Gubernur Herman Deru Hadiri Pengajian dan Halal Bihalal TP-PKK Sumsel, Pererat Silaturahmi dan Harmoni Keluarga

PALEMBANG -(deklarasinews.com)–  Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Dr. H. Herman Deru, menghadiri kegiatan Pengajian Rutin Bulanan yang dirangkaikan dengan Halal Bihalal Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Sumsel. Kegiatan tersebut mengusung tema “Halal Bihalal sebagai Sarana Mempererat Silaturahmi dan Harmoni Keluarga” dan berlangsung di Griya Agung, Senin (13/04/2026).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua TP PKK Provinsi Sumsel Febrita Lustia Herman Deru, Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel.

Ratusan anggota TP PKK Sumsel juga mengikuti kegiatan ini. Pengajian turut diisi dengan tausiah agama yang disampaikan oleh Ustaz Das’ad Latif.

Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai momentum pengajian dan halal bihalal menjadi sarana penting untuk mempererat silaturahmi sekaligus meningkatkan keimanan.

“Kita mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi oleh ibu-ibu PKK ini. Kita akan mendengarkan nasihat dari Ustaz Das’ad Latif. Semoga kita dapat memetik hikmah dan pelajaran dari apa yang disampaikan,” ujar Herman Deru.

Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Sumsel, Febrita Lustia Herman Deru, mengatakan bahwa pengajian tersebut merupakan agenda rutin bulanan, meskipun pelaksanaannya kini disesuaikan.

“Kegiatan ini biasanya dilaksanakan setiap bulan. Namun, karena efisiensi, kini digelar setiap tiga hingga enam bulan sekali agar dapat menghadirkan penceramah serta memberikan manfaat yang lebih luas,” jelasnya.

Ia menambahkan, kegiatan ini terselenggara atas kerja sama antara TP PKK Provinsi Sumsel, Pemerintah Provinsi Sumsel, Dharma Wanita, serta dukungan dari Bank Sumsel Babel.

Menurutnya, pengajian yang biasanya digelar setelah Hari Raya Idulfitri tersebut juga dimaknai sebagai momen untuk saling memaafkan.

“Kita perlu introspeksi diri dan saling memaafkan, karena kita juga belum tentu menjadi pribadi yang sempurna,” ungkapnya.

Febrita berharap tausiah yang disampaikan dapat mempertebal keimanan dan menjadi amalan bagi seluruh peserta.

“Mudah-mudahan apa yang disampaikan ustaz dapat mempertebal keimanan kita dan menjadi amalan bagi kita semua,” pungkasnya.(Ning)

Honda Premium Matic Day Ramaikan Car Free Night ATMO Palembang

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Astra Motor Sumatera Selatan kembali menghadirkan kegiatan Honda Premium Matic Day (HPMD) bagi masyarakat Palembang. Kali ini, kegiatan tersebut tampil lebih meriah dengan berkolaborasi bersama event Car Free Night ATMO Art & Culinary yang berlangsung di kawasan Jalan Kolonel Atmo pada Sabtu (11/04/2026) lalu.

Melalui kegiatan ini, Astra Motor Sumsel mengajak masyarakat untuk lebih dekat dengan jajaran sepeda motor matic premium Honda yang tidak hanya mengedepankan desain stylish, tetapi juga performa yang nyaman dan bertenaga, baik untuk kebutuhan berkendara harian maupun perjalanan jarak jauh.

Dalam gelaran HPMD kali ini, pengunjung dapat mengeksplor langsung berbagai lini sepeda motor matic premium Honda, mulai dari Honda Stylo 160 yang tampil fashionable dan menjadi pusat perhatian, Honda PCX 160 dengan kenyamanan dan kesan mewah, hingga Honda ADV 160 yang tangguh untuk berbagai kondisi jalan. Selain itu, hadir pula Honda Vario 160 yang sporty dan responsif, serta motor listrik Honda ICON e: sebagai representasi mobilitas masa depan yang ramah lingkungan.

Tidak hanya sekadar pameran, pengunjung juga dapat merasakan langsung sensasi berkendara melalui test ride gratis yang disediakan, lengkap dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik.

Keseruan acara semakin lengkap dengan hadirnya berbagai aktivitas interaktif seperti, games menarik hingga Safety Riding Challenge yang mengedukasi pengunjung tentang pentingnya keselamatan berkendara. Momentum kebersamaan juga terasa hangat melalui kegiatan Halal Bi Halal bersama komunitas Honda di Palembang.

Marketing Manager Astra Motor Sumsel, Antofany Yusticia, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menghadirkan pengalaman berkendara premium yang lebih dekat dengan masyarakat.

