RUU Penyadapan Mendesak Disahkan Jika Mengikuti Aturan Dan Memahami Prosedurnya

PENYADAPAN merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum dan menjaga keamanan negara. Namun, kewenangan tersebut tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang, apalagi menjadi alat untuk mengawasi, menekan, atau membungkam pihak lain di luar ketentuan hukum.

Karena itu, pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan sudah sangat mendesak. Negara membutuhkan payung hukum yang jelas untuk mengatur lembaga yang berwenang, prosedur pelaksanaan, mekanisme pengawasan, serta sanksi terhadap penyalahgunaan kewenangan.

Urgensi ini semakin menguat setelah mencuatnya dugaan kasus penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri. Perkara tersebut harus diusut secara transparan dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

Masyarakat tidak cukup hanya mengetahui siapa yang diduga melakukan penyadapan. Lebih jauh, harus diungkap siapa yang memerintahkan, apa dasar kewenangannya, siapa saja yang menjadi sasaran, dan untuk kepentingan apa operasi tersebut dilakukan.

Persoalan ini bukan hanya menyangkut individu atau institusi, melainkan menyangkut kepastian hukum, demokrasi, dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Dalam negara hukum, tidak boleh ada kewenangan yang berjalan tanpa batas. Penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan nasional memang dapat dibenarkan, tetapi harus melalui prosedur yang sah dan pengawasan yang ketat.

Bayangkan jika penyadapan dapat dilakukan tanpa aturan yang jelas. Pejabat negara, politisi, wartawan, aktivis, pengusaha, bahkan masyarakat biasa bisa menjadi sasaran. Kondisi demikian berpotensi menciptakan ketakutan dan mengancam kebebasan berpendapat serta hak privasi masyarakat.

Karena itu, RUU Penyadapan harus mengatur secara tegas batas kewenangan lembaga, persyaratan izin penyadapan, pengawasan independen, audit perangkat, perlindungan data pribadi, serta sanksi pidana bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangannya.

DPR RI tidak boleh terus menunda pembahasan regulasi ini. Masuknya RUU Penyadapan dalam Prolegnas Prioritas 2026 harus segera ditindaklanjuti melalui pembahasan yang terbuka, serius, dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Pengesahan RUU ini bukan untuk melemahkan lembaga intelijen maupun aparat penegak hukum. Sebaliknya, aturan yang jelas akan memperkuat profesionalitas, legitimasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Kita membutuhkan negara yang kuat dalam menjaga keamanan, tetapi juga tegas membatasi kekuasaan berdasarkan hukum. Jangan sampai alasan keamanan justru menjadi pembenaran untuk melanggar hak-hak rakyat.

Demi kehormatan institusi negara, tegaknya demokrasi, dan perlindungan seluruh warga negara, sudah sepatutnya semua elemen masyarakat mendukung percepatan pengesahan RUU Penyadapan.

Sebab, dalam negara hukum, tidak boleh ada kekuasaan yang berada di atas hukum. Negara harus kuat, aparat harus profesional, dan hak rakyat wajib dilindungi..(Arnandes,cmy)

Dimana Kualitas dan Profesionalisme Seorang Jurnalis dan Polisi.Ketika Tidak Memahami Batas Hak Antara Pers dan Kepolisian

PESIBAR -(deklarasinews.com)- Ketika Identitas Pers Lebih Ditonjolkan daripada Kualitas Pemberitaan, Publik Patut Bertanya tentang Profesionalisme dan Etika Jurnalistik.

Menyampaikan dugaan penyimpangan kepada aparat penegak hukum (APH) merupakan hak setiap warga negara. Tidak ada larangan bagi seseorang, termasuk wartawan, untuk melaporkan dugaan tindak pidana apabila memiliki alasan dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, ada satu hal yang perlu dipahami bersama: laporan polisi bukanlah bukti bahwa seseorang telah melakukan kesalahan. Laporan polisi merupakan pintu awal bagi proses penegakan hukum, bukan kesimpulan atas suatu perkara.

Persoalan menjadi menarik ketika identitas wartawan, status media, atau profesi jurnalistik justru lebih sering ditonjolkan melalui ancaman laporan polisi daripada melalui produk jurnalistik yang dapat diuji kualitasnya.

