Kategori: Nasional

JAKARTA -(deklarasinews.com)— Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran Bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya memperluas kesempatan kerja dan mendorong tumbuhnya wirausaha baru di berbagai daerah.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker, Estiarty Haryani, mengatakan Program TKM Pemula dirancang untuk membantu masyarakat membangun usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.

“Program TKM Pemula menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam mendorong tumbuhnya wirausaha baru dan membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat,” ujar Estiarty dalam keterangannya melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (13/5/2026).

Ia menjelaskan, pendaftaran Bantuan TKM Pemula 2026 dibuka hingga 17 Mei 2026 melalui platform SIAPkerja dan Bizhub. Masyarakat yang memenuhi persyaratan diimbau segera melengkapi dokumen dan melakukan pendaftaran secara daring.

Adapun persyaratan penerima bantuan meliputi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Indonesia, berusia minimal 18 tahun dan maksimal 64 tahun, serta memiliki KTP atau e-KTP. Dalam satu Kartu Keluarga (KK), bantuan hanya dapat diterima oleh satu anggota keluarga. Selain itu, pendaftar tidak sedang menempuh pendidikan setara SMA/SMK atau sederajat, bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, Polri, maupun pensiunan ASN, serta tidak sedang terikat hubungan kerja baik dengan pemerintah maupun swasta.

Peserta juga dipastikan belum pernah menerima bantuan TKM Pemula maupun TKM Lanjutan dari Kementerian Ketenagakerjaan dan tidak sedang menerima bantuan program Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker pada tahun berjalan.

Syarat lainnya, peserta wajib memiliki sertifikat pelatihan vokasi yang diterbitkan UPTP/UPTD bidang pelatihan vokasi atau sertifikat layanan kewirausahaan yang diterbitkan UPTP bidang Perluasan Kesempatan Kerja, yakni BPKK Bekasi, BPKK Kendari, dan BBPKK Bandung Barat, pada periode 2025 hingga 2026.

Peserta juga wajib memiliki ide usaha atau usaha yang dibuktikan melalui Surat Keterangan Usaha (SKU) yang diterbitkan kelurahan/desa atau Nomor Induk Berusaha (NIB), disertai foto lokasi atau kegiatan usaha. Selain itu, pendaftar wajib memiliki akun SIAPkerja.

Dalam program tersebut, Kemnaker menyalurkan bantuan sebesar Rp5 juta per orang yang dapat digunakan untuk pembelian peralatan usaha dan/atau bahan baku sesuai bidang usaha yang diajukan. Adapun sektor usaha yang dapat dikembangkan meliputi pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, jasa boga, ekonomi kreatif, perdagangan barang, hingga jasa perorangan.

Seluruh proses pendaftaran dan pengajuan bantuan dilakukan secara digital melalui platform SIAPkerja dan Bizhub tanpa dipungut biaya. Karena itu, masyarakat diimbau waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan Program TKM Pemula maupun Kemnaker.

Kemnaker mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK), PIN, kata sandi, maupun kode OTP kepada pihak mana pun. Masyarakat juga diminta tidak mudah percaya kepada pihak yang menjanjikan kelulusan atau meminta imbalan tertentu dalam proses seleksi.

Apabila terdapat pihak yang meminta biaya dengan mengatasnamakan Program TKM Pemula, masyarakat diimbau segera melaporkannya melalui kanal resmi Kemnaker agar dapat segera diproses sesuai ketentuan.

Setelah proses pendaftaran ditutup, Kemnaker akan melakukan seleksi administrasi, penilaian substansi usaha, dan wawancara guna memastikan kelayakan calon penerima bantuan. Hasil seleksi nantinya diumumkan melalui platform Bizhub.

Dalam pelaksanaan Program TKM Pemula, Kemnaker mengatur mekanisme penyaluran bantuan, penggunaan dana, hingga pelaporan pertanggungjawaban secara rinci. Penerima bantuan diwajibkan menggunakan dana sesuai proposal usaha serta menyampaikan laporan penggunaan bantuan paling lambat 31 Desember 2026.(Red)

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Transformasi digital dalam bidang pertanahan tidak hanya menghadirkan kemudahan layanan, tetapi juga memperkuat sistem keamanan setiap transaksi pertanahan. Melalui implementasi Sertipikat Elektronik yang terintegrasi dengan aplikasi Sentuh Tanahku, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan proses verifikasi data pertanahan kini dilakukan secara lebih akurat, transparan, dan minim risiko manipulasi.

