Kategori: Daerah

TANGERANG -(deklarasinews.com)- Sebelum mengurus sertipikat atau melakukan peralihan hak atas tanah, masyarakat ada yang memilih mencari informasi terlebih dahulu agar proses yang dijalani tidak terhambat kekurangan dokumen maupun kesalahan prosedur. Kehadiran layanan pertanahan di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Tangerang menjadi salah satu sarana yang dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan kepastian informasi tersebut.

Hal itu yang dilakukan Andri saat datang untuk berkonsultasi terkait proses peralihan hak tanah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Tangerang. Ia mengaku berkonsultasi di loket pelayanan pertanahan milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat untuk mencari kepastian informasi mengenai syarat dan dokumen yang harus disiapkan.

“Di loket BPN barusan dijelaskan detail, mulai dari dicek sertipikat asli, AJB (Akta Jual Beli), BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), sampai PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Jadi kita tahu apa saja yang harus disiapkan dan tidak bingung lagi,” ujar Andri.

Menurutnya, cara petugas loket BPN dalam menjelaskan juga membuat masyarakat lebih nyaman saat berkonsultasi. Suasana pelayanan yang tidak kaku membuat warga lebih leluasa bertanya terkait proses yang belum dipahami. “Bagus, tadi dijelaskan secara sedetil-detilnya, tidak berbelit-belit. Sebenarnya itu kan yang kami perlukan, informasi yang jelas, disampaikan secara santai, tapi tetap jelas,” ujar Andri.

Pengalaman serupa dirasakan masyarakat asal Tangerang, Bukit Solomon Kusuma Negara ketika mengurus sertipikat tanah untuk rumah milik orang tuanya. Tak perlu buang waktu banyak, ia bisa mengurus dua urusan sekaligus dalam satu waktu. Ia mengurus validasi BPHTB di loket Bapenda dan berkonsultasi mengenai tahapan pendaftaran sertipikat tanah di Loket BPN tanpa harus berpindah-pindah tempat.

“Tadi saya konsultasi di loket BPN, dijelaskan berkas yang dibutuhkan apa saja untuk pendaftaran pertama kali ini. Cukup mudah karena semua layanan bisa terintegrasi di sini. Penjelasan dari petugas juga jelas dan membantu,” kata Bukit Solomon Kusuma Negara.

Sebagai informasi, loket ATR/BPN di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang ini dilaksanakan pada tiap hari Senin dan Kamis, pukul 08.00-15.00 WIB. Jadwal tersebut merujuk pada nota kesepahaman antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Kantor Pertanahan Kota Tangerang.

PESIBAR -(deklarasinews.com)- Ketua umum Lpk,GPI menegaskan bahwa, kenaikan harga Rp, PERTAMAX.Di balik wewenang,terdapat cacat Hukum dan ke tidak adilan

Direktorat Lpk GPI manggapi bahwa, memang kebijakan ini diterapkan oleh Badan Usaha Milik Negara di bawah kendali pemerintah. Namun, hal ini tidak serta-merta memberikan kekebalan hukum. Justru karena mengelola sumber daya strategis milik rakyat, standar akuntabilitas dan keadilannya harus jauh lebih tinggi dibandingkan pelaku usaha biasa.

1. Tetap terikat hukum, dan tidak boleh bersewenang wenang

Sebagai subjek hukum, Pertamina wajib mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan:

– Pasal 1365 KUH Perdata: Setiap perbuatan yang melanggar hak orang lain dan menimbulkan kerugian wajib diganti — berlaku untuk semua pihak, termasuk BUMN

– UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Berlaku mutlak bagi seluruh pelaku usaha, tanpa pengecualian meskipun milik negara

– UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN: Wajib dikelola secara transparan, adil, dan mengutamakan kepentingan rakyat

2. Jelas cacat hukum dan melawan hukum

Kenaikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter (naik hampir 32%) dilakukan secara:

1. Tidak transparan: Tanpa rincian biaya dan perhitungan yang jelas
2. Mendadak: Tanpa pemberitahuan yang cukup untuk konsumen beradaptasi
3. Tidak wajar: Melanggar asas keseimbangan hak dan kewajiban menurut Pasal 17 UU Perlindungan Konsumen
4. Logika yang terbalik

Mengapa beban hanya dibebankan kepada pengguna yang sudah tidak menerima subsidi sama sekali? Ini bukan keadilan, melainkan diskriminasi beban yang bertentangan dengan semangat UUD 1945.

