Kategori: Advertorial

SERANG -(deklarasinews.com)– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memaparkan perkembangan realisasi pendapatan daerah hingga 30 November 2025. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, Berly Rizki Natakusumah, menjelaskan bahwa laporan resmi belum dapat dirilis sebelum proses cut off bulanan selesai. Namun, prediksi realisasi tetap disampaikan sebagai gambaran awal kepada publik.

Berly menegaskan bahwa setiap laporan pendapatan wajib disampaikan setelah akhir bulan meskipun belum memiliki angka realisasi. “Idealnya cut off dilakukan di akhir tanggal. Walaupun realisasinya nol, tetap harus disampaikan keesokan hari,” ujarnya.

Dari target pendapatan pada perubahan APBD 2025 sebesar Rp10,5 triliun, realisasi hingga 30 November telah mencapai Rp8,79 triliun atau 83,74 persen. Rinciannya meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target Rp6,934 triliun dan realisasi Rp5,686 triliun (82 persen). Pajak daerah mencapai Rp5,136 triliun dari target Rp6,253 triliun atau 82,14 persen. Retribusi daerah sudah terealisasi Rp267,5 miliar atau 92,92 persen dari target Rp287,9 miliar.

Sementara itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan melampaui target Rp49,4 miliar dengan realisasi Rp51,5 miliar atau 104,36 persen. Lain-lain PAD yang sah baru terealisasi 67,03 persen, yaitu Rp230,5 miliar dari target Rp343,9 miliar. Untuk pendapatan transfer, realisasi telah mencapai Rp3,104 triliun atau 87,12 persen dari target Rp3,563 triliun.

Berly mengungkapkan bahwa upaya optimalisasi pendapatan terus dilakukan, terutama karena sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) masih mengalami penurunan signifikan. Hal ini dipicu kebijakan pajak 0 persen untuk kendaraan listrik serta pemulihan ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Selain itu, terdapat sekitar 2,3 juta objek kendaraan yang masih menunggak pajak.

Untuk mengejar sisa target pendapatan, Bapenda menjalankan sejumlah langkah strategis seperti penagihan pajak secara berjenjang, pengusulan revisi kebijakan pajak nol persen kendaraan listrik kepada Kementerian Dalam Negeri, serta pelaksanaan program reward dan paket pajak kendaraan bermotor mulai 24 November hingga 20 Desember 2025. Program ini memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang taat serta undian elektronik bagi masyarakat yang membayar pajak melalui Samsat, Samling, maupun aplikasi daring.

Pemprov Banten juga memperkuat optimalisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) dengan meminta data ke BPH Migas dan berkoordinasi dengan Pertamina. Upaya lainnya ialah pendataan pajak alat berat bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Selain itu, Pemprov mendorong percepatan penerbitan keputusan gubernur terkait harga dasar mineral bukan logam dan batuan yang masih menggunakan data lama sejak 2011.

Berly menambahkan bahwa koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota juga terus ditingkatkan untuk mengoptimalkan pendapatan dari pajak bersama seperti PKB, BBNKB, dan opsen MBLB. Langkah ini meliputi penyelesaian tunggakan kendaraan dinas plat merah, pendataan wajib pajak, hingga peningkatan layanan Samsat.

“Kami berharap dukungan dari seluruh pihak agar potensi pendapatan Provinsi Banten dapat terealisasi dengan optimal hingga akhir tahun,” pungkas Berly. (Adv)

BLITAR -(deklarasinews.com)- Melalui dukungan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Disnaker Kabupaten Blitar terus mendorong peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi berstandar nasional.

Dan hari ini Jumat (21/11/2025 ),166 peserta yang telah mengikuti pelatihan dan uji kompetensi di berikan sertifikat kompetensi berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) oleh Disnaker Kabupaten Blitar, bertempat di Local Education Center (LEC).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mempersiapkan tenaga kerja yang siap bersaing di era global.

Pelatihan dan uji kompetensi yang diikuti peserta tersebut merupakan bagian dari program yang dibiayai DBHCHT tahun anggaran 2025.

Melalui dukungan DBHCHT, Disnaker Blitar terus mendorong peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi berstandar nasional.

Kepala Disnaker Kabupaten Blitar, melalui Kepala Bidang Pelatihan Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Latprotrans), Latip Usman menyampaikan, bahwa ratusan peserta yang menerima sertifikat adalah calon tenaga kerja unggul yang telah menyiapkan diri secara profesional.

“166 orang alumni peserta pelatihan kompetensi yang ada di hadapan saya ini adalah calon-calon orang sukses. Penyerahan sertifikat hari ini merupakan sebuah eskalator dalam perjalanan profesional panjenengan,” ujarnya.

