Kategori: Nasional

Daerah

Pimpin Perolehan Anggota Nasional, PJs Sumsel Setor Berkas ke DPP Usai Rapimnas

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pro Jurnalis Media Siber (PJs) Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) mencatatkan sejarah sebagai daerah pertama yang resmi menyerahkan berkas pendaftaran anggota ke tingkat pusat.

Penyerahan dokumen ini dilakukan secara simbolis tepat setelah penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PJs di Grand Palace, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 12 Mei 2026.

Sekretaris DPD PJs Sumsel, Wahyudi, mengonfirmasi bahwa hingga saat ini sebanyak 130 anggota telah terdata melakukan pendaftaran.

Langkah ini merupakan tindak lanjut langsung atas instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP

(pelitaekspres.com) –JAKARTA- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pro Jurnalis Media Siber (PJs) Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) mencatatkan sejarah sebagai daerah pertama yang resmi menyerahkan berkas pendaftaran anggota ke tingkat pusat.

Penyerahan dokumen ini dilakukan secara simbolis tepat setelah penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PJs di Grand Palace, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 12 Mei 2026.

Sekretaris DPD PJs Sumsel, Wahyudi, mengonfirmasi bahwa hingga saat ini sebanyak 130 anggota telah terdata melakukan pendaftaran.

Langkah ini merupakan tindak lanjut langsung atas instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terkait penguatan basis organisasi.

Wahyudi menekankan bahwa keberhasilan Sumsel sebagai daerah dengan jumlah anggota terbanyak nasional, sekaligus yang tercepat dalam administrasi, adalah hasil kolaborasi solid.

Kerja keras seluruh pengurus DPC di tingkat kabupaten atau kota serta komitmen anggota, menjadi kunci utama pencapaian ini.

Apresiasi tinggi datang langsung dari Ketua Umum DPP PJs, Mahmud Marhaba. Ia memuji integritas pengurus dan anggota di Sumsel, yang menunjukkan keseriusan luar biasa dalam membangun organisasi secara profesional.

Pendaftaran masif ini juga ditujukan untuk menyukseskan target organisasi agar lolos verifikasi administrasi dan faktual oleh Dewan Pers.

Wahyudi menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota, yang tetap berkomitmen menjaga marwah profesi jurnalis melalui wadah PJs di Sumsel. (Ril/dkd)

) terkait penguatan basis organisasi.

Wahyudi menekankan bahwa keberhasilan Sumsel sebagai daerah dengan jumlah anggota terbanyak nasional, sekaligus yang tercepat dalam administrasi, adalah hasil kolaborasi solid.

Kerja keras seluruh pengurus DPC di tingkat kabupaten atau kota serta komitmen anggota, menjadi kunci utama pencapaian ini.

Apresiasi tinggi datang langsung dari Ketua Umum DPP PJs, Mahmud Marhaba. Ia memuji integritas pengurus dan anggota di Sumsel, yang menunjukkan keseriusan luar biasa dalam membangun organisasi secara profesional.

Pendaftaran masif ini juga ditujukan untuk menyukseskan target organisasi agar lolos verifikasi administrasi dan faktual oleh Dewan Pers.

Wahyudi menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota, yang tetap berkomitmen menjaga marwah profesi jurnalis melalui wadah PJs di Sumsel. (Ril/ning)

Nasional

Kemendagri Dorong Kabupaten Pasuruan Pertahankan Capaian Indeks Penerapan SPM

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah melaksanakan kegiatan fasilitasi penerapan, pelaporan, dan pengaduan masyarakat pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Pasuruan Tahun 2026, Selasa (12/5), di Ruang Rapat Praja Bhakti Utama Lantai 2 Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Gunawan Eko Movianto, dan dihadiri jajaran perangkat daerah Kabupaten Pasuruan yang menangani urusan pelayanan dasar SPM.

Gunawan menyampaikan bahwa penerapan SPM merupakan bentuk pemenuhan hak konstitusional masyarakat terhadap pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan penerapan SPM berjalan optimal mulai dari tahapan pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.

