Kategori: Nasional

Nasional

Presiden Republik Indonesia Prabowo subianto Lantik Menteri, Wamen, dan Pejabat Setingkat Menteri, Listyo Sigit Kini Dijadikan Kepala Staf Kepresidenan

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi melantik sejumlah menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri dalam rangka penyempurnaan Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan 2024–2029. Prosesi pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (1/10/2026) siang.

Agenda pelantikan ini digelar hanya beberapa jam setelah DPR RI menyetujui pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Komjen Pol Suyudi Ario Seto.

Salah satu sorotan terbesar adalah penunjukan mantan Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), menggantikan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman. Pergantian ini sekaligus mengakhiri spekulasi yang beredar pasca-pencopotan Listyo dari jabatan Kapolri.bersamaan denngan itu, Pesiden juga melantik Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri dan Komjen Pol Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri.

Resuffle ini juga merombak posisi Menteri Koordinator. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia naik jabatan menjadi Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

DAFAR LENGKAP PEJABAT YANG DILANTIK:

  1. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi: Bahlil Lahadalia.

2.Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Sugiono

  1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman
  2. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Dradjad Hari Wibowo
  3. Menteri Luar Negeri: Arrmanatha Nasir
  4. Menteri Perindustrian: Muhammad Sarmuji
  5. Wakil Menteri Keuangan: Nurkholisoh Ibnu Aman

8.Wakil Menteri Keuangan: Luky Alfirman

  1. Wkil Menteri Pertanian: Saleh Mustafa
  2. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan: Irwan Meilano
  3. Kepala Staf Kepresidenan: Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo
  4. epala Badan Reformasi Agraria Nasional (BRAN): Komjen Pol. Dedy Prasetyo
  5. Wkil Kepala Badan Pengawasan Keuangan: Aryanto Wibowo
  6. Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa: Muhammad Fadhil Imran
  7. etua Ombudsman: Nuzran Joher

16.Anggota Ombudsman: Radyan Sam

Pelntikan ini menandai pergeseran besar dalam struktur pemerintahan. Dua mantan pucuk pimpinan Polri, Listyo Sigit Prabowo dan Dedy Prasetyo, kini langsung masuk ke lingkaran terdekat Istana, masing-masing mengawal agenda strategi kepresidenan dan reforma agraria nasional. Langkah ini diyakini akan memperkuat sinergi kebijakan pemerintahan di berbagai bidang..(Arnandes,cmy)

Nasional

MasNya ATR/BPN Diluncurkan, Masyarakat Bisa Tanya Soal Layanan Pertanahan Lewat _Live_ TikTok

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluncurkan program Masyarakat Tanya ATR/BPN (MasNya ATR/BPN) pada Kamis (01/10/2026). Lewat program tersebut, Kementerian ATR/BPN menyediakan wadah tanya jawab bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai layanan pertanahan secara _real time_ pada akun TikTok resmi Kementerian ATR/BPN

“MasNya ATR/BPN itu adalah masyarakat bertanya kepada ATR/BPN mengenai prosedur, biaya, waktu atau apa pun terkait dengan pengurusan sertipikat tanah. Jadi ini untuk mengedukasi masyarakat, agar masyarakat benar-benar paham ketika ke Kantor Pertanahan itu apa yang harus dilakukan,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Uunk Din Parunggi, di Media Center Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Program yang diinisiasi oleh Kepala Biro Humas dan Protokol ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pihak ketiga yang menawarkan jasa percepatan atau kemudahan dalam pengurusan sertipikat. “Kita juga harapkan dengan adanya edukasi ini masyarakat bisa langsung datang sendiri ke Kantor Pertanahan dan sudah tidak merasa bingung,” tutur Uunk Din Parunggi.

MasNya ATR/BPN disiarkan secara langsung melalui akun TikTok resmi Kementerian ATR/BPN setiap Senin hingga Jumat pukul 09.00-11.00 WIB. Program ini dikemas dalam format dialog interaktif yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pertanyaan secara langsung terkait layanan pertanahan.

