Kategori: Nasional

LAHAT -(deklarasinews.com)- Momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di tingkat kecamatan semakin matang. Camat Jarai Awang Firmansyah. Sabtu sekira Jam 16.00 Wib (15/8/2026) secara resmi mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) di aula Kantor Camat, Kabupaten Lahat Sumatera Selatan.

Pasukan pengibar bendera yang baru saja dikukuhkan ini merupakan putra dan putri pilihan terbaik dari berbagai sekolah di wilayah Kecamatan Jarai. Mereka mengemban tanggung jawab sakral untuk mengibarkan Sang Saka Merah Putih pada puncak upacara peringatan HUT RI ke-81 yang akan dilangsungkan pada 17 Agustus 2026 pada senin akan datang.

Dihadiri Unsur Forkopimcam dan Orang Tua

Acara pengukuhan berlangsung khidmat dan penuh rasa haru. Kehadiran para orang tua dari masing-masing anggota Paskibra menambah kehangatan suasana, memberikan dukungan moral langsung kepada anak-anak mereka yang akan bertugas di hari yang sangat bersejarah bagi Indonesia.

“Dukungan keluarga dan kedisiplinan yang telah ditempah selama latihan menjadi fondasi kuat bagi para anggota Paskibra untuk menjalankan tugas mulia ini,” ujar Faisal  salah satu orang tua peserta Paskibra .

Selain jajaran staf Kantor Camat Jarai, acara sakral ini turut dihadiri oleh para pembina serta pelatih kedisiplinan yang berasal dari unsur Kepolisian Sektor (Polsek) Jarai Aipda Rama Doni SH, Sertu Wawan Dari Koramil 405-08/jarai, sementara dari pihak Sekolah Ferlin Agustian S.Pd,Anton Sugito S. Pd dan Rian. Sinergi lintas instansi ini menunjukkan komitmen kuat dalam membina mental dan kedisiplinan generasi muda di tingkat kecamatan Jarai kabupaten Lahat.

Kesiapan Fisik dan Mental Menuju 17 Agustus 2026

Dengan dikukuhkannya para anggota Paskibra ini, seluruh rangkaian latihan intensif yang telah ditempuh selama beberapa pekan terakhir resmi memasuki babak akhir. Para pemuda-pemudi pilihan ini dinilai telah siap secara fisik maupun mental untuk mengibarkan bendera dengan formasi terbaik.

Pihak kecamatan merangkum fokus pembinaan Paskibra tahun ini melalui beberapa indikator utama:

Kedisiplinan: Pelatihan baris-berbaris yang dibina langsung oleh aparat TNI dan Polri.Mental dan Karakter: Penanaman jiwa nasionalisme dan tanggung jawab moral.Kekompakan Tim: Sinkronisasi gerak langkah dalam formasi pengibaran bendera.

Pemerintah Kecamatan Jarai yang di pimpin Camat Awang Firmansyah  mengatakan, berharap momentum pengibaran bendera pada 17 Agustus nanti dapat berjalan dengan sukses tanpa ada kendala suatu apa pun. Melalui prosesi ini, nilai-nilai patriotisme diharapkan semakin tertanam kuat di dalam dada para generasi penerus bangsa di Bumi Seganti Setungguan Kabupaten Lahat. Pungkasnya. (Rep)

LAMTIM -(deklarasinews.com)– Percepatan pembangunan di Taman Nasional Way Kambas (TNWK) menjadi perhatian Tim Elephant Nature Park (ENP) Thailand dan Tim Wilderness. Kedua tim meninjau langsung perkembangan pembangunan di kawasan konservasi tersebut, Sabtu (15/8/2026).

Peninjauan dilakukan bersama Kapoksahli Pangdam XXI/Radin Inten Brigjen TNI Sriyanto, M.I.R., M.A., yang juga menjabat Ketua Komite Gabungan Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatra di TN Way Kambas.