Kesimpulan:

Wewenang bukan berarti sewenang-wenang. Secara substansial, kenaikan ini mengandung cacat hukum dan tidak dapat dibenarkan secara akal sehat maupun keadilan. Hukum berlaku sama bagi siapa saja, termasuk pengelola negara.

MUHAMMAD ALI, S.H., M.H.

Ketua Umum LPK-GPI bersama Team

(Arnandes,cmy)

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65 Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Lampung menjadi momentum penting untuk memperkuat peran perempuan dalam pembangunan daerah.

Mengusung tema “Perempuan Bergerak, Lampung Maju”, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi organisasi perempuan, tetapi juga mendorong berbagai program sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Penasihat BKOW Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari, menegaskan bahwa perempuan memiliki posisi strategis sebagai pendidik pertama dalam keluarga.

Menurutnya, peran ibu tidak hanya menjaga kesehatan dan keharmonisan keluarga, tetapi juga menanamkan nilai moral dan spiritual kepada generasi penerus.

Dalam sambutannya, Batin Wulan menyampaikan ucapan selamat atas perjalanan BKOW yang telah memasuki usia 65 tahun.

Ia berharap organisasi tersebut semakin berkembang, solid, dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Lampung.

Sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Wulan juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan perempuan dan anak.

Ia menilai keberadaan BKOW menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperluas jangkauan berbagai kegiatan sosial hingga ke tingkat kabupaten dan kota.

Menurutnya, bertambahnya jumlah organisasi yang tergabung dalam BKOW dari 69 menjadi 74 anggota menunjukkan semakin kuatnya kolaborasi organisasi perempuan di Lampung.

Sinergi tersebut diharapkan mampu menghadirkan program-program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Ia menekankan bahwa organisasi perempuan harus menghadirkan program kerja yang nyata dan berkelanjutan, tidak sekadar kegiatan seremonial.

Berbagai kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan gratis, pemberdayaan perempuan, hingga aksi sosial harus terus dilakukan agar dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Ia juga menilai kepemimpinan yang inovatif dan dukungan pengurus yang solid menjadi kunci keberhasilan sebuah organisasi.

Karena itu, BKOW diharapkan dapat menjadi teladan bagi organisasi perempuan lainnya dalam menjalankan program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, kegiatan HUT BKOW juga memberikan ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mempromosikan produknya.

Salah satu peserta bazar, Owner Mutiara Sikep, Susilawati Balga, mengaku terbantu dengan adanya kegiatan tersebut karena menjadi sarana memperkenalkan produk etnik khas Lampung kepada masyarakat.

Susilawati menjelaskan, produk yang dipasarkan meliputi berbagai kerajinan dan fesyen khas Lampung seperti tas, pakaian, hingga aksesori.

Ia berharap kegiatan serupa dapat terus digelar karena tidak hanya mendukung promosi produk lokal, tetapi juga membuka peluang peningkatan ekonomi bagi para pelaku UMKM di Lampung. (Red)

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Maraknya angkutan umum yang mangkal di sekitar pintu keluar Kawasan Berikat Nusantara (KBN) di Jalan Raya Tipar Cakung, Kelurahan Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, dikeluhkan warga pengguna jalan. Sebab angkutan umum jenis KWK angkutan kota yang ngetem itu membuat kawasan tersebut macet parah, khususnya pada jam masuk dan pulang kerja.

Pantauan pelita ekspres com, di sekitar pintu keluar KBN sedikitnya ada tiga titik lokasi yang dijadikan awak angkutan umum  KWK U 03 untuk ngetem. Lokasi pertama tepat di depan pintu keluar KBN, di sekitaran SPBU dan dekat kantor Kelurahan Sukapura.

