PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Pagar besi di Kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Selatan, Palembang, Selasa (30/12/2025) siang itu tak lagi sekadar pembatas. Ia menjadi simbol perlawanan, amarah, dan kekecewaan yang tumpah dari puluhan kader muda partai berlambang Ka’bah.
Teriakan lantang menggema, spanduk-spanduk dibentangkan, dan sorot mata massa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) Sumsel memancarkan satu pesan yang sama: penolakan total terhadap Musyawarah Wilayah (Muswil) X PPP Sumsel.
Kantor DPW PPP Sumsel berubah menjadi titik panas konflik internal partai. Bukan hanya sekadar aksi unjuk rasa, tetapi sebuah pernyataan sikap keras dari sayap pemuda PPP yang merasa suara mereka diabaikan.
Dari Tuntutan hingga Kepungan
Sejak awal kedatangan massa, suasana sudah terasa tegang. Puluhan anggota GPK Sumsel datang berkelompok, membawa spanduk dan poster bernada protes. Yel-yel penolakan diteriakkan berulang kali, menuntut agar Muswil X DPW PPP Sumsel segera dibubarkan.
Menurut massa aksi, Muswil X yang tengah berlangsung dinilai cacat legitimasi. Mereka menuding pelaksanaannya tidak sesuai dengan mekanisme organisasi serta melanggar aturan internal partai, termasuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
“Kami menolak Muswil ini. Ini tidak sah, cacat prosedur, dan mengkhianati semangat demokrasi di tubuh PPP,” teriak salah satu orator dari atas mobil komando, disambut sorak setuju massa.
Tak berhenti pada orasi, massa memperketat kepungan.
Pagar kantor yang semula menjadi pembatas akhirnya berhasil ditembus. Perlahan namun pasti, area sekitar kantor DPW PPP Sumsel dikuasai oleh massa GPK.
Ultimatum dan Tuntutan Tanggung Jawab
Di tengah panasnya situasi, tuntutan massa semakin mengeras. Sejumlah orator secara bergantian mendesak Ketua Panitia Pelaksana Muswil X agar segera keluar menemui massa dan memberikan penjelasan.
Mereka tidak hanya menuntut klarifikasi, tetapi juga pertanggungjawaban penuh atas pelaksanaan musyawarah yang dianggap bermasalah. Bagi GPK Sumsel, Muswil X bukan sekadar agenda organisasi, melainkan pertaruhan marwah dan legitimasi kepemimpinan PPP di Sumatera Selatan.
“Muswil ini cacat legitimasi. Kami menolak hasilnya. Bubarkan Muswil X sekarang juga!” teriak salah satu orator dengan suara bergetar emosi.
Ultimatum pun dilayangkan. Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, GPK Sumsel menyatakan siap menyegel Kantor DPW PPP Sumsel sebagai bentuk perlawanan terbuka terhadap apa yang mereka sebut sebagai musyawarah ilegal.
Ketegangan Berujung Penyegelan
Ancaman itu bukan sekadar gertakan. Ketegangan memuncak ketika massa aksi akhirnya menerobos masuk ke dalam gedung kantor DPW PPP Sumsel. Aksi penyegelan dilakukan di tengah situasi yang semakin panas.
Sejumlah pengurus PPP Sumsel terlihat berusaha menghalau massa agar tidak masuk ke dalam kantor. Adu mulut tak terelakkan. Saling dorong pun terjadi, memicu bentrokan kecil yang sempat membuat suasana kian mencekam.
Meski tidak berlangsung lama, insiden tersebut cukup menggambarkan betapa rapuhnya suasana internal partai. Di satu sisi, massa GPK merasa berjuang demi aturan dan legitimasi.
Di sisi lain, pengurus DPW PPP Sumsel berusaha mempertahankan jalannya agenda organisasi. Aparat keamanan tampak bersiaga, memastikan bentrokan tidak meluas dan situasi tetap terkendali.
Kondusif di Tengah Bara
Setelah penyegelan dilakukan, teriakan tuntutan masih terus terdengar.
Namun perlahan, eskalasi mulai mereda. Hingga berita ini diturunkan, kondisi di sekitar kantor DPW PPP Sumsel terpantau relatif kondusif, meski aura ketegangan masih terasa kuat.
Belum ada pernyataan resmi yang disampaikan oleh pihak DPW PPP Sumatera Selatan terkait tuntutan massa GPK Sumsel maupun status dan kelanjutan Musyawarah Wilayah X yang menjadi sumber konflik.
Retakan di Tubuh Partai
Peristiwa ini menjadi potret nyata dinamika dan konflik internal yang tengah melanda PPP di Sumatera Selatan. Bagi GPK Sumsel, aksi ini bukan semata unjuk rasa, melainkan bentuk kepedulian dan perlawanan terhadap apa yang mereka anggap sebagai penyimpangan aturan partai.
Sementara bagi publik, insiden ini memperlihatkan bahwa konflik internal partai politik kerap kali tak hanya terjadi di ruang rapat tertutup, tetapi juga bisa meledak ke ruang publik, disaksikan langsung oleh masyarakat. (Ning)