Kategori: Politik

Palembang Politik

Muscab X PPP Palembang Jadi Momentum Evaluasi dan Konsolidasi Internal Partai

PALEMBANG- (deklarasinews.com)– Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palembang menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) X di Kantor DPC PPP Jalan Merdeka, Talang Semut, Palembang, Rabu (13/05/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi partai berlambang Ka’bah itu untuk melakukan evaluasi menyeluruh, memperkuat konsolidasi internal, sekaligus menyusun arah perjuangan politik lima tahun mendatang.

Muscab X PPP Kota Palembang berlangsung dengan semangat kebersamaan dan harapan besar untuk mengembalikan kejayaan partai di Kota Palembang. Agenda ini juga menjadi wadah strategis dalam membahas program kerja, mengevaluasi capaian kepengurusan sebelumnya, hingga menyusun langkah-langkah baru demi memperkuat eksistensi PPP di tengah dinamika politik yang semakin kompetitif.

Ketua DPW PPP Sumatera Selatan, H. Ahmad Palo SE, mengatakan bahwa pelaksanaan Muscab merupakan amanah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai serta aturan organisasi yang wajib dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

Menurutnya, Muscab tidak hanya menjadi agenda pergantian kepengurusan semata, melainkan forum penting untuk merumuskan strategi dan arah baru partai ke depan.

“Melalui Muscab ini, kami melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah dikerjakan selama lima tahun terakhir dan merumuskan program kerja untuk lima tahun ke depan. Selain itu, dilakukan juga konsolidasi organisasi termasuk perubahan struktur kepengurusan harian DPC PPP Kota Palembang beserta bidang-bidangnya,” ujar H. Ahmad Palo.

Ia menjelaskan, mekanisme pemilihan kepengurusan di PPP memiliki perbedaan dibandingkan sejumlah partai politik lainnya. Dalam Muscab, peserta tidak langsung memilih ketua DPC, melainkan memilih tim formatur yang nantinya bertugas menyusun struktur kepengurusan lengkap.

“Di PPP, Muscab tidak langsung menetapkan siapa ketua terpilih. Yang dipilih adalah formatur. Tim formatur inilah yang nantinya bermusyawarah menentukan susunan kepengurusan mulai dari ketua, sekretaris, bendahara hingga pengurus harian lainnya,” jelasnya.

Dalam Muscab X tersebut, terpilih tujuh formatur yang terdiri dari empat perwakilan Pimpinan Anak Cabang (PAC), satu perwakilan DPC yakni Muhammad Sulaiman, satu perwakilan DPW, dan satu perwakilan dari DPP PPP. Ketujuh formatur tersebut nantinya akan kembali bermusyawarah untuk menentukan susunan kepengurusan baru DPC PPP Kota Palembang periode mendatang.

Ahmad Palo berharap Muscab X dapat menjadi titik awal kebangkitan PPP di Kota Palembang. Ia mengingatkan bahwa PPP pernah menjadi salah satu kekuatan politik besar dengan raihan hingga 17 kursi legislatif, meskipun pada periode berikutnya mengalami penurunan signifikan hingga hanya memperoleh lima kursi.

Menurutnya, hasil Pemilu 2024 menjadi bahan evaluasi penting bagi seluruh kader dan pengurus partai untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.

“Pemilu 2024 menjadi bahan evaluasi besar bagi kami. Kami berharap momentum Muscab ini menjadi langkah terbaik untuk memperbaiki dan membangkitkan kembali PPP di Kota Palembang,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPC PPP Kota Palembang periode 2021-2026, Muhammad Sulaiman, menegaskan komitmennya untuk membangun struktur kepengurusan yang lebih solid, kuat, dan mampu membawa PPP kembali berjaya di Kota Palembang.

Ia mengaku optimistis dapat kembali dipercaya memimpin PPP Kota Palembang. Pengalaman pada periode sebelumnya, menurutnya, menjadi pelajaran berharga sekaligus motivasi untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kinerja partai ke depan.

