Kategori: Daerah

PESAWARAN -(deklarasinews.com)- Sejumlah indikasi dugaan manuver tidak sehat oleh oknum petinggi PTPN 1 Regional 7 Unit Usaha Way Lima mulai terendus menjelang pelaksanaan aksi damai masyarakat adat Marga Way Lima yang digelar pada 26 Januari 2026.

Berdasarkan keterangan dari massa aksi, sejumlah oknum direksi diduga melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh tertentu dengan tujuan meredam aksi damai tersebut.

Pendekatan itu disebut-sebut disertai dugaan iming-iming terselubung yang dinilai sebagai upaya mereduksi tuntutan masyarakat adat.

Tak hanya itu, pemasangan tenda tarup dan penyediaan kursi dalam jumlah terbatas juga dinilai hanya sebagai simbol semu seolah-olah perusahaan menghormati adat. Langkah tersebut dinilai tidak mencerminkan kesungguhan dalam menyelesaikan persoalan utama, yakni konflik tanah ulayat.

Pihak PTPN juga sempat menyuarakan komitmen untuk melibatkan dan menganggap penting peran masyarakat adat di wilayah unit kerjanya. Namun, menurut pernyataan massa aksi, hal tersebut dinilai tidak lebih dari retorika.

Faktanya, dalam forum yang berlangsung, para direksi yang seharusnya hadir untuk membawa dan menunjukkan data klaim kepemilikan lahan justru tidak hadir. Data yang diminta tidak ditunjukkan.

Sementara itu, pemaparan dari Punyimbang Adat dan lembaga pendamping masyarakat adat yang disertai dokumen pendukung hanya diterima oleh staf bawahan yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, dengan alasan akan dilaporkan kepada atasan.

“Kami sangat kecewa. Kenapa yang dihadirkan bukan para direksi yang bisa mengambil keputusan? Ini bukan bentuk penghormatan terhadap adat, justru terasa seperti mencederai hati masyarakat adat Way Lima,” ungkap Roni Ketua Fokal, yang merupakan perwakilan massa aksi.

Situasi ini dinilai memperkuat dugaan adanya pola permainan elit yang berpotensi memecah belah serta memancing emosi masyarakat.

Penutupan portal yang dijaga barikade Satpol PP juga menimbulkan tanda tanya di kalangan massa aksi. Kondisi tersebut memunculkan persepsi seolah-olah terdapat keterlibatan atau keberpihakan tertentu dari pihak pemerintah daerah dalam melindungi aktivitas PTPN di wilayah tersebut.

Atas kekecewaan tersebut, masyarakat adat menyatakan akan menggelar aksi lanjutan dalam waktu sekitar 10 hari ke depan dengan skala yang lebih besar. Rencana pendirian posko masyarakat adat di atas tanah ulayat yang saat ini dikuasai PTPN 1 Regional 7 Unit Usaha Way Lima juga telah disampaikan.

Massa menegaskan, langkah tersebut merupakan bentuk akumulasi kekecewaan atas sikap perusahaan yang dinilai tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan persoalan tanah ulayat secara terbuka, adil, dan bermartabat.(Dedi)

PESAWARAN -(deklarasinews.com)- Masyarakat Adat Way Lima menggelar aksi demonstrasi menuntut pengembalian tanah ulayat adat Way Lima yang hingga kini masih dikuasai oleh PTPN I Regional 7 Unit Way Lima. Aksi tersebut menegaskan bahwa kontrak penguasaan tanah oleh perusahaan perkebunan Belanda telah berakhir sejak tahun 1940, namun hingga kini lahan adat tersebut belum dikembalikan kepada masyarakat adat.

Aksi demonstrasi yang berlangsung pada Senin (26/01/2026) ini didampingi oleh Aliansi Masyarakat Pesawaran (AMP) yang diketuai Saprudin Tanjung, DPP FOKAL Provinsi Lampung, IWO Indonesia Kabupaten Pesawaran, Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Pesawaran (FKWKP), serta didukung berbagai elemen masyarakat dan organisasi lainnya.

Ketua DPP FOKAL Provinsi Lampung, Abzari Zahroni atau yang akrab disapa Bung Roni, selaku salah satu lembaga pendamping yang menerima kuasa dari Masyarakat Adat Way Lima, menegaskan bahwa tuntutan pengembalian tanah ulayat memiliki dasar sejarah dan hukum yang kuat. Menurutnya, tanah tersebut merupakan wilayah adat yang secara turun-temurun dimiliki oleh tiga marga, yakni Marga Badak, Marga Poetih, dan Marga Limau.