Kegiatan ini menjadi bagian dari koordinasi untuk memastikan pembangunan sarana dan prasarana di TNWK berjalan sesuai rencana. Kondisi di lapangan juga menjadi bahan evaluasi untuk melihat kebutuhan serta potensi kendala dalam proses pembangunan.

Tim ENP Thailand yang ikut dalam peninjauan yakni Ahmad Munawir, Saengduean Chailert, Warattada Pattarodom, Jason Aaron Jackson, Thipsuda Masith, dan Amnat Arthan.

Sementara Tim Wilderness terdiri atas Presiden Direktur PT Living Landscapes Indonesia Keren Brooks, Madina Firdaus, Nick Stone, Ingrid, dan Robert.

Sriyanto mengatakan peninjauan lapangan diperlukan untuk memastikan progres pembangunan tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan.

Menurut dia, koordinasi secara berkelanjutan dibutuhkan agar setiap kendala yang muncul dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

“Monitoring dan koordinasi secara berkelanjutan antara pihak-pihak terkait diperlukan, khususnya dalam mengantisipasi adanya hambatan yang dapat memperlambat progres pekerjaan,” ujar Sriyanto.

Ia mengatakan percepatan pembangunan tidak boleh mengesampingkan fungsi utama TNWK sebagai kawasan konservasi. Aspek keamanan, kelestarian lingkungan, ekosistem, serta kondisi masyarakat sekitar harus tetap menjadi pertimbangan.

“Percepatan pembangunan di kawasan TNWK perlu tetap dilaksanakan dengan memperhatikan aspek pengamanan, kelestarian lingkungan dan ekosistem kawasan konservasi serta kondisi sosial masyarakat sekitar,” katanya.

Sriyanto menyebut hasil peninjauan akan menjadi bahan evaluasi untuk mendukung pencapaian target pembangunan. Monitoring terhadap perkembangan pekerjaan juga akan terus dilakukan.

Dukungan terhadap penguatan konservasi Way Kambas disampaikan Anshori Djausal, tokoh asal Lampung yang dikenal sebagai penggiat pariwisata, budayawan, akademisi, sekaligus Ketua Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi Lampung.

Anshori menilai upaya konservasi di Way Kambas memiliki arti penting, terlebih jika kawasan tersebut dapat dikembangkan sebagai percontohan pengelolaan dan pelestarian satwa.

“Bahwa saya mendukung upaya konservasi, terlebih jika Way Kambas bisa menjadi percontohan dunia yang berada di Indonesia dalam pengembangan dan pelestarian satwa seperti gajah Sumatra,” ujar Anshori.

Ia berharap penguatan konservasi dapat memastikan gajah Sumatra tetap lestari dan konflik dengan masyarakat dapat semakin ditekan.

“Gajah Sumatra terus lestari dan tidak ada lagi konflik dengan manusia,” katanya.

Selain konservasi, Anshori berharap keberadaan TNWK juga dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat desa penyangga melalui pengembangan sektor pariwisata.

“Semoga pariwisata bisa tumbuh membantu ekonomi masyarakat desa penyangga,” ujar Anshori.

Menurut dia, konservasi dan pariwisata dapat dikembangkan secara beriringan sehingga pelestarian satwa tidak terlepas dari kepentingan masyarakat sekitar.

“Jadi konservasi dan pariwisata bisa berjalan bersama. Satwanya terlindungi, masyarakat di desa penyangga juga mendapatkan manfaat ekonomi,” katanya.

Ditambahkanya Way Kambas yang sekarang telah menjadi Kawasan konservasi yang penting dengan Pusat Konservasi Badak, Konservasi Gajah pertama di Indonesia tidak lepas dari keberhasilan merubah kawasan bekas HPH menjadi kawasan konservasi sebagai Taman Nasional awal 80an.

Demikian juga dengan sebuah pekerjaan besar ‘menyelamatkan’  semua Gajah dari perbatasan Sumsel masuk ke Way Kambas pertengahan 80an yang dikenal dengan kegiatan TATA LIMAN.

Sementara pada peninjauan berlangsung hingga pukul 16.50 WIB dan berakhir dalam keadaan aman serta tertib.

