensi dimanfaatkan melalui pengolahan eco enzyme.

Sementara itu, perwakilan Nusa Semaka Creativepreneur, Eka Khairunisa, menjelaskan bahwa eco enzyme dan fruit enzyme yang dikembangkan tidak hanya dimanfaatkan sebagai pupuk, tetapi juga dapat diolah menjadi berbagai produk turunan yang bermanfaat bagi kesehatan dan kebutuhan sehari-hari.

“Eco enzyme dan fruit enzyme yang kami kembangkan dapat diolah menjadi berbagai produk seperti sabun, facial wash, face cream, salep kulit hingga minuman kesehatan. Inovasi ini memanfaatkan kombinasi dari 55 jenis buah atau kulit buah yang dipadukan dengan 10 jenis minyak premium sehingga menghasilkan produk yang bermanfaat sekaligus ramah lingkungan,” jelas Eka.

Eka berharap, inovasi tersebut dapat diterapkan lebih luas melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain membantu mengurangi pencemaran lingkungan, pemanfaatan sampah organik juga dinilai mampu menciptakan produk bernilai tambah yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui edukasi ini, Pemkab Lampung Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan, sekaligus memperkuat implementasi Program HELAU di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Selatan.