Pers Bukan Sekadar Identitas, Melainkan Tanggung Jawab Profesional

Wartawan bukan sekadar seseorang yang memiliki kartu pers, tercantum dalam struktur redaksi, atau membawa nama sebuah perusahaan media.

Profesi wartawan mengandung tanggung jawab moral, sosial, dan profesional untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara akurat, berimbang, dan berdasarkan fakta.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan landasan bagi kemerdekaan pers. Namun, kemerdekaan tersebut juga disertai kewajiban untuk menghormati norma-norma agama, kesusilaan, asas praduga tak bersalah, serta prinsip profesionalitas.

Pasal 7 ayat (2) UU Pers secara tegas menyebutkan bahwa wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Artinya, identitas kewartawanan bukanlah alat untuk memperoleh kekebalan hukum, melainkan amanah untuk menjalankan fungsi pers secara bertanggung jawab.

Laporan Polisi Bukan Produk Jurnalistik

Ada perbedaan mendasar antara menjalankan fungsi jurnalistik dan menggunakan hak sebagai warga negara untuk melaporkan suatu persoalan kepada aparat penegak hukum.

Keduanya sah, tetapi tidak boleh dicampuradukkan.

Ketika wartawan menemukan dugaan penyimpangan, terdapat sejumlah langkah jurnalistik yang semestinya dilakukan, antara lain:

Mengumpulkan informasi dan dokumen pendukung.

Melakukan verifikasi terhadap kebenaran informasi.

Mengonfirmasi pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan.

Menguji informasi melalui sumber yang relevan dan kompeten.

Menyajikan fakta secara berimbang.

Menyampaikan informasi kepada publik dengan memperhatikan kepentingan umum.

Jika ditemukan dugaan tindak pidana, wartawan tetap memiliki hak untuk melaporkannya kepada APH.

Namun, laporan tersebut tidak otomatis menggantikan kewajiban jurnalistik. Sebaliknya, wartawan juga tidak boleh menganggap bahwa setiap informasi yang diterimanya sudah merupakan fakta hanya karena telah dituangkan dalam laporan polisi.

Laporan polisi adalah instrumen hukum, sedangkan karya jurnalistik adalah hasil kerja profesional yang harus dapat diuji berdasarkan fakta dan etika.

Jangan Gunakan Identitas Pers untuk Menimbulkan Tekanan

Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah penggunaan identitas pers untuk menciptakan ketakutan atau tekanan psikologis terhadap pihak tertentu.

Misalnya, seseorang datang dengan memperkenalkan diri sebagai wartawan, kemudian menunjukkan kartu pers, menyebut nama medianya, atau mengancam akan melaporkan seseorang kepada polisi apabila keinginannya tidak dipenuhi.

Perilaku semacam ini patut dikritisi apabila benar terjadi.

Sebab, kewenangan jurnalistik bukanlah kewenangan untuk mengintimidasi. Wartawan tidak memiliki otoritas untuk memutuskan seseorang bersalah, memaksakan kehendak, atau menjadikan pemberitaan sebagai alat tawar-menawar.

Apabila terdapat dugaan penyalahgunaan profesi, persoalannya harus diuji berdasarkan bukti dan fakta, bukan sekadar berdasarkan pengakuan ataupun tuduhan sepihak.

Kritik terhadap perilaku oknum juga tidak boleh digeneralisasi sebagai serangan terhadap seluruh profesi wartawan..(Arnandes,cm

Wujudkan Industri Hijau, IMIP Terapkan Ekonomi Sirkular dan Praktik Rendah Emisi

MOROWALI -(deklarasinews.com)– PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) menegaskan komitmennya dalam menjalankan prinsip keberlanjutan dengan menerapkan ekonomi sirkular dan praktik rendah emisi di setiap proses produksi. Penegasan itu disampaikan Wakil General Manager Departemen ESG dan Pembangunan Berkelanjutan IMIP, Ou Xiangbin, dalam event Global Circular Economy and Green Industry Week (CEGI Week) di Wina, Austria, tanggal 2–4 November 2026 lalu.

Forum itu sekaligus menjadi momentum peringatan 60 tahun United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) dan menjadi partisipasi perdana IMIP dalam forum internasional tersebut. IMIP memang terus memperkuat kemitraan dengan badan dunia di bidang pengembangan industrial itu.