“Negara secara tegas mengakui dan menghormati hak masyarakat adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Hak ulayat juga diakui dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, khususnya Pasal 3,” ujar Bung Roni.

Ia menjelaskan bahwa tanah yang kini dikuasai PTPN berasal dari kontrak sewa antara masyarakat adat Way Lima dan perusahaan perkebunan Belanda yang berakhir pada tahun 1940. Meski aset perkebunan dinasionalisasi pada tahun 1958, nasionalisasi tersebut tidak menghapus hak ulayat masyarakat adat, karena sejak awal pihak Belanda hanya menyewa tanah, bukan memilikinya.

Lebih lanjut, Bung Roni menegaskan bahwa Hak Guna Usaha (HGU) tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan awal atas tanah adat.

“HGU hanyalah hak pakai atas tanah negara dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam UUPA dan PP Nomor 40 Tahun 1996. HGU tidak dapat menghapus hak ulayat yang telah ada jauh sebelum negara maupun HGU itu sendiri,” tegasnya.

Selain persoalan historis, masyarakat adat juga menyoroti dugaan penguasaan lahan di luar HGU, perluasan kebun tanpa prosedur, serta penyewaan lahan kepada pihak ketiga yang dinilai bertentangan dengan ketentuan agraria dan berpotensi merugikan keuangan negara.

Bung Roni mengungkapkan bahwa dugaan pelanggaran tersebut didukung oleh berbagai bukti, termasuk penguasaan fisik lahan yang melebihi batas HGU serta penyerobotan lahan milik masyarakat Desa Sumber Sari sekitar tahun 1990. Lahan tersebut akhirnya berhasil direbut kembali oleh masyarakat pada awal tahun 2000-an setelah melalui perjuangan panjang.

Ia juga menyinggung kewajiban perusahaan perkebunan untuk memfasilitasi kebun plasma rakyat minimal 20 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

“Fakta di lapangan, masyarakat adat Way Lima tidak pernah merasakan kebun plasma tersebut,” ungkapnya.

Sementara itu, Feri Darmawan selaku pendamping masyarakat adat Way Lima dalam pertemuan bersama perwakilan para penyimbang adat, Pemerintah Daerah Pesawaran, Polres, Dandim, serta perwakilan PTPN I Regional 7 Way Lima, menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah di semua tingkatan dalam menyelesaikan konflik agraria ini.

Menurut Feri, pemerintah daerah, provinsi, hingga pemerintah pusat serta DPRD Kabupaten Pesawaran dan DPRD Provinsi Lampung harus terlibat aktif dalam penyelesaian konflik tanah yang terjadi di Kabupaten Pesawaran.

“Jika konflik tanah ini dibiarkan tanpa penyelesaian, kami khawatir akan memicu konflik horizontal di tengah masyarakat,” tegasnya.

Ia menyebutkan bahwa di Kabupaten Pesawaran terdapat setidaknya tiga konflik tanah adat yang melibatkan PTPN I Regional 7.

“Saya berharap pemerintah daerah, provinsi, dan pusat segera menyelesaikan konflik tanah yang selama puluhan tahun diklaim oleh PTPN. Jika dibiarkan tanpa kejelasan, dikhawatirkan akan memicu konflik horizontal. Oleh sebab itu, kami meminta semua pihak agar segera menyelesaikan permasalahan ini secara cepat, tepat, dan berkeadilan,” pungkas Feri.

Dalam tuntutannya, Masyarakat Adat Way Lima mendesak penghentian sementara seluruh aktivitas PTPN I Unit Way Lima hingga konflik diselesaikan secara adil, pengembalian tanah ulayat kepada masyarakat adat, evaluasi serta pencabutan HGU yang diduga bermasalah, serta penegakan hukum atas penguasaan lahan di luar HGU.

Masyarakat adat juga menyatakan bahwa apabila hingga akhir Maret tidak terdapat langkah konkret dari pemerintah maupun PTPN, mereka akan melakukan pendudukan kembali tanah adat berdasarkan dokumen sejarah dan hukum adat yang sah.

