SERUI -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar ibadah syukur satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati periode 2025–2030 di Gedung Silas Papare, Jumat (20/02/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum refleksi perjalanan pemerintahan sekaligus penguatan komitmen pelayanan kepada masyarakat.
Dalam sambutannya, Benyamin Arisoy menyampaikan bahwa sejak dilantik bersama Wakil Bupati pada 20 Februari 2025 oleh Prabowo Subianto di Istana Presiden, dirinya telah menjalankan tugas di tengah berbagai persoalan dan tantangan.
Menurutnya, saat awal kepemimpinan, pemerintah daerah dihadapkan pada besarnya harapan masyarakat untuk memperbaiki pelayanan publik. Namun realitas yang ditemui justru adanya efisiensi anggaran yang cukup besar, sehingga memengaruhi pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pelayanan.
Bupati menjelaskan kebijakan fiskal pemerintah pusat pada 2025 berdampak signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Ia berharap kondisi tersebut membaik pada 2026, namun justru terjadi peningkatan tekanan pada Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak pada hampir seluruh daerah di Indonesia.
“Berkurangnya TKD memengaruhi seluruh layanan karena berdampak pada alokasi anggaran ke OPD, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan satu tahun kepemimpinan yang telah dilalui harus dipahami seluruh aparatur sipil negara sebagai bagian dari dinamika pemerintahan. ASN diminta tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab secara maksimal di tengah keterbatasan.
Bupati juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah tetap mengalokasikan sekitar Rp50 miliar untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPB) ASN. Di tengah berbagai kesulitan, ia mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk bertahan, bekerja, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Dirinya bersama Wakil Bupati, lanjut Arisoy, berkomitmen meletakkan dasar tata kelola pemerintahan yang baik dan benar di Kabupaten Kepulauan Yapen, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pelayanan, terutama pada sektor pelayanan dasar.
Ia menyoroti sektor pendidikan dan kesehatan yang belakangan menjadi perhatian masyarakat. Tenaga medis diminta bekerja secara optimal, terlebih TPB tidak mengalami pemangkasan meskipun kondisi fiskal daerah sedang menantang.
Bupati turut menegaskan kepada pimpinan perangkat daerah, khususnya Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, agar tidak lagi menggunakan nota dinas dalam penempatan guru maupun tenaga medis. Penempatan harus melalui keputusan resmi Bupati guna memastikan pemerataan layanan.
“Guru tidak berada di tempat tugas tetapi kondisi dibiarkan bertahun-tahun. Hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa berbagai kelemahan yang masih ada harus menjadi bahan refleksi bersama dalam menata kinerja pemerintahan. Dengan refleksi satu tahun kepemimpinan tersebut, ia berharap seluruh aparatur pemerintah daerah dapat bersatu dan bekerja bersama bagi kepentingan pelayanan masyarakat, sehingga meskipun dalam kondisi keterbatasan, pemerintah tetap mampu menghadirkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.