Dalam forum Reshaping Industrial Supply Chains for Circular Economy dengan tema “Transitioning from Linear Production to Circular Economy Development” tersebut, Ou Xiangbin, menegaskan, pengembangan ekonomi sirkular tidak hanya berfokus pada efisiensi pemanfaatan sumber daya di internal masing-masing perusahaan, tetapi juga membutuhkan tata letak kawasan yang terintegrasi serta sinergi pemanfaatan sumber daya antarunit produksi.

“Prinsip sirkular diintegrasikan bertahap dalam operasional harian perusahaan. Caranya melalui sistem daur ulang internal dan sinergi lintas sektor yang menghubungkan industri baja tahan karat, baja karbon, kokas, hingga material baterai energi baru,” kata Ou Xianbin, didampingi Direktur Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan PT IMIP, Dermawati S.

Untuk menekan konsumsi energi dan emisi karbon, IMIP menempatkan area produksi berdekatan dengan kawasan tambang. Tahap pengolahan bahan baku dihubungkan lewat jaringan pipa slurry. Langkah lainnya melalui pemanfaatan kembali energi panas buangan dan daur ulang gas kokas untuk peleburan feronikel, pengolahan baja, dan pembangkit listrik.

Langkah lainnya juga diperlihatkan dalam pengembangan serta penyempurnaan sistem pengelolaan, pemantauan, dan pemanfaatan ulang air limbah industri. “IMIP terus mendorong pembangunan PLTS atap dan di lahan terbuka, eksplorasi penyimpanan energi, serta pemakaian konveyor dan kendaraan listrik untuk logistik kawasan,” sambung Ou Xianbin. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, melalui program Pesona Tani, IMIP menggandeng kelompok lokal dalam mengolah limbah organik kawasan menjadi kompos.

Di forum tersebut, delegasi ESG Tsingshan dan tim proyek UNIDO Inclusive and Sustainable Industrial Parks for Sustainable Development (IP4SD) juga membahas pengembangan Eco-Industrial Park, rantai pasok hijau, investasi sosial, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Perwakilan Direktur Jenderal sekaligus Direktur Pelaksana UNIDO, Zou Ciyong, menyambut baik langkah yang sudah dilakukan IMIP bersama tenantnya dan berjanji akan terus memperkuat kemitraan IP4SD dengan Tsingshan Group serta mitra global lain.

“Kami berharap sinergi ini semakin solid dalam merealisasikan proyek nyata di kawasan industri, melahirkan praktik terbaik yang teruji, sekaligus menjadi tolak ukur percontohan bagi keberlanjutan rantai pasok nikel dunia,” ujarnya.

Ke depan, IMIP akan menyelaraskan sistem manajemen kawasan dengan kerangka Eco-Industrial Park UNIDO untuk semakin memperkuat kolaborasi lintas industri yang ramah lingkungan. (Rpdm)

 

Lampaui Target, Kementerian ATR/BPN Realisasikan Penetapan LP2B Nasional Sebanyak 87,98%

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Realisasi penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara nasional telah mencapai 87,98%. Saat mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) terkait Perkembangan Penetapan LP2B 87% dalam Lahan Baku Sawah (LBS), di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan pada Rabu (11/11/2026), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan angka tersebut sudah melampaui target awal yang ditetapkan pemerintah.

“Berdasarkan data per 10 November, kesepakatan antara pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Tata Ruang, dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi terkait, LP2B sudah mencapai 87,98%. Artinya, kita sudah surplus 0,98% dari target nasional minimal 87% untuk menunjang ketahanan pangan sehingga nanti bisa kita protect sawah barunya,” ujar Menteri Nusron.

Angka tersebut bisa tercapai berkat dukungan pemerintah daerah. Saat ini, ada 110 kabupaten/kota yang telah menetapkan Surat Keputusan (SK) LP2B; 300 kabupaten/kota telah menyelesaikan proses verifikasi dan mencapai kesepakatan dengan Direktorat Jenderal Tata Ruang; 47 kabupaten/kota sudah proses berita acara kesepakatan dengan 4 Direktorat Jenderal; 2 kabupaten/kota tengah memproses berita acara kesepakatan dengan 3 Direktorat Jenderal; dan 11 kabupaten/kota tengah memproses berita acara kesepakatan di daerah.