“Melalui Honda Premium Matic Day, kami ingin memberikan kesempatan kepada masyarakat Palembang untuk merasakan langsung kenyamanan dan performa sepeda motor matic premium Honda. Kolaborasi dengan Car Free Night ATMO ini juga menjadi upaya kami untuk menghadirkan pengalaman yang lebih seru, interaktif, sekaligus mempererat kebersamaan dengan komunitas Honda,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Astra Motor Sumsel berharap dapat menghadirkan pengalaman berkendara yang berbeda sekaligus memperkenalkan keunggulan sepeda motor matic premium Honda. Ke depannya, Astra Motor Sumsel akan kembali meramaikan ATMO Art & Culinary dan event lainnya, dengan menghadirkan aktivitas menarik dan promo spesial. (Ning)

Siswi PAUD Asal Muratara Sabet Perak di Kejuaraan Karate Piala Gubernur Sumsel 2026

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Filza Khanesia Rahman yang biasa dipanggil Khanes, siswi PAUD Pembina Karang Jaya berhasil menyumbang medali perak untuk kontingen Forki Muratara di kelas Kumite -20 Kg Pra Usia Dini Putri dalam Kejuaraan Karate Piala Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2026 di GOR Ranau Jakabaring Palembang. Jum’at (10/4/2026).

Khanes yang berasal dari Perguruan Gojukai, telah menunjukkan kemampuan dan semangat juangnya yang tinggi dalam kompetisi hari ini hingga meraih medali perak.

Ketua Umum Forki Muratara, Iwansa, S.H, mengatakan bahwa prestasi ini membuktikan bahwa atlet-atlet Musi Rawas Utara memiliki potensi besar dalam bidang karate. “Olahraga karate sangat bagus sekali untuk diikuti mulai sejak usia dini,” ujarnya.

Beberapa manfaat latihan karate, menurutnya, yaitu meningkatkan disiplin dan tanggung jawab, meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan kemampuan mengelola emosi dan stres, dan membuat anak menghargai proses dan hasil.

Iwansa juga mengatakan bahwa pada kejuaraan ini, Forki Muratara mendaftarkan atlet sebanyak 23 orang di kelas Kejurda dan 15 orang di kelas Festival. “Semoga prestasi hari ini memotivasi untuk atlet-atlet lain yang belum bertanding agar berjuang semaksimal mungkin,” tambahnya.

Sensei M Abdul Rahman, selaku pelatih, menambahkan bahwa pada hari pertama, kontingen Forki Muratara berhasil meraih medali 1 Emas, 1 Perak, dan 2 Perunggu. “Untuk kategori Kejurda, masih ada peluang medali di hari kedua nanti,” ujarnya. (nsy)

Wagub Cik Ujang Resmi Buka Kejurda dan Festival FORKI Sumsel Perebutkan Piala Gubernur

PALEMBANG- (deklarasinews.com)– Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Cik Ujang secara resmi membuka Kejuaraan Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) Sumsel, Kejuaraan Daerah (Kejurda), serta Festival FORKI Sumsel yang memperebutkan Piala Gubernur Sumsel dan Piala Ketua Umum FORKI Sumsel. Kegiatan tersebut digelar di GOR Ranau, Jakabaring Sport City, Jumat (10/04/2026).

Dalam sambutannya, Cik Ujang menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kejuaraan tersebut. Ia menilai ajang ini memiliki peran penting dalam pembinaan olahraga, khususnya cabang karate, sekaligus menjadi wadah untuk menjaring atlet-atlet potensial daerah.

“Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan ini. Kejuaraan ini merupakan bagian penting dalam upaya pembinaan olahraga, khususnya cabang karate, sekaligus menjadi wadah menjaring atlet-atlet potensial yang akan menjadi kebanggaan daerah di masa depan,” ujarnya.

Ia berharap melalui kejuaraan ini akan lahir generasi atlet yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga memiliki karakter kuat, disiplin, serta menjunjung tinggi nilai sportivitas dan persaudaraan.

“Kepada seluruh peserta, saya berpesan agar bertanding dengan semangat, menjunjung tinggi sportivitas, serta menghormati setiap keputusan wasit dan juri. Kemenangan sejati adalah ketika kita mampu menunjukkan kemampuan terbaik dengan penuh kejujuran dan integritas,” tambahnya.

Cik Ujang juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia dan pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia berharap kejuaraan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat besar bagi perkembangan olahraga di Sumatera Selatan.

Di akhir sambutan, Cik Ujang secara resmi membuka Kejuaraan FORKI Sumsel, Kejurda, serta Festival FORKI Sumsel yang memperebutkan Piala Gubernur Sumsel dan Piala Ketua Umum FORKI Sumsel.

Sementara itu, Ketua Umum FORKI Sumsel, Taufik Husni, menyatakan pihaknya mendukung penuh pelaksanaan kejuaraan tersebut sebagai bagian dari persiapan menghadapi kejuaraan nasional.