“Penerapan SPM bukan semata mengejar capaian kinerja pemerintah daerah, tetapi memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara minimal, terukur, dan tepat sasaran,” jelas Gunawan.

Gunawan menjelaskan, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM pada enam bidang pelayanan dasar, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.

Menurutnya, implementasi SPM harus memperhatikan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan layanan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran penerima layanan. Selain itu, pelaporan melalui aplikasi E-SPM juga menjadi instrumen penting dalam pembinaan dan pengawasan umum oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pada kegiatan tersebut dipaparkan capaian Indeks Penerapan SPM (IP SPM) Kabupaten Pasuruan Triwulan IV Tahun 2025 yang mencapai nilai 99,75 dengan kategori “Tuntas Utama”. Capaian tersebut menempatkan Kabupaten Pasuruan pada peringkat ke-15 di Provinsi Jawa Timur.

Capaian layanan pada enam bidang SPM juga menunjukkan hasil yang sangat baik. Bidang pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial tercatat mencapai nilai maksimal. Sementara bidang kesehatan mencapai nilai 98,50.

Selain capaian layanan, Kabupaten Pasuruan juga menunjukkan peningkatan signifikan dalam konsistensi keterisian data pelaporan E-SPM. Pada Triwulan I keterisian tercatat sebesar 22,82 persen dan meningkat hingga mencapai 100 persen pada Triwulan IV Tahun 2025.

Gunawan menekankan pentingnya mempertahankan kualitas pelaporan dan penguatan koordinasi lintas perangkat daerah agar capaian penerapan SPM tetap optimal pada tahun 2026. Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk terus memperkuat dokumen rencana aksi, penetapan target layanan dasar, serta penguatan tim penerapan SPM di daerah.

“Konsistensi pelaporan, dukungan penganggaran, dan sinergi antar perangkat daerah menjadi kunci keberhasilan penerapan SPM di daerah,” pungkasnya.

Nasional

Wamenaker Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Multistrada

BEKASI -(deklarasinews.com)- Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor memfasilitasi dialog antara manajemen PT Multistrada Arah Sarana Tbk dan serikat pekerjanya guna mendorong penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara dialogis dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses penyelesaian ketenagakerjaan berjalan kondusif di tengah tantangan ekonomi global yang memengaruhi sektor industri manufaktur.

“Seluruh pihak perlu mengutamakan penyelesaian melalui dialog bipartit dengan tetap menjaga kondusivitas hubungan industrial di tengah tantangan ekonomi global yang memengaruhi sektor industri manufaktur,” ujar Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor saat melakukan pertemuan dengan manajemen dan serikat pekerja PT Multistrada Arah Sarana Tbk di Cikarang Timur, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (12/5/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Wamenaker mengapresiasi sikap kedua belah pihak yang tetap membuka ruang komunikasi di tengah situasi yang berkembang. Menurutnya, penyelesaian melalui komunikasi dan musyawarah menjadi langkah penting untuk menjaga keberlangsungan usaha sekaligus melindungi hak-hak pekerja.

“Pemerintah mendorong agar seluruh proses dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan mengedepankan dialog yang sehat. Semua pihak perlu menahan diri serta mengutamakan penyelesaian hubungan industrial melalui mekanisme resmi,” katanya.

Afriansyah Noor menambahkan, Kementerian Ketenagakerjaan juga telah menugaskan mediator hubungan industrial untuk memfasilitasi komunikasi antara manajemen perusahaan dan serikat pekerja. Pendampingan tersebut mencakup pembahasan berbagai usulan penyesuaian ketenagakerjaan yang berkembang dalam proses dialog.

“Saya berharap proses dialog dapat segera menghasilkan titik temu sehingga aktivitas operasional perusahaan kembali berjalan normal dan hubungan industrial tetap terjaga secara harmonis,” ujarnya.

PT Multistrada Arah Sarana Tbk merupakan bagian dari Michelin Group dan saat ini menghadapi tekanan akibat melemahnya permintaan pasar ekspor global.