Latif menegaskan bahwa sertifikat kompetensi BNSP bukan hanya bukti kelulusan, tetapi merupakan pengakuan resmi yang menandakan peserta telah memiliki kemampuan sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Dengan sertifikat tersebut, peserta memiliki peluang lebih besar untuk bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

“Kompetensi peserta tidak lagi sebatas kata, namun telah dibuktikan secara konkret melalui sertifikat berlisensi BNSP yang diakui secara nasional. Sertifikasi ini membuka pintu bagi panjenengan untuk menghadapi persaingan global,” terangnya.

Menurutnya, peningkatan kompetensi harus menjadi budaya yang terus dijaga. Ia menekankan bahwa SDM berkualitas menjadi kunci percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing Kabupaten Blitar.

Penyerahan sertifikat dilakukan berdasarkan klaster kompetensi yang diikuti peserta. Seluruh peserta merupakan lulusan pelatihan dari berbagai skema yang dibiayai DBHCHT 2025.

Latip menyebutkan dua tujuan utama penyerahan sertifikat tersebut, yaitu: Memberikan sertifikat pelatihan kepada peserta sesuai klaster kompetensi yang diikuti dan Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelatihan tahun 2025.

Ia berharap seluruh peserta dapat menerapkan keterampilan yang telah diperoleh dan mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja siap kerja di Kabupaten Blitar.

“Kami berharap semua peserta benar-benar mempraktikkan ilmu yang didapat dan siap memasuki dunia kerja,” pungkasnya.

BLITAR -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar mengalokasikan DBHCHT untuk rehabilitasi di Pustu Kaulon Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar.

Hal ini wujud nyata pemerintah guna untuk mensejahterakan masyarakat melalui anggaran DBHCHT tahun 2025.

Hingga pertengahan November 2025, pengerjaan di beberapa lokasi telah mencapai 60 hingga 90 persen dan ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir tahun 2025.

Pembenahan yang dilakukan mencakup perbaikan ruang pelayanan, penguatan struktur bangunan, hingga peningkatan berbagai fasilitas penunjang untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan.

Tahun anggaran 2025, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Blitar menerima alokasi DBHCHT sebesar Rp15,2 miliar.

Dari total tersebut, Rp1,68 miliar difokuskan untuk rehabilitasi gedung layanan kesehatan, sejalan dengan prioritas pemerintah daerah dalam meningkatkan infrastruktur kesehatan dasar.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes Kabupaten Blitar, Muhdianto menegaskan, bahwa seluruh pengerjaan berjalan sesuai jadwal.

“InsyaAllah proses pembangunan dan perbaikan dipastikan rampung akhir tahun 2025,” ujarnya, Jumat (21/11/2025).

Ia menambahkan, pembenahan gedung sangat penting untuk menunjang layanan promotif, preventif, maupun kuratif kepada masyarakat. Kondisi fasilitas yang semakin representatif juga diyakini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan pemerintah.

Tak hanya perbaikan fisik, katanya, DBHCHT 2025 juga dialokasikan untuk dua program penting lainnya, yakni peningkatan mutu layanan dan dukungan pembiayaan operasional.

“Seluruhnya diarahkan untuk memperkuat kualitas pelayanan kesehatan dasar di seluruh wilayah Kabupaten Blitar,” ujarnya.

Muhdianto mengungkapkan, bahwa alokasi DBHCHT tahun ini lebih besar dari tahun sebelumnya.

“Kami berharap ke depan alokasinya bisa terus ditingkatkan, sehingga semakin banyak Pustu dan Puskesmas yang bisa dibenahi,” tutupnya.

BLITAR -(deklarasinews.com)- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Blitar resmi menyerahkan 166 sertifikat kompetensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) kepada para peserta pelatihan berbasis Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2025.

Kegiatan yang digelar di Local Education Center ini menjadi puncak rangkaian program peningkatan kualitas SDM yang dirancang dalam skema 3 in 1, yakni pelatihan, sertifikasi, dan magang.

Kepala Disnakertrans Kabupaten Blitar, Ivong Berttyanto dalam sambutannya menegaskan, bahwa program pelatihan ini bertujuan menyiapkan generasi muda Kabupaten Blitar agar mampu bersaing di dunia kerja maupun membuka usaha secara mandiri.

“Pelatihan kompetensi ini untuk menyiapkan SDM adik-adik kita. Mereka harus siap berwirausaha dan siap masuk dunia kerja. Program kami ini 3 in 1 pelatihan, sertifikasi, dan magang. Hari ini puncaknya, penyerahan sertifikat BNSP,” ujar Ivong usai acara pada awak media.

