PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Rutan Kelas I Palembang terus memperkuat upaya pembinaan terhadap warga binaan dengan menghadirkan program pendidikan kesetaraan. Inisiatif ini menjadi bagian dari strategi pembinaan berkelanjutan yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek keamanan, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia para penghuni rutan.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Rutan Kelas I Palembang, M. Rolan, dalam kegiatan silaturahmi bersama insan pers yang digelar di Aula Rutan Kelas I Palembang, Senin (16/3/2026)malam.
Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa akses terhadap pendidikan merupakan hak fundamental setiap warga negara, tanpa terkecuali, termasuk bagi mereka yang sedang menjalani masa pidana.
Rolan menjelaskan bahwa program pendidikan kesetaraan ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang meluncurkan 15 program akselerasi pada awal tahun 2026. Salah satu program prioritas tersebut menitikberatkan pada penyediaan akses pendidikan formal bagi warga binaan di seluruh lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia.
Menurutnya, program ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan langkah nyata untuk membuka kembali kesempatan belajar bagi warga binaan yang sebelumnya putus sekolah. “Kami ingin memastikan mereka tetap memiliki masa depan. Pendidikan adalah salah satu kunci penting untuk itu,” ujarnya.
Program yang akan dijalankan mencakup pendidikan paket A (setara SD), paket B (setara SMP), dan paket C (setara SMA). Sasaran utama program ini adalah warga binaan yang belum menyelesaikan pendidikan formal sebelum menjalani masa hukuman.
Saat ini, pihak rutan tengah mempersiapkan berbagai aspek teknis untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Mulai dari kerja sama dengan lembaga pendidikan, penyediaan tenaga pengajar, penyusunan kurikulum, hingga sistem evaluasi pembelajaran.
Implementasi program ditargetkan dapat dimulai setelah Hari Raya Idulfitri 2026.
Fokus utama saat ini adalah melakukan pendataan dan pemetaan latar belakang pendidikan warga binaan, termasuk anak pidana yang belum menyelesaikan sekolah. Data tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan jumlah kelas, jenjang pendidikan, serta kebutuhan tenaga pengajar.
Rolan juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyukseskan program ini. Pihaknya terus menjalin koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kota Palembang, termasuk membuka komunikasi dengan Wali Kota untuk mendapatkan dukungan kebijakan maupun teknis.
Namun demikian, pelaksanaan program ini tidak lepas dari tantangan, terutama terkait kondisi overkapasitas. Saat ini, jumlah warga binaan di Rutan Kelas I Palembang mencapai sekitar 1.600 orang, jauh melebihi kapasitas ideal. Kondisi tersebut berdampak pada keterbatasan ruang dan fasilitas.
Untuk mengatasi hal tersebut, pihak rutan berupaya melakukan inovasi dengan memaksimalkan ruang yang tersedia. Salah satu langkah yang diambil adalah mengalihfungsikan ruang gudang menjadi ruang kelas.
Ruangan tersebut akan ditata ulang agar layak digunakan sebagai tempat kegiatan belajar mengajar, lengkap dengan fasilitas pendukung seperti meja dan kursi.
Selain itu, rutan juga tengah menyiapkan sistem pengaturan jadwal belajar dan mekanisme pengawasan agar kegiatan pendidikan tetap berjalan tanpa mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban.
Lebih jauh, Rolan menegaskan bahwa pendidikan kesetaraan merupakan investasi jangka panjang bagi warga binaan. Dengan memiliki ijazah paket A, B, atau C, mereka diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi maupun memasuki dunia kerja setelah bebas nanti.
Program ini juga diharapkan mampu meningkatkan rasa percaya diri serta mendorong semangat perubahan di kalangan warga binaan. Kehadiran aktivitas belajar yang terstruktur diyakini dapat menciptakan suasana pembinaan yang lebih produktif dan kondusif.
Ke depan, Rutan Kelas I Palembang menargetkan program pendidikan kesetaraan ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan menjadi bagian permanen dari sistem pembinaan. Dengan dukungan berbagai pihak, program ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam membentuk warga binaan yang lebih siap kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang mandiri, produktif, dan berdaya saing. (Ning)