Situasi tersebut turut memengaruhi aktivitas produksi perusahaan sehingga mendorong dilakukannya sejumlah penyesuaian operasional dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperkirakan masih berlanjut pada 2026 seiring perlambatan permintaan pasar global.

Sebagai bagian dari langkah penyesuaian, perusahaan sebelumnya menyampaikan rencana penyesuaian ketenagakerjaan. Namun, melalui serangkaian perundingan antara manajemen dan serikat pekerja, proses penyelesaian terus diupayakan dengan mengedepankan dialog dan musyawarah.

Pemerintah berharap proses dialog yang difasilitasi dapat menghasilkan solusi terbaik bagi pekerja maupun keberlangsungan usaha perusahaan serta menjaga iklim hubungan industrial yang kondusif di sektor manufaktur.

Daerah

Camat Sidomulyo Harap Para Sopir Truck Kurangi Muatan Agar Jalan Awet dan Nyaman

SIDOMULYO -(deklarasinews.com)- Camat Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan Fran Sinatra Adung SP MM berharap kepada seluruh sopir khusus Truck dapat mengurangi muatanya saat melintas pada ruas Jalan Sidomulyo Lampung Selatan – Belimbingsari Lampung Timur.

Harapan tersebut disampaikan Camat Sidomulyo saat melakukan kunjungan dilokasi perbaikan ruas jalan disusun Katibung desa Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, Selasa (12/5/2026) sore.

Dalam kunjunganya Fran Sinatra Adung yang didampingi oleh para Stapnya, langsung diterima oleh pengawas kegiatan dari Tim Unit Reaksi Cepat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (URC-DPUPR) Provinsi Lampung M Noerdin dan anggotanya

Usai berdialog bersama Tim URC PU PR Provinsi Lampung Selatan Frans Sinatra Adung melakukan memantau kegiatan pekerjaan perbaikan ruas jalan yang cukup dilintasi oleh para pengendara yang berasal dari Lampung Timur dan Kalianda dan sekitarnya,

” Ruas jalan ini cukup padat dilintasi oleh kendaraan, oleh karena itu saya berharap kepada para sopir khususnya Truck agar dapat mengurangi berat muatanya, ”

Dengan demikian maka ruas jalan ini akan awet dan nyaman saat dilintasi oleh para pengendara yang melintas. Begitu juga dengan warga setempat agar ikut bersama sama menjaga ruas jalan ini ” tutur Camat Sidomulyo ini.

Dari data yang kami terima lanjut Frans Sinatra Adung SP MM menjelaskan bahwa perbaikan ruas jalan Sidomulyo – Belimbingdari yang dikerjakan secara swakelola ini meliputi.

Pada Spot A 3 + 510 sd 3 + 615 panjang 105 meter, lebar jalan 4,7 meter.

Spot A 2 STA 5 + 900 sd 6 + 030 panjang 130 meter lebar 4,7 meter.

Pada Spot 3 STA 6 + 930 sd 6 + 980 panjang 50 meter dan  lebar 4,7 meter.

Sedangkan pada Spot 4 STA 7 + 400 SD 7 + 430, panjang 30 meter  dan lebar 5 meter, yang dikerjakan oleh Dinas PU PR Propinsi Lampung.

Terakhir saya atas nama warga masyarakat kecamatan Sidomulyo mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Lampung karena langsung menindak lanjuti aspirasi dari masyarakat tentang perbaikan ruas jalan Sidomulyo – Belimbingsari ini, ” pungkasnya. (Cak Ton).

 

Daerah

Sebanyak 48 Tim Ikuti Open Turnamen Volly Ball Karang Taruna Cup I Desa Sidomulyo

SIDOMULYO -(deklarasinews.com)- Sebanyak 48 Tim akan mengikuti Open Turnament Volly Ball Karang Taruna Cup I Desa Sidomulyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, Selasa (12/5/2026).

Puluhan peserta Tim Volly Ball yang terdiri dari 32 Tim Volly Ball Putra dan 16 Tim Volly Ball Putri yang berasal dari berbagai daerah Provinsi Lampung .