Selanjutnya, progres pembangunan TNWK akan terus dipantau dan dikoordinasikan sebagai bahan evaluasi. Percepatan pembangunan diharapkan tetap berjalan sejalan dengan upaya menjaga kelestarian kawasan dan habitat gajah Sumatra. (Red)

LAMTIM  -(deklarasinews.com)– Ambisi menjadikan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) sebagai kiblat konservasi gajah dunia kini memasuki babak baru, bergerak cepat merangkai pembangunan fisik sekaligus memperkuat ekosistem di dalamnya.

Pada Sabtu (15/8/2026), tim ahli lintas negara bersama Komite Gabungan Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatra di TNWK turun langsung ke lapangan.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap inci infrastruktur yang dibangun benar-benar ramah lingkungan dan memenuhi standar pelestarian internasional.

Kunjungan strategis tersebut melibatkan delegasi Elephant Nature Park (ENP) Thailand di bawah pimpinan Ms. Saengduean Chailert, serta tim ahli dari Wilderness (PT Living Landscapes Indonesia) yang dipimpin Mrs. Keren Brooks.

Menelusuri kawasan dari pagi hingga sore hari, peninjauan ini menjadi ruang penting untuk melihat langsung perkembangan di lapangan sekaligus merumuskan solusi atas berbagai tantangan teknis di area yang sensitif ini.

Sinkronisasi Teknis dan Pengamanan

Ketua Komite Gabungan, Brigjen TNI Sriyanto, menegaskan bahwa pendampingan TNI terhadap tim internasional bertujuan menyelaraskan langkah, sehingga seluruh sarana dan prasarana terbangun secara presisi dan tepat sasaran.

Sebagai Kepala Kelompok Staf Ahli (Kapoksahli) Pangdam XXI/Radin Inten, ia meyakini bahwa komunikasi dan koordinasi yang erat adalah kunci agar target besar pemerintah dapat terwujud tanpa terhambat kendala teknis.

“Kegiatan peninjauan progres percepatan pembangunan Taman Nasional Way Kambas oleh Tim ENP Thailand dan Tim Wilderness merupakan bentuk perhatian dan koordinasi dalam rangka memastikan perkembangan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan TNWK berjalan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan,” jelas Sriyanto.

Ia menambahkan bahwa semangat percepatan ini tetap menggandeng prinsip kehati-hatian. Pengawasan ketat terus dilakukan agar modernisasi fasilitas TNWK tetap harmonis dengan kelestarian alam serta membawa manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar kawasan.

Reputasi Bangsa dan Nilai Budaya

Sentuhan baru TNWK bukan sekadar urusan teknis dan keamanan, melainkan juga membawa misi besar untuk mengangkat identitas budaya serta potensi wisata Lampung di mata internasional.

Bagi warga lokal, gajah Sumatra bukan sekadar satwa langka, melainkan bagian dari jiwa, sejarah, dan kebanggaan daerah.

Tokoh masyarakat sekaligus budayawan Lampung, Ansori Djausal, melihat langkah ini sebagai pijakan strategis untuk menempatkan Indonesia di barisan depan konservasi dunia. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan hari ini berdiri di atas rekam jejak sejarah yang panjang.

“Way Kambas yang sekarang telah menjadi kawasan konservasi yang penting dengan Pusat Konservasi Badak. Konservasi Gajah pertama di Indonesia tidak lepas dari keberhasilan merubah kawasan bekas HPH menjadi kawasan konservasi sebagai Taman Nasional awal 80an. Demikian juga dengan sebuah pekerjaan besar ‘menyelamatkan’ semua gajah dari perbatasan Sumsel masuk ke Way Kambas pertengahan 80an yang dikenal dengan kegiatan TATA LIMAN (86),” ungkap Ansori.

Sebagai penggiat pariwisata, Ansori optimistis keberhasilan transformasi TNWK akan memperkuat citra positif Indonesia sebagai bangsa yang mampu merawat kekayaan alamnya secara bijak dan profesional.