Dalam pelaksanaannya, MasNya ATR/BPN dipandu oleh Muhammad Akbar dari Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN sebagai _host_ yang akan membantu mengarahkan pembahasan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Masyarakat pengguna TikTok, dapat menyimak _Live_ Kementerian ATR/BPN dan memanfaatkan program ini untuk memperoleh penjelasan mengenai berbagai layanan pertanahan, termasuk prosedur, waktu, biaya pengurusan sertipikat.

“Saya harapkan kepada seluruh masyarakat untuk memanfaatkan program MasNya ATR/BPN ini secara baik untuk menanyakan apa pun itu terkait dengan sertipikat tanah. Namun, lain halnya dengan pengaduan karena sudah ada kanalnya sendiri,” lanjut Uunk Din Parunggi.

Respons masyarakat terlihat langsung dalam _Live_ perdana MasNya ATR/BPN. Ratusan masyarakat yang mengikuti siaran langsung tersebut mulai menyampaikan berbagai komentar serta pertanyaan seputar masalah pertanahan yang mereka hadapi.

“Terima kasih penjelasannya, sangat jelas sekali. Saya dukung ini karena jadi transparan semua prosesnya,” ujar salah satu penanya dari Jawa Timur, Mba’Cik Verandys.(Nan)

Daerah

Ini Klarifikasi Kepala Desa Margo Tani Terkait Kebijakan Pungut Uang Saat Penyaluran Bansos Beras

OKU TIMUR -(deklarasinews.com)- Terkait pemberitaan yang beredar mengenai dugaan pungutan liar sebesar Rp10.000 kepada setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) saat penyaluran bantuan sosial beras di Desa Margo Tani, Kecamatan Madang Suku 2, Pemerintah Desa margo tani memberikan klarifikasi resmi, 1 Oktober 2026

Dalam pernyataannya Pemerintah Desa Margo Tani tidak pernah mengeluarkan aturan, perintah, maupun persetujuan apa pun yang mewajibkan atau mengizinkan pemungutan uang berapapun termasuk sebesar Rp10.000 dari warga penerima bantuan sosial beras. Bantuan dari negara harus diterima utuh, gratis sepeser pun tidak boleh dipungut.

Uang yang di pungut RT menurut kepala desa Margo Tani sudah di kembalikan dan sudah selesai di karenakan terjadi kesalahpahaman di karnakan kepala desa tidak ada di kantor saat pembagian beras

Saya sendiri baru mengetahui hal ini dari warga dan saya tidak pernah memerintahkan perangkat desa mau pun RT untuk mengambil uang, Saya harap tidak ada kejadian seperti ini lagi ucap kepala desa Margo Tani

Sesuai ketentuan pusat bantuan pangan beras BPNT seberat 30 kg/KPM adalah hak mutlak warga, disalurkan tanpa biaya apa pun. Alasan “ongkos antar”, “biaya administrasi”, “sumbangan”, atau “kesepakatan warga” tidak sah dan tidak boleh dijadikan dasar pemungutan. (Alexx)

Daerah

Siap Berkhidmat Tiga Lembaga PCNU Pagaralam Dikukuhkan

PAGAR ALAM -(deklarasinews.com)- Tidak butuh waktu lama setelah Konferensi Cabang (Konfercab) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Pagar Alam Masa Khidmat 2026-2031 langsung tancap gas.

Tiga lembaga strategis dilantik sebagai ujung tombak dan mesin perjuangan NU di akar rumput, diantaranya yakni Lembaga Ta’lif Wan Nasyr Nahdlatul Ulama (LTN NU), Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LPM NU) dan Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdaltul Ulama (LPBH NU).

Prosesi pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Tanfidziya PCNU Kota Pagar Alam Dr KH Deni Priansyah yang dihadiri oleh Rais Syuriyah KH Masrur Aminullah serta Ketua Tanfidzniya PWNU Provinsi Sumatera Selatan KH Hendra Zainudin Alqodiri serta Wakil Walikota dan Forkopimda se Kota Pagar Alam yang bertempat di Balai Pertemuan Pemkot Pagar Alam, Kamis (1/10/26).