“Dengan mengucap Bismillah, saya optimistis bisa kembali dipercaya memimpin PPP Kota Palembang. Pengalaman pada periode sebelumnya menjadi pelajaran berharga untuk memperbaiki kekurangan dan mengembalikan marwah PPP agar kembali meraih kursi di Palembang,” ungkapnya.

Sulaiman juga menegaskan komitmennya untuk tetap tegak lurus terhadap arahan DPP maupun DPW PPP demi kemajuan partai. Ia menilai dukungan, arahan, serta bimbingan dari para senior partai sangat dibutuhkan untuk memperkuat soliditas kader sekaligus membesarkan PPP di Kota Palembang.

“Kami membutuhkan bimbingan dari pengurus DPP, DPW maupun kader senior. Apa pun arahan partai akan kami jalankan demi kebaikan dan kemajuan PPP di Kota Palembang,” tandasnya.(Ning)

Politik

Peternakan Sapi di Kelapa Dua Disorot, DLHK Akan Surati Instansi Terkait

KAB TANGERANG -(deklarasinews.com)- Viralnya pemberitaan di media online dan media cetak, terkait peternakan di wilayah Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang yang di duga belum mengantongi ijin tersebut, tim pengawasan DLHK Kabupaten Tangerang turun memfervikasi lokasi peternakan, Rabu (13/05/2026).

Hasil dari verifikasi tim pengawasan dan pengendalian Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten mencatat peternakan sapi tersebut belum memiliki ijin.

Kepala Seksi (Kasi) Pengawasan dan Pengendalian DLHK Kabupaten Tangerang Sandi Nugraha menyebutkan bahwa ijin peternakan sapi tersebut belum ada.

“Untuk perizinan belum ada makanya nanti kita bersurat ke instansi terlait dan yang berwenang hasil dari verifikasi lapangan tersebut,” ujarnya.

Hasil temuan ini lanjut Sandi pihaknya akan mengirimkan surat ke DPMPTSP, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Satpol PP. “Kalau terbukti melanggar yang nyegel nanti pol PP tapi ada tahapannya pa,” jelasnya.

Sementara Asep pemilik peternakan sapi yang juga anggota DPRD Provinsi Banten saat konfirmasi melalui WhatsApp nya membantah peternakan sapinya tidak memiliki ijin. “Peternakan sapi saya sudah mempunyai ijin. Terkait limbah tidak ada limbah yang dituduhkan,

silahkan mengecek langsung ke tempat peternakannya,” katanya.(Nan)

Politik

DPD Partai Golkar Kabupaten Pesawaran melaksanakan kegiatan Silaturahmi Demokrasi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran

PESAWARAN -(deklarasinews.com)- Dalam rangka membangun sinergitas antara Partai Politik dengan Penyelenggara Pemilu, Ketua DPD Partai Golkar Pesawaran Mustika Bahrum gelar acara Silaturahmi Demokrasi. Selasa, (12/5/2026).

Mustika Bahrum dalam sambutannya mengatakan, pada hari ini DPD Partai Golkar Pesawaran bersilaturahim dengan KPU Pesawaran dalam rangka membangun sinergitas antara Partai Politik dengan Penyelenggara Pemilu.

“Semoga komunikasi ini bisa terus terjaga, karena kita tahu bahwa tidak lama lagi tahapan-tahapan Pemilu akan segera digelar. Tentunya sinergitas ini bukan hanya dengan KPU, tapi Bawaslu dan unsur lain yang terlibat,” Ujar Mustika Bahrum.

Sementara, Ketua KPU Pesawaran Fery Ikhsan mengatakan, Bahwa silaturahim KPU Pesawaran dengan Partai Golkar Pesawaran hari ini adalah bagian dari upaya membangun kolaborasi, karena dalam waktu dekat tahapan Pemilu akan segera dimulai.

“Kami meminta agar Partai Politik segera melengkapi administrasi organisasi dalam rangka pemutakhiran data Partai, mulai dari data anggota, kepengurusan, domisili kantor, dan keterwakilan perempuan,” Katanya.