“Mendukung upaya konservasi, terlebih menjadi percontohan dunia yang berada di Indonesia dalam pengembangan dan pelestarian satwa seperti gajah Sumatra,” ujar Ansori menegaskan pentingnya dukungan kolektif.

Menurut Ansori, meletakkan TNWK sebagai rujukan dunia bukan sebatas membangun fisik semata, melainkan merawat komitmen jangka panjang agar warisan alam ini tetap hidup harmonis bersama masyarakat hingga masa mendatang.

Setiap tahapan pembangunan ini akan terus dievaluasi secara berkala untuk memastikan TNWK siap seutuhnya menyandang predikat sebagai pusat konservasi gajah tingkat dunia.

New Look TNWK

Wajah baru TNWK membawa semangat hangat “TNWK adalah Kita”, sebuah langkah nyata menuju konservasi yang modern, ramah, dan berkelanjutan sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2026.

Transformasi ini menaruh perhatian besar pada kenyamanan gajah Sumatra melalui penyediaan fasilitas air bersih dan tempat tinggal yang layak, penanganan interaksi satwa-manusia secara aman melalui sistem mitigasi berlapis, serta hadirnya sarana ramah lingkungan seperti skywalk yang menyatu dengan menara pandang.

Dengan merangkul warga sekitar dan menghadirkan sarana belajar di pos-pos pantau, New Look TNWK tidak hanya menjaga rumah bagi para gajah, tetapi juga merawat harapan dan warisan alam agar tetap lestari bagi generasi berikutnya.(Red)

AMBON – (deklarasinews.com)– Dalam upaya meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam rangka pengendalian dan evaluasi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) berkolaborasi mengadakan Workshop Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah pada lingkup pemerintah daerah Provinsi Maluku, selama dua hari, di Swiss-Bellhotel Ambon.

Workshop ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pengendalian dan evaluasi, terutama dalam bidang urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan mengoptimalisasi integrasi seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah dengan memanfaatkan SIPD yang dirancang untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Workshop ini menghadirkan narasumber dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) dan Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda), Kementerian Dalam Negeri dengan peserta seluruh Perangkat Daerah Provinsi dan perwakilan dari Bappeda Provinsi Kalimantan Utara.

Provicial Lead SKALA, Odie Seumahu, sangat bangga dan berkomitmen penuh untuk terus mendampingi Pemerintah Provinsi Maluku.

“Kemitraan ini berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam aspek perencanaan, penganggaran, serta pemanfaatan data yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat,” ungkap Odie, dalam rilis yang diterima redaksi, Minggu (16/8/2026).

Bersama Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, lanjut Odie, SKALA telah mengambil langkah-langkah teknis pengintegrasian SIPD Modul perencanaan, pengendalian dan evaluasi dengan Portal Lawamena Satu Data.

Hal ini akan memastikan pemutakhiran dan validasi data pegendalian dan evaluasi oleh perangkat daerah berjalan tepat waktu dan berkualitas, serta kinerja perangkat daerah yang dapat diikuti oleh pimpinan daerah melalui dashboard executive.

“Semuanya mengarah pada konsistensi perencanaan, penganggaran dan layanan efektif sesuai target Pembangunan yang terukur,” imbuh Odie.

Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Rendy Jaya Laksamana, menyoroti peran vital SIPD yang dinilai sebagai instrumen paling berpengaruh dalam tata kelola pemerintahan daerah saat ini.

“SIPD sudah mengembangkan dan mengimplementasikan proses pengendalian dan evaluasi (Dalev) kinerja pemerintah daerah,” jelas Rendy.

Lebih lanjut, Rendy mengatakan Dalev pelaksanaan rencana dan anggaran pembangunan daerah dilakukan melalui sistem.

“Dengan begitu harapannya hasil Dalev akan lebih cepat bahkan dengan kualitas data dan informasi yang valid, akurat dan transparan,” tambah Rendy.

