PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, secara resmi melantik Musni Wijaya sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Sumatera Selatan. Pelantikan tersebut sekaligus menandai awal tugas berat yang harus segera dihadapi Musni Wijaya, yakni menegakkan kebijakan larangan angkutan batu bara melintas di jalan umum yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2026.
Kebijakan ini menjadi salah satu agenda strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya mengurangi dampak sosial, kerusakan infrastruktur jalan, serta gangguan keselamatan lalu lintas yang selama ini kerap ditimbulkan oleh aktivitas angkutan batu bara.
Musni Wijaya menegaskan bahwa aturan tersebut bukan sekadar wacana, melainkan mandat tegas yang harus dijalankan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan.
Menurut Musni, persoalan angkutan batu bara tidak bisa disikapi secara parsial. Penanganannya membutuhkan pendekatan komprehensif karena melibatkan berbagai jalur distribusi, mulai dari jalur darat hingga jalur sungai, serta memerlukan koordinasi lintas wilayah dan lintas instansi pemerintahan.
“Sejak 1 Januari 2026, angkutan batu bara sudah tidak diperbolehkan lagi melintas di jalan umum. Ini bukan persoalan sederhana karena menyangkut banyak aspek, baik jalur darat maupun jalur sungai, serta koordinasi antarlembaga,” ujar Musni Wijaya, Kamis (16/1/2026).
Ia mengakui bahwa tanggung jawab yang kini diemban Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan tergolong besar dan penuh tantangan. Selain menegakkan kebijakan larangan tersebut, Dishub Sumsel juga dituntut memastikan kesiapan infrastruktur pendukung agar distribusi batu bara tidak kembali berdampak negatif bagi masyarakat umum.
Dalam waktu dekat, Musni Wijaya menargetkan konsolidasi internal sebagai langkah awal. Ia menilai, soliditas tim dan kerja kolektif menjadi kunci utama dalam merumuskan langkah strategis ke depan. Seluruh kebijakan yang akan diambil, kata dia, harus berbasis data yang akurat serta dilandasi koordinasi lintas sektor.
“Saya tidak bisa bekerja sendiri. Semua harus dirumuskan bersama. Saya dan seluruh jajaran Dishub Sumsel akan menyusun langkah ke depan secara kolektif, termasuk berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait,” tegasnya.
Selain itu, Musni juga menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota, khususnya Dinas Perhubungan di tingkat daerah. Pasalnya, sebagian kewenangan operasional di lapangan berada di bawah pemerintah kabupaten/kota, sehingga koordinasi yang intensif menjadi keharusan agar kebijakan berjalan efektif.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan strategis terkait angkutan batu bara tetap akan dikendalikan dan dikoordinasikan secara menyeluruh di tingkat provinsi, guna memastikan keseragaman kebijakan serta efektivitas pelaksanaan di lapangan.
Sebagai solusi jangka menengah, Musni Wijaya mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan langkah konkret berupa pembangunan infrastruktur alternatif. Salah satu rencana yang akan segera direalisasikan adalah pembangunan jalan khusus angkutan batu bara.
Ia menyebutkan, dalam waktu dekat akan dilakukan ground breaking pembangunan jalan khusus angkutan batu bara di kawasan Tanjung Jambu.
Proyek tersebut diharapkan dapat secara bertahap mengurangi ketergantungan angkutan batu bara terhadap jalan umum, sekaligus menjadi solusi permanen bagi permasalahan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
“Ini memang tantangan yang sangat berat, tetapi kami optimistis bisa diselesaikan secara bertahap. Informasi yang kami terima, dalam waktu dekat akan dilakukan ground breaking jalan khusus angkutan batu bara di Tanjung Jambu,” pungkasnya. (Ning)