PESIBAR -(deklarasinews.com)- Berdasarkan hasil kajian dan temuan sejumlah awak media di lapangan, diduga sebagian besar Lembaga Himpun Pekon (LHP) di Kabupaten Pesisir Barat tidak menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal di tingkat pekon.
LHP yang seharusnya berfungsi sebagai lembaga perwakilan masyarakat dan mitra kerja pemerintahan pekon (desa), dinilai tidak menunjukkan kinerja optimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Salah satu contoh nyata yang ditemukan di lapangan adalah kurangnya penertiban hewan ternak, seperti kerbau, sapi, dan kambing yang masih banyak dibiarkan berkeliaran bebas. Kondisi ini mengakibatkan tanaman warga rusak dan lingkungan pekon menjadi kotor.
Padahal, menurut kesepakatan hasil musyawarah pekon, sudah ada aturan dan sanksi bagi pemilik ternak yang lalai. Namun, sanksi tersebut tidak diterapkan dengan tegas sehingga pelanggaran terus berulang.
Menanggapi fenomena ini, awak media yang melakukan pemantauan merasa prihatin dan ikut bertanggung jawab dalam menyuarakan kondisi tersebut. Mereka menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan keberadaan LHP agar lembaga ini dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya.
Dalam kajiannya, awak media menyampaikan beberapa hal pokok sebagai dasar pertimbangan:
- Mengingat bahwa LHP di sebagian besar pekon tidak bekerja secara efektif.
- Menimbang masih digunakannya Surat Keputusan (SK) perpanjangan masa jabatan dari eks Bupati sebelumnya tanpa adanya pembaruan atau penyegaran kepengurusan.
- Menyimpulkan, bahwa kondisi ini menunjukkan LHP di banyak pekon terkesan “mati suri” dan tidak berperan aktif sebagaimana mestinya.
Atas dasar itu, awak media mengusulkan dan memohon kepada Bupati Pesisir Barat selaku pimpinan pemerintahan daerah, serta pemerintah pusat pada umumnya, untuk melakukan kajian ulang (revisi) terhadap keberadaan LHP.
Evaluasi ini diharapkan mencakup persyaratan dan kriteria keanggotaan LHP agar lembaga tersebut benar-benar diisi oleh figur yang berintegritas, kompeten, dan mampu bersinergi dengan peratin (kepala pekon) sebagai mitra kerja pemerintahan di tingkat desa.
“Kami berharap adanya pembenahan ini dapat menciptakan sinergi yang harmonis antara LHP dan pemerintah pekon, sehingga pembangunan di Bumi Sai Bathin dan Ulama dapat berjalan lebih baik dan masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” ujar salah satu perwakilan awak media.
Dengan evaluasi yang tepat, lanjutnya, Kabupaten Pesisir Barat diharapkan mampu mengejar ketertinggalan dan bersaing dengan daerah lain di tingkat nasional menuju Krui Madani yang sejahtera dan berdaya saing.(Arnandes)