Akan tetapi, Rendy menjelaskan bahwa dalam fase krusial siklus manajemen pembangunan, aspek pengendalian dan evaluasi ini sering kali menghadapi tantangan teknis maupun konseptual yang tidak bisa dibilang ringan.

“Secara garis besar, tantangan dalam proses pengendalian dan evaluasi ini teridentifikasi mulai dari kendala teknis sistem, ego sektoral, miskoordinasi, kurangnya kapasitas SDM, dan substansi regulasi yang belum optimal.”

Fungsional Ahli Muda Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah (PAD)-Keuda Kemendagri, Ajie Cakra Maulana, menyampaikan melalui sistem yang terintegrasi dari hulu ke hilir ini, e-Dalev berfungsi sebagai radar peringatan dini (early warning system) yang mengunci konsistensi antara dokumen perencanaan dan realisasi belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara real-time.

“Penguatan kapasitas ini dinilai sangat krusial bagi Maluku sebagai wilayah kepulauan, agar setiap alokasi anggaran menghasilkan data evaluasi yang akurat, memangkas birokrasi pelaporan, serta menjadi dasar ilmiah bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam mengambil kebijakan afirmatif maupun rasionalisasi anggaran pada APBD Perubahan demi mengoptimalkan pelayanan dasar masyarakat,” jelas Ajie.

Hasil utama dari workshop ini adanya peningkatan pemahaman dan hasil pengendalian dan evaluasi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku untuk Triwulan II Tahun 2026 dan Triwulan berikutnya untuk tahun 2026 maupun tahun yang akan datang mengalami peningkatan perbaikan.

SKALA dan Kemendagri juga sepakat komunikasi lanjutan akan terus dilakukan untuk mendukung peningkatan kapasitas pemerintah daerah dari hulu ke hilir. Sebagai langkah konkret menuju tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan terintegrasi.

Dengan koordinasi yang lebih kuat antara SKALA dan Kemendagri, diharapkan upaya perbaikan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dapat berjalan lebih sistematis, terukur, dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik. (Red)

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Peristiwa pembakaran mess karyawan dan gedung PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) di Lampung Tengah menjadi sorotan dunia usaha. Ketua DPP APINDO Lampung, Ary Meizari Alfian, S.E., M.B.A., menegaskan bahwa investasi membutuhkan kepastian hukum, keamanan pekerja, dan perlindungan aset.

Ia menekankan bahwa satu kasus tidak boleh menggambarkan seluruh iklim investasi Lampung, melainkan menjadi momentum bagi pemerintah untuk menunjukkan penyelesaian konflik secara adil dan cepat.

Ary Meizari menyampaikan bahwa Lampung memiliki potensi investasi besar yang harus dijaga dengan keamanan dan kepastian hukum. Menurutnya, investor yang sudah ada harus tetap merasa nyaman, sementara calon investor tidak boleh ragu untuk masuk ke Lampung. “Perusahaan membutuhkan kepastian dan keamanan, masyarakat membutuhkan keadilan, dan pemerintah harus hadir sebagai penengah sekaligus penegak hukum,” ujarnya.

Dunia usaha memang merasa khawatir atas kejadian tersebut, terutama terkait keamanan aset dan pekerja. Namun, Ary menekankan bahwa persoalan ini harus dilihat secara utuh. Konflik agraria yang telah berlangsung lama menjadi akar masalah yang perlu diselesaikan agar tidak terus berulang dan merugikan semua pihak.

Pembakaran dan perusakan aset perusahaan, menurut Ary, tidak dapat dibenarkan. Namun, penegakan hukum atas tindakan tersebut harus berjalan bersamaan dengan penyelesaian akar konflik agraria. Jika akar masalah tidak ditangani, potensi konflik serupa akan terus muncul di masa depan.