Meski secara nasional penetapan LP2B telah melampaui target, Menteri Nusron tak menampik jika masih terdapat tiga provinsi yang capaian LP2B-nya berada di bawah ketentuan minimal 87%. Ketiganya adalah Provinsi Riau dengan capaian 76,24%, Provinsi Banten 84,73%, dan Provinsi Papua 78,02%.

“Kami sudah berdiskusi dengan semua pihak, baik gubernur, bupati/wali kota, maupun dinas terkait yang berkenaan dengan tata ruang, (tiga provinsi) ini memang sudah tidak bisa di-upgrade. Di Provinsi Riau, lahannya didominasi perkebunan. Sementara itu, di Provinsi Banten, meski sudah ditopang dua kabupaten, Lebak dan Pandeglang yang hampir mencapai 95%, agregat provinsinya masih berada di bawah target nasional,” jelas Menteri Nusron.

Dari segi aturan dalam penataan ruang, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Melalui Pasal 81 dalam regulasi tersebut, revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dapat dilakukan oleh pemerintah daerah secara parsial tanpa harus menunggu siklus revisi lima tahunan. Termasuk, jika dibutuhkan untuk mengakomodasi penetapan LP2B.

“Jadi pekerjaan selanjutnya memastikan LP2B yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah masuk ke dalam revisi RTRW. Setelah ada penetapan LP2B dari bupati, segera dimasukkan ke dalam revisi tata ruang supaya tidak ada alih fungsi lagi,” tutur Menteri Nusron.

Menko Pangan, M. Zulkifli Hasan, sebagai pimpinan rapat menerima laporan sekaligus menetapkan capaian akhir LP2B di angka 87,98%. “Memang ada tiga provinsi yang masih kurang, tapi kita sepakatkan saja. Selain itu, kita juga sepakat terkait sinkronisasi LP2B dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) menjadi satu petanya,” ujar Zulkifli Hasan.

Dalam Rakortas ini, turut hadir Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono; Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Faisal Malik Hendropriyono; Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar, beserta jajaran dari kementerian/lembaga terkait. Pada pertemuan ini, Menteri Nusron hadir dengan didampingi oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana serta Plh. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Dwi Budi Martono.

Tiga Kali Anak 8 Tahun Masuk Tol Bakter, PWL Desak Evaluasi Manajemen Pengelola

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Ketua Umum Poros Wartawan Lampung (PWL), Junaidi Ismail, S.H., menyesalkan terulangnya peristiwa seorang anak berjalan kaki sendirian di ruas Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar (Bakter), Lampung. Ia meminta pengelola jalan tol tidak menganggap kejadian tersebut sebagai persoalan biasa, mengingat insiden serupa sudah terjadi berulang kali.

Menurut Junaidi, kejadian ini harus menjadi peringatan serius bagi manajemen PT Bakauheni–Terbanggi Besar Toll (BTB), khususnya dalam memperketat sistem pengawasan, patroli, serta pengamanan akses jalan tol.

“Ini bukan kejadian pertama. Kalau seorang anak sampai tiga kali ditemukan berjalan sendirian di jalan tol, tentu ada persoalan yang harus dievaluasi secara serius. Pengawasan tidak boleh hanya bersifat reaktif setelah ada laporan atau video viral dari masyarakat,” tegas Junaidi.

Ia menilai, persoalan keselamatan pengguna jalan tol seharusnya menjadi prioritas utama pengelola. Terlebih, pengelolaan Tol Bakter sebelumnya juga mendapat sorotan publik terkait persoalan ketimpangan antara tarif dan pelayanan, kasus pelemparan batu, serta berbagai persoalan keamanan lainnya.

“Belum selesai persoalan pelayanan dan keamanan yang menjadi keluhan masyarakat, kini kembali muncul kejadian anak berjalan kaki di jalan tol. Jangan sampai keselamatan masyarakat justru menjadi persoalan yang terus berulang tanpa pembenahan nyata,” ujarnya.

Junaidi meminta pemerintah dan instansi terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja manajemen pengelola Tol Bakter. Evaluasi tersebut, menurutnya, harus mencakup efektivitas patroli, pengawasan pagar pembatas, pengamanan akses masuk, hingga kecepatan petugas dalam merespons situasi darurat.

Ia juga mengingatkan bahwa jalan tol merupakan jalur bebas hambatan dengan kendaraan yang melaju dalam kecepatan tinggi. Keberadaan pejalan kaki, terlebih anak-anak, dapat memicu kecelakaan fatal yang membahayakan keselamatan jiwa.

