Tak Ingin Ada Lagi Anak Stunting, Camat Ranto Peureulak Road Show ke 23 Desa

ACEH TIMUR  -(deklarasinews.com)- Camat Ranto Peureulak, Aceh Timur Mahyuddin SPd MAP melakukan Road Show ke 23 desa yang ada di kecamatan Ranto Peureulak, untuk mengajak pemerintah desa agar memprioritaskan kesehatan bagi warganya.

Mahyuddin gencar menggelar pertemuan ini sebagai upaya sosialisasi dengan tujuan melakukan pencegahan sedini mungkin, serta memprioritaskan kesehatan bagi warga desa.

Pencegahan stunting di wilayah kecamatan Ranto Peureulak dikemas dalam program rembuk stunting, dan turut dihadiri oleh Masing-masing Keuchik, Tuha Peut Gampong (TPG), Ketua PKK, Pendamping Desa, perwakilan dari puskesmas dihadiri bidan desa, kader KPM, kader posyandu serta dari pihak Polsek dan Koramil setempat

“Kami melakukan sosialisasi ini roadshow ke semua desa yang ada di kecamatan Ranto Peureulak selama lebih dari 16 hari berkeliling ke pelosok desa, dan satu hari ada dua desa yang kami kunjungi, sejak bulan Oktober. Target kita jelas agar ke depan tidak ada lagi anak-anak yang mengalami stunting, selain itu kita turut mengedukasi bahwa pentingnya menjaga lingkungan yang bersih dan sehat,” kata Camat Ranto Peureulak, Mahyuddin.

Ia juga menambahkan, dalam kegiatan ini, pihaknya dari kecamatan juga turut meminta agar pemerintah desa dapat mengambil langkah strategis untuk melakukan pencegahan, mulai dari alokasi pemberian makanan tambahan (PMT), juga langkah penanganan dan pencegahan lainnya, seperti menjaga lingkungan, dan mengidentifikasi serta mendata warga yang mengalami masalah dibidang kesehatan.

“Nah, setelah melakukan pendata oleh kader KPM kita juga meminta agar dapat ditangani oleh ahli gizi, seperti petugas dari puskesmas maupun bidan yang ada didesa, karena merekalah secara profesi yang tau pasti cara penyembuhannya. Sedangkan kita mendukung dalam kebijakan pemerintah desa agar memprioritaskan dibidang kesehatan ini,” ujarnya  Kamis (12/11/2026).

Mahyuddin mengaku sangat serius dalam melakukan pencegahan stunting ini begitu juga dengan program peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat, karena ini dinggap bagian dari program unggulan pemerintah Aceh Timur untuk menjaga agar masyarakat dapat hidup lebih sehat di masa mendatang.

“Hari ini kita kerja, hasilnya tentu ke depan, saya sangat berharap ke depan masyarakat di kecamatan kami dapat hidup lebih sehat, dan melahirkan generasi yang cerdas dan handal sebagai penerus kepemimpinan di masyarakat yang dapat membangun kampungnya dan negerinya,” harap Mahyuddin. (Ami/Rls)

Kemenag Kabupaten Tangerang Gelar Do’a Bersama Untuk Kemaslahatan Bangsa

KABUPATEN TANGERANG  -(deklarasinews.com)- Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tangerang menggelar Do’a bersama untuk Kemaslahatan Bangsa secara serentak pada Kamis, 12 November 2026. Untuk Kamemag Kabupaten Tangerang di gelar DI Aula Kamenag Kabupaten Tangerang dengan tagline Sejuta Doa untuk Negeri, kegiatan ini melibatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenag, tokoh masyarakat, serta tokoh umat lintas agama se-Kabupaten Tangerang.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Menteri Agama Nasaruddin Umar sebagai bentuk kontribusi Kemenag dalam menguatkan persatuan, menjaga kedamaian, kerukunan, dan harmoni sosial di tengah masyarakat.