Ajang adu gengsi para pemilik Tim Volly Ball ini dikabarkan akan mendatangkan pemain-pemain volly terbaik yang ada di provinsi Lampung, bahkan ada juga yang akan mendatang para pemain profesional baik Proliga ataupun Livoli.

Turnament Volly Ball ditehun 2026 ini akan dimulai pada hari Rabu, 13 Mei 2026 di Lapangan Sidosari desa Sidomulyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.

Informasi yang beredar, dalam pembukaan Open Turnament Volly Ball Karang Taruna Cup I ini akan menampilkan serenomi yang disuguhkan penampilan Lighting dan musik yang akan memukau para penonton juga menghadirkan Artis dari Ibukota.

Ketua Panitia Pelaksana Edoansyah yang didampingi oleh Plt Kepala Desa Sidomulyo Gunawan SE saat ditemui pelita3kspres.com membenarkan bahwa Open Turnamen Volly Ball Karang Taruna Cup I akan dibuka pada hari Rabu, 13 Mei 2026 pukul 19.00 wib di Lapangan dusun Sidosari Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.

Open Turnamen Volly Ball Karang Taruna Cup I diikuti oleh 48 Tim yang terdiri dari 32 Tim Putra dan 16 Tim Putri yang berasal dari berbagai daerah di provinsi Lampung.

Dari informasi yang diterima lanjut Ketua Panitia ini, Tim Tim yang mengikuti Turnament ini akan mendatangkan para pemain terbaik di provinsi Lampung juga para pemain profesional baik Proliga liga ataupun Livoli,

” Peserta sebanyak 48 Tim, yakni 32 Tim Putra dan 16 Tim Putri, sedangkan pemainya infonya juga akan ada dari Proliga dan Livoli, ”

Sehingga para penonton nantinya akan disajikan permainan apik yang wajib ditonton oleh para penggemar olah raga Volly.

Perlu diketahui bahwa dalam pembukaan nanti, selain akan dimanjakan dengan Lighting dan musik, para penonton juga akan menikmati lagu lagu apik dari artis Ibukota.

Oleh karena itu kepada para penggemar olah raga Volly Ball jangan lupa datang dan nikmati aksi dan ketrampilan para pemain profesional dalam laga laga pertandingan yang akan disuguhi dengan hiburan ini, ” tutup Ketua Karang Taruna Desa Sidomulyo ini. (Cak Ton)

Daerah

Imigrasi Bekasi Deportasi Bertahap 78 WNA Hasil Operasi Wirawaspada

BEKASI -(deklarasinews.com)- Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi melakukan penindakan tegas terhadap 78 warga negara asing (WNA) yang terjaring dalam Operasi Wirawaspada yang digelar pada 8 April 2026. Penindakan dilakukan secara bertahap melalui mekanisme deportasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Kepala Kantor Imigrasi Bekasi, Anggi Wicaksono, menjelaskan bahwa para WNA tersebut dikenakan sanksi administratif berupa deportasi dan penangkalan karena terbukti melakukan pelanggaran izin tinggal, yakni bekerja tidak sesuai dengan peruntukan izin yang dimiliki.

“Penegakan hukum ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam menjaga ketertiban dan kedaulatan negara, khususnya di wilayah Bekasi,” kata Anggi, Senin(11/5/2026).

Menurutnya, dari total 78 WNA yang diamankan mayoritas berasal dari China sebanyak 76 orang, sementara sisanya masing-masing satu orang dari Vietnam dan Malaysia. Pelanggaran yang dilakukan menjadi perhatian serius karena berpotensi merugikan sistem ketenagakerjaan serta tata kelola keimigrasian di Indonesia

Proses deportasi telah dilakukan secara bertahap dalam tiga kloter. Kloter pertama dilaksanakan pada 20 April 2026 terhadap 14 WNA dengan tujuan Guangzhou, China. Selanjutnya, pada 23 April 2026 dilakukan deportasi kloter kedua terhadap 11 WNA ke Guangzhou dan satu orang WNA ke Hanoi, Vietnam.