Irman (34), salah seorang warga RT 10/07, Sukapura, mengatakan, maraknya angkutan umum yang ngetem di sekitar pintu keluar KBN sudah berlangsung selama puluhan tahun. Namun hingga kini tidak pernah ada upaya penertiban dari pihak terkait.

“Jadi yang dari arah Cakung sebagian pada muter di situ. Begitu juga yang dari arah Semper. Sepintas seperti terminal bayangan,” kata Irman, Selasa (9/6).

Selain memutarkan kendaraannya, banyak diantara awak angkutan umum  yang ngetem dalam waktu lama. Tidak hanya satu, dalam satu waktu antrean angkutan yang ngetem bisa mencapai belasan unit kendaraan.

“Puncaknya biasa pada saat jam pulang kerja, mulai dari jam 16.00 sampai jam 20.00. Kalau lagi macet bisa sampai dua jam hanya untuk melintasi jalan sepanjang 200 meter,” keluh Irman.

Warga minta walikota jakarta utara camat Lurah sudin disup satpol pp  tertipkan parkir liar banyak PKL.yang ada di jalan tipar cakung Sukapura Cilincing Biyang Macet.(SW)

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Pedagang kaki lima (PKL) semakin marak di sepanjang Jalan Tipar Cakung Raya, Sukapura, Jakarta Utara. Lapak-lapak PKL digelar di atas trotoar kiri kanan jalan.

Pantauan Pelita ekspres com lapak PKL sangat mengganggu pejalan kaki yang melewati trotoar. Bahkan, ada juga lapak yang berada di bahu jalan. Sehingga sering menghambat arus lalu lintas di jalan tersebut.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara segera menertibkan pedagang yang berjualan di sepanjang Jalan Tipar Cakung, Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara Selasa (9/6)

Penataan pedagang ini dilakukan dalam upaya pemerintah untuk mengurangi kemacetan yang ada di wilayah tersebut. serta dalam rangka memperbaiki lagi dan kembali dengan fungsi trotoar.

Warga Sukapura Cilincing bambang wilayah tersebut memang terlihat semrawut dengan maraknya para PKL di trotoar jalan, serta banyaknya pengendara sepeda motor yang  arus lalu lintas, ditambah angkot sering ngetem seenaknya, terutama di saat jam sibuk, pagi dan sore hari. Kondisi Jalan Tipar Cakung yang macet total akibat banyak pedagangnya (SW)

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Kinerja Lurah dan satpol pp dijakarta Utara, Perlu di Evaluasi, sebab diduga Adanya pembiaran berdirinya lapak-lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) dan bangunan liar (bangli) di sejumlah akses jalan raya protokol maupun jalan lingkungan dikecamatan dan Kelurahan Jakarta utara.

Dampak menjamurnya PKL terjadi kesemerawutan dan pemicu terjadinya banyak gubuk PKL dan Tercipta “Manusia Gerobak” serta penumpukan Sampah yang terjadi tiap hari.

Seperti terlihat di jalan Raya kopyor di belakang kantor kelurahan kelapa gading Timur, di jalan Raya pegangsaan dua, di jalan Sindang terusan RBU, di jalan budi mulya pedemangan barat, di kolong Tol Tanjung Priok Warakas, di jalan kelapa dua Cilincing Kalibaru, jalan Raya Pademangan Timur, jalan kebon bawang, jalan gorongtalo, di Jalan Kramat Jaya Tugu, Simpang Lima Semper,
Jalan Raya Kapuk Muara (jembatan DHI), Jalan Warakas, Jalan Buleverd Gading Raya (BGR) Gading Timur dan Jalan Sungai Landak. Cilincing di jalan pegangsaan dua, di sepanjang Jalan Kramat Islamik Center, Sepanjang Jalan warakas pasar Bahari, Di jalan kelapa dua cilincing, di jalan bkt marunda Rorotan, jalan Bendungan Melayu RBS, di Jalan Kebantenan Semper Timur dan dijalan sunter permai raya dan jalan ancol selatan RW 01 Kelurahan Sunter Agung.