“Doa bersama ini sebagai salah satu bentuk ikhtiar Kementeian Agama dalam menguatkan persatuan, menjaga kerukunan, dan harmoni masyarakat agar proses berbangsa dan bernegara ini berjalan dengan baik,” ujar Kamenag Kabupaten Tangerang Akhmad Jubaedi yang di wakili Kasubag TU Kamenag Kabupaten Tangerang Moh. Iqro. S.Ag. M.Sy.

Menurutnya, Kemenag memiliki sumber daya dan jaringan kelembagaan yang luas hingga tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa melalui para penyuluh. Karena itu, seluruh jajaran diharapkan berperan aktif mengonsolidasikan masyarakat untuk menjaga persatuan, kerukunan dan harmoni sosial.

“Kegiatan Do’a bersama ini di ikuti sebanyak 200 orang dari 6 Agama, Islam, Hindu, Budha, Kristen, Khatolok dan Khongchu dengan di gelarnya Do’a bersama ini kerukunan umat beragama khususnya di Kabupaten Tangerang akan terus terjalin,” ucapnya.

Ia juga berharap kerukunan umat beragama di Kabupaten terus terjaga, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi aman.

Kementerian ATR/BPN Tetapkan Lima Klaster Penertiban HGU yang Terlibat Karhutla

JAKARTA -(deklarasinews.cm)- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan lima klaster penertiban Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pengelompokan ini dilakukan berdasarkan kondisi lahan, tingkat kebakaran, riwayat kejadian, pemenuhan kewajiban pemegang hak, serta status perizinan dan hak atas tanah masing-masing perusahaan.

“Dari 11 perusahaan, kami buat beberapa klaster. Ada perusahaan yang seluruh HGU-nya direkomendasikan untuk dibatalkan, ada yang sebagian, ada yang status HGU-nya sudah berakhir, dan ada pula yang HGU-nya belum terbit sehingga tidak akan kami terbitkan,” jelas Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam konferensi pers Rakor Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (09/11/2026).

Klaster pertama mencakup perusahaan yang seluruh HGU-nya direkomendasikan untuk dibatalkan. Pertimbangannya, antara lain karena luas lahan terbakar lebih dari 50%, kejadian kebakaran yang berulang, tidak tersedianya sarana dan prasarana untuk mengantisipasi serta memitigasi kebakaran, hingga ketidakpatuhan perusahaan terhadap diktum atau persyaratan dalam Surat Keputusan (SK) pemberian hak. Dalam klaster ini terdapat tiga perusahaan, yakni PT NMIB dengan luas sekitar 4.000 hektare, PT RKA seluas 11.558 hektare, dan PT SKM seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.

Klaster kedua mencakup satu perusahaan, yakni PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan luas sekitar 2.300 hektare. HGU perusahaan tersebut diketahui telah berakhir pada 2020 sehingga tanahnya dipastikan akan diambil alih oleh negara.

Selanjutnya, klaster ketiga mencakup perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum memperoleh HGU. Ketiga perusahaan tersebut adalah PT ANI seluas 5.244 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, dan PT AER seluas 5.134 hektare. Kementerian ATR/BPN memastikan tidak akan menerbitkan HGU bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Selain itu, Menteri Nusron juga merekomendasikan agar pemerintah daerah bersama Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Perkebunan pada Kementerian Pertanian untuk mengevaluasi IUP yang dimiliki perusahaan.

“Pertimbangannya sama, kejadian kebakaran berulang, sarana dan prasarana untuk mengantisipasi kebakaran tidak sesuai, serta perusahaan belum aktif menjalankan kegiatan perkebunannya. Mereka sudah memiliki izin usaha perkebunan, tetapi belum ada kegiatan perkebunannya,” terang Menteri Nusron.