“Kami sangat mendukung penuh. Perlu kami laporkan, bulan depan para atlet karate yang menang di Kejurda akan menghadapi Kejurnas. Kami berharap dukungan dari Pemprov Sumsel agar dapat meraih setidaknya satu medali emas,” ujarnya.

Ia juga berpesan kepada seluruh atlet agar menjunjung tinggi sportivitas serta menjadikan ajang ini sebagai sarana belajar dan mengukur kemampuan.

“Junjung tinggi sportivitas, jadikan ajang ini sebagai sarana belajar dan mengukur kemampuan, serta mengharumkan nama Sumsel hingga ke jenjang yang lebih tinggi,” katanya.(Ning)

Indrayani Pimpin Asosiasi Pengusaha Advertising Sumsel

PALEMBANG -(deklarasinews.com)– ‎Indrayani resmi dilantik sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Advertising Sumatera Selatan dalam sebuah seremoni yang digelar di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Kamis (8/4/2026). Prosesi pelantikan dilakukan langsung oleh Wakil Wali Kota Palembang, Prima Salam.

‎‎Usai pelantikan, Indrayani menegaskan bahwa asosiasi yang dipimpinnya akan segera mengambil langkah strategis untuk memperkuat peran pelaku usaha periklanan dalam mendukung pembangunan daerah. Salah satu fokus utama adalah mendorong peningkatan kontribusi sektor periklanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang.

‎‎Menurutnya, momentum pelantikan ini menjadi awal dari kolaborasi konkret antara asosiasi dengan Pemerintah Kota Palembang, khususnya dalam penataan dan penertiban reklame agar lebih tertib dan sesuai regulasi.

‎‎Indrayani, menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh kebijakan pemerintah kota. Ia memastikan asosiasi akan menjadi mitra aktif dalam mengawal seluruh aktivitas periklanan agar berjalan sesuai aturan, memiliki izin resmi, serta memberikan kontribusi maksimal bagi kas daerah.

‎‎“Ke depan, kami tidak hanya fokus pada pertumbuhan usaha anggota, tetapi juga berperan dalam menciptakan ekosistem periklanan yang tertib, transparan, dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan PAD Kota Palembang,” ujar Indrayani, Kamis (9/4/2026).

‎‎Selain itu, asosiasi juga berencana mendorong percepatan proses perizinan reklame melalui koordinasi intensif dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Upaya ini diharapkan mampu menekan praktik reklame ilegal sekaligus meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha terhadap aturan yang berlaku.

‎‎Pemerintah Kota Palembang sendiri menyambut positif kehadiran asosiasi ini. Keberadaannya dinilai sebagai mitra strategis dalam pengawasan serta penataan reklame di kota tersebut. Sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha diyakini dapat menciptakan wajah kota yang lebih rapi, estetis, serta berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah.

‎‎Wakil Wali Kota Prima Salam menilai pembentukan asosiasi ini sebagai langkah penting untuk menyatukan para pengusaha advertising dalam satu wadah. Dengan demikian, penyampaian informasi terkait peraturan daerah dan petunjuk teknis dapat dilakukan lebih efektif.

‎‎“Pembentukan asosiasi advertising ini sangat luar biasa. Seluruh pengusaha advertising di Kota Palembang dikumpulkan dalam satu wadah agar memahami peraturan daerah serta juknis yang harus dijalankan dengan baik dan benar, serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat,” ujarnya.

‎‎Pemerintah kota pun berharap sinergi yang terjalin dapat terus berlanjut, khususnya dalam penyusunan kebijakan dan pengawasan di sektor periklanan. Dengan begitu, keberadaan reklame tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga tetap menjaga ketertiban dan estetika kota.

‎‎Dengan semangat kolaborasi yang diusung, Asosiasi Pengusaha Advertising Palembang optimistis mampu menjadi garda terdepan dalam mendorong industri periklanan yang profesional, tertib regulasi, serta memiliki daya saing tinggi, baik di tingkat daerah maupun nasional. (Ning)

Plt Sekretaris Bapenda Palembang Disorot A2KI: Jabatan Diduga Hampir Setahun, PAD Tak Capai Target

PALEMBANG -(deklarasinews.com)– Aliansi Aktivis Kritis Indonesia (A2KI) menyoroti jabatan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang yang diduga telah menjabat hampir satu tahun. Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan ketentuan administrasi pemerintahan yang mengatur bahwa jabatan Plt. bersifat sementara (07/4/2026).

Sekretaris A2KI, Annas Efendi,S.M menyampaikan bahwa penunjukan Pelaksana Tugas seharusnya hanya dilakukan dalam kondisi sementara hingga pejabat definitif ditetapkan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 2/SE/VII/2019 tentang kewenangan Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas (Plt.), jabatan Plt. pada prinsipnya bersifat sementara.