Sementara itu, kloter ketiga dilaksanakan pada 28 April 2026 dengan mendeportasi 23 WNA ke Guangzhou. Untuk sisa WNA lainnya, proses penindakan akan terus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku hingga seluruhnya dipulangkan ke negara asal masing-masing.

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarasam Marantoko, menegaskan bahwa pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas WNA akan terus diperketat. Menurutnya, kemudahan layanan keimigrasian tidak boleh diartikan sebagai kelonggaran dalam penegakan aturan.

“Kami terus mendorong kemudahan layanan, namun bukan berarti toleransi terhadap pelanggaran. Pintu terbuka bagi yang memberi manfaat, dan tertutup bagi yang merugikan negara,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa konsistensi dalam penegakan hukum keimigrasian merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan nasional sekaligus mewujudkan pelayanan Imigrasi yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Kantor Imigrasi Bekasi juga mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan apabila menemukan aktivitas mencurigakan yang melibatkan WNA di lingkungan sekitar.

Dengan langkah tegas ini, diharapkan pengawasan keimigrasian di wilayah Bekasi semakin optimal serta mampu menciptakan iklim yang tertib, aman, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tutup.(Ronald)

Daerah

Warga Keluhkan Pembiaran Odong-Odong di Cilincing, Dinilai Sebabkan Macet dan Membahayakan Pengguna Jalan

‎JAKARTA -(deklarasinews.com)- Keberadaan odong-odong yang marak beroperasi di Jalan Raya Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dikeluhkan warga.

Terlebih ketika terkesan adanya pembiaran dari petugas terkait yang jarang terlihat menertibkan kendaraan berkonsep Kereta Wisata itu.

Salah seorang warga, Bandi (48) menuturkan, seharusnya petugas terkait seperti Dinas Perhubungan dan polisi lalu lintas rutin memantau jalan raya yang kerap dilalui odong-odong.

Misalnya seperti di Jalan Raya Cilincing yang menjadi ruas jalan raya tempat beroperasinya kendaraan-kendaraan besar.

“Harusnya dipantau dong ini jalur-jalur begini itu, harusnya di jam-jam tertentu jangan dong ada odong-odong,” kata bandi di lokasi, Senen (12/5/2026) sore.

“Karena kan tingkat keamanannya kan sangat tidak memenuhi syarat ya, kanan kirinya engak ada pengaman,” kata bandi.

“Musiknya sangat mengganggu yang lain, mungkin jika ada mobil klakson jadi enggak dengar ya, sangat-sangat mengganggu dan membahayakan,” tuturnya.

Sebelumnya, dari depan Gereja Kristen Jawa, Media melakukan pemantauan pada Senen sore sekira pukul 16.00 WIB untuk melihat keberadaan odong-odong yang beroperasi di Jalan Raya Cilincing.

Selama sekitar setengah jam berada di lokasi, terpantau tidak kurang dari 50 unit odong-odong yang mengaspal di jalanan penuh truk trailer itu.

Pengemudi odong-odong yang kebanyakan pemuda tanggung ini menyopiri para penumpangnya yang banyak terdiri dari ibu-ibu hingga anak-anak.

Bahkan, ada pula ibu yang membawa serta anak balitanya duduk di gerbong-gerbong tanpa jendela dalam kondisi debu-debu beterbangan.

Beberapa ibu bahkan sampai harus menutup mulut anaknya untuk menghindari terpapar debu Jalan Raya Cilincing.

Tanpa pengamanan ekstra seperti helm maupun sabuk pengaman, puluhan odong-odong itu kerap kali terlihat mencoba mendahuli truk trailer maupun kendaraan lainnya.

Tak jarang pula odong-odong ini terpantau melaju dengan kecepatan rendah, sehingga membuat laju kendaraan di belakangnya tersendat.

Selain itu, setiap odong-odong yang melintas juga dilengkapi dengan pengeras suara dengan musik-musik dangdut remix kekinian yang diputar kencang-kencang.

Operasional odong-odong ini memang rutin ditemui di sekitaran permukiman warga Kelurahan Kalibaru.