Klaster keempat, perusahaan yang direkomendasikan untuk pembatalan sebagian HGU-nya karena luas lahan terbakar kurang dari 50%. Perusahaan tersebut adalah PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan luas sekitar 1.510 hektare. Sementara itu, klaster kelima mencakup tiga perusahaan, yakni PT STP dan PT GMS di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, serta PT API di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ketiganya masih dalam proses pendalaman untuk menentukan apakah pembatalan HGU dilakukan seluruhnya atau sebagian.

“Untuk tiga perusahaan yang masih dalam pendalaman, kami sedang melakukan inspeksi fisik ke lapangan dan mengukur data-data yang ada. Setelah itu, akan kami tentukan apakah pembatalannya dilakukan seluruhnya atau sebagian. Selanjutnya tinggal proses penyusunan SK dan akan kami umumkan segera,” pungkas Menteri Nusron.

Dukung Polri Usut Dugaan Penyadapan Presiden, KNPI Lampung Sampaikan Lima Poin Aspirasi

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Lampung menemui Kapolda Lampung Brigjen Pol. Yustan Alpiani, S.I.K., S.H., M.Hum., guna mendukung Polri mengungkap dan menindak tegas seluruh oknum yang terlibat dalam penyadapan Presiden Prabowo Subianto yang berpotensi pada makar.

Selain itu, KNPI juga mengapresiasi dan mendukung seluruh program Polri bersama rakyat yang menjadi pengayom masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPD KNPI Provinsi Lampung Iqbal Ardiansyah, S.Si., M.M., menyampaikan apresiasi atas sambutan Kapolda Lampung beserta jajaran terhadap kehadiran KNPI.

Iqbal menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama  agar seluruh jajaran KNPI di daerah melaksanakan aksi penyampaian aspirasi di masing-masing markas kepolisian daerah (Mapolda).

Selain menyampaikan aspirasi terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, KNPI Lampung juga memberikan perhatian terhadap upaya pemberantasan peredaran narkotika.

Iqbal mengapresiasi langkah kepolisian yang belakangan ini melakukan penggerebekan di sejumlah lokasi yang diduga menjadi kawasan peredaran narkoba di wilayah Lampung.

Menurut dia, upaya pemberantasan narkotika harus dilakukan secara konsisten dan menyentuh hingga ke akar permasalahan.

“KNPI siap berkolaborasi dan mendukung penuh kegiatan pemberantasan narkotika di Provinsi Lampung, baik melalui sosialisasi maupun pembinaan generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba,” ujar Iqbal.

Ia juga berharap Polri semakin memperkuat kedekatan dengan masyarakat dan kembali pada jati dirinya sebagai institusi yang hadir untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

“Harapan kami, polisi kembali ke jati diri dan kembali ke masyarakat. Kepercayaan publik harus terus dijaga melalui tindakan nyata dan pelayanan yang baik,” katanya.

Menanggapi aspirasi KNPI, Kapolda Lampung Brigjen Pol. Yustan Alpiani menyampaikan bahwa Polri tidak main-main dalam menangani dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah tokoh penting di Indonesia.

Ia menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir karena kepolisian akan menangani persoalan tersebut secara serius.

Terkait pemberantasan narkotika, Kapolda juga menyampaikan bahwa kebijakan Kapolri menjadi perhatian serius jajaran kepolisian. Penanganan peredaran narkoba harus dilakukan secara menyeluruh hingga ke akar permasalahan.

Kapolda juga menjelaskan sejumlah program dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Diantaranya, pengawalan mobil ambulans jenazah oleh aparat kepolisian gratis, pemberantasan tindak pencurian kendaraan bermotor dan mengembalikan kendaraan kepada pemilik secepatnya.