Di akhir pernyataannya, Bung Roni mengapresiasi sikap Kapolda Lampung yang menegaskan pentingnya kepatuhan pemegang HGU terhadap kewajiban kebun plasma 20 persen, serta mengimbau masyarakat adat untuk tetap menjaga ketertiban dan menempuh jalur hukum.

“Perjuangan ini adalah perjuangan hukum dan konstitusional untuk menegakkan keadilan agraria dan martabat masyarakat adat. Negara tidak boleh menutup mata,” tutupnya.

BANDARLAMPUNG -(deklarasinews.com)- Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Al Iman Perumahan Bumi Puspa Kencana, Gedong Meneng, Rajabasa, Bandar Lampung, kembali menggelar kegiatan Bakti Sosial Peduli Umat dan Tabligh Akbar dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, Minggu 25 Januari 2026.

Kegiatan yang dipusatkan di Masjid Al Iman dan halaman masjid tersebut berlangsung sejak pagi hingga menjelang waktu Magrib. Rangkaian acara diawali dengan khitanan massal serta servis kendaraan gratis bagi masyarakat.

Memasuki siang hari, kegiatan dilanjutkan dengan donor darah, pemeriksaan kesehatan dan pembagian vitamin gratis, bantuan beasiswa pendidikan, wisuda Al-Qur’an TPA Masjid Al Iman, serta bazar sembako murah.

Pada sore hari, rangkaian kegiatan ditutup dengan Tabligh Akbar serta penyaluran paket sembako bagi guru ngaji dan masyarakat yang membutuhkan.

Ketua DKM Masjid Al Iman, Dr. Triono, menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan Bakti Sosial Peduli Umat dan Tabligh Akbar Sambut Ramadhan 1447 H berjalan dengan baik dan lancar.

“Alhamdulillah, seluruh agenda berjalan dengan baik dan lancar. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” ujarnya.

Triono menjelaskan, kegiatan bakti sosial meliputi khitanan massal yang diikuti enam peserta, bantuan beasiswa pendidikan bagi 20 anak tingkat PAUD hingga SMP, serta penyaluran 150 paket sembako. Kegiatan juga semakin khidmat dengan pelaksanaan wisuda Al-Qur’an Juz 29 dan Juz 30 yang diikuti oleh 10 santri TPA Masjid Al Iman.

Ia turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jamaah, warga, serta seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.

“Terima kasih kami ucapkan kepada ADIRA Finance Syariah, Honda Bintang Mas Motor, Pocari Sweat, Pramitra Biolab Indonesia, RSUD Abdul Moeloek, Klinik AERO, Rumah Zakat, Toko BY FIA, serta rekan media InfoKyai, Misterius.co.id, Potensinews.id, ClickInfo.co.id dan awak media lainnya. Semoga sinergi dan kolaborasi ini menjadi wasilah kebaikan bersama dan wujud kepedulian kepada masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Hendry Saputra, selaku Regional Bisnis Manager Lampung Raya ADIRA Finance Syariah, mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, kolaborasi ini merupakan bentuk nyata kepedulian ADIRA kepada umat melalui pemanfaatan dana kebajikan.

“Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut dan dilaksanakan pada event-event lainnya,” ujarnya.

Dalam ceramah Tabligh Akbar, Syekh Muhammad Ali Aldeeb menyampaikan sejumlah bekal penting dalam menyambut bulan Ramadhan, di antaranya Qolbun Salim (hati yang bersih), memaafkan kesalahan orang lain, meningkatkan ibadah dan puasa sunah di bulan Sya’ban, melazimkan tilawah Al-Qur’an, serta memperbanyak sedekah.

INDRAMAYU -(deklarasinews.com)- Ketua Umum Pengurus Kabupaten (Pengkab) Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Indramayu, Mohammad Makholiddin Al-Khudriyyi, S.Ag, menegaskan dukungannya terhadap calon Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Indramayu yang memiliki rekam jejak bersih serta bebas dari persoalan hukum.

Pernyataan tersebut disampaikan menjelang Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) KONI Indramayu yang dijadwalkan berlangsung pada 12 Februari 2026, dengan agenda utama pemilihan Ketua KONI periode 2026–2030.

Mohammad Makholiddin Al-Khudriyyi, S.Ag yang akrab disapa Kang Uho menegaskan, figur Ketua KONI ke depan harus memiliki integritas tinggi, komitmen kuat terhadap pengembangan olahraga, serta mampu menjaga kepercayaan publik dan insan olahraga.

