Kategori: Daerah

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Peristiwa pohon tumbang yang menimpa pengguna jalan viral di media sosial. Kejadian tersebut terjadi di Jalan Kamboja, tepatnya di halaman Kantor Camat Ilir Timur I (IT I) yang  berseberangan dengan Kantor KONI Kota Palembang, 18/2/2026.

Insiden ini memunculkan pertanyaan publik mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami korban. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kota Palembang, Rubi Indiarta,S.H.,M.H angkat bicara.

Rubi menjelaskan, apabila pohon yang tumbang merupakan pohon pelindung di pinggir jalan yang dikelola pemerintah daerah, maka pemerintah kota dapat dimintai pertanggungjawaban ganti rugi.

“Berdasarkan aturan, jika pohon pelindung dibawah pengelolaan pemerintah kota tumbang dan menimpa kendaraan atau pengguna jalan, maka pemerintah daerah dapat dimintai pertanggungjawaban,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dasar hukum yang mengatur hal tersebut tertuang dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang perbuatan melawan hukum. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang bersalah untuk mengganti kerugian.

“Dalam konteks ini, apabila terdapat kelalaian dalam perawatan, seperti tidak dilakukan pemangkasan atau perantingan terhadap pohon yang sudah tua dan rapuh sehingga membahayakan, maka itu bisa dikategorikan sebagai kelalaian,” jelasnya.

Selain itu, Pasal 1367 KUHPerdata juga mengatur tentang tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh barang yang berada di bawah pengawasan seseorang atau instansi.

Rubi menambahkan, di Kota Palembang, pengelolaan pohon pelindung jalan berada di bawah kewenangan pemerintah kota melalui dinas terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan).

“Kita harus melihat apakah kejadian ini murni karena faktor alam atau ada unsur kelalaian, misalnya pohon sudah tua, rapuh, dan tidak dilakukan perawatan secara berkala,” katanya.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa apabila pohon tumbang tersebut berada di pekarangan pribadi, maka tanggung jawab berada pada pemilik lahan atau pemilik pohon tersebut.

Dalam kesempatan itu, Rubi juga mengingatkan dinas terkait agar lebih proaktif melakukan pengawasan dan perawatan terhadap pohon-pohon besar dan tua di sejumlah ruas jalan di Kota Palembang.

“Jangan sampai menunggu ada korban baru bergerak. Tidak harus menunggu laporan dulu baru bekerja. Jika melihat ada pohon yang sudah besar, menutupi jalan, atau berpotensi membahayakan, segera lakukan pemangkasan,” tegasnya.

Ia pun menekankan agar seluruh jajaran bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dengan penuh tanggung jawab.

“Bekerja itu adalah bentuk pengabdian. Jangan menunggu ada insentif baru bergerak. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya. (rls/nsy)

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Semerawut Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Danau Sunter, Walaupun sudah ada tulisan larangan parkir dan berjualan, masih ada saja beberapa warga memarkirkan motornya di Bibir Jalan Danau Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu sore tanggal 16 Februari 2026.

Tak hanya itu, marak juga pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang di trotoar, tepatnya di Bibir Danau Sunter. Hasil pemantauan awak media di lapangan beberapa warga berpasang-pasangan ini, nampak menikmati indahnya Danau Sunter. Ada juga beberapa warga sedang asik memancing di bibir danau. Namun, keberadaan mereka terbilang meresahkan pengendara lain. Sebab, para pengunjung Danau Sunter ini memarkirkan kendaraannya yang mayoritas roda dua tepat di bibir jalan. Walaupun jalan lengang, jalan ini juga terbilang ramai lalu-lalang pengendara yang melintas.