Adapun lima poin dukungan KNPI Lampung kepada Polri terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, yakni:

  1. Mendesak Kapolri untuk mengusut tuntas dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
  2. Meminta Polri melakukan penyelidikan secara profesional, transparan, objektif, dan menyeluruh terkait dugaan penyadapan tersebut.
  3. Mendesak aparat penegak hukum mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila dugaan penyadapan terbukti.
  4. Meminta Polri memastikan perlindungan terhadap keamanan komunikasi dan informasi strategis Presiden Republik Indonesia.
  5. Mendorong penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KNPI berharap seluruh aspirasi tersebut dapat menjadi perhatian Polri dan ditindaklanjuti melalui langkah konkret sesuai kewenangan serta ketentuan hukum yang berlaku.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris DPD KNPI Provinsi Lampung Eka Setiawan, M.Pd., Ketua DPD KNPI Kota Bandar Lampung Erlan Heryanto, M.Pd., Sekretaris DPD KNPI Kota Bandar Lampung Randy Yuki Pratama, S.Mat., M.Pd., serta Wakil Sekretaris DPD KNPI Provinsi Lampung Elham, S.Sos.

Ketua DPD LPK Pringsewu Elnofa Hariyadi, S.E., S.H.: Semangat Pahlawan Harus Hadir dalam Perlindungan Konsumen

PRINGSEWU -(deklarasinews.com)- Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November 2026, Ketua DPD Lembaga Perlindungan Konsumen [LPK] Kabupaten Pringsewu, Elnofa Hariyadi, S.E., S.H., mengucapkan Selamat Hari Pahlawan kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Pringsewu.

Dengan mengusung tema “Semangat Kepahlawanan Untuk Masa Depan Bangsa”, Elnofa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meneladani semangat juang para pahlawan, tidak hanya dalam merebut kemerdekaan, tetapi juga dalam memperjuangkan keadilan dan hak-hak masyarakat sebagai konsumen.

“Para pahlawan dulu berjuang dengan darah dan air mata untuk kemerdekaan bangsa. Hari ini, perjuangan itu kita lanjutkan dengan cara yang berbeda, yaitu dengan memastikan masyarakat tidak dirugikan, tidak ditipu, dan mendapatkan haknya sebagai konsumen,” ujar Elnofa, Selasa (10/11/2026).

Menurutnya, menjadi konsumen yang cerdas dan berani bersuara adalah bentuk kepahlawanan di era modern. Banyak masyarakat yang masih takut untuk melapor ketika merasa dirugikan, baik dalam pembelian barang, jasa, maupun pelayanan publik.

“Jangan takut bersuara. Pahlawan masa kini adalah mereka yang berani membela kebenaran, berani melapor, dan berani memperjuangkan haknya. Itulah semangat kepahlawanan yang sesungguhnya,” tegasnya.

Elnofa juga menegaskan, DPD LPK Kabupaten Pringsewu akan terus hadir di tengah masyarakat untuk memberikan pendampingan, edukasi, dan perlindungan hukum bagi konsumen yang merasa dirugikan.

“DPD LPK Pringsewu berkomitmen untuk menjadi garda terdepan dalam melindungi konsumen. Kami siap mendampingi masyarakat Pringsewu yang merasa haknya dilanggar. Ini adalah wujud nyata semangat kepahlawanan untuk masa depan bangsa yang lebih adil,” pungkasnya. [ Ma, KW-RI ]

Ketum DPP AWPI Kecam Keras Dugaan Ancaman Pembunuhan Terhadap Anggota AWPI Pesibar

LAMPUNG –(deklarasinews.com)- Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (DPP AWPI), Hengki Ahmat Jazuli, S.AP., S.H., M.H., CLAP, mengecam keras dugaan ancaman pembunuhan terhadap wartawan Ungkapkasus.id dan Jejakkasus.info yang tergabung dalam organisasi AWPI.

Dugaan intimidasi tersebut terjadi di wilayah Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, dan disebut berkaitan dengan aktivitas jurnalistik mengenai pemberitaan dugaan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

Hengki menegaskan bahwa wartawan yang tergabung dalam AWPI harus mendapatkan perlindungan dan penghormatan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

“Atas nama organisasi AWPI, kami mengecam keras apabila benar terdapat ancaman pembunuhan terhadap wartawan Ungkapkasus.id dan Jejakkasus.info. Mereka merupakan bagian dari insan pers yang tergabung dalam AWPI. Kami tidak akan membenarkan segala bentuk intimidasi dan ancaman kekerasan terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik,” tegas Hengki.

Ia menilai, tindakan mengancam keselamatan wartawan merupakan persoalan serius yang harus mendapatkan perhatian aparat penegak hukum.

“Jangan sampai wartawan yang menjalankan fungsi kontrol sosial justru mendapatkan ancaman keselamatan. Jika ada pihak yang keberatan dengan pemberitaan, silakan gunakan hak jawab, hak koreksi, atau mekanisme hukum. Bukan dengan ancaman pembunuhan,” ujarnya.

Hengki secara khusus meminta Kapolres Pesisir Barat agar segera melakukan penyelidikan, memeriksa pihak-pihak terkait, serta memastikan keselamatan wartawan yang bersangkutan.

“Kami meminta aparat kepolisian bertindak profesional dan tidak menganggap persoalan ini sebagai hal sepele. AWPI mendorong agar dugaan ancaman ini diproses sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan bukti yang cukup,” tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa AWPI berkomitmen menjaga kemerdekaan pers dan mendorong seluruh anggotanya menjalankan tugas secara profesional, independen, serta berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik.

“AWPI berdiri untuk menjaga martabat profesi wartawan. Jangan ada pihak mana pun yang mencoba membungkam pers melalui intimidasi maupun ancaman kekerasan,” tegas Hengki.

HENGKI AHMAT JAZULI, S.AP., S.H., M.H., CLAP Ketua Umum DPP Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI). (Arnandes)

Dukung Pembinaan Generasi Muda, KORMI Palembang Bantu Keyboard Roland untuk IDCA

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan olahraga rekreasi dan pembinaan generasi muda, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kota Palembang memberikan bantuan berupa satu unit keyboard merek Roland kepada Indonesia Drum Corps Association (IDCA) Kota Palembang.

Bantuan tersebut diserahkan oleh Ketua KORMI Kota Palembang, Zulfikar Muharrami, SE., MM, dan diterima langsung oleh Ketua IDCA Kota Palembang, Fahrie Adianto, SE, didampingi Sekretaris IDCA Kota Palembang, Rizky Abdullah, serta Ketua IDCA Provinsi Sumatera Selatan, H. Yustin Kurniawan Zendrato, SE., MM, bertempat di Kantor KORMI Kota Palembang, Selasa (11/11/2026).

Ketua IDCA Kota Palembang, Fahrie Adianto, SE, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada KORMI Kota Palembang, khususnya kepada Zulfikar Muharrami, SE., MM, atas perhatian dan bantuan yang telah diberikan.

Menurutnya, keyboard Roland tersebut nantinya akan dipergunakan untuk menunjang kegiatan latihan anak-anak Marching Band Cakrawala Spensa, SMP Negeri 1 Palembang.

Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan motivasi dan semangat baru bagi para peserta didik dalam berlatih, meningkatkan kemampuan bermusik, serta mendorong lahirnya prestasi yang membanggakan.

“Semoga dengan adanya keyboard baru ini, anak-anak Marching Band Cakrawala Spensa semakin bersemangat dalam berlatih dan mampu meraih prestasi terbaik,” ungkapnya.

Sementara itu, pelatih Marching Band Cakrawala Spensa, Adi Wijaya, turut menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh KORMI Kota Palembang.

Ia mengatakan bahwa bantuan tersebut sangat bermanfaat dalam mendukung persiapan Marching Band Cakrawala Spensa SMP Negeri 1 Palembang menghadapi Musi Soundsport Competition (MSC) IV pada tanggal 14-15 di PSCC Kota Palembang dan Festival Olahraga Rekreasi (Forprov) II Sumatera Selatan di Kabupaten Muara Enim yang dijadwalkan berlangsung pada 20–25 November 2026.

Dukungan sarana dan prasarana seperti ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas latihan sekaligus menambah kepercayaan diri para atlet dan peserta Marching Band dalam menghadapi kompetisi mendatang.

“Terima kasih kepada KORMI Kota Palembang atas perhatian dan dukungannya. Semoga anak-anak Marching Band Spensa dapat memberikan penampilan terbaik, meraih prestasi, serta membawa nama harum Kota Palembang di ajang Forprov II Sumatera Selatan,” ujar Adi Wijaya.

Bantuan ini menjadi wujud sinergi dan kepedulian KORMI terhadap pembinaan potensi generasi muda, sekaligus menjadi motivasi bagi Marching Band Cakrawala Spensa untuk terus berkembang dan mengukir prestasi, baik di tingkat daerah maupun tingkat yang lebih tinggi. (Ags).

Ketua DPC KW-RI Pringsewu, Mulia Sari Dewi Ucapkan Selamat Hari Pahlawan 10 November 2026

PRINGSEWU  -(deklarasinews.com)- Ketua DPC Koalisi Wartawan Rangking Indonesia (KW-RI) Kabupaten Pringsewu, Mulia Sari Dewi, mengucapkan Selamat Hari Pahlawan 10 November 2026 kepada seluruh masyarakat Pringsewu dan Indonesia.

Mulia Sari Dewi menyampaikan, Hari Pahlawan merupakan momentum penting untuk mengenang dan menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia.

“Selamat Hari Pahlawan 10 November 2026. Semoga semangat juang para pahlawan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua dalam mengisi kemerdekaan,” ujar Mulia Sari Dewi, Selasa (10/11/2026).

Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat, termasuk insan pers, untuk terus meneladani nilai-nilai kepahlawanan seperti keberanian, kejujuran, persatuan, dan kepedulian terhadap sesama.

“Sebagai wartawan, kami juga berkomitmen untuk terus berkarya dan menyampaikan informasi yang benar, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Mulia Sari Dewi juga mengajak masyarakat Pringsewu untuk menjaga persatuan dan kerukunan, serta bersama-sama membangun daerah agar semakin maju.

“Mari kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal positif, menjaga persatuan, dan berkontribusi untuk kemajuan Pringsewu dan Indonesia,” Pungaksnya [ KW-RI ]

Kobarkan Semangat Pahlawan, Kakanwil Kemenag Banten Pimpin Upacara di Tangsel

KOTA TANGSEL -(deklarasinews.com)- Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama Provinsi Banten, Amrullah, bertindak sebagai Pembina Upacara dalam Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan pada Selasa, (10/11/2026).

Upacara yang berlangsung khidmat, tertib, dan sederhana ini diikuti oleh jajaran ASN Kementerian Agama. Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil Amrullah membacakan Amanat Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, yang mengusung tema “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”.

Dalam amanat Menteri Sosial yang dibacakan oleh Kakanwil, disampaikan bahwa Peringatan Hari Pahlawan bukan sekadar momentum seremonial untuk mengenang peristiwa bersejarah 10 November 1945, melainkan sarana untuk meneguhkan kembali tanggung jawab seluruh elemen bangsa dalam mengisi kemerdekaan.

“Tema Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan mengajak kita melihat kepahlawanan bukan hanya sebagai bagian dari masa lalu, tetapi sebagai nilai yang perlu terus dihidupkan dalam kehidupan bangsa,” ujar Amrullah saat membacakan amanat.

Amanat tersebut menekankan empat nilai utama kepahlawanan yang diwariskan para pejuang, yaitu keberanian, ketulusan, kerelaan berkorban, dan kedisiplinan. Di masa kini, perjuangan menemukan wujudnya melalui kerja sungguh-sungguh, pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas pendidikan, serta pelayanan terbaik kepada masyarakat demi menghadirkan kehidupan yang sejahtera dan bermartabat.

Kakanwil saat membacakan amanat Pembina Upacara

Selain itu, amanat Mensos juga menggarisbawahi pentingnya mengamalkan nilai-nilai konstitusi sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, khususnya Pasal 31 (hak pendidikan), Pasal 33 (pengelolaan sumber daya untuk kemakmuran rakyat), dan Pasal 34 (perlindungan serta jaminan sosial bagi fakir miskin dan anak terlantar). Hal ini sejalan dengan arah pembangunan nasional melalui Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto.

“Membangun bangsa adalah pekerjaan yang membutuhkan kebersamaan. Perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik adalah tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

Rangkaian upacara berjalan dengan khidmat, melalui pelaksanaan upacara ini, diharapkan seluruh ASN Kemenag dapat meneladani semangat para pahlawan dan menerapkannya dalam pengabdian serta pelayanan sehari-hari kepada masyarakat.

Serahkan Sertifikat Gratis kepada Penerima BSPS 2026, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Imbau Masyarakat untuk Alih Media ke Sertipikat Elektronik

BOGOR -(deklarasinews.com)- Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Andi Tenri Abeng, menyerahkan sertifikat bagi masyarakat penerima Bedah Rumah BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) pada Sabtu (07/11/2026). Setelah sertifikat diserahkan, Andi Tenri Abeng yang hadir bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), lanjut berbincang bersama 15 penerima sertipikat dan warga sekitar yang berkumpul di lapangan Masjid Jami’ Nuurussa’adah Bogor, Jawa Barat.

“Kami mengimbau bagi masyarakat yang masih memiliki sertipikat analog agar segera melakukan alih media menjadi sertipikat elektronik,” ujar Andi Tenri Abeng.

Untuk memudahkan masyarakat melakukan alih media, Kantor Pertanahan di sejumlah kabupaten/kota bukan hanya membuka pelayanan rutin pada Senin-Jumat, namun juga melayani saat akhir pekan lewat program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN). Layanan tersebut tersedia setiap Sabtu dan Minggu mulai pukul 08.00-12.00 waktu setempat, termasuk di Kota Bogor.

“Bagi masyarakat Kota Bogor yang bekerja pada hari Senin sampai Jumat, tidak perlu khawatir karena Kantor Pertanahan Kota Bogor tetap membuka PELATARAN,” tutur Andi Tenri Abeng.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengapresiasi Kementerian ATR/BPN yang sudah mendukung dan aktif turun langsung ke lapangan untuk memahami kebutuhan masyarakat, sebagaimana yang dilakukan di Kota Bogor ini. Hal tersebut sangatlah penting karena menurutnya, setiap kebijakan pemerintah, termasuk dalam pemberian bantuan perumahan dan pelayanan pertanahan, harus disusun berdasarkan kondisi nyata di lapangan agar tidak mempersulit masyarakat.

“Terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN yang telah membantu masyarakat melalui penyerahan sertipikat tanah ini. Dengan adanya sertifikat, masyarakat memiliki kepastian hukum atas tanahnya sehingga bantuan perbaikan rumah yang diberikan juga dapat berjalan beriringan dengan legalitas tanah,” ujar Maruarar Sirait.

Penyerahan 15 sertipikat tanah ini merupakan hasil dari sinergi Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PKP dalam mendukung Program Bedah Rumah BSPS Tahun 2026. Kementerian PKP menjalankan program Bedah Rumah, sementara Kementerian ATR/BPN memfasilitasi penyertipikatan tanahnya secara gratis.

Turut hadir di lokasi penyerahan bersama Andi Tenri Abeng dan Maruarar Sirait, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim. Hadir pula, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor, Akhyar Tarfi dan jajaran.