Ketua Tanfidzniyah PCNU Pagar Alam Dr KH Deni Priansyah dalam arahannya mengatakan, jika tiga lembaga yang dilantik merupakan bukti nyata NU Pagar Alam khususnya serius menjaga nama besar NU tidak hanya sebagai Organisasi tetapi mempunyai visi dan misi yang jelas dan nyata terutama sinergi dengan pemerintah untuk  mewujudkan pembangunan di Kota Pagar Alam.

“Tidak hanya tiga lembaga ini saja, kedepan semua lembaga yang ada di NU akan kita aktifkan kembali sebagai mesin utama untuk menjawab tantangan zaman,”ungkapnya.

Sementara itu, Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Sumsel KH Hendra Zainudin Alqodiri yang turut hadir memberikan apresiasi tinggi. Menurut PWNU, apa yang dilakukan PCNU Pagar Alam adalah contoh ideal peremajaan organisasi pasca Konfercab.

“Kami dari PWNU Sumsel sangat bangga. Pagar Alam bergerak sangat cepat. Baru selesai Konfercab 2 Juli lalu, hari ini langsung melantik 3 lembaga sekaligus. Ini menandakan PCNU Pagar Alam tidak mau berlama-lama dalam euforia, tapi langsung kerja nyata. Ini sesuai dengan arahan PBNU, bahwa NU harus hadir memberikan manfaat nyata, bukan hanya struktur di atas kertas,”imbuhnya.

Ia menambahkan, Pelantikan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa PCNU Pagar Alam di bawah komando Deni Priansyah – Masrur Aminullah ingin keluar dari stigma organisasi papan nama.

“Mereka ingin kerja nyata, bukan hanya rapat dan seremonial,”tukasnya.

Sementara Wawako Pagar Alam Hj Bertha  menyambut baik kebangkitan NU Pagar Alam. Ia menegaskan Pemkot  sangat membutuhkan peran NU.

“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh mitra strategis seperti NU. Dengan dilantiknya lembaga ini kami berharap sinergi Pagar Alam Terang Benderang bisa terwujud,” tegas Wawako Bertha.(*)

 

Nasional Pemkab

100 Becak Listrik Bantuan Presiden Prabowo Diserahkan kepada Pengayuh di Purwakarta

PURWAKARTA -(deklarasinews.com)- Sebanyak 100 unit becak listrik bantuan Presiden Prabowo Subianto diserahkan kepada para pengayuh becak di Kabupaten Purwakarta. Penyerahan secara simbolis berlangsung di Alun-Alun Kiansantang, Jalan Mr. Dr. Kusumaatmadja, Kabupaten Purwakarta, Rabu (30/9/2026).

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein dan wakil Bupati Purwakarta Abang Ijo Hapidin bersama Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), Mayjen TNI (Purn) Firman Dahlan.

Bantuan tersebut diperuntukkan bagi para pengayuh becak, khususnya mereka yang telah berusia lanjut dan mulai mengalami keterbatasan tenaga untuk mengayuh becak konvensional.

Kegiatan serah terima turut dihadiri Koordinator Becak Listrik Indonesia, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Gerindra Maula Akbar Mulyadi Putra, Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta beserta sejumlah anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Dandim 0619/Purwakarta, Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta, Wakapolres Purwakarta, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta, serta sejumlah tamu undangan.

Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha Yayasan GSN Mayjen TNI (Purn) Firman Dahlan mengatakan, bantuan becak listrik merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat, terutama para pengayuh becak yang selama ini mengandalkan kekuatan fisik dalam menjalankan pekerjaannya.

Menurut Firman, para pengayuh becak harus menghadapi berbagai kondisi ketika bekerja, mulai dari cuaca panas, hujan, hingga medan jalan yang menanjak dan membutuhkan tenaga lebih besar.

“Adanya becak listrik ini minimal bisa membantu meringankan beban fisik bapak-bapak sekalian. Ini bagian dari negara hadir untuk mengatasi kesulitan masyarakat,” ujar Firman dalam sambutannya.