Diketahui, seorang anak laki-laki berusia delapan tahun bernama Andra, warga Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan, dilaporkan sudah tiga kali ditemukan berjalan sendirian di ruas Tol Bakter.

Berdasarkan keterangan kepolisian dan keluarga, Andra merupakan anak berkebutuhan khusus yang menyandang tunarungu dan tunawicara.

Peristiwa terbarunya kembali viral pada November 2026 setelah seorang pengendara merekam anak tersebut berjalan di sekitar kawasan Kota Baru menuju Tanjung Bintang.

Sebelumnya, pada 9 Oktober 2026, Andra juga pernah ditemukan petugas berjalan kaki tanpa busana di sekitar KM 79 Jalur B.

Dalam kejadian terbaru, petugas patroli Bravo 210 mengevakuasi Andra ketika berjalan di bahu jalan KM 77+600 Jalur B, Senin (9/11/2026). Sebelumnya, anak tersebut juga sempat terekam pengendara berada di sekitar KM 76+800.

Setiap kali ditemukan, petugas patroli membawa Andra ke Kantor Gerbang Tol Kota Baru untuk didata sebelum diserahkan kembali kepada keluarganya.

Dirlantas Polda Lampung Kombes Pol. M. Reza Chairul Akbar Sidiq bersama Manager Operasi PT BTB, Agustinus Leonardo, turut mengingatkan keluarga agar meningkatkan pengawasan terhadap anak tersebut karena jalan tol sangat berbahaya bagi pejalan kaki.

Junaidi menegaskan, pengawasan keluarga memang penting, terlebih mengingat kondisi khusus yang dialami Andra. Namun, aspek keselamatan di jalan tol juga merupakan tanggung jawab pengelola sesuai kewenangan dan kewajibannya.

“Jangan berhenti pada imbauan kepada keluarga. Pengelola harus melakukan evaluasi konkret agar kejadian serupa tidak terulang. Pemerintah juga harus memastikan pengawasan dan standar keselamatan jalan tol benar-benar dijalankan,” tandasnya. (*)

HIKMAH DARI TRAGEDI PENYADAPAN DAN MUNDURNYA SANG WAKIL PRESIDEN

Jangan Lagi Memilih Pemimpin Bangsa Secara Asal-asalan

Yono Hartono

Waketum SMSI Pusat

Wadir CAJ PWI Pusat

Ada pelajaran mahal dari setiap tragedi politik. Termasuk peristiwa penyadapan dan mundurnya seorang wakil presiden dari panggung kekuasaannya.

Bangsa ini jangan hanya sibuk memperdebatkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Lebih penting dari itu, kita harus berani mengambil hikmah agar kesalahan yang sama tidak terus berulang.

Presiden dan wakil presiden bukan pasangan untuk sekadar memenangkan pemilu. Mereka adalah dua orang yang diberi mandat untuk menjaga masa depan sebuah bangsa.

Jangan sampai rakyat memilih hanya karena popularitas, pencitraan, transaksi politik, pembagian kekuasaan, atau janji-janji manis menjelang pemilihan.

Kekuasaan tidak boleh menjadi tempat persembunyian niat buruk. Jabatan tidak boleh menjadi alat untuk mengkhianati kepercayaan rakyat. Untuk itu hubungan presiden dengan wakil presiden tidak boleh berubah menjadi arena saling menjatuhkan demi kepentingan kelompok.

Tragedi politik seharusnya mengajarkan bahwa membangun pemerintahan tidak cukup hanya dengan menyatukan dua tokoh besar. Harus ada kesamaan visi, integritas, kejujuran, kesetiaan kepada konstitusi, serta komitmen terhadap kepentingan nasional.

Jangan memilih pemimpin hanya karena siapa yang mengusungnya.

Jangan memilih wakil presiden hanya karena siapa yang menjadi bapaknya, keluarganya, atau pendukung politiknya.

Jangan ulangi kesalahan yang sama.

Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Indonesia tidak kekurangan orang kaya. Indonesia juga tidak kekurangan orang yang pandai berbicara tentang nasionalisme.

Yang kita butuhkan adalah pemimpin yang memiliki hati nurani, tidak haus kekuasaan, tidak memperdagangkan kedaulatan negara, tidak mengkhianati amanat rakyat, dan tidak menjadikan jabatan sebagai alat memperkaya diri maupun kelompoknya.