Hadir dalam kegiatan ini:

  1. Pengurus DPD Partai Golkar dan Anggota Fraksi Partai Golkar Pesawaran.
  2. KPU Pesawaran
  3. Bawaslu Pesawaran
  4. Polres Pesawaran
Politik

Ketua DPRK Yapen Apresiasi Tinggi Pameran Batik Canting: “Mama Papua Ciptakan Inovasi Motif Saireri yang Tak Tertandingi”

SERUI -(deklarasinews.com)- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kepulauan Yapen, Ebzon Sembai S.Pi, MH, didampingi istrinya Adomina Elisabet Maniani, menghadiri Pameran Batik Canting dan Kolaborasi UMKM di Alun-alun Lapangan Trikora, pusat kota Serui, pada Selasa (12/5/2026).

Dalam keterangan pers kepada awak media, Ebzon Sembai memuji kemajuan luar biasa pameran Batik Canting khas Yapen.

“Kami lihat bahwa saat ini masyarakat kita bisa mengembangkan potensi kearifan lokal daerah Kepulauan Yapen dengan motif khas Papua dari rumpun Saireri,” ujarnya.

Ebzon Sembai juga mengapresiasi tinggi karya seni mama-mama Papua yang tampil dengan warna berbeda. “Inilah keunikan kami Papua yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain,” tambahnya.

Ia menekankan bahwa kegiatan semacam ini harus didukung pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat dan pendapatan asli daerah (PAD).

“Pemda harus memberikan dukungan penuh kepada mama-mama Papua ini agar bisa menciptakan motif-motif terbaik untuk digunakan seluruh masyarakat yang mendiami pulau panjang ini,” pesannya.

Menurutnya, inovasi motif khas rumpun Saireri yang diciptakan mama-mama Papua merupakan aset terbesar yang perlu dijaga dan dilestarikan.

Ketua DPRK bersama Forkopimda mengunjungi stand pameran batik dan UMKM, sekaligus mencoba teknik membatik dengan mencap ukiran batik pada kain putih. Motif-motif yang ditampilkan terlihat unik dan khas rumpun Saireri.

Tak hanya itu, Ebzon Sembai mendampingi istrinya melihat kain batik jadi, membeli, serta melilitkan kain batik khas Yapen di tubuhnya. Ia menegaskan, ini bukan sekadar pelilitan kain, melainkan bentuk cinta terhadap adat, budaya, dan manusianya.

Ia mengajak generasi muda Papua mencintai budaya sendiri sebagai jati diri.

“Budaya bukan hanya warisan leluhur, tetapi juga kekuatan yang menyatukan, membimbing, dan memberi kebanggaan. Jika budaya dijaga dengan hati, maka adat, bahasa, dan nilai-nilai luhur akan tetap hidup di tengah perubahan zaman,” tegasnya.

“Cinta kepada Papua berarti cinta kepada budayanya. Kita bangga mengenakan simbol adat, tarian, serta nilai-nilai budaya agar tidak hilang oleh perkembangan zaman. Sebab, budaya adalah akar, dan generasi muda adalah pohonnya yang harus tumbuh kuat tanpa melupakan asal-usulnya,” cetus Ketua DPRK Yapen yang akrab disapa Wadevai.

Politik

DPD Golkar Kabupaten Pesawaran Gelar Rapat Konsolidasi Organisasi Sayap dan Ormas Hasta Karya

PESAWARAN -(deklarasinews.com)- Rapat konsolidasi organisasi sayap dan hasta karya DPD Partai Golkar Kabupaten Pesawaran merupakan langkah strategis untuk memperkuat solidaritas internal, memenangkan pemilu, dan menyatukan pandangan di bawah kepemimpinan Mustika Bahrumsyah, SE,. MM.