“Kami mendukung calon Ketua KONI yang benar-benar bersih dari masalah hukum. KONI adalah rumah besar seluruh cabang olahraga, sehingga harus dipimpin oleh sosok yang berintegritas dan bisa menjadi teladan,” tegas Kang Uho, Minggu (25/1/2026).

Menurutnya, KONI membutuhkan pemimpin yang tidak hanya duduk di belakang meja, tetapi mampu bekerja nyata, termasuk melakukan terobosan pendanaan dengan menggandeng sektor Corporate Social Responsibility (CSR) demi menghidupkan seluruh cabang olahraga.

“Ketua KONI itu bukan cuma duduk manis dan menunggu disuapi. Ketua cabor harus jeli memilih sosok yang mau bekerja, kreatif mencari peluang CSR, dan tidak hanya bergantung pada APBD,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pengkab PBVSI Indramayu menilai kepemimpinan KONI ke depan harus berfokus pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, peningkatan prestasi atlet dari tingkat daerah hingga nasional, serta memperkuat sinergi antar cabang olahraga agar pembinaan berjalan merata.

Dukungan terhadap calon Ketua KONI yang bebas dari masalah hukum dinilai sangat penting demi menjaga marwah organisasi olahraga. Dengan kepemimpinan yang bersih dan profesional, KONI diharapkan mampu menjadi wadah pembinaan atlet yang berorientasi pada prestasi dan keberlanjutan.

Sikap tegas Ketua PBVSI tersebut mendapat sambutan positif dari sejumlah tokoh olahraga di Indramayu. Mereka menilai integritas calon Ketua KONI menjadi syarat mutlak agar roda organisasi tidak terganggu oleh polemik hukum di kemudian hari.

“Sudah sangat tepat jika calon Ketua KONI harus bebas dari masalah hukum. KONI adalah rumah besar olahraga, jadi pemimpinnya harus bisa menjadi teladan bagi atlet dan masyarakat,” ujar *Sukamto*, pemerhati olahraga Indramayu.

Hal senada disampaikan perwakilan klub bola voli di Indramayu. Mereka berharap Ketua KONI terpilih nantinya dapat fokus penuh pada pembinaan atlet dan peningkatan prestasi.

“Kami ingin Ketua KONI yang bekerja sepenuhnya untuk kemajuan olahraga, bukan yang justru terbebani persoalan hukum,” tegasnya.

Masyarakat olahraga Indramayu pun berharap proses pemilihan Ketua KONI berjalan demokratis, transparan, dan objektif, sehingga menghasilkan pemimpin yang benar-benar peduli terhadap kemajuan olahraga daerah. Dukungan lintas cabang olahraga ini menegaskan bahwa integritas dan komitmen kerja menjadi faktor utama dalam menentukan arah pembinaan olahraga Indramayu ke depan. (Wira/TIM)

PESIBAR -(deklarasinews.com)- Kadang kita berpikir, “Mengapa biaya jasa pengacara begitu tinggi hingga harus dipertimbangkan matang-matang dari sisi keuangan?” Padahal di balik itu, ada makna yang mendalam yang seringkali terlewatkan.

Profesi hukum bukan sekadar menguasai buku undang-undang semata. Di balik setiap langkah hukum yang diambil, terdapat proses panjang pendidikan formal, pelatihan berkelanjutan, dan pengalaman bertahun-tahun untuk memahami nuansa yang kompleks dalam setiap kasus. Setiap kasus memiliki karakteristik sendiri yang membutuhkan studi mendalam, penyusunan strategi cermat, dan persiapan yang teliti – semua itu membutuhkan waktu dan tenaga yang tak sedikit.

Selain itu, tanggung jawab yang diemban seorang pengacara sangat berat. Mereka bukan hanya berperan sebagai pembela, tetapi juga sebagai penjaga keadilan dan hak asasi setiap individu. Risiko yang mereka hadapi dalam setiap kasus juga menjadi bagian dari pertimbangan dalam penentuan biaya, karena kesalahan kecil bisa berdampak besar bagi nasib klien.