Jalan Raya Cilincing menjadi rute para pengemudi odong-odong untuk memotong jalan supaya jarak dan waktu tempuh lebih cepat dibanding harus melewati jalanan permukiman Kalibaru.

Adanya pembiaran. odong odong di jalan raya cilincing. Warga minta. Walikota Jakarta utara. sudin disup jakut Camat Cilincing Untuk menerbitkan. Marahnya odong odong Di wilayah Cilincing jakut menjadi kumuh. Macet.(WBO)

 

Nasional

Menaker Pacu Talenta Muda Jadi Inovator dan Pencipta Kerja Lewat Talent & Innovation Hub

BANDUNG BARAT -(deklarasinews.com)- Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya penguatan ekosistem pengembangan SDM melalui keterhubungan pelatihan vokasi, pendidikan, dan dunia industri untuk menjawab tantangan digitalisasi dan perkembangan kecerdasan artifisial (AI).

Ia menekankan bahwa pengembangan SDM tidak cukup hanya menyiapkan generasi muda untuk memasuki dunia kerja, tetapi juga harus mendorong mereka menjadi inovator dan pencipta peluang usaha.

“Talenta muda perlu dipersiapkan tidak hanya siap kerja, tetapi juga mampu menciptakan peluang usaha dan solusi inovatif,” ujar Yassierli saat membuka Talent & Innovation Hub Activation Series bertema From Talent to Market di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/5/2026).

Yassierli menjelaskan, Talent & Innovation Hub merupakan upaya Kemnaker untuk memperkuat keterhubungan antara pelatihan vokasi, pendidikan, dan dunia industri dalam rangka melahirkan SDM yang produktif, adaptif, dan berdaya saing global.

“Dari learning menjadi earning, dari potensi menjadi produktivitas,” katanya.

Sementara itu, Plt. Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Estiarty Haryani menyampaikan bahwa program ini juga diarahkan untuk memperkuat lahirnya wirausaha muda dan startup berbasis inovasi.

“Melalui Talent & Innovation Hub, kami ingin menghadirkan ruang pengembangan talenta yang terintegrasi, mulai dari kesiapan kerja, pengembangan kewirausahaan, hingga akses jejaring dan pasar,” ujar Estiarty.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan kerja sama dengan perguruan tinggi, perusahaan, asosiasi, dan yayasan untuk memperkuat sinergi pengembangan talenta, penempatan tenaga kerja, serta pemberdayaan tenaga kerja muda dan penyandang disabilitas.

Kegiatan ini diikuti sekitar 1.200 peserta secara luring dan daring dari kalangan alumni pelatihan vokasi, pencari kerja, UMKM, startup, perguruan tinggi, industri, dan komunitas.

Nasional

Bicara Soal Amanah Pimpinan dalam Pengajian di Pandeglang, Menteri Nusron: Permudah Rakyat

PANDEGLANG -(deklarasinews.com)- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menghadiri acara Pengajian Umum Yayasan Anwarul Hidayah di Pandeglang, Banten pada Sabtu (09/05/2026). Dalam pidatonya, Menteri Nusron mengingatkan bahwa titel seorang pemimpin adalah amanah yang harus dijalankan dengan baik.

“Kalau ada pemimpin yang sedang memimpin dan ketika memimpin itu mengangkat harkat dan martabat rakyatnya, mempermudah rakyatnya, maka doa Rasulullah, angkatlah derajatnya orang tersebut, permudahlah hidupnya,” ujar Menteri Nusron.

Menteri Nusron menjelaskan, Rasulullah SAW berdoa agar pemimpin yang menyulitkan urusan masyarakat juga dipersulit hidupnya oleh Allah SWT. Sebaliknya, Rasulullah SAW juga mendoakan pemimpin yang mempermudah urusan rakyat dan mengangkat harkat masyarakat agar dimudahkan hidupnya serta ditinggikan derajatnya.

“Bentuk mempersulit itu antara lain memperlambat pelayanan administrasi, mempersulit pengurusan surat, sertipikat, maupun bantuan kepada masyarakat,” tutur Menteri Nusron.

