YAPEN -(deklarasinews.com)- Ketua DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen, Ebzon Sembai S.Pi., M.H., didampingi istri Adomina Elisabet Maniani dan Kepala Distrik Yapen Barat, Ramli, mengunjungi Kampung Papuma dan Moiwani, Selasa (7/7/2026). Kunjungan itu juga dalam rangka menjalankan amanah dari Dinas BKKBN Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai Bapak Asuh Stunting bagi tiga anak yang terindikasi stunting di Kampung Papuma.
Dalam pernyataan pers di Kampung Moiwani, Ebzon Sembai mengatakan kunjungan tersebut dimaksudkan untuk melihat langsung kondisi masyarakat yang terindikasi stunting serta persoalan pemerintahan kampung yang disampaikan warga. Kunjungan itu menjadi momen kerja sama antara Ketua DPRK dan Kepala Distrik yang baru dilantik beberapa hari lalu.” Ucapnya ”
“Ada dua tujuan utama kunjungan ini melihat kondisi anak-anak terindikasi stunting dan mendengarkan keluhan masyarakat terkait tata kelola pemerintahan kampung,” kata Ebzon.
Warga Kampung Papuma melaporkan bahwa kepala kampung selama ini jarang berada di lokasi dan cenderung hadir hanya ketika dana kampung cair. Aparat kampung setempat disebut menjalankan roda pemerintahan sehari-hari.” Jelasnya ”
Aparat kampung meminta agar kepala distrik memanggil kepala kampung untuk memastikan apakah yang bersangkutan masih menjalankan tugas atau perlu diganti dengan orang yang menetap di kampung agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
“Selama ini kami menjalankan pemerintahan kampung. Kepala kampung hanya datang saat dana cair, lalu pergi lagi,” ujar Lambert Arunggear, Kaur Kesra yang mewakili aparat kampung Papuma.
Aduan Pemotongan Honor dan Pemecatan Staf di Moiwani
Sementara itu, mantan aparat Kampung Moiwani, Welliam Wonyana, melaporkan adanya pemotongan honor aparat sebesar Rp400.000 untuk triwulan akhir 2025 dan triwulan awal 2026. Selain itu, beberapa staf kampung diberhentikan tanpa penjelasan yang jelas. Mereka yang diberhentikan antara lain sekretaris kampung, bendahara, serta beberapa kepala urusan (pemerintahan, pembangunan, dan program).
“Kami tidak tahu alasan pemotongan honor tersebut. Ketika kami minta penjelasan, tidak ada jawaban. Akhirnya kami diberhentikan di tengah jalan,” kata Welliam.
Kabar ini juga dibenarkan Wakil Ketua Bamuskam Moiwani, Sarles Puadi. Ia menyampaikan bahwa aparat kampung telah menanyakan alasan pemotongan honor kepada pimpinan kampung, namun hingga kini belum mendapat penjelasan. Pada saat kunjungan, kepala kampung dan ketua Bamuskam dilaporkan tidak berada di kampung melainkan berada di kota.
Tanggapan Ketua DPRK dan Kepala Distrik
Menanggapi aduan tersebut, Ketua DPRK Ebzon Sembai meminta Kepala Distrik Yapen Barat memanggil pihak terkait untuk meminta keterangan. Jika pemotongan honor terbukti tanpa alasan yang sah atau pemberhentian dilakukan tanpa prosedur, Ebzon meminta agar hak-hak aparat kampung dikembalikan dan pihak yang bertanggung jawab diminta memberikan klarifikasi atau pertanggungjawaban.” Tegas Ketua DPRK Yapen”
“Saya akan menyampaikan hal ini kepada Dinas DPMK dan Bupati agar segera diambil langkah penyelesaian,” ujar Ebzon.
Kepala Distrik Yapen Barat, Ramli S.IP.,M.H, menyampaikan terima kasih kepada Ketua DPRK karena bersedia menjadi Bapak Asuh Stunting di Kampung Papuma.
Mengenai laporan warga, Ramli memastikan pihak distrik akan menindaklanjuti dengan memanggil yang bersangkutan ke kantor distrik untuk meminta keterangan sesuai aduan masyarakat. Hasil klarifikasi akan dilaporkan ke dinas terkait sebagai dasar langkah selanjutnya. Bila pemotongan honor tidak memiliki alasan yang jelas, katanya, pihaknya akan meminta pengembalian atau pergantian pihak yang bertanggung jawab.
“Untuk masalah honor, kami akan minta pertanggungjawaban. untuk apa dipotong, dan jika tidak ada alasan tepat, honor harus dikembalikan,” kata Ramli.
Aspirasi Aparat Kampung
Aparat kampung Papuma meminta agar Pemda, melalui Kepala Distrik, Ketua DPRK, dan Bupati memberi teguran kepada kepala kampung agar kembali aktif menjalankan tugas. Jika tidak ada perubahan, mereka berharap ada langkah-langkah tegas supaya pemerintahan kampung kembali berjalan normal.
Aduan dari warga Kampung Papuma dan Moiwani kini menjadi perhatian pihak distrik dan DPRK. Proses klarifikasi dan langkah administratif akan dilanjutkan untuk memastikan pelayanan publik di tingkat kampung berjalan baik dan hak-hak aparat kampung dipenuhi.