Firman menegaskan, becak listrik yang diterima masyarakat merupakan amanah yang harus dirawat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ia mengingatkan para penerima manfaat agar tidak menjual, menyewakan atau menggadaikan kendaraan tersebut.

“Tolong dirawat baik-baik dan jangan dijual, jangan direntalkan, dan jangan digadaikan. Ini pemberian amanah yang diberikan kepada bapak-bapak melalui Yayasan GSN,” katanya.

Firman menyebut nilai satu unit becak listrik sekitar Rp22 juta, termasuk biaya pengiriman. Bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma kepada penerima manfaat.

Ia juga memastikan para penerima manfaat telah mendapatkan pelatihan sebelum menggunakan becak listrik, sehingga diharapkan mampu mengoperasikannya dengan aman.

Selain bantuan kendaraan, Firman berharap tersedia fasilitas pengisian daya yang dapat dimanfaatkan para penerima manfaat. Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk menyiapkan fasilitas pengisian daya secara gratis melalui koordinasi dengan pihak terkait.

“Untuk pengisian daya, kami mohon Pak Bupati bisa menyiapkan tempat pengisian becak listrik. Kalau bisa pengisiannya gratis bagi para penerima manfaat,” ujarnya.

Firman juga mendorong adanya perhatian terhadap perlindungan sosial bagi para pengayuh becak, termasuk kepesertaan BPJS, mengingat sebagian penerima manfaat merupakan masyarakat berusia lanjut.

“Bagaimanapun juga, usia seperti ini membutuhkan jaminan. Kalau bisa, Pak Bupati mengupayakan BPJS,” katanya.

Bupati: Bantuan Ditujukan bagi Pengayuh Becak Berusia Lanjut

Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap para pengayuh becak yang masih menjalankan profesinya di tengah keterbatasan fisik akibat faktor usia.

“Ini bentuk kasih sayang Pak Prabowo terhadap masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Purwakarta. Pengayuh becak di Purwakarta yang usianya sudah 55 tahun dan sudah tidak kuat lagi mengayuh, diberikan becak listrik oleh Pak Presiden,” ujar Om Zein.

Ia menjelaskan, bantuan becak listrik tersebut tidak diperuntukkan bagi seluruh pengayuh becak tanpa kriteria. Penerima manfaat diprioritaskan kepada pengayuh yang masih menjalankan profesinya dan telah berusia sekitar 55 tahun atau lebih serta mengalami keterbatasan tenaga untuk mengayuh becak konvensional.

Menurut Om Zein, para penerima manfaat tetap dapat menjalankan aktivitas di lokasi mangkal masing-masing sebagaimana sebelum menerima bantuan.

“Tempat mangkalnya tetap di tempat biasa mereka bekerja. Mereka tetap menjalankan aktivitas di wilayah masing-masing,” katanya.

Ia menambahkan, becak listrik tersebut dapat digunakan untuk melayani masyarakat yang membutuhkan jasa transportasi jarak dekat, termasuk menuju pasar maupun fasilitas umum, selama masih berada dalam jalur operasional pengayuh.

Ajat: Tenaga Sudah Berkurang, Becak Listrik Sangat Membantu

Salah seorang penerima manfaat, Ajat, pengayuh becak yang biasa mangkal di sekitar Puskesmas Kota, Jalan Siliwangi, Kelurahan Nagri Kidul, Kecamatan Purwakarta, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan becak listrik.

“Sangat bersyukur dan merasa terbantu. Saya sudah tua, tenaga sudah berkurang. Sekarang diberikan becak listrik, alhamdulillah,” kata Ajat.

Ajat mengungkapkan, dirinya telah menjalani profesi sebagai pengayuh becak sejak sekitar tahun 2000-an. Selama bertahun-tahun, ia menggunakan becak konvensional untuk mencari nafkah.

Setelah menerima bantuan, Ajat telah mengikuti pelatihan penggunaan becak listrik. Ia mengaku mulai mampu mengoperasikannya meski masih membutuhkan latihan.

“Sudah belajar dan sudah dites. Alhamdulillah sedikit-sedikit sudah bisa, meskipun belum lancar,” ujarnya.