Namun, hal ini tidak berarti keadilan hanya untuk mereka yang mampu. Ada berbagai cara untuk mendapatkan akses bantuan hukum, baik melalui lembaga swadaya masyarakat hukum maupun program bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah atau organisasi terkait. Yang penting, kita menyadari bahwa nilai dari jasa hukum bukan hanya terletak pada biaya yang dikeluarkan, tetapi pada upaya untuk menjaga keadilan dan melindungi hak kita dengan cara yang benar..(Arnandes)

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Organisasi Domino (Orado) Sumatera Selatan resmi memasuki babak baru. Hal ini ditandai dengan Deklarasi dan Pelantikan Pengurus Cabang Orado dari 17 kabupaten/kota se-Sumatera Selatan masa bakti 2026–2030, yang digelar di Gedung Provinsi Sumatera Selatan, Sabtu malam (24/1/2026).

‎‎Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam mengukuhkan domino sebagai cabang olahraga prestasi yang siap bersaing di tingkat nasional hingga internasional.

‎‎ Acara berlangsung khidmat dan dihadiri oleh ratusan pengurus serta anggota Orado dari berbagai daerah di Sumsel, bahkan ada yang menempuh perjalanan hingga sembilan jam demi menghadiri agenda bersejarah ini.

‎‎Pelantikan dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili Asisten I Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Apriadi, Pembina Orado Brigjen TNI Adri Koesdyanto, Ketua Orado Provinsi Sumatera Selatan M. Reza Farisyi, Ketua Umum Orado A. Yudi Gautama, Sekretaris Umum Johannes Firano dan Yuliandik, SE, Bendahara Umum Syahril, serta seluruh jajaran pengurus Orado se-Sumsel.

‎‎Pemerintah Apresiasi Soliditas Orado

‎Dalam sambutannya, Apriadi menyampaikan apresiasi atas soliditas Orado yang mampu menyatukan pengurus dari seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

‎‎“Saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus Orado tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Amanah ini harus dijalankan dengan sebaik-baiknya,” ujar Apriadi.

‎Ia menilai domino memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai cabang olahraga prestasi. Selain mudah dimainkan, domino juga digemari lintas generasi serta tidak membutuhkan biaya besar dalam penyelenggaraan turnamen.

‎‎“Orado diharapkan mampu menjadi motor utama pengembangan domino sebagai olahraga prestasi, sekaligus membawa nama kabupaten/kota di Sumatera Selatan ke tingkat nasional hingga internasional,” tandasnya.

‎Di tempat yang sama, Ketua Orado Kota Palembang yang baru dilantik, A. Yudi Gautama, menegaskan bahwa pelantikan ini menjadi tonggak awal transformasi Orado Palembang menuju organisasi yang lebih profesional, terstruktur, dan kompetitif.

‎‎“Pelantikan ini menjadi titik awal untuk membangun sistem pembinaan atlet domino yang lebih terarah dan berkelanjutan,” katanya.

‎‎Ia menegaskan Orado Palembang tidak ingin hanya menjadi organisasi seremonial semata. Fokus utama adalah pembinaan atlet sejak usia dini, mencetak pemain berprestasi, serta menjadikan Palembang sebagai pusat kekuatan domino di Sumatera Selatan.

‎‎“Kami akan memperkuat manajemen organisasi, melatih wasit, dan memperbanyak turnamen resmi guna menjaring bibit unggul,” jelasnya.

‎‎Menurut A. Yudi, domino bukan sekadar permainan hiburan, tetapi olahraga yang menuntut strategi, sportivitas, serta memiliki potensi prestasi yang membanggakan daerah.

‎‎“Domino adalah olahraga. Kami siap mengangkatnya ke level yang lebih profesional,” tegasnya.

‎‎A. Yudi juga menyatakan kesiapan Orado Kota Palembang untuk mendukung penuh rencana pelaksanaan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Domino pada April–Mei 2026 di Palembang.

‎‎“Jika Palembang dipercaya menjadi tuan rumah Kejurnas, kami siap menjadi garda terdepan demi menyukseskan event nasional dan mengharumkan nama kota ini,” ujarnya.

‎‎Sementara itu, Ketua Orado Provinsi Sumatera Selatan M. Reza Farisyi menegaskan bahwa domino kini telah bertransformasi dari permainan tradisional menjadi cabang olahraga prestasi yang siap “naik kelas”.

‎‎“Biasanya kita main domino di bawah pohon rindang. Hari ini kita bawa masuk ke Gedung Provinsi. Ini bukti Orado Sumsel siap naik kelas,” katanya.

‎Ia berkomitmen menjadikan Orado Sumsel sebagai wadah pembinaan atlet sejak usia dini, mempersiapkan kejuaraan daerah hingga nasional, serta mendorong Sumatera Selatan menjadi tuan rumah Kejurnas dengan dukungan fasilitas olahraga di Jakabaring Sport City, Palembang.