Pertemuan ini melibatkan Ormas pendiri/didirikan (Hasta Karya), antara lain DPK Kosgoro, Depidar SOKSI, DPC MKGR, DPD AMPI, pengajian Al Hidayah, Himpunan Wanita Karya (HWK), dan Majelis Dakwah Islamiyah. Serta organisasi sayap (AMPG, KPPG), serta pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Pesawaran. Sabtu, (9/5/2026).

Dalam sambutannya Mustika Bahrumsyah menyampaikan bahwa rapat yang digelar DPD Golkar Pesawaran ini guna membangun konsolidasi internal yang solid, untuk meningkatkan perolehan suara/kursi partai.

“Rapat konsolidasi ini untuk memastikan seluruh komponen internal partai yang solid, bergerak satu komando dalam meraih target pemilu,” Ujar Mustika Bahrun yang juga Anggota DPRD Provinsi Lampung.

Mustika menambahkan, rapat hari ini DPD Golkar Pesawaran mengumpulkan seluruh Ormas pendiri/didirikan dan organisasi sayap. Memastikan Partai Golkar Pesawaran tetap kuat dan konsisten menjalankan sistem yang ada.

” Hari ini DPD Golkar Pesawaran mengumpulkan seluruh organisasi partai Golkar, untuk memastikan bahwa partai Golkar Pesawaran tetap kuat dan konsisten menjalankan sistem yang ada,” Pungkasnya.

Blitar Politik

Melalui Rapat Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar Pastikan Polemik KDKMP Di SDN Tegalrejo 01 Selesai

BLITAR -(deklarasinews.com)- Melalui Rapat kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar polemik rencana pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di area SDN Tegalrejo 01, Kecamatan Selopuro, di ruang rapat Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar di pastikan selesai  pada Jumat (08/05/2026).

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, Sugeng Suroso, mengatakan seluruh pihak dipertemukan untuk mencari solusi bersama, mulai dari pemerintah desa, BPD, komite sekolah, PGRI, Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan hingga pihak sekolah.

Menurut Sugeng, pembangunan KDKMP harus mengikuti aturan dan juknis yang berlaku. Dalam aturan tersebut disebutkan lahan pendidikan aktif, ruang terbuka hijau, tempat ibadah, sawah hingga lahan konflik tidak boleh digunakan.

“Masalah di SD Tegalrejo ini ada dua klausul yang masuk, sekolah masih aktif digunakan kemudian wali murid juga tidak sepakat. Sehingga itu kita anggap sebagai sebuah konflik,” ungkap Sugeng.

Ketua Komisi IV Sugeng Suroso menyampaikan bahwa, berdasarkan masukan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Komisi IV meminta seluruh pihak melakukan cooling down sementara, karena bangunan sekolah masih digunakan dan target minimal pembangunan KDKMP di Kabupaten Blitar hampir terpenuhi.

“Alhamdulillah hari ini clear, tidak ada masalah untuk Tegalrejo. Untuk sementara ini permasalahan selesai,” tandasnya .

Sugeng mengatakan, rencana mendirikan gerai KDMP di lahan SDN Tegalrejo 1 bertentangan dengan petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat. Menurut dia, gerai KDMP tidak boleh didirikan di lahan sekolah, lahan pertanian, area ruang terbuka hijau, tempat ibadah, maupun lahan sengketa.

Berdasarkan hasil rapat dengar pendapat hari ini dengan seluruh pemangku kepentingan, selain juga Pemerintah Desa Tegalrejo menolak rencana pembangunan gerai KDMP di lahan SDN Tegalrejo 1 tersebut,” tandas Sugeng Suroso.

Sugeng Suroso juga meluruskan anggapan bahwa, lahan bekas SDN Tegalrejo 02 merupakan lahan kosong karena telah merger dengan SDN Tegalrejo 01. Merger bukan hanya menggabungkan siswa, tetapi juga aset pendidikan, agar siswa memiliki ruang belajar dan aktivitas yang lebih luas.