Untuk aktivitas selanjutnya, Ajat berencana tetap mangkal di sekitar Puskesmas Kota, lokasi yang selama ini menjadi tempatnya mencari penumpang.

Ia berharap kehadiran becak listrik dapat meningkatkan minat masyarakat menggunakan jasa becak sekaligus membantu para pengayuh yang sudah tidak lagi memiliki tenaga seperti ketika masih muda.

“Harapannya mudah-mudahan para penumpang beralih ke becak ini. Kalau becak biasa mungkin ada orang yang merasa malu melihatnya. Kalau becak listrik ini kan lebih modern dan menarik,” tutur Ajat.

Penyerahan 100 unit becak listrik tersebut menjadi bagian dari upaya membantu para pengayuh becak di Purwakarta agar tetap dapat menjalankan mata pencaharian dengan beban fisik yang lebih ringan. Di sisi lain, keberadaan kendaraan listrik tersebut juga diharapkan dapat mendukung penggunaan transportasi yang lebih ramah lingkungan di tengah masyarakat. (DR)

Daerah

Tanpa Rambu dan Policeline, Proyek Tambal Sulam Ruas Sidomulyo – Way Panji Telan Korban

SIDOMULYO -(deklarasinews.com)- Pekerjaan proyek pemeliharaa rutin Tambal-Sulam (Pacing) ruas jalan Sidomulyo – Way Panji menelan korban jiwa, Rabu (30/9/2026).

Pengerukan ruas jalan yang berjalan hampir dua pekan ini sejak lama sudah menjadi pembicaraan para pengendara yang melintas diruas jalan yang cukup padat diwilayah ini.

Selain dinilai lambat dalam penyelesaian usai dikeruk oleh para pekerja, juga tidak adanya rambu-rambu yang terpasang sepanjang ruas jalan ini. Baik rambu pertanda ada pengerukan jalan atau Policeline juga tidak ada papan proyek yang seharusnya terpasang.

Korban akibat jatuh dilokasi pengerukan ruas jalan Sidomulyo-Way Panji adalah Sendi Nur Iman (22) warga desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.

Kepala desa Sidowaluyo H. Haroni, Rabu (30/9/2026) saat ditemui dikantornya membenarkan bahwa salah satu warganya Sendi Nur Iman (22)  mengalami kecelakaan disekitar pengerukan jalan ruas jalan Sidomulyo – Way Panji, Selasa (29/9/2026) sekitar pukul 23.00 wib tadi malam.

Atas kejadian tersebut kerabat korban langsung membawa ke RS Abdoel Moeloek di Bandar Lampung karena mengalami luka yang cukup parah. Namun setelah mendapatkan perawatan dari Tim Medis, korban dinyatakan meninggal duni sekitar pukul 08.00 wib tadi pagi, ” kata Kades Sidowaluyo ini.

Atas kejadian tersebut pihaknya sangat menyesalkan kepada pekerja/instansi terkait atas keteledoran saat mengerjakan proyek tersebut.

Seperti diketahui dilokasi pekerjaan tersebut pihaknya tidak melihat adanya rambu-rambu atau Policeline yang terpasang. Sehingga potensi terjadinya kecelakaan sangat tinggi, buktinya salah satu warganya menjadi korban dari pekerjaan yang ceroboh ini, ” ungkapnya.

Mas Eko (43) salah satu warga yang mengaku sering melintas diruas jalan ini sangat menyesalkan atas kejadian kecelakaan yang terjadi disekitar pengerukan jalan ini.

Menurutnya seharusnya pekerja/pemborong/Dinas terkait memasang rambu-rambu/Policeline agar para pengendara berhati-hati saat melintas pada ruas ini.

Karena kecerobohan para pekerja/pemborong/Dinas terkait akhirnya menelan korban jiwa, ” pungkasnya.