Namun, para pengendara juga tetap berhati-hati dalam melajukan kendaraannya. Sebab, apabila dilihat secara seksama, ratusan motor yang terparkir ini hampir memakan seperempat bahu jalan. Ditambah lagi maraknya gerobak PKL yang ada di trotoar, dan bibir jalan. Trotoar itu nampak penuh oleh warga yang duduk-duduk dan gerobak PKL. Alhasil pejalan kaki pun terpaksa berjalan kaki di bibir jalan. Keberadaan PKL ini tidak hanya melanggar Perda No 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, tetapi juga menimbulkan  kekumuhan.

Para pedagang yang berjualan di Jalan danau sunter tanjung priok  Sebagian besar menjual makanan dan minuman ringan. Warga menyoroti gangguan terhadap ketertiban umum dan keindahan kota yang disebabkan oleh lapak-lapak PKL tersebut. Warga Berinisial Sidik (53) meminta  Camat Lurah, Dishub, Satpol pp, pemerintan kota wilayah jalan Danau Sunter Jakut untuk menertibkan PKL dan Parkir Liar dan pedagang kaki lima Yang ada di jalan Danau Sunter Jakarta Utara. “Banyak PKL dan parkir Liar di Jalan Raya Danau Sunter dan sekitarnya dan membuat semrawut serta kemacetan dan mengganggu ketertiban umum,” tuturnya (SW)

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Menjelang datangnya bulan suci Ramadan , warga mulai berbondong-bondong memadati Tempat Pemakaman Umum  TPU Budi Darma, Semper Timur Cilincing, Jakarta Utara, Minggu (16/2/2026).

Berdasarkan pantauan wartawan pelita ekspres com di lokasi, sejumlah peziarah yang berasal dari wilayah Jakarta Utara dan sekitarnya, terlihat mulai memadati kawasan TPU Budi Darma sejak pagi tadi. Doa Ziarah Kubur Lengkap dengan Artinya

Kendaraan roda empat dan roda dua tampak mengantre untuk menuju area pemakaman yang sudah dipenuhi para peziarah. Kemacetan panjang terjadi sekitar jalan masuk menuju TPU. Hal ini membuat banyak peziarah memilih jalan kaki.

Salah seorang peziarah, Sahma Siti (39) mengatakan, dirinya lebih memilih berjalan kaki meninggalkan kendaraan di luar area TPU untuk berziarah ke makam keluarga.

“Ini kan memang situasinya lagi macet dan tidak bergerak. Jadi saya lebih memilih berjalan saja, tinggalkan mobil di luar sana,” ucap Sahma saat ditemui di lokasi.

Menurut Sama, kemacetan ini sudah terjadi sejak tadi pagi. Dia juga tidak menyangka jika sudah banyak warga ataupun peziarah yang datang. Adapun dalam kemacetan ini tidak terlihat petugas yang membantu mengatur jalan.

“Tidak bergerak sama sekali, makanya kita lebih memilih jalan,” ucapnya.

Adapun berziarah ke makam, menurut Sahma sudah menjadi tradisi umat Islam menjelang datangnya bulan Ramadan untuk mengirimkan doa dan munajat.(WBO)

PRINGSEWU -(deklarasinews.com)- Forum Jurnalistik Independen Pringsewu (FOR-JIP) secara resmi mendeklarasikan keberadaannya dalam sebuah acara yang digelar di Hotel Balong Kuring, Senin [16/2/2026 ] Deklarasi ini mengusung tema “Komitmen Bersinergi Demi Membangun Pringsewu Lebih Maju”.

Acara deklarasi dihadiri oleh Pembina FOR-JIP H. Irwan Saputra, Penasehat FOR-JIP Agus Alatas, S.Pd, Yudhi Ruana, Agus Ciek,  Pak Martin, serta sejumlah tokoh dan perwakilan instansi, antara lain Dinas Kominfo, Kesbangpol, Polsek Kota Pringsewu, Danramil Pringsewu, APDESI Merah Putih Kabupaten Pringsewu, insan pers se-Kabupaten Pringsewu, organisasi kemasyarakatan (ormas), dan LSM.