‎Dengan dilantiknya pengurus Orado dari 17 kabupaten/kota se-Sumsel, domino kini resmi melangkah ke era baru—bukan lagi sekadar permainan, melainkan olahraga prestasi yang siap mengharumkan nama daerah. (Ning)

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- ‎Kota Palembang kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu episentrum olahraga nasional. Komitmen itu terlihat dari pelantikan pengurus Komite Sepak Bola Mini Indonesia (KSMI) Kota Palembang masa bakti 2026–2030 yang digelar di Lapangan Caha Ciya Jakabaring, Sabtu (24/1/2026).

‎Momentum ini bukan sekadar seremoni organisasi, tetapi menjadi penanda kesiapan Palembang menyongsong peran strategis sebagai kota pendukung Piala Asia Sepak Bola Mini 2026.

‎Ajang bergengsi tingkat Asia tersebut rencananya akan diikuti 16 negara dan berlangsung pada April–Mei 2026 di Jakarta, dengan Palembang sebagai salah satu kota penyangga kegiatan.

‎‎Keterlibatan Palembang dalam agenda internasional ini sekaligus membuka peluang besar bagi pengembangan olahraga, promosi daerah, hingga penguatan ekonomi kreatif.

‎‎Kepengurusan Baru, Semangat Baru

‎Pengurus KSMI Kota Palembang yang baru dilantik dipimpin oleh Asi Karlina Intan Sari, S.Pd., M.Pd sebagai ketua, didampingi Muhammad Ali Ruben, SH, MH sebagai sekretaris, serta jajaran pengurus lainnya. Mereka diharapkan menjadi motor penggerak kemajuan sepak bola mini di Kota Pempek dalam empat tahun ke depan.

‎‎Prosesi pelantikan turut disaksikan oleh perwakilan Pemerintah Kota Palembang melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Palembang Ahmadi Damrah, jajaran KONI Kota Palembang, serta pengurus KSMI Pusat yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Daeng Supriyanto, SH, MH, CMS.P.

‎‎Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menunjukkan kuatnya dukungan lintas sektor terhadap perkembangan sepak bola mini, baik dari sisi pembinaan atlet, penyelenggaraan kompetisi, maupun penguatan kelembagaan olahraga.

‎‎Dalam sambutannya, Ketua KSMI Kota Palembang Asi Karlina Intan Sari menegaskan bahwa sepak bola mini bukan sekadar cabang olahraga alternatif, melainkan fondasi penting dalam membentuk karakter dan talenta atlet sejak usia dini.

‎‎“Sepak bola mini adalah fondasi. Dari sinilah karakter, disiplin, dan talenta atlet dibentuk sejak dini. Palembang punya modal besar untuk itu,” ujarnya.

‎Ia menargetkan KSMI Palembang tidak hanya aktif menggelar kompetisi rutin, tetapi juga mampu menjadi contoh model pembinaan yang berkelanjutan, terarah, dan berorientasi pada prestasi nasional.

‎‎Menurutnya, dengan sistem pembinaan yang konsisten, Palembang berpotensi melahirkan atlet-atlet sepak bola mini yang mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional.

‎‎Sekretaris Jenderal KSMI Pusat Daeng Supriyanto menegaskan bahwa kepercayaan Asia kepada Indonesia sebagai tuan rumah Piala Asia Sepak Bola Mini 2026 merupakan peluang emas. Tidak hanya bagi dunia olahraga, tetapi juga bagi sektor ekonomi kreatif dan pariwisata.

‎‎“Jika penyelenggaraan Piala Asia sukses, Indonesia berpeluang menjadi tuan rumah Piala Dunia Sepak Bola Mini yang akan diikuti 53 negara. Palembang kami siapkan sebagai salah satu kota pendukung penting,” kata Daeng.

‎‎Ia menjelaskan, rangkaian kegiatan Piala Asia nantinya tidak hanya berfokus pada pertandingan, tetapi juga akan dikemas dengan berbagai agenda pendukung, seperti festival budaya, festival pariwisata, bazar UMKM, hingga konser musik nasional.

‎‎Semua itu diharapkan mampu menggerakkan roda ekonomi lokal sekaligus memperluas eksposur Palembang di mata dunia.