“Anak-anak yang bersekolah itu butuh lahan bermain, olahraga, pramuka, upacara dan kegiatan lainnya, bukan hanya ruangan belajar saja. Mohon semua pihak bijaksana dalam mengambil keputusan dan sikap. Jadi aset itu tetap menjadi bagian dari SDN Tegalrejo 01,” pungkasnya.(Laila)

 

Blitar Politik

Polemik Kades PAW Kades Jambewangi Selopuro Komisi I DPRD Kabupaten Blitar Minta Diselesaikan Secara Humanis

BLITAR -(deklarasinews.com)- Polemik PAW Kades Jambewangi Kecamatan  Selopuro Komisi I DPRD Kabupaten Blitar meminta seluruh pihak mengedepankan komunikasi dan musyawarah dalam menyikapi polemik pendaftaran Calon Kepala Desa Antar Waktu (PAW) . Hal itu disampaikan  dalam rapat kerja yang digelar di Ruang Rapat Komisi I Gedung DPRD Kanigoro, Kabupaten Blitar pada Jumat (08/05/2026).

Rapat kerja tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, Nugroho Bayu Laksono, dan dihadiri sejumlah pihak terkait, mulai dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), Bagian Hukum, Camat Selopuro, Penjabat Kepala Desa Jambewangi, Lembaga BPD Desa Jambewangi, Panitia Pendaftaran Calon Kepala Desa Antar Waktu, hingga pihak pemohon hearing.

Forum ini digelar sebagai upaya DPRD Kabupaten Blitar untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan yang muncul dalam tahapan pendaftaran calon kepala desa antar waktu di Desa Jambewangi. Dalam rapat itu, masing-masing pihak diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan dan pandangan terkait persoalan yang terjadi.

Komisi I DPRD Kabupaten Blitar kemudian mendalami berbagai keterangan guna memperoleh pemahaman utuh terhadap pokok persoalan sekaligus mencari solusi terbaik melalui koordinasi bersama.

Salah satu anggota Komisi I DPRD Kabupaten Blitar Mujib SM menyampaikan dalam pandangannya bahwa, selama ini memang kita lihat penyelesaian masalah ini sudah pada koridor aturan-aturan yang kita pakai, akan tetapi kalau tafsir itu didasarkan pada rasa suka dan tidak suka, ini akan sulit untuk di terjemahkan, dan sulit mencari keputusan yang tepat.

“Namun, apakah  proses ini sudah berjalan dengan baik atau belum saya rasa itu saja yang harus di musyawarahkan,” ungkap Mujib.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, Nugroho Bayu Laksono, menegaskan bahwa, pihak Legislatif hadir untuk memastikan proses demokrasi di tingkat desa berjalan secara transparan, objektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Komisi I DPRD Kabupaten Blitar berharap seluruh tahapan pendaftaran Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Jambewangi dapat dilaksanakan secara tertib, adil, dan sesuai regulasi. DPRD juga mendorong seluruh pihak untuk mengedepankan komunikasi dan musyawarah demi menjaga kondusivitas masyarakat,” ujarnya.

Nugroho Bayu Laksono juga menyampaikan bahwa, kondusivitas di tengah masyarakat harus tetap dijaga agar persoalan yang muncul tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan. DPRD Kabupaten Blitar juga berharap seluruh pihak dapat menghormati proses yang sedang berjalan.

“Melalui rapat kerja tersebut, DPRD Kabupaten Blitar berharap tercipta kesepahaman bersama sehingga proses pemerintahan desa dan tahapan pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Jambewangi dapat berjalan lancar dan sesuai aturan,” pungkasnya.(Laila).

Politik

Anggota DPD RI Almira Nabila Fauzi Serahkan Bantuan Alat Gotong Royong untuk Masyarakat di Kabupaten Pringsewu

PRINGSEWU -(deklarasinews.com)- Almira Nabila Fauzi menyerahkan bantuan alat hasil aspirasi kepada masyarakat di Kabupaten Pringsewu sebagai bentuk kepedulian terhadap kegiatan sosial dan budaya gotong royong di lingkungan masyarakat.