Dalam sambutannya, Pembina FOR-JIP H. Irwan Saputra menyampaikan bahwa lahirnya FOR-JIP berangkat dari semangat dan tekad kuat insan pers di Kabupaten Pringsewu untuk bersinergi dengan pemerintah daerah.

“FOR-JIP hadir sebagai wadah insan pers untuk bersama-sama mendukung pembangunan daerah. Harapannya, sinergi ini dapat mendorong kemajuan Kabupaten Pringsewu secara berkelanjutan,” ujarnya.

Ia juga berharap kehadiran FOR-JIP dapat menciptakan iklim informasi yang kondusif sehingga menarik minat investor untuk berinvestasi di Pringsewu, dengan didukung proses perizinan dan legalitas yang mudah serta tidak berbelit-belit.

“Jika iklim investasi terbuka dan informasi tersampaikan dengan baik, pembangunan daerah akan berjalan lebih cepat,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua FOR-JIP M. Rudi Borneo menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pengurus, pembina, dan penasehat yang telah memberikan dukungan penuh hingga FOR-JIP resmi berdiri.

“Dengan tekad yang kuat, semoga FOR-JIP dapat tumbuh besar, maju bersama, dan berkontribusi nyata dalam membangun Pringsewu yang lebih maju,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa jajaran pengurus FOR-JIP akan senantiasa membutuhkan bimbingan dan arahan dari pembina serta penasehat agar organisasi ini dapat berkembang dan berjaya di masa mendatang.

Sebagai wujud kepedulian sosial, FOR-JIP juga menyalurkan santunan kepada anak yatim piatu  Panti Asuhan Umul mukminin Aisyah Binti Abu Bakar Pringsewu Selatan. Bantuan berupa 30 paket sembako tersebut diberikan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan.

“Semoga bantuan ini dapat sedikit meringankan beban dan memberi manfaat bagi adik-adik kita yang membutuhkan,” kata Rudi Borneo.

Mewakili tim penasehat, Agus Alatas, S.Pd menyampaikan ucapan selamat atas berdirinya FOR-JIP di Kabupaten Pringsewu.

“Semoga FOR-JIP mampu menjalin kerja sama yang konstruktif dengan semua pihak dan bersinergi bersama pemerintah daerah untuk membangun Pringsewu yang lebih maju dan berkembang,” tutupnya.

Dengan deklarasi ini, FOR-JIP diharapkan menjadi mitra strategis dalam penyampaian informasi yang profesional, independen, dan berimbang demi kemajuan Kabupaten Pringsewu. [ Mulia Mega ]

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung melalui Bidang Gender, Anak, Perempuan dan Kelompok Marginal merilis hasil pemetaan kondisi kerja jurnalis perempuan di Provinsi Lampung. Survei dilaksanakan pada 4–25 November 2025 dan diikuti oleh 47 jurnalis perempuan dari berbagai kabupaten/kota di Lampung Februari 2026.

Sebanyak 61,7% responden bertugas di Bandar Lampung dan 12,8% di tingkat provinsi, sementara sisanya tersebar di sejumlah kabupaten/kota seperti Way Kanan, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Lampung Barat, Pringsewu, Tulang Bawang Barat, Tanggamus, dan Metro.

Responden didominasi usia 31–40 tahun (40,4%) dan 21–30 tahun (38,3%). Sebagian besar bekerja sebagai reporter/jurnalis (70,2%) dengan pengalaman kerja 1–5 tahun (44,7%). Dari sisi status kepegawaian, 57,4% berstatus karyawan tetap, 25,5% kontrak, dan 17% freelance/kontributor.

Sebanyak 57,4% responden telah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW), dan 63,8% pernah mengikuti pelatihan jurnalistik berperspektif gender. Kebutuhan pelatihan yang paling mendesak meliputi pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam jurnalistik (31,9%), peningkatan kepemimpinan jurnalis perempuan (27,7%), keamanan digital (27,7%), serta pencegahan kekerasan seksual (12,8%).