Di hadapan seluruh peserta pengajian, Menteri Nusron meminta dukungan doa agar dirinya bisa menjalankan tugasnya dengan baik sebagai Menteri ATR/Kepala BPN. “Saya mohon doa moga-moga saya sebagai (alumni) santri ketika memimpin ini betul-betul bisa mempermudah dan mengangkat rakyatnya sehingga Allah mempermudah hidup kita,” ungkapnya.

Selain pengajian, dalam acara ini juga berlangsung penyerahan sejumlah sertipikat tanah wakaf, di antaranya untuk Masjid Al-Ittihad dan Musala Anwarul Hidayah di Pandeglang, Banten. Sertipikat diserahkan langsung oleh Menteri Nusron dengan didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang, Fahmi.

Dalam kegiatan ini, turut hadir Direktur Pendidikan Pondok Pesantren Kementerian Agama, Basnang Said; serta Ketua Umum Yayasan Anwarul Hidayah Nahdlatul Ulama, Endin AJ. Soefihara.

Daerah Palembang

Ribuan Jamaah Sumsel Terancam Gagal Berangkat Umrah Juni 2026 Akibat Kenaikan Harga Tiket Pesawat

PALEMBANG- (deklarasinews.com)- Forum Lintas Asosiasi Umrah & Haji Khusus Sumsel menyampaikan keprihatinan serius terkait lonjakan harga tiket pesawat umrah menjelang musim Umrah 1448 Hijriah yang diperkirakan berdampak langsung terhadap keberangkatan jamaah asal Sumatera Selatan pada Juni 2026.

Dalam release yang diterima redaksi Sabtu (9/5/26) malam, oleh gabungan asosiasi travel umrah dan haji khusus seperti AMPUH Sumsel, SAPUHI Sumsel, ASPHIRASI Sumsel, HIMPUH Sumsel, serta AMPHURI Sumsel, mereka menyatakan keberatan atas kenaikan harga tiket yang dinilai sangat signifikan dan memberatkan calon jamaah.

Ketua dan perwakilan asosiasi menyebutkan bahwa tiket pesawat merupakan komponen biaya terbesar dalam paket perjalanan umrah. Kenaikan harga yang terjadi saat ini dinilai berpotensi membuat ribuan calon jamaah gagal berangkat, khususnya untuk keberangkatan bulan Juni 2026.

“Kami sangat mengkhawatirkan dampak dari kenaikan harga tiket tersebut terhadap antusiasme ibadah umrah 1448 H. Tanpa adanya intervensi dan kebijakan khusus, biaya paket umrah akan melonjak tajam,” demikian isi pernyataan resmi forum asosiasi tersebut.

Forum lintas asosiasi juga meminta maskapai penerbangan yang melayani rute umrah agar mempertimbangkan kembali kebijakan harga tiket demi menjaga keberlangsungan keberangkatan jamaah Indonesia, khususnya dari wilayah Sumatera Selatan.

Selain itu, asosiasi menilai kondisi ini menjadi situasi krusial karena banyak jamaah yang telah melakukan pembayaran dan persiapan keberangkatan jauh hari sebelumnya. Jika harga tiket terus mengalami kenaikan tanpa solusi, maka travel penyelenggara maupun jamaah akan menghadapi tekanan finansial yang besar.

“Kami tetap berkomitmen untuk menyukseskan penyelenggaraan Umrah 1448 H, namun efisiensi biaya menjadi kunci utama agar niat suci para jamaah tidak terhambat oleh kendala finansial yang bersifat teknis,” tulis forum tersebut dalam pernyataannya.

Forum lintas asosiasi Sumsel, berharap pemerintah, regulator penerbangan, serta maskapai dapat segera mencari solusi terbaik agar harga tiket penerbangan umrah kembali stabil dan terjangkau, sehingga ribuan jamaah asal Sumatera Selatan tetap dapat berangkat menunaikan ibadah umrah sesuai jadwal yang telah direncanakan. (Ning)