Bantuan yang diserahkan berupa angkong, cangkul, dan skop yang nantinya akan digunakan masyarakat dalam kegiatan kerja bakti serta gotong royong di lingkungan sekitar.

Dalam kegiatan tersebut, Almira berharap bantuan alat yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat demi menjaga kekompakan dan kebersamaan antarwarga.

“Kami berharap bantuan ini bisa bermanfaat dan membantu masyarakat dalam kegiatan gotong royong serta menjaga semangat kebersamaan di lingkungan,” ujar Almira.

Masyarakat menyambut baik bantuan tersebut dan mengapresiasi perhatian yang diberikan kepada warga. Dengan adanya bantuan alat kerja tersebut, diharapkan kegiatan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Pringsewu dapat berjalan lebih maksimal dan semakin mempererat solidaritas antarwarga.[Mulia Mega]

Politik

Mas Tonny Siap Rebut Kursi Ketua KONI Kota Blitar

BLITAR -(deklarasinews.com)- Dinamika proses penjaringan calon Ketua KONI Kota Blitar mulai menghangat. Setelah muncul satu nama yang menjadi perhatian publik olahraga adalah Tonny Andreas, S.H., M.H. Tokoh  aktif yang dikenal di dunia olahraga itu akhirnya dinyatakan lolos dalam seleksi penjaringan bakal calon Ketua KONI Kota Blitar.

Demikian di ungkapkan Tonny Andreas pada Kamis (07/05/2026) meski sebelumnya sempat terkendala aturan administrasi pencalonan,  namun keputusan tersebut muncul setelah adanya koordinasi antara panitia penjaringan calon ketua KONI Kota Blitar dengan badan hukum KONI Provinsi Jawa Timur.

“Dari hasil koordinasi itu Kami di pastikan lolos memenuhi syarat untuk melanjutkan pencalonannya sebagai Ketua KONI Kota Blitar,” jelasnya.

Nama Tonny Andreas sendiri bukan sosok baru di dunia olahraga di Blitar Raya. Mantan Ketua KONI Kabupaten Blitar dua periode itu dikenal memiliki pengalaman panjang dalam pembinaan atlet serta jejaring luas dengan berbagai stakeholder olahraga.

Magister Hukum lulusan Universitas Jember dengan predikat cumlaude tersebut mengaku ingin mendedikasikan diri untuk kemajuan olahraga di Kota Blitar agar mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi di tingkat regional maupun nasional.

Selain aktif sebagai advokat dan dosen, Tonny juga dikenal dekat dengan berbagai kalangan, mulai aktivis, profesional, tokoh masyarakat, birokrat hingga unsur TNI-Polri. Kedekatannya dengan tokoh muda Gus Iqdam juga membuat namanya cukup dikenal di berbagai lapisan masyarakat.

Di kalangan insan olahraga, Tonny dinilai memiliki kepedulian tinggi terhadap atlet. Ia disebut kerap memberikan bonus pribadi kepada atlet, pelatih maupun official sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang diraih.

Tak hanya itu, penggila olahraga tersebut juga dikenal aktif dalam kegiatan sosial dan toleransi antarumat beragama. Hal ini membuat pencalonannya mendapat respons positif dari sejumlah cabang olahraga (Cabor) di Kota Blitar.

Salah satu pendukung Tonny Andreas, Handoko, mengungkapkan bahwa hingga saat ini dukungan terhadap Tonny terus mengalir dari berbagai Cabor.

“Kami salah satu pendukung Tonny Andreas. Sampai hari ini sudah mengantongi dukungan dari 27 Cabor. Tidak hanya dukungan lisan, tapi juga disertai fakta integritas dan tanda tangan resmi,” ujarnya.

Menurutnya, mayoritas Cabor menginginkan sosok Ketua KONI yang profesional dan mampu mengelola anggaran secara proporsional sesuai kebutuhan masing-masing cabang olahraga.