“Ketika akan membuat akta jual beli, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wajib memindai _barcode_ yang ada di Sertipikat Elektronik. Sistem kami lalu akan mengeluarkan _secret code_. Kode ini hanya bisa diakses melalui pemindaian dokumen digital (melalui Sentuh Tanahku) dan tidak tersedia pada dokumen cetak,” jelas Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Kementerian ATR/BPN, I Gede Ketut Ary Sucaya, dalam keterangannya pada Rabu (13/05/2026).

_Secret code_ atau _e-code_ akan tertera pada Sertipikat Elektronik yang muncul di dalam aplikasi Sentuh Tanahku setelah pemindaianan _barcode_ dilakukan. Posisi _e-code_ berada di bagian kanan atas tampilan Sertipikat Elektronik.

Sejak Sertipikat Elektronik diterapkan, proses verifikasi digital menjadi tahap yang wajib dilakukan PPAT dalam setiap proses pembuatan akta jual beli. PPAT tidak lagi hanya mengandalkan pemeriksaan dokumen fisik, namun juga wajib mencocokkannya dengan data digital yang tersimpan dalam Sentuh Tanahku.

Data yang perlu dicocokkan antara lain data bidang tanah beserta informasi kepemilikan tanah. Mekanisme validasi berlapis ini menjadi pengaman tambahan untuk memastikan keaslian data sekaligus menutup ruang terjadinya pemalsuan maupun manipulasi dokumen saat masyarakat hendak melakukan jual beli tanah.

“PPAT harus benar-benar memeriksa data digital kita. Jadi tidak hanya sekadar membaca buku tanah hasil cetakannya. Setelah itu akan dicocokkan, apakah benar elemen-elemen yang ada di sertipikat cetak sama dengan yang ada di elektronik, di data digital,” ujar I Gede Ketut Ary Sucaya.

Sertipikat Elektronik yang terintegrasi dengan aplikasi Sentuh Tanahku pada akhirnya memperkuat aspek keamanan, transparansi, serta akuntabilitas dalam layanan pertanahan. Digitalisasi ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital yang dikembangkan oleh Kementerian ATR/BPN. “Benar-benar untuk mempermudah masyarakat,” pungkas I Gede Ketut Ary Sucaya.(red)

JAKARTA- (deklarasinews.com)– Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) semakin menjadi perhatian di dunia industri seiring meningkatnya tuntutan tenaga kerja yang kompeten dan tersertifikasi. Penguatan kompetensi di bidang ini pun menjadi penting untuk memastikan lingkungan kerja yang aman sekaligus produktif.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemnaker, Ismail Pakaya, menyatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus meningkatkan kompetensi tenaga kerja di bidang K3 melalui Evaluasi Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli K3 Umum.

“Kegiatan evaluasi ini bukan sekadar proses administratif, tetapi juga memastikan calon Ahli K3 memahami norma dan prinsip K3 agar mampu menjalankan perannya secara profesional dalam menciptakan budaya kerja yang aman dan produktif,” ujar Ismail di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Kegiatan Evaluasi Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli K3 Umum Batch 2 dilaksanakan pada 12–13 Mei 2026 dan diikuti 2.100 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan ini digelar serentak di sejumlah wilayah di Indonesia, di antaranya Jakarta, Surabaya, dan Makassar.

Salah satu peserta, Syibro Ihmi (29), asal Lamongan, mengatakan kompetensi K3 menjadi kebutuhan penting bagi tenaga kerja yang ingin memasuki dunia industri.

“Untuk memasuki dunia industri diperlukan kompetensi di bidang K3. Karena itu saya mengikuti kegiatan ini agar memahami dan menguasai penerapan K3 di tempat kerja,” ujarnya.

Menurutnya, tantangan penerapan K3 di lingkungan kerja masih cukup besar, terutama terkait kesadaran dan kedisiplinan penggunaan alat pelindung diri (APD) dalam menjalankan standar keselamatan kerja.

“Kadang pekerja maunya yang praktis dan tidak mau repot, padahal keselamatan kerja itu sangat penting. Dari pengalaman saya, masih ada tempat kerja yang belum optimal dalam penerapan K3, seperti perlengkapan APD yang belum lengkap,” katanya.

Ia menilai peran Ahli K3 tidak hanya memahami regulasi dan aspek teknis, tetapi juga mendorong tumbuhnya budaya keselamatan kerja melalui edukasi kepada pekerja.

Peserta lainnya, Aidil Cahyadi (23), asal Makassar, mengatakan tantangan selama mengikuti pembinaan dan evaluasi adalah membagi waktu antara pekerjaan dan proses pembelajaran, termasuk memahami cakupan regulasi K3 yang luas.

“Namun tantangan tersebut menjadi motivasi bagi saya untuk terus belajar dan berkembang,” ujarnya

Menurut Aidil, kegiatan sertifikasi ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan keselamatan kerja di lingkungan industri.