Jangan sampai setelah pemilu selesai, rakyat justru menjadi korban dari pertarungan kepentingan para pemimpinnya sendiri.

Karena itu, hikmah terbesar dari setiap tragedi politik adalah:

satu,

JANGAN LAGI MEMILIH PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ASAL-ASALAN.

dua,

PILIHLAH PEMIMPIN YANG BERSIH HATI, JUJUR PIKIRANNYA, LURUS NIATNYA, DAN TIDAK MEMILIKI NIAT JAHAT TERHADAP BANGSA DAN NEGARANYA SENDIRI.

Bangsa yang salah memilih pemimpin bisa kehilangan arah.

Tetapi bangsa yang belajar dari kesalahannya, masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan masa depannya.

-YH-

Tak Ingin Ada Lagi Anak Stunting, Camat Ranto Peureulak Road Show ke 23 Desa

ACEH TIMUR  -(deklarasinews.com)- Camat Ranto Peureulak, Aceh Timur Mahyuddin SPd MAP melakukan Road Show ke 23 desa yang ada di kecamatan Ranto Peureulak, untuk mengajak pemerintah desa agar memprioritaskan kesehatan bagi warganya.

Mahyuddin gencar menggelar pertemuan ini sebagai upaya sosialisasi dengan tujuan melakukan pencegahan sedini mungkin, serta memprioritaskan kesehatan bagi warga desa.

Pencegahan stunting di wilayah kecamatan Ranto Peureulak dikemas dalam program rembuk stunting, dan turut dihadiri oleh Masing-masing Keuchik, Tuha Peut Gampong (TPG), Ketua PKK, Pendamping Desa, perwakilan dari puskesmas dihadiri bidan desa, kader KPM, kader posyandu serta dari pihak Polsek dan Koramil setempat

“Kami melakukan sosialisasi ini roadshow ke semua desa yang ada di kecamatan Ranto Peureulak selama lebih dari 16 hari berkeliling ke pelosok desa, dan satu hari ada dua desa yang kami kunjungi, sejak bulan Oktober. Target kita jelas agar ke depan tidak ada lagi anak-anak yang mengalami stunting, selain itu kita turut mengedukasi bahwa pentingnya menjaga lingkungan yang bersih dan sehat,” kata Camat Ranto Peureulak, Mahyuddin.

Ia juga menambahkan, dalam kegiatan ini, pihaknya dari kecamatan juga turut meminta agar pemerintah desa dapat mengambil langkah strategis untuk melakukan pencegahan, mulai dari alokasi pemberian makanan tambahan (PMT), juga langkah penanganan dan pencegahan lainnya, seperti menjaga lingkungan, dan mengidentifikasi serta mendata warga yang mengalami masalah dibidang kesehatan.

“Nah, setelah melakukan pendata oleh kader KPM kita juga meminta agar dapat ditangani oleh ahli gizi, seperti petugas dari puskesmas maupun bidan yang ada didesa, karena merekalah secara profesi yang tau pasti cara penyembuhannya. Sedangkan kita mendukung dalam kebijakan pemerintah desa agar memprioritaskan dibidang kesehatan ini,” ujarnya  Kamis (12/11/2026).

Mahyuddin mengaku sangat serius dalam melakukan pencegahan stunting ini begitu juga dengan program peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat, karena ini dinggap bagian dari program unggulan pemerintah Aceh Timur untuk menjaga agar masyarakat dapat hidup lebih sehat di masa mendatang.

“Hari ini kita kerja, hasilnya tentu ke depan, saya sangat berharap ke depan masyarakat di kecamatan kami dapat hidup lebih sehat, dan melahirkan generasi yang cerdas dan handal sebagai penerus kepemimpinan di masyarakat yang dapat membangun kampungnya dan negerinya,” harap Mahyuddin. (Ami/Rls)

Kemenag Kabupaten Tangerang Gelar Do’a Bersama Untuk Kemaslahatan Bangsa

KABUPATEN TANGERANG  -(deklarasinews.com)- Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tangerang menggelar Do’a bersama untuk Kemaslahatan Bangsa secara serentak pada Kamis, 12 November 2026. Untuk Kamemag Kabupaten Tangerang di gelar DI Aula Kamenag Kabupaten Tangerang dengan tagline Sejuta Doa untuk Negeri, kegiatan ini melibatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenag, tokoh masyarakat, serta tokoh umat lintas agama se-Kabupaten Tangerang.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Menteri Agama Nasaruddin Umar sebagai bentuk kontribusi Kemenag dalam menguatkan persatuan, menjaga kedamaian, kerukunan, dan harmoni sosial di tengah masyarakat.