Pembiaran ini justru dimanfaatkan pkl baru untuk berdiri, yang berdampak kumuh dan juga berdampak kemacetan dan melanggar Perda No 8 Tahun 2007, tentang Ketertiban Umum.

Sebelum berita ini diterbitkan sebagai tupoksi dan otoritas atas profesional kinerja media telah ddilaksanakan.(SW)

BANDAR LAMPUNG –(deklarasinews.com)- Provinsi Lampung dijadwalkan menjadi tuan rumah pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang akan digelar pada 10–11 Juni 2026 di Hotel Novotel Bandar Lampung dan diperkirakan akan dihadiri sekitar 3.000 hingga 5.000 peserta dari berbagai provinsi di Indonesia.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Lampung, Iqbal Ardiansyah berharap Munas HIPMI ini dapat berlangsung aman, lancar, tertib, dan penuh semangat kebersamaan.

Kata dia, Munas HIPMI merupakan agenda nasional yang memiliki nilai strategis, tidak hanya bagi organisasi pengusaha muda, tetapi juga bagi daerah yang dipercaya menjadi tuan rumah.

Oleh karena itu, seluruh pihak diharapkan dapat bersama-sama menjaga kondusivitas serta mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan tersebut.

“Kita berharap pesta demokrasi HIPMI dapat berlangsung dengan riang gembira, menjunjung tinggi persatuan dan kebersamaan, serta menghasilkan kepemimpinan terbaik bagi organisasi,” ujar Iqbal, Senin (8/6/2026).

Ia menegaskan, kepercayaan yang diberikan kepada Lampung sebagai tuan rumah Munas HIPMI merupakan sebuah kehormatan sekaligus kesempatan untuk menunjukkan kesiapan daerah dalam menyelenggarakan agenda berskala nasional.

“Munas semakin memperkuat posisi Lampung sebagai daerah yang siap menjadi tuan rumah berbagai agenda nasional maupun internasional di masa mendatang,” ucap dia.

Selain itu, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat memperkenalkan berbagai potensi yang dimiliki Provinsi Lampung kepada para peserta yang datang dari seluruh Indonesia.

Menurutnya, kehadiran ribuan peserta Munas HIPMI juga berpotensi memberikan dampak positif terhadap sektor ekonomi, pariwisata, jasa, dan promosi investasi daerah.

Karena itu, momentum tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat citra Lampung sebagai daerah yang terbuka terhadap investasi dan pengembangan dunia usaha.

“Pemerintah daerah bersama masyarakat Lampung siap menyambut seluruh peserta yang hadir. Ini menjadi momentum yang baik untuk menunjukkan keramahan masyarakat sekaligus potensi besar yang dimiliki Provinsi Lampung,” katanya.

Iqbal mengajak seluruh elemen pemuda yg ada di lampung untuk turut menjaga kenyamanan dan keamanan agar pelaksanaan MUNAS HIPMI bisa berjalan lancar dan kondusif. (Red)

JAKARTA -(deklarasinews..com)- Wajah kawasan wisata Danau Sunter, Jakarta Utara, kini memprihatinkan. Alih-alih menjadi tempat rekreasi yang nyaman, area ini justru dipenuhi pemandangan semrawut akibat menjamurnya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak tertata, Minggu (07/6) ,

Kondisi tersebut membuat suasana di sekitar danau terlihat kotor dan kurang sedap dipandang. Padahal, Danau Sunter selama ini dikenal sebagai salah satu ikon wisata warga Jakarta Utara yang kerap dikunjungi untuk bersantai bersama keluarga.

Dari pantauan di lokasi, lapak PKL terlihat berdiri tanpa penataan yang jelas, bahkan sebagian terkesan mengganggu kenyamanan pengunjung. Hal ini memicu kekecewaan dari masyarakat yang datang dengan harapan menikmati suasana asri.

Ari, salah satu pengunjung setia Danau Sunter, mengaku prihatin dengan perubahan yang terjadi. Menurutnya, kondisi saat ini jauh berbeda dibandingkan beberapa waktu lalu.