“Kegiatan ini sangat penting karena membantu kami memahami penerapan K3 di tempat kerja, tidak hanya dari sisi teori, tetapi juga praktiknya secara langsung,” katanya.(Red)

JAKARTA -(deklarasinews.com)– Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri berkolaborasi dengan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) menyelenggarakan Pelatihan Meronce Selendang, Selasa (12/5) di Rumah Kriya Asri (RKA), Jakarta Selatan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan keterampilan dalam pengembangan kerajinan wastra sekaligus mendorong peningkatan kreativitas dan kemandirian ekonomi.

Kegiatan dibuka oleh Ketua Dekranas dan dihadiri Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Fauzan Hasan, yang menyampaikan laporan panitia mewakili Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pengurus Dekranas, antara lain Wakil Ketua Harian II, Wakil Sekjen I, Anggota Bidang Kerja Sama Luar Negeri, serta pengurus Dekranas lainnya. Pelatihan juga melibatkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat, TP PKK Provinsi DKI Jakarta, dan anggota Bhayangkari Brimob.

Pada kesempatan itu, Fauzan Hasan menyampaikan bahwa pelatihan ini tidak hanya menjadi wadah pengembangan keterampilan, tetapi juga sarana pemberdayaan masyarakat melalui penguatan ekonomi kreatif berbasis kerajinan daerah.

“Pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan keterampilan peserta dalam kerajinan wastra, mengembangkan kreativitas dalam menghasilkan produk bernilai seni, sekaligus membuka peluang usaha yang dapat mendorong kemandirian ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Meronce selendang merupakan kegiatan menghias atau merangkai selendang menggunakan manik-manik, payet, mutiara, maupun ornamen lainnya dengan teknik tertentu sehingga menghasilkan produk wastra yang lebih indah dan memiliki nilai estetika tinggi.

Pada pelaksanaannya, peserta memperoleh pembekalan mulai dari pengenalan kerajinan meronce selendang, teknik dasar meronce, pemilihan bahan dan desain, hingga teknik aplikasi ornamen pada bahan kain. Melalui pelatihan tersebut, peserta didorong untuk menghasilkan produk kerajinan yang kreatif, inovatif, dan memiliki nilai tambah ekonomi.

Selain menjadi media pelestarian kerajinan wastra nusantara, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperluas keterampilan masyarakat dalam mengembangkan produk kerajinan yang berdaya saing.

Pelatihan ditutup dengan penyerahan plakat penghargaan kepada peserta terbaik sebagai bentuk apresiasi atas kreativitas dan hasil karya yang ditampilkan selama kegiatan berlangsung.(Red)

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan bahwa Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) memiliki peran penting sebagai acuan dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di berbagai sektor, termasuk bidang pertahanan dan keamanan maritim.

Ia menekankan bahwa sertifikasi kompetensi merupakan instrumen strategis untuk memastikan tenaga kerja memiliki kemampuan yang terukur, profesional, dan sesuai kebutuhan organisasi modern.

“Sertifikasi kompetensi bukan sekadar proses administratif, melainkan bagian dari sistem penjaminan mutu nasional untuk memastikan setiap personel memiliki kapasitas yang terukur, profesional, adaptif, dan memenuhi standar kebutuhan organisasi modern,” ujar Afriansyah saat menghadiri Penyaksian Awal Uji Kompetensi (witness) dan Penguatan Sistem Sertifikasi Kompetensi TNI Angkatan Laut di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Ia menjelaskan, peningkatan kualitas sertifikasi menjadi langkah penting dalam menyiapkan SDM maritim yang andal di tengah dinamika geopolitik global dan pesatnya perkembangan teknologi. Kondisi tersebut menuntut personel TNI Angkatan Laut memiliki kompetensi yang relevan, disiplin tinggi, serta kesiapan menghadapi tantangan baru.

Afriansyah menambahkan, posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menjadikan wilayah maritim memiliki peran strategis, baik bagi pertahanan negara maupun aktivitas ekonomi dan perdagangan internasional.

“Wilayah maritim Indonesia merupakan ruang vital yang harus dijaga bersama. Karena itu dibutuhkan sistem pertahanan maritim yang kuat, modern, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi,” katanya.

Dalam kesempatan itu, ia mengapresiasi kolaborasi TNI Angkatan Laut bersama Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) TNI AL dalam penguatan sistem sertifikasi berbasis standar profesi.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, industri, dan lembaga sertifikasi dalam mencetak SDM yang mampu bersaing secara global.

“Kolaborasi lintas sektor menjadi langkah konkret dalam menyiapkan SDM unggul menuju visi Indonesia Emas,” pungkasnya.