‎‎Dukungan Penuh Pemerintah Daerah

‎Dari sisi pemerintah daerah, Kepala Dispora Palembang Ahmadi Damrah menegaskan bahwa pembinaan olahraga prestasi, termasuk sepak bola mini, menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Palembang.

‎‎“Pemerintah mendukung melalui mekanisme dana hibah yang terencana dan sesuai aturan. Program pembinaan harus disusun matang dan berkelanjutan,” tegasnya.

‎‎Ia berharap KSMI Kota Palembang mampu menyusun program kerja yang terukur, memiliki target jelas, serta selaras dengan kebijakan pembangunan olahraga daerah. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, organisasi olahraga, dan masyarakat, Palembang diyakini mampu menjadi pusat pembinaan sepak bola mini yang diperhitungkan.

‎‎Apresiasi juga datang dari KONI Kota Palembang. Organisasi induk olahraga tersebut berharap sepak bola mini mampu menjadi salah satu cabang andalan yang menyumbang prestasi, baik pada ajang Pekan Olahraga Kota (Porkot) maupun event olahraga lainnya.

‎‎Dengan semakin berkembangnya kompetisi dan pembinaan, KONI optimistis sepak bola mini dapat menjadi ladang prestasi baru bagi Palembang, sekaligus memperkuat citra kota sebagai gudang atlet berbakat.

‎Pelantikan pengurus KSMI Kota Palembang masa bakti 2026–2030 menjadi sinyal kuat bahwa Palembang tidak hanya siap menjadi tuan rumah berbagai event olahraga, tetapi juga bertransformasi sebagai inkubator talenta sepak bola mini nasional.

‎‎Lebih dari itu, keterlibatan Palembang dalam agenda internasional seperti Piala Asia Sepak Bola Mini 2026 membuka lembaran baru bagi kota ini untuk tampil di panggung dunia, tidak hanya lewat prestasi olahraga, tetapi juga melalui kekuatan budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang dimilikinya.(Ning)

PRINGSEWU -(deklarasinews.com)- Ketua DPC GRIB Jaya Kabupaten Pringsewu, Edy Erwanto, didampingi Sekretaris dan Humas, melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu.

Kunjungan tersebut disambut secara hangat oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu, Marianto, bersama Kepala Bidang, Ibu Lia. Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan dialog konstruktif.

Silaturahmi ini menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi kelembagaan yang harmonis serta memperkuat sinergi antara DPC GRIB Jaya Kabupaten Pringsewu dengan Dinas Pertanian dalam mendukung program pembangunan daerah, khususnya di sektor pertanian.

Melalui pertemuan ini, diharapkan terjalin kerja sama yang berkelanjutan dan saling mendukung demi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pringsewu (red)

PRINGSEWU -(deklarasinews.com)- Ketua Koalisi Wartawan Rangking Indonesia [ KW-RI ] Mulia Mega di dampingi Anggotanya mengunjungi Dinas Pendidikan. Kamis 22/01/26

Di sambut  oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Eko Kusmiran di ruang kerjanya, Eko mewakili Kadis Pendidikan Dr. Supriyanto, S.Pd., M.Pd, Yang sedang menjalankan tugas dan berhalangan hadir menyambut hangat Kunjungan KW-RI.

Ketua Koalisi Wartawan Rangking Indonesia Mulia Mega  yang hadir di dampingi Anggotanya menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan langkah awal di mana Beliau Memimpin  DPC Koalisi Wrtawan Rangking Indonesia [ KW-RI ] Kabupaten Pringsewu Priode 2025 – 2030.

Mega berharap hubungan harmonis yang selama ini berjalan dapat terus berlanjut,

Dengan kerjasama yang baik, diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih cerdas dan berpendidikan melalui liputan dan publikasi yang akurat dan objektif.ucapnya

Mega juga mengucapkan terimkasih atas sambutan yang di berikan Dinas kesehatan.

Sementara itu Eko Kusmiran mengucapkan terimakasih dan Mengapresiasi kunjungan silaturahmi  Koalisai Wartawan Rangking Indonesia [ KW-RI ]  ke Dinas Pendidikan,

Eko juga menyampaikan pentingnya peran media dalam membangun citra positif dunia pendidikan dan mendukung keterbukaan informasi publik dengan adanya silaturahmi ini dapat memperkuat sinergi dan komunikasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Pringsewu. Kami membuka diri siap untuk bekerja sama. Pungkasnya [ KW-RI ]