“Doa bersama ini sebagai salah satu bentuk ikhtiar Kementeian Agama dalam menguatkan persatuan, menjaga kerukunan, dan harmoni masyarakat agar proses berbangsa dan bernegara ini berjalan dengan baik,” ujar Kamenag Kabupaten Tangerang Akhmad Jubaedi yang di wakili Kasubag TU Kamenag Kabupaten Tangerang Moh. Iqro. S.Ag. M.Sy.

Menurutnya, Kemenag memiliki sumber daya dan jaringan kelembagaan yang luas hingga tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa melalui para penyuluh. Karena itu, seluruh jajaran diharapkan berperan aktif mengonsolidasikan masyarakat untuk menjaga persatuan, kerukunan dan harmoni sosial.

“Kegiatan Do’a bersama ini di ikuti sebanyak 200 orang dari 6 Agama, Islam, Hindu, Budha, Kristen, Khatolok dan Khongchu dengan di gelarnya Do’a bersama ini kerukunan umat beragama khususnya di Kabupaten Tangerang akan terus terjalin,” ucapnya.

Ia juga berharap kerukunan umat beragama di Kabupaten terus terjaga, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi aman.

Kementerian ATR/BPN Tetapkan Lima Klaster Penertiban HGU yang Terlibat Karhutla

JAKARTA -(deklarasinews.cm)- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan lima klaster penertiban Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pengelompokan ini dilakukan berdasarkan kondisi lahan, tingkat kebakaran, riwayat kejadian, pemenuhan kewajiban pemegang hak, serta status perizinan dan hak atas tanah masing-masing perusahaan.

“Dari 11 perusahaan, kami buat beberapa klaster. Ada perusahaan yang seluruh HGU-nya direkomendasikan untuk dibatalkan, ada yang sebagian, ada yang status HGU-nya sudah berakhir, dan ada pula yang HGU-nya belum terbit sehingga tidak akan kami terbitkan,” jelas Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam konferensi pers Rakor Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (09/11/2026).

Klaster pertama mencakup perusahaan yang seluruh HGU-nya direkomendasikan untuk dibatalkan. Pertimbangannya, antara lain karena luas lahan terbakar lebih dari 50%, kejadian kebakaran yang berulang, tidak tersedianya sarana dan prasarana untuk mengantisipasi serta memitigasi kebakaran, hingga ketidakpatuhan perusahaan terhadap diktum atau persyaratan dalam Surat Keputusan (SK) pemberian hak. Dalam klaster ini terdapat tiga perusahaan, yakni PT NMIB dengan luas sekitar 4.000 hektare, PT RKA seluas 11.558 hektare, dan PT SKM seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.

Klaster kedua mencakup satu perusahaan, yakni PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan luas sekitar 2.300 hektare. HGU perusahaan tersebut diketahui telah berakhir pada 2020 sehingga tanahnya dipastikan akan diambil alih oleh negara.

Selanjutnya, klaster ketiga mencakup perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum memperoleh HGU. Ketiga perusahaan tersebut adalah PT ANI seluas 5.244 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, dan PT AER seluas 5.134 hektare. Kementerian ATR/BPN memastikan tidak akan menerbitkan HGU bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Selain itu, Menteri Nusron juga merekomendasikan agar pemerintah daerah bersama Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Perkebunan pada Kementerian Pertanian untuk mengevaluasi IUP yang dimiliki perusahaan.

“Pertimbangannya sama, kejadian kebakaran berulang, sarana dan prasarana untuk mengantisipasi kebakaran tidak sesuai, serta perusahaan belum aktif menjalankan kegiatan perkebunannya. Mereka sudah memiliki izin usaha perkebunan, tetapi belum ada kegiatan perkebunannya,” terang Menteri Nusron.

Klaster keempat, perusahaan yang direkomendasikan untuk pembatalan sebagian HGU-nya karena luas lahan terbakar kurang dari 50%. Perusahaan tersebut adalah PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan luas sekitar 1.510 hektare. Sementara itu, klaster kelima mencakup tiga perusahaan, yakni PT STP dan PT GMS di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, serta PT API di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ketiganya masih dalam proses pendalaman untuk menentukan apakah pembatalan HGU dilakukan seluruhnya atau sebagian.