“Dulu rapi dan nyaman, sekarang malah terlihat kumuh. Sayang sekali, padahal ini salah satu kebanggaan warga Jakarta Utara. Banyak pengunjung yang kecewa setelah datang ke sini,” ungkapnya.

Jika tidak segera dibenahi, kondisi ini dikhawatirkan akan semakin menurunkan minat masyarakat untuk berkunjung. Warga pun berharap adanya perhatian serius dari pihak terkait untuk menata kembali kawasan Danau Sunter agar kembali bersih, rapi, dan layak menjadi destinasi wisata unggulan. (SW)

BLITAR -(deklaraasinews.com)- Dengan semangat persaudaraan, gotong royong, dan tekad yang kuat, progres pembangunan Gapura Pusdiklat Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Kota Blitar Pusat Madiun pada Jumat (05/06/2026) terus berjalan secara bertahap.

Setiap batu yang tersusun, setiap proses yang dijalankan, bukan sekadar pembangunan fisik semata, melainkan simbol perjuangan, pengabdian, serta wujud nyata kecintaan warga SH Terate terhadap organisasi dan nilai-nilai luhur Persaudaraan Setia Hati Terate yang di emban nya.

Demikian Ketua Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Kota Blitar Pusat Madiun yakni,kang  mas Miskan Hadi Prasetyo S.T menyampaikan, Terima kasih kepada seluruh saudara warga SH Terate, pelatih, pengurus, calon warga dan semua pihak yang telah memberikan dukungan, tenaga, pikiran, maupun doa demi terwujudnya pembangunan Pusdiklat SH Terate cabang Kota Blitar ini.

“Semoga pembangunan Gapura Pusdiklat SH Terate ini dapat menjadi simbol kebanggaan, pemersatu persaudaraan, serta menjadi saksi lahirnya generasi-generasi pendekar yang berbudi luhur, tahu benar dan salah,” do’anya.

Dengan mengucap semboyan “Selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni manusia, selama itu pula, persaudaraan setia hati terate tetap jaya, kekal abadi selama lamanya.” Pungkasnya (Laila)

ASAHAN -(deklarasinews.com)- Suasana pagi di sekitar Stadion Mutiara Kisaran tampak kurang sedap dipandang. Sampah plastik berserakan di halaman rumput, bangunan penonton terlihat kusam, dan fasilitas penunjang terlihat membutuhkan perbaikan serius. Kondisi ini terlihat jelas saat diamati langsung di lokasi pada pagi hari ini, Jumat (5/6/2026).

Kondisi yang memprihatinkan ini sontak mengundang kekecewaan salah seorang pengunjung, HK (44), yang tengah berolahraga ringan di area tersebut. Ia mengaku terkejut melihat minimnya perawatan yang dilakukan terhadap fasilitas olahraga umum tersebut.

“Saya kaget melihat kondisinya begini. Apakah tidak ada perawatan dan petugas yang bertugas membersihkan serta merawat stadion ini?” ungkapnya kepada wartawan dengan nada kecewa.

Menurut pengamatan, rumput di sekitar tribun terlihat tumbuh liar, bangku penonton di area pinggir lapangan sudah lapuk dan berkarat, serta sampah bekas kemasan terlihat berserakan di beberapa titik. Padahal, stadion ini seharusnya menjadi aset penting yang dapat dimanfaatkan warga untuk beraktivitas fisik dan mendukung kesehatan masyarakat.

HK berharap pihak pengelola dapat segera melakukan perbaikan dan pembersihan secara menyeluruh. Ia menilai, fasilitas publik layak mendapatkan perhatian agar tetap layak digunakan dan nyaman bagi siapa saja yang datang berkunjung.

“Semoga ada perhatian lebih ke depannya. Fasilitas ini milik bersama, jadi seharusnya dijaga agar tetap bisa dinikmati dalam kondisi baik,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola belum dapat dikonfirmasi terkait kondisi dan perawatan stadion tersebut.(Doni)