A2KI menilai bahwa apabila benar jabatan Plt. Sekretaris Bapenda Kota Palembang telah berlangsung hampir satu tahun, maka kondisi tersebut patut mendapat perhatian serius karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam tata kelola organisasi pemerintahan.

Selain itu, A2KI juga menyoroti kinerja Plt. Sekretaris Bapenda Kota Palembang pada masanya di mana realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025 diduga tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Posisi Sekretaris Bapenda dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung koordinasi internal serta penguatan kinerja organisasi dalam meningkatkan penerimaan daerah.

“Kami meminta Pemerintah Kota Palembang melalui Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, serta BKPSDM untuk segera melakukan evaluasi terhadap jabatan Plt. Sekretaris Bapenda Palembang tersebut dan segera menetapkan pejabat definitif sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Annas.

‎Di sisi lain, upaya konfirmasi yang dilakukan awak media kepada pihak Plt. Sekretaris Bapenda Kota Palembang masih belum memperoleh hasil. Sejak Senin (06/04/2026) hingga hari ini, Selasa (07/04/2026), pejabat terkait diketahui tengah menjalankan tugas sehingga belum dapat ditemui, Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi yang diberikan.

Sebagai bentuk kontrol sosial dan kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, A2KI juga menyatakan akan melakukan aksi penyampaian pendapat di muka umum apabila persoalan ini tidak segera mendapat perhatian dan penjelasan dari pihak terkait. Aksi tersebut direncanakan sebagai bentuk dorongan agar pemerintah daerah segera melakukan evaluasi dan perbaikan dalam pengisian jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

A2KI menegaskan akan terus melakukan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan di Kota Palembang agar berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. (Ning).

Banyak Jabatan Plt di Pemkot Palembang, A2KI Pertanyakan Kinerja Sekda dan BKPSDM

PALEMBANG -(deklarasinews.com)– Aliansi Aktivis Kritis Indonesia (A2KI) menyoroti masih adanya sejumlah jabatan Pelaksana Tugas (Plt) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Palembang yang belum diisi pejabat definitive (05/4/2026).

‎‎Ketua Umum A2KI, Maulana AHA, S.H., menyebut kondisi ini tidak hanya mencerminkan lemahnya tata kelola birokrasi, tetapi juga menunjukkan adanya dugaan kelalaian dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

‎‎“Ini bukan sekadar persoalan administratif. Ini menyangkut komitmen pemerintah dalam menjalankan birokrasi yang profesional dan taat aturan,” kata Maulana.

‎‎A2KI mencatat, sejumlah jabatan strategis seperti kepala dinas, kepala badan hingga sekretaris OPD dan lainnya masih diisi oleh Plt. Bahkan, ada yang diduga telah menjabat melampaui batas waktu yang diatur.

‎‎“Kalau benar ada Plt yang menjabat lebih dari enam bulan, ini patut diduga sebagai bentuk pembiaran. Aturan sudah jelas bahwa Plt itu bersifat sementara,” tegasnya.

‎‎A2KI menegaskan bahwa Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang sebagai pemegang kewenangan tertinggi dalam pengambilan kebijakan daerah harus segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

‎‎“Jangan sampai ada kesan pembiaran dari pimpinan daerah. Ini menyangkut kredibilitas pemerintahan di mata publik,” ujarnya.

‎‎Sorotan tajam juga diarahkan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala BKPSDM Kota Palembang yang dinilai memiliki peran sentral namun belum menunjukkan langkah konkret.

‎‎“Sekda sebagai koordinator administrasi pemerintahan dan Kepala BKPSDM sebagai pengelola manajemen ASN seharusnya menjadi garda terdepan memastikan pengisian jabatan berjalan sesuai aturan. Jika kondisi ini terus dibiarkan, patut dipertanyakan komitmen, kinerja, dan tanggung jawabnya,” kata Maulana.

‎‎Ia menilai lambannya pengisian jabatan definitif berpotensi melanggar prinsip sistem merit serta membuka ruang spekulasi di tengah masyarakat.

‎‎“Jangan sampai publik menilai ada kepentingan tertentu atau praktik yang tidak transparan di balik lambannya pengisian jabatan ini,” tambahnya.

‎‎Pengelolaan ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menekankan prinsip profesional, transparan, dan berbasis sistem merit. Selain itu, pengisian jabatan pimpinan tinggi juga mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2019 tentang seleksi terbuka dan kompetitif.

‎‎A2KI menegaskan, jabatan Plt yang berlangsung terlalu lama tidak hanya bertentangan dengan semangat aturan, tetapi