Sebanyak 51,1% responden bekerja 40–50 jam per minggu, dan 29,8% bekerja lebih dari 50 jam per minggu. Namun, persoalan kesejahteraan masih menjadi tantangan.

Sebanyak 38,3% jurnalis perempuan tidak menerima gaji rutin bulanan, dan 40,4% menerima gaji di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung. Selain itu, sebagian perusahaan media belum menyediakan asuransi kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan.

Selanjutnya, tunjangan makan, transportasi, telekomunikasi, maupun dinas malam umumnya tidak tersedia. Hak cuti tahunan dan cuti melahirkan relatif lebih baik, namun cuti haid serta cuti khusus perempuan masih jarang diberikan. Fasilitas ramah perempuan juga minim: hanya 25,5% responden menyatakan tersedia ruang laktasi, dan 2,1% menyebut adanya tempat penitipan anak.

Diskriminasi dan Kesehatan Mental

Survei mencatat 44,7% responden pernah mengalami diskriminasi dalam bertugas. Sebanyak 23,4% jurnalis perempuan pernah mengalami pelecehan seksual, baik verbal, fisik, maupun daring.

Sebanyak 63,8% responden mengaku pernah merasa cemas atau takut saat meliput isu sensitif. Tekanan kerja, beban deadline, relasi dengan narasumber, serta tekanan atasan menjadi faktor utama. Dukungan psikologis dan penyediaan ruang aman di tempat kerja masih sangat terbatas.

Koordinator Bidang Gender, Anak, Perempuan dan Kelompok Marginal AJI Bandar Lampung, Tuti Nurkhomariyah, saat pembekalan rekrutmen anggota AJI Bandar Lampung, Kamis 13 Februari 2026 menyatakan bahwa hasil survei ini menunjukkan masih lemahnya perlindungan dan pemenuhan hak jurnalis perempuan di Lampung. “Upah layak, perlindungan sosial, serta mekanisme penanganan kekerasan seksual harus menjadi standar, bukan pilihan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua AJI Bandar Lampung, Dian Wahyu Kusuma menegaskan bahwa survei  ini harus menjadi perhatian serius seluruh perusahaan media dan pemangku kepentingan pers di daerah.

“Jurnalis perempuan memiliki peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan menghadirkan perspektif yang inklusif dalam pemberitaan. Karena itu, perusahaan media wajib memastikan lingkungan kerja yang aman dan setara,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa AJI Bandar Lampung akan terus mendorong penguatan kebijakan internal media yang berperspektif gender serta membuka ruang advokasi bagi jurnalis perempuan yang mengalami diskriminasi maupun kekerasan.

AJI Bandar Lampung mendorong perusahaan media, organisasi pers, dan pemangku kepentingan untuk memperkuat kebijakan ketenagakerjaan yang adil dan berperspektif gender, menjamin upah layak, perlindungan sosial, keamanan kerja, serta dukungan kesehatan mental bagi jurnalis perempuan.(Red)

PRINGSEWU -(deklarasinews.com)- Semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan kembali ditunjukkan oleh warga Pekon Panutan, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. Masyarakat Dusun 3 secara swadaya melaksanakan kegiatan gotong royong untuk memperbaiki akses jalan yang selama ini mengalami kerusakan.

Kegiatan yang berlangsung penuh kekompakan tersebut melibatkan warga, khususnya masyarakat RT 1 Dusun 3. Perbaikan jalan dilakukan demi memperlancar aktivitas sehari-hari warga serta meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.

Saat ditemui awak media Kepala Dusun 3 Minggu 15/03/26, Suparlan, menyampaikan bahwa kegiatan ini murni atas inisiatif dan kesadaran masyarakat.