APINDO mendorong pemerintah melakukan verifikasi dan audit terbuka terhadap status, batas lahan, dan legalitas HGU. Selain itu, perusahaan dan masyarakat harus dipertemukan dalam forum dialog yang objektif dan adil. Hal ini penting agar komunikasi dan kemitraan antara perusahaan dan masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Dalam pandangan Ary, pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum diproses secara profesional dan proporsional. Dengan begitu, keadilan bagi masyarakat tetap terjaga, sementara kepastian hukum bagi perusahaan tidak terganggu. Ia menekankan bahwa penyelesaian konflik tidak boleh hanya dilakukan setelah terjadi kericuhan.

 Siap Jadi Jembatan Komunikasi

Peristiwa ini, menurut APINDO, menjadi peringatan bagi dunia usaha dan pemerintah bahwa konflik agraria yang berlarut-larut dapat menjadi risiko investasi. Oleh karena itu, langkah pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi konflik harus diperkuat. Hubungan kemitraan, komunikasi, dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci agar konflik serupa tidak kembali terjadi.

Ary menegaskan bahwa APINDO siap menjadi jembatan komunikasi antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat. “Kami mendukung kepastian hukum dan keamanan investasi, tetapi pada saat yang sama kami juga mendorong penyelesaian konflik yang adil dan mengedepankan kepentingan masyarakat,” katanya.

APINDO bahkan siap terlibat dalam proses dialog jika pemerintah membutuhkan. Ke depan. Menurut Ary, APINDO akan mendorong adanya forum atau mekanisme khusus penyelesaian konflik dunia usaha di Lampung.

Dengan adanya mekanisme ini, persoalan tidak perlu menunggu hingga terjadi aksi massa atau kekerasan. Hal ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. “Ary menegaskan bahwa investasi yang sehat adalah investasi yang memberikan kepastian bagi perusahaan sekaligus manfaat bagi masyarakat.

“Dengan pendekatan tersebut, APINDO tidak hanya hadir ketika terjadi konflik, tetapi juga membangun sistem pencegahan agar konflik serupa tidak kembali terjadi di Lampung,” kata Ketua Yayasan Alfian Husin itu.  (**)

ACEH TIMUR -(deklarasinews.com)- Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur, terus mematangkan berbagai persiapan dengan menggelar kegiatan gotong royong, gladi resik serta rapat finalisasi persiapan rangkaian kegiatan HUT RI. Pada Kamis (13/8/2026),

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Camat Idi Tunong, Adnan, S.Ag, dan diikuti bersama unsur Muspika, para Keuchik se-Kecamatan Idi Tunong, staf Kantor Camat, serta berbagai elemen lainnya.

Gotong royong dilaksanakan di lingkungan Kantor Camat Idi Tunong. Camat bersama Muspika dan para Keuchik terlihat turun langsung membersihkan halaman dan area sekitar kantor, mulai dari menyapu, membersihkan rumput hingga merapikan lingkungan kantor.

Usai gladi resik dan gotong royong, Camat Idi Tunong bersama para Keuchik, perwakilan Polsek, perwakilan Koramil, perwakilan Puskesmas, panitia pelaksana, perwakilan sekolah, staf Kantor Camat Idi Tunong serta berbagai elemen lainnya mengikuti rapat finalisasi persiapan HUT RI ke-81 di Aula Serbaguna Kantor Camat Idi Tunong.

Rapat tersebut membahas pemantapan berbagai persiapan dan teknis pelaksanaan rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Idi Tunong.

Camat Idi Tunong, Adnan, S.Ag, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa seluruh persiapan perlu dilakukan secara matang agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

“Kita ingin seluruh rangkaian kegiatan HUT RI ke-81 di Kecamatan Idi Tunong dapat terlaksana dengan baik. Karena itu, koordinasi dan kerja sama dari seluruh pihak sangat kita harapkan. Tidak mungkin kegiatan ini kita laksanakan sendiri, sehingga diperlukan kebersamaan antara pemerintah kecamatan, para Keuchik, TNI-Polri, sekolah, panitia dan seluruh elemen masyarakat,” ujar Adnan.

Menurutnya, peringatan HUT Kemerdekaan bukan hanya sekadar kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat rasa nasionalisme, persatuan dan semangat gotong royong di tengah masyarakat.