Dari pantauan media ini bahwa pengerukan (pacing) proyek tambal sulan pada ruas jalan Sidomulyo-Way Panji sudah hampir dua pekan dibiarkan oleh pekerja/pemborong/Dinas terkait. Selain itu rambu-rambu/Policeline juga tidak terlihat dilokasi, apalagi papan penunuk proyek ini. Dari informasi yang diterima media ini pekerjaan pemeliharaan rutin seperti ini biasanya dikerjakan oleh orang dalam, sehingga kesan lamban dan seenak udelnya dalam melaksanaan pekerjaanya yang akhirnya menelan korban jiwa. (Cak Ton)

Daerah

Ratu Dewa Resmikan RBI Plaju Ulu, Minta Camat dan Lurah Hidupkan Fungsi Sosial Warga

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kota Palembang resmi meluncurkan Ruang Bersama Indonesia (RBI) di Jalan Perguruan Dalam, RT 34/RW 12, Kelurahan Plaju Ulu, Kecamatan Plaju, pada Rabu, 30 September 2026. Fasilitas publik baru ini diresmikan langsung oleh Walikota Palembang, Drs. H. Ratu Dewa, M.Si., yang ditandai dengan prosesi pemukulan gong.

Acara peresmian ini disambut antusias oleh warga sekitar. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) Kota Palembang, Camat Plaju, Kapolsek Plaju, Lurah Plaju Ulu, Babinsa, Bhabinkamtibmas, jajaran Ketua RT/RW, serta Tim Penggerak PKK Kelurahan Plaju Ulu. Selain itu, hadir pula para Kepala Dinas di lingkungan Pemkot Palembang, Camat se-Kota Palembang, serta para Lurah yang wilayahnya ditunjuk sebagai proyek percontohan (pilot project) RBI.

Dalam sambutannya, Ratu Dewa memberikan penekanan khusus mengenai esensi dari didirikannya Ruang Bersama Indonesia. Ia menegaskan bahwa tujuan utama program ini bukan sekadar membangun fasilitas fisik yang megah, melainkan bagaimana menggerakkan dan menghidupkan fungsi sosial di dalamnya.

“Program ini tidak hanya sebatas kita punya rumah bagus atau ruang bagus. Harapan saya dalam kesempatan ini, RBI jangan sampai kita kaya ide dan kaya konsep, tetapi miskin tindakan,” tegas Ratu Dewa.

Lebih lanjut, Walikota menekankan pentingnya peran aktif Camat dan Lurah dalam merangkul serta mengajak warga untuk memanfaatkan ruang bersama ini secara produktif.

Ia berharap RBI dapat menjadi pusat forum diskusi warga yang mampu melahirkan berbagai inovasi positif bagi kemajuan lingkungan setempat. Salah satu sektor konkret yang menjadi sasaran adalah pemanfaatan ruang publik ini untuk mendukung optimalisasi program ketahanan pangan di tingkat kelurahan.

Melalui keterlibatan aktif dari jajaran pemerintah kecamatan, kelurahan, hingga seluruh lapisan masyarakat, Ruang Bersama Indonesia di Kelurahan Plaju Ulu ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak kesejahteraan dan ruang kreativitas yang berkelanjutan bagi warga Palembang. (Ags).

Nasional

Meriahkan HUT ke-7, Kogabwilhan II Gelar Olahraga Bersama dan Aksi Sosial

BALIKPAPAN -(deklarasinews.com)– Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-7, Kogabwilhan II menggelar kegiatan olahraga bersama dan aksi sosial yang berlangsung meriah serta penuh kehangatan. Rangkaian kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kaskogabwilhan II Laksda TNI Isswarto dan diikuti oleh Pejabat Utama serta prajurit keluarga besar Kogabwilhan II. Selasa, (29/09/2026).

Suasana pagi dimulai dengan energi positif saat sesi senam bersama untuk membakar semangat seluruh peserta. Usai senam, kegiatan dilanjutkan dengan jalan sehat menelusuri rute di area Markas Sampai titik Finish di Pantai Manggar, yang bertujuan memupuk kebersamaan sekaligus menjaga kebugaran fisik jajaran personel.

Kemeriahan dilanjutkan dengan berbagai lomba interaktif dan ketangkasan. Gelak tawa serta semangat sportifitas mewarnai setiap pertandingan, semakin mempererat tali silaturahmi serta soliditas di lingkungan Kogabwilhan II.