Alhamdulillah, kegiatan ini benar-benar hasil dari swadaya masyarakat. Khususnya warga RT 1 yang secara sukarela mengumpulkan dana untuk membeli bahan material seperti semen dan pasir,” ujar Suparlan.

Ia juga berharap semangat gotong royong ini dapat terus terjaga dan menjadi contoh bagi dusun lainnya dalam membangun lingkungan secara mandiri dan penuh kebersamaan.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa kekompakan dan kepedulian sosial masih tumbuh kuat di tengah masyarakat, serta menjadi wujud nyata partisipasi warga dalam pembangunan di tingkat pekon.(Mega)

BANDARLAMPUNG -(deklarasinews.com)– Pengurus Daerah (PD) Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Kota Bandar Lampung resmi dilantik dalam sebuah prosesi khidmat yang digelar di Balai Keratun, Minggu (15/2/2026). Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran strategis para dai dalam membina umat dan bersinergi dengan pemerintah daerah.

Acara pelantikan dihadiri oleh jajaran pengurus wilayah, tokoh agama, unsur pemerintah daerah, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam. Suasana berlangsung penuh kekhidmatan, diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan kepengurusan dan prosesi pengambilan sumpah jabatan.

Ketua PD IKADI Kota Bandar Lampung yang baru dilantik, Dr. Triono, M.IP, dalam sambutannya menyampaikan komitmen untuk menjadikan IKADI sebagai wadah yang profesional, moderat, dan responsif terhadap tantangan dakwah di era modern.

“Pelantikan ini bukan sekadar seremoni, tetapi amanah besar untuk memperkuat dakwah yang mencerahkan dan menyejukkan. Kami berkomitmen menghadirkan dakwah yang solutif, yang tidak hanya berbicara di mimbar, tetapi juga hadir di tengah masyarakat menjawab persoalan sosial, pendidikan, hingga moral generasi muda,” ujar Dr. Triono.

Ia menambahkan bahwa PD IKADI Kota Bandar Lampung akan fokus pada penguatan kapasitas dai melalui pelatihan, kajian rutin, serta kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan lembaga pendidikan. Menurutnya, dai harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan media digital agar pesan dakwah dapat menjangkau generasi milenial dan Gen Z secara efektif.

“Kami ingin para dai di Kota Bandar Lampung tidak hanya kuat secara substansi keilmuan, tetapi juga cakap dalam memanfaatkan media digital sebagai sarana dakwah. Tantangan zaman menuntut kita untuk kreatif, adaptif, dan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua PW IKADI Provinsi Lampung, H. Repianto, S.Pd., dalam arahannya menegaskan pentingnya soliditas organisasi dan sinergi antar pengurus di semua tingkatan.

“IKADI harus menjadi organisasi yang solid dan profesional. Kepengurusan daerah memiliki peran vital dalam menggerakkan dakwah di tingkat akar rumput. Kami berharap PD IKADI Kota Bandar Lampung mampu menjadi contoh dalam tata kelola organisasi yang baik dan dalam menghadirkan program-program yang menyentuh kebutuhan umat,” tegas H. Repianto.

Ia juga menekankan bahwa dakwah saat ini tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus bersinergi dengan pemerintah, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen bangsa.

“Dakwah yang efektif adalah dakwah yang membangun kolaborasi. IKADI harus hadir sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun karakter masyarakat yang religius, berakhlak mulia, serta berkontribusi positif bagi pembangunan daerah,” ujarnya.

Pelantikan ini diharapkan menjadi awal yang kuat bagi PD IKADI Kota Bandar Lampung untuk menjalankan program kerja yang terarah dan berdampak luas. Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, IKADI di Kota Bandar Lampung diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam membina umat, memperkuat nilai-nilai keislaman, serta menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman masyarakat.

Kegiatan ditutup dengan doa bersama serta ramah tamah antar pengurus dan tamu undangan, menandai dimulainya babak baru kepengurusan PD IKADI Kota Bandar Lampung periode 2026–2031.(Red)