Hal senada disampaikan Dodik dari Cabor Panjat Tebing. Ia menilai Kota Blitar membutuhkan pemimpin KONI yang memiliki pengalaman dan orientasi kuat terhadap prestasi atlet.

“Selain transparansi pengelolaan anggaran, Kota Blitar membutuhkan ketua yang fokus pada pembinaan atlet berprestasi. Pengalaman panjang itu ada pada Tonny Andreas,” tegasnya.

Sementara itu, penjaringan pengambilan formulir bakal calon Ketua KONI Kota Blitar resmi ditutup pada Rabu tengah malam. Tercatat ada enam kandidat yang mengambil formulir pencalonan, yakni dr. Syahrul, Samanhudi Anwar, Tonny Andreas, Karji, Trianto, dan Prastya.

Keenam kandidat kini bersaing untuk mendapatkan dukungan dari para ketua cabang olahraga se Kota Blitar.

Ketua panitia penjaringan, Slamet, mengatakan pihaknya berharap seluruh proses pencalonan berjalan lancar dan kondusif.

“Ada enam tokoh yang mengambil formulir bakal calon Ketua KONI Kota Blitar. Kami berharap semuanya sukses dan lancar dalam proses pencalonannya. Siapa pun nanti yang terpilih, semoga mampu mengukir prestasi dan membawa olahraga Kota Blitar semakin maju,” pungkasnya.(*)

Pemkab Politik

Percepatan Program KPBU APJ, Pemkab dan DPRD Pringsewu Kunjungi Kabupaten Madiun

PRINGSEWU -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan DPRD Kabupaten Pringsewu melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Rombongan Pemkab dan DPRD Pringsewu disambut dan diterima oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto beserta jajaran Pemkab Madiun di Kantor Pemkab setempat, pada Selasa (5/5/2026).

Kunjungan lanjutan dalam rangka percepatan pelaksanaan program Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Alat Penerangan Jalan (APJ) yang akan dikembangkan di Kabupaten Pringsewu ini dipimpin Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas, didampingi Wabup Umi Laila dan Ketua DPRD Pringsewu Suherman, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Hendrid beserta sejumlah kepala perangkat daerah dan anggota DPRD Kabupaten Pringsewu.

Menurut Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas, kunjungan ke Kabupaten Madiun ini adalah dalam rangka melihat langsung keberhasilan Pemkab Madiun dalam mengelola Alat Penerangan Jalan dengan skema KPBU yang juga akan dikembangkan di wilayah Kabupaten Pringsewu. Hasil kunjungan ini nanti akan menjadi referensi penting bagi  Pemkab Pringsewu sebelum pelaksanaan program tersebut.

“KPBU ini menjadi langkah strategis karena mampu mempercepat pembangunan sarana penerangan jalan tanpa harus membebani APBD di awal. Dengan skema ini bisa dibangun ribuan titik lampu sekaligus, yakni dengan teknologi LED yang lebih hemat energi. Bahkan pemeliharaannya juga dijamin oleh pihak ketiga,” ujarnya.

Melalui skema KPBU ini, kata Bupati Pringsewu, akan memberikan keuntungan dari sisi manajemen risiko dan kualitas layanan, karena risiko teknis dialihkan ke pihak swasta yang lebih kompeten. Sehingga pihaknya lebih fokus pada pengawasan.

“Namun demikian, saya juga mengharapkan kunjungan ini juga membuka kemungkinan kerjasama antara Pemkab Pringsewu dengan Pemkab Madiun di bidang inovasi infrastruktur dan lainnya yang membawa dampak positif bagi masyarakat kedua daerah,” harapnya.

Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan skema KPBU merupakan solusi mengatasi keterbatasan anggaran di daerah dalam membangun infrastruktur. Dikatakan, KPBU merupakan sebuah transformasi dalam pengelolaan layanan publik, karena pemerintah daerah tidak hanya membangun, tetapi juga memastikan agar efisiensi energi serta keberlanjutan pembangunan dapat terlaksana. (Mulia Mega)