Menurut data Disnakertrans, sebanyak 166 peserta dinyatakan lulus dari delapan klaster pelatihan, mulai dari hair styling, make up artist, digital marketing, barista, hingga pemeliharaan dan perbaikan elektronika.

Meski anggaran DBHCHT tahun 2026 dipastikan turun hingga 50 persen, Ivong menegaskan bahwa program peningkatan kompetensi tidak akan berhenti. Bahkan, pihaknya menyiapkan skema baru yang lebih komprehensif.

“Tahun 2026 anggaran DBHCHT turun 50 persen. Namun kegiatan tetap berjalan. Saya tugaskan agar tahun depan program kita menjadi 4 in 1 pelatihan, sertifikasi, magang, dan penempatan,” tegasnya.

Dengan penambahan tahap penempatan kerja, Disnakertrans menargetkan peserta tidak hanya terlatih dan tersertifikasi, tetapi juga memiliki peluang lebih besar untuk terserap di dunia kerja.

Ivong juga menekankan bahwa sertifikat BNSP memiliki nilai strategis karena menjadi bukti kompetensi yang diakui secara nasional berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

“Sertifikasi ini adalah eskalator profesional panjenengan. Kompetensi panjenengan sekarang terbukti secara konkret dan diakui secara nasional,” tukasnya.

Pihaknya juga berharap keberadaan tenaga kerja tersertifikasi dapat memperkuat daya saing Kabupaten Blitar.

Ivong menilai, peningkatan kualitas SDM merupakan fondasi pertumbuhan ekonomi.

“Dengan SDM berkualitas, kita bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, dan mewujudkan Kabupaten Blitar yang maju dan sejahtera,” tandasnya.

Adapun daftar peserta terdiri dari delapan klaster pelatihan:

Hair Styling Cutting 40 peserta

Masakan Komersial 20 peserta

Elektronika 18 peserta

Make Up Artist 20 peserta

Pembudidaya Bunga 23 peserta

Digital Marketing 25 peserta

Barista 20 peserta

Melalui penyerahan sertifikat ini, peserta diharapkan mampu mengimplementasikan keahlian yang diperoleh serta siap memasuki dunia kerja.

Disnakertrans memastikan program peningkatan kompetensi akan terus ditingkatkan, meski dengan keterbatasan anggaran.

BLITAR -(deklarasinews.com)- Hingga pertengahan November, pengerjaan di beberapa lokasi telah mencapai 60 hingga 90 persen dan ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir tahun 2025.

Fasilitas kesehatan yang tengah direvitalisasi salah satunya Pustu Midodaren di Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar.

Pembenahan yang dilakukan mencakup perbaikan ruang pelayanan, penguatan struktur bangunan, hingga peningkatan berbagai fasilitas penunjang untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan.

Tahun anggaran 2025, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Blitar menerima alokasi DBHCHT sebesar Rp15,2 miliar.

Dari total tersebut, Rp1,68 miliar difokuskan untuk rehabilitasi gedung layanan kesehatan, sejalan dengan prioritas pemerintah daerah dalam meningkatkan infrastruktur kesehatan dasar.

Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Kesehatan Dinkes Kabupaten Blitar, Muhdianto, menegaskan, bahwa seluruh pengerjaan berjalan sesuai jadwal.

“InsyaAllah proses pembangunan dan perbaikan dipastikan rampung akhir tahun 2025,” ujarnya, Kamis (20/11/2025).

Ia menambahkan, pembenahan gedung sangat penting untuk menunjang layanan promotif, preventif, maupun kuratif kepada masyarakat.

Kondisi fasilitas yang semakin representatif juga diyakini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan pemerintah.

Tak hanya perbaikan fisik, DBHCHT 2025 juga dialokasikan untuk dua program penting lainnya, yakni peningkatan mutu layanan dan dukungan pembiayaan operasional. Seluruhnya diarahkan untuk memperkuat kualitas pelayanan kesehatan dasar di seluruh wilayah Kabupaten Blitar.

Muhdianto mengungkapkan, bahwa alokasi DBHCHT tahun ini lebih besar dari tahun sebelumnya.

“Kami berharap ke depan alokasinya bisa terus ditingkatkan, sehingga semakin banyak Pustu dan Puskesmas yang bisa dibenahi,” tutupnya.

BLITAR -(deklarasinews.com)- Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Blitar menggelar evaluasi pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2025 serta menyusun rencana kegiatan tahun anggaran 2026.