Tidak hanya berfokus pada kebersamaan internal, peringatan HUT ke-7 ini juga menjadi wujud kepedulian sosial kepada masyarakat sekitar. Kaskogabwilhan II menyerahkan secara langsung tali asih dan santunan kepada anak-anak dari pesantren setempat. Aksi sosial ini merupakan bentuk rasa syukur atas perjalanan tujuh tahun pengabdian Kogabwilhan II kepada bangsa dan negara.

Sebagai puncak acara tradisi syukuran, Kaskogabwilhan II melakukan pemotongan tumpeng yang kemudian diserahkan kepada perwakilan prajurit. Pemotongan tumpeng ini melambangkan doa dan harapan agar Kogabwilhan II semakin solid, profesional, dan sukses dalam mengemban tugas-tugas menjaga kedaulatan NKRI di wilayah pertahanan II.

Acara kemudian ditutup dengan momen yang paling ditunggu-tunggu, yakni pengumuman dan pembagian door prize. Berbagai hadiah menarik dibagikan kepada para peserta yang beruntung, menambah keceriaan seluruh jajaran hingga akhir kegiatan.

Melalui olahraga bersama dan aksi sosial ini, Kogabwilhan II menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat soliditas internal sekaligus mempererat kemanunggalan dengan rakyat.(Nan)

Nasional

66 Tahun Peringatan UUPA, Kementerian ATR/BPN Akselerasi Sejumlah Program Strategis di Bidang Pertanahan dan Tata Ruang

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Di tahun ke-66 sejak lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengakselerasi pelaksanaan sejumlah program strategis di bidang pertanahan dan tata ruang. Program yang diakselerasi antara lain pada pendaftaran tanah, penyertipikatan aset, Reforma Agraria, pengadaan tanah untuk Program Strategis Nasional (PSN), hingga penguatan tata ruang dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Akselerasi tersebut dilakukan untuk memperluas kepastian hukum atas tanah sekaligus mendukung kebutuhan pembangunan nasional.

“Selain transformasi pelayanan, berbagai program strategis di bidang pertanahan juga terus kita akselerasi. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah memberikan kontribusi besar terhadap pendaftaran tanah. Hingga saat ini, pendaftaran tanah telah mencapai 129,5 juta bidang, atau meningkat 181% dari tahun 2017 ketika Program PTSL mulai dijalankan,” kata Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid di Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Sertipikasi yang dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas tanah di Indonesia ini berlaku juga pada aset-aset negara dan tanah wakaf serta rumah ibadat sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dan umat beragama. Kementerian ATR/BPN juga menaruh perhatian terhadap upaya pemenuhan kebutuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menjadi bagian dari Program Tiga Juta Rumah

“Harapan kita sederhana tetapi sangat penting, masyarakat tidak hanya memiliki rumah untuk ditempati, tetapi juga memperoleh kepastian hukum atas tanah dan rumah yang dimilikinya,” ujar Menteri Nusron.

Kepastian hukum atas tanah juga diarahkan untuk berjalan beriringan dengan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Kementerian ATR/BPN menjalankan hal tersebut lewat Reforma Agraria. Dalam pelaksanaannya hingga 2026, Reforma Agraria telah menetapkan redistribusi sebanyak 6.198.538 bidang tanah dengan luas mencapai 4.391.091,68 hektare.

Dari aspek pengadaan tanah yang dilakukan untuk mendukung pembangunan PSN, hingga saat ini tercatat mencapai 74,35% atau sebanyak 158.949 bidang. Dari sisi luasan, realisasinya mencapai 22.635,79 hektare atau 60,15%.

Bukan hanya capaian di bidang pertanahan, Menteri ATR/Kepala BPN juga menekankan pentingnya menempatkan tata ruang sebagai instrumen yang mengarahkan pembangunan agar berjalan secara terencana dan berkelanjutan. Penguatan tata ruang juga diperlukan untuk menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim di Indonesia. Oleh karena itu, RDTR perlu disusun dengan memuat kajian risiko bencana serta mengalokasikan ruang terbuka hijau yang memadai.