“Untuk tiga perusahaan yang masih dalam pendalaman, kami sedang melakukan inspeksi fisik ke lapangan dan mengukur data-data yang ada. Setelah itu, akan kami tentukan apakah pembatalannya dilakukan seluruhnya atau sebagian. Selanjutnya tinggal proses penyusunan SK dan akan kami umumkan segera,” pungkas Menteri Nusron.

Menteri Nusron Cabut dan Tertibkan HGU 11 Korporasi Terindikasi Terlibat dalam Kebakaran Hutan dan Lahan

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menertibkan 11 korporasi yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan. Penertiban dilakukan melalui evaluasi dan pengkajian terhadap Hak Guna Usaha (HGU) masing-masing perusahaan, mulai dari pencabutan seluruhnya, pencabutan sebagian, hingga tidak diperpanjang atau diperbarui.

“Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Kalau dilihat dari _beneficial ownership_-nya, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam negeri yang belum bisa kami sebutkan namanya di sini,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Konferensi Pers Rakor Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU, di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Jakarta, (10/11/2026).

Penanganan tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi Kementerian ATR/BPN dengan Bareskrim Polri terkait korporasi yang terindikasi melakukan pembakaran hutan dan lahan. Berdasarkan hasil analisis Kementerian ATR/BPN, penanganan terhadap 11 korporasi tersebut diklasifikasikan ke dalam lima kelompok.

Pertama, HGU yang akan dicabut seluruhnya, yakni HGU seluas 4.000 hektare atas nama PT MIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan; HGU seluas 11.558,11 hektare atas nama PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat; serta HGU seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare atas nama PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Pertimbangan pencabutan HGU, meliputi kondisi lahan terbakar lebih dari 50%, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kejadian kebakaran yang berulang, serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.

Klaster kedua, HGU yang tidak dapat diperpanjang, diperbarui, maupun ditata kembali. Ketentuan ini ditetapkan terhadap eks HGU seluas 2.300 hektare atas nama PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Hak tersebut diketahui telah berakhir pada 2020, dan tidak akan diberi perpanjangan. Pertimbangannya, antara lain faktor ketidaksesuaian sarana dan prasarana, serta kejadian kebakaran yang berulang.

Ketiga, terdapat tiga perusahaan yang HGU-nya belum terbit dan tidak dipertimbangkan untuk diberikan HGU dan/atau izin usaha perkebunan. Ketiganya adalah PT ANI seluas 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Menteri ATR/Kepala BPN memutuskan untuk tidak memberikan HGU bagi ketiga perusahaan tersebut dan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk pertimbangan pencabutan izin usaha perkebunannya.

Keempat, pencabutan sebagian HGU terhadap PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat yang memiliki luas 1.510,2639 hektare. Pertimbangannya adalah lahan yang terbakar tidak lebih dari 50% dan terdapat ketidaksesuaian sarana dan prasarana.

Kelima, terdapat tiga HGU yang pencabutan sebagian atau seluruhnya masih memerlukan pendalaman lebih lanjut. Ketiganya meliputi HGU 129,5500 hektare dan 286,9900 hektare atas nama PT STP; HGU seluas 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare atas nama PT API; serta HGU seluas 4.928,7000 hektare dan 521,8700 hektare atas nama PT JMS. Pendalaman terhadap kelompok kelima dilakukan untuk memperoleh data yang valid sebagai dasar penentuan keputusan pencabutan HGU, baik sebagian maupun seluruhnya.

Menteri Nusron menegaskan, setiap tindakan administratif terhadap hak atas tanah harus memiliki dasar hukum dan didukung hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penanganan ini mengacu pada sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan; serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar.

Proses penanganan juga dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengkajian awal, gelar kasus awal, penelitian dan kajian hasil penelitian, ekspose hasil penelitian, rapat koordinasi, hingga gelar kasus akhir dan penyiapan rekomendasi penyelesaian kasus. “Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN.

Dalam rakor yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman ini hadir para Kepala Badan, Wakil Menteri dan perwakilan jajaran Kabinet Merah Putih. Hadir mendampingi Menteri Nusron, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.(Nan)