“Yang paling penting adalah bagaimana momentum kemerdekaan ini bisa kita jadikan sebagai ajang mempererat silaturahmi dan kebersamaan. Kita ingin masyarakat ikut merasakan semarak HUT RI dan bersama-sama menjaga ketertiban selama seluruh kegiatan berlangsung,” katanya.

Adnan juga mengapresiasi keterlibatan seluruh pihak yang telah ikut mempersiapkan kegiatan, termasuk para Keuchik, panitia, TNI-Polri, pihak sekolah, tenaga kesehatan serta staf Kecamatan Idi Tunong.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah berpartisipasi. Mudah-mudahan dengan kebersamaan dan koordinasi yang baik, seluruh kegiatan HUT RI ke-81 di Kecamatan Idi Tunong dapat berjalan lancar dan memberikan kesan positif bagi masyarakat,” tambahnya.

Dengan dilaksanakannya gladi resik, gotong royong dan rapat finalisasi tersebut, Kecamatan Idi Tunong kini semakin mematangkan kesiapan untuk menyambut dan menyukseskan seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. (Ami)

MUBA -(deklarasinews.com)- DPC Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat dengan membagikan puluhan karung beras kepada warga yang membutuhkan.

Kegiatan sosial tersebut dilaksanakan pada Sabtu (01/08/2026) di Sekretariat DPC PJS Muba. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekaligus upaya mempererat hubungan antara insan pers dan lingkungan sekitar.

Ketua PJS Muba Riyansyah Putra SH CMSP mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen organisasi dalam menjalankan fungsi sosial di tengah masyarakat.

“Kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang menerimanya. PJS Muba tidak hanya berperan sebagai wadah bagi insan pers, tetapi juga harus mampu memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kegiatan serupa akan terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai wujud kepedulian terhadap sesama, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan uluran tangan.

“Semoga kegiatan ini dapat menjadi motivasi bagi berbagai pihak untuk terus menumbuhkan rasa kepedulian sosial dan memperkuat semangat gotong royong di tengah masyarakat,” tambahnya.

Salah seorang penerima bantuan, Pe’i mengaku sangat bersyukur atas bantuan yang diberikan oleh DPC PJS Muba. Menurutnya, kegiatan tersebut membuktikan bahwa organisasi pers juga memiliki perhatian yang besar terhadap kondisi masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus PJS Muba. Kami melihat bahwa organisasi ini tidak hanya fokus pada kegiatan jurnalistik, tetapi juga selalu rutin membantu masyarakat yang membutuhkan. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan,” ungkapnya.

Ketua Bidang Hukum PJS Muba Alek Pander SH, menegaskan bahwa kegiatan sosial yang dilakukan oleh organisasi tersebut merupakan bentuk inovasi sekaligus implementasi nilai-nilai yang harus dimiliki oleh insan pers.

Menurutnya, profesi pers tidak hanya berkewajiban menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga harus mampu menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian sosial, serta menjunjung tinggi etika profesi dalam menjalankan tugas jurnalistik.

“Langkah sosial yang dilakukan oleh PJS Muba ini merupakan bentuk inovasi yang kami hadirkan kepada masyarakat. Kami ingin menunjukkan bahwa jiwa dan karakter seorang insan pers tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dalam menyampaikan informasi, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap etika profesi serta komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara benar dan bertanggung jawab,” ujar Alek.

Ia juga menekankan bahwa insan pers memiliki tanggung jawab moral untuk selalu mengedepankan kepentingan publik, menjaga integritas, serta menjadi bagian dari solusi di tengah kehidupan bermasyarakat.

“Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan secara berkelanjutan sehingga keberadaan insan pers benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,”tandasnya.

Kegiatan tersebut berlangsung dengan tertib dan penuh kehangatan. Masyarakat yang hadir pun menyampaikan apresiasi atas kepedulian yang terus ditunjukkan oleh DPC PJS Muba kepada warga di Kabupaten Musi Banyuasin. (ning/ril)