“Hingga saat ini, telah diterbitkan 688 Perda/Perkada/Permen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). 577 RDTR di antaranya telah terintegrasi ke dalam sistem Online Single Submission (OSS),” ungkapnya.

Sejalan dengan program prioritas presiden untuk mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan nasional, Kementerian ATR/BPN memperkuat kebijakan soal perlindungan terhadap LP2B. Berdasarkan usulan pemerintah daerah, data LP2B secara nasional saat ini telah mencapai 87,63%, melampaui target 87% yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2029.

“Namun, pekerjaan kita belum selesai. Seluruh data LP2B tersebut harus segera diintegrasikan secara utuh ke dalam dokumen Rencana Tata Ruang agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak mudah dialihfungsikan. Untuk itu, saya kembali meminta dukungan penuh para gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia untuk mempercepat proses integrasi tersebut,” pungkas Menteri Nusron.(Nan)

Komando Nasional

Memahami Kekhawatiran Orang Tua Siswa, Wapres Pastikan Penanganan Optimal Bagi Korban Keracunan Makanan di Batang

BATANG -(deklarasinews.com)- Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menemui orang tua siswa yang anak-anaknya terdampak dugaan keracunan makanan di Sekolah Dasar Negeri Pasusukan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Senin (28/09/2026). Dalam pertemuan tersebut, Wapres menyampaikan permohonan maaf sekaligus memastikan pemerintah menindaklanjuti keluhan keluarga dan mengoptimalkan penanganan para korban.

Wapres memahami kekhawatiran orang tua terhadap kondisi kesehatan anak-anak mereka. Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan yang diperlukan, sementara investigasi atas kejadian tersebut terus berjalan.

“Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini. Bapak-Ibu berhak khawatir dengan kondisi saat ini dan saya sangat memahami kekhawatiran Bapak-Ibu semua,” ucapnya.

Dalam dialog tersebut, salah satu orang tua siswa, Faizun, meminta pemerintah mengevaluasi program MBG dan mencarikan solusi agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

“Kami akan carikan solusi terbaik, Pak. Yang jelas tata kelolanya harus diperbaiki sehingga kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” jawab Wapres.

Wapres menjelaskan bahwa kunjungannya ke Bawang merupakan bentuk perhatian langsung pemerintah untuk memastikan korban tertangani dengan baik dan keluarga memperoleh kepastian. Selain itu, ia meminta agar investigasi segera dituntaskan dan pengawasan diperkuat guna mencegah kejadian serupa.

“Jika saya berada di posisi Bapak-Ibu, tentu saya juga akan khawatir ketika anak saya keracunan. Oleh sebab itu, hari ini saya datang langsung ke sini untuk memastikan korban tertangani dengan baik, keluarga mendapat kepastian, investigasi dituntaskan, dan pengawasan diperkuat,” imbuhnya.

Terkait investigasi, Wapres meminta agar prosesnya dilakukan secara cepat dan hasilnya disampaikan secara terbuka kepada keluarga korban. Ia juga menegaskan bahwa kejadian serupa tidak boleh terulang.

“Proses investigasi sedang berjalan, tapi saya pastikan dilakukan dengan cepat dan hasil investigasi akan diinformasikan kepada Bapak-Ibu secara terbuka dan transparan. Kejadian ini tidak boleh berulang,” tegas Wapres.

Di akhir pertemuan, Wapres meminta pemerintah daerah memastikan setiap keluhan keluarga korban ditindaklanjuti secara jelas dan terkoordinasi. Ia juga meminta Bupati menetapkan penanggung jawab atau person in charge (PIC) lintas sektor untuk mengoordinasikan penanganan, mulai dari aspek kesehatan hingga layanan pendidikan dan kebutuhan keluarga.

“Setiap keluhan orang tua atau keluarga korban harus ditindaklanjuti. Pak Bupati, tolong tentukan PIC lintas BGN, Dinkes, Disdikbud, dan Pemkab untuk menjawab isu kesehatan, layanan siswa, dan kebutuhan keluarga,” pungkas Wapres.(Red)