Kegiatan berlangsung di Hotel Ilhami, Jl. Raya Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Rabu (19/11/2025).

Dalam kegiatan tersebut, Disperindag menghadirkan narasumber dari Bagian Perekonomian Setda Pemkab Blitar serta perwakilan Gaperoma untuk memberikan pemaparan dan masukan terkait optimalisasi pemanfaatan DBHCHT di sektor industri hasil tembakau.

Kepala Disperindag Kabupaten Blitar, Darmadi menjelaskan, bahwa evaluasi ini dilakukan untuk memastikan seluruh program yang dibiayai DBHCHT berjalan efektif.

Salah satu kegiatan yang menjadi fokus evaluasi adalah pelatihan pelintingan rokok yang digelar beberapa tahap dengan menggandeng sejumlah perusahaan rokok.

“Pelatihan pelintingan rokok menjadi salah satu upaya kami meningkatkan keterampilan masyarakat, khususnya para peserta yang terlibat langsung dalam industri hasil tembakau,” ujar Darmadi.

Selain itu, pihaknya juga mengevaluasi pelaksanaan pelatihan penguatan SDM karyawan pabrik rokok.

Program ini dinilai berkontribusi dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja sehingga mampu mendorong produktivitas perusahaan.

Darmadi menambahkan, untuk rencana kegiatan DBHCHT tahun anggaran 2026, Disperindag masih akan melanjutkan program-program yang dinilai efektif pada tahun sebelumnya.

Pelatihan penguatan SDM pabrik rokok serta pelatihan pelintingan rokok akan tetap menjadi agenda prioritas.

“Melalui pelatihan penguatan SDM, kami berharap karyawan pabrik rokok dapat meningkatkan keterampilan dan kinerjanya. Sedangkan pelatihan pelintingan rokok kami dorong agar peserta mampu menguasai teknik pelintingan secara profesional,” imbuhnya.

BLITAR -(deklarasinews.com)- Progres rehabilitasi sejumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) yang dibiayai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Blitar tahun anggaran 2025 kini telah mencapai 60 hingga 90 persen. Seluruh pekerjaan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2025.

Rehabilitasi di Pukesmas Suruwadang, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar sudah mencapai 60 persen. Adapun yang direhab kurang lebih di bagian atap gedung, UGD dan tempat parkir ambulance.

Pj Klaster 1 Puskesmas Suruwadang, Ika Krisnawati mengatakan, pekerjaan meliputi pembenahan ruang pelayanan, perbaikan struktur bangunan, hingga peningkatan fasilitas penunjang.

“Kita berharap dengan adanya gedung pukesmas bisa meminimalisir resiko, dan bisa memberikan pelayanan lebih baik lagi untuk masyarakat,” terangnya.

Di sisi lain, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes Kabupaten Blitar, Muhdianto memastikan pembangunan berjalan sesuai target.

“InsyaAllah proses pembangunan dan perbaikan dipastikan rampung akhir tahun 2025,” ujarnya, Selasa (18/11/2025).

Ia menegaskan, bahwa kondisi gedung yang layak akan sangat menunjang layanan promotif, preventif, maupun kuratif kepada masyarakat.

“Rehabilitasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap fasilitas kesehatan milik pemerintah,” katanya.

Selain perbaikan infrastruktur, menurut Muhdianto, DBHCHT 2025 juga digunakan untuk dua program lain, yaitu peningkatan mutu layanan serta pembiayaan operasional. Seluruh program diarahkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan dasar di berbagai wilayah Kabupaten Blitar.

Muhdianto menambahkan, bahwa alokasi DBHCHT tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

“Kami berharap ke depan alokasinya bisa terus ditingkatkan, sehingga semakin banyak Pustu dan Puskesmas yang bisa dibenahi,” menutup statementnya.

BLITAR -(deklarasinews.com)- Bupati Blitar Drs. H. Rijanto, MM., menegaskan pentingnya sinergi pengawasan antara pemerintah desa, aparat pengawas, dan masyarakat untuk mewujudkan desa yang transparan, bersih, dan berintegritas.

Hal tersebut disampaikan saat dirinya menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Desa (Rakorwasdes) yang diselenggarakan Inspektorat Kabupaten Blitar di Pendopo Sasana Adhi Praja, Senin (17/11/2025).

Kegiatan bertema “Desa Berintegritas, Pengawasan Partisipatif untuk Dana Desa yang Bersih” ini diikuti Wakil Bupati Blitar H. Beky Herdihansah, para camat, serta seluruh kepala desa se-Kabupaten Blitar.

Rakorwasdes menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan partisipatif dalam pengelolaan desa, khususnya terkait transparansi penggunaan dana desa. Melalui forum ini, Inspektorat dan pemerintah desa diharapkan dapat menyamakan langkah dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Dalam sambutannya, Bupati Rijanto menekankan bahwa integritas adalah fondasi dalam setiap proses pembangunan desa. Ia mengajak perangkat desa membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, memaksimalkan pemanfaatan teknologi digital, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor.

“Sinergi antara pemerintah, aparat pengawas, dan masyarakat sangat penting agar tata kelola desa berjalan sesuai aturan. Dengan pengawasan yang solid, kita bisa menghadirkan desa yang bersih, maju, dan berintegritas,” ujarnya.

Melalui penguatan pengawasan yang lebih kolaboratif dan transparan, Pemkab Blitar berharap seluruh desa mampu mengelola anggaran secara tepat sasaran serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. (ADV)

BLITAR -(deklarasinews.com)- Bupati Blitar Drs. H. Rijanto, MM., menegaskan dukungannya terhadap pelaksanaan Operasi Zebra Semeru 2025 sebagai upaya prioritas untuk meningkatkan keselamatan jalan dan menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Blitar.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat mendampingi Kapolres Blitar AKBP Arif Fazlurrahman, SIK, M.Si., dalam Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Semeru 2025 yang berlangsung di Alun-Alun Kanigoro, Senin (17/11/2025).

Berdasarkan data Ditlantas Polda Jatim periode Januari hingga Oktober 2025, angka kecelakaan lalu lintas mencapai 22.815 kasus. Dari jumlah tersebut, 2.792 orang dinyatakan meninggal dunia, 927 mengalami luka berat, dan 33.316 lainnya mengalami luka ringan. Data tersebut menjadi alarm penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk lebih disiplin dalam berkendara.

Dalam amanat Kapolda Jatim yang dibacakan Kapolres Blitar, disebutkan bahwa Operasi Zebra Semeru 2025 akan digelar selama 14 hari, mulai 17 hingga 30 November 2025. Operasi ini mengedepankan langkah preventif, edukatif, tegas, dan humanis dalam menumbuhkan kesadaran serta kepatuhan berlalu lintas.

Kapolres Arif menekankan pentingnya kolaborasi seluruh jajaran kepolisian dan pemangku kepentingan agar pelaksanaan operasi dapat berjalan efektif dalam meningkatkan keselamatan pengguna jalan.

Bupati Rijanto menyambut baik pelaksanaan operasi tersebut dan menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar untuk mendukung penuh melalui berbagai upaya pendukung keselamatan transportasi. “Kami terus meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur jalan, karena keselamatan masyarakat adalah prioritas utama,” ujarnya.

Selain apel pasukan, kegiatan tersebut juga diisi dengan penyerahan penghargaan Lomba Poskamling, yang meliputi kategori Sistem Keamanan, Keaktifan Masyarakat, Inovasi, serta Simulasi/Peragaan. Penghargaan juga diberikan kepada para local hero di bidang keselamatan dan pelopor kampung tertib lalu lintas sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka menjaga keamanan lingkungan. (ADV)

BLITAR -(deklarasinews.com)- Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar membangun gedung Puskesmas Pembantu (Pustu) baru di Desa Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung, Kabupaten litar, menggunakan dana dari optimalisasi DBHCHT 2025.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kabupaten Blitar, Muhdianto menjelaskan pembangunan ini diperkirakan akan rampung pada pertengahan Desember 2025, dengan progres saat ini sekitar 60 perseb hingga 80 perseblb dari total angaran Rp 515.937.500,00 dari anggaran DBHCHT.

Pelaksanaan proyek ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah tersebut.

Pendanaan pembangunan dibiayai melalui optimalisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2025.

Progres pengerjaan ditargetkan selesai pada pertengahan Desember 2025.

Pembangunan ini bertujuan untuk memastikan masyarakat di Desa Tumpak Kepuh mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan merata.

Miswanto, Kades Tumpak Kepuh menambahkan, pembagunan pustu ini untuk peningkatan layanan kesehatan, terutama di tingkat pertama.

“Gedung pustu kita tempatkan di dekat balai desa supaya masyarakat mudah menjangkau, akses jalan juga memadai, satu lagi biar kantor desa ini terlihat tetap ada aktifitasnya. Biar tidak sepi,” terangnya.

“Diharapkan dengan adanya gedung pustu ini, pelayanan masyarakat lebih utama terutama di bidang kesehatan yang terjangkau dan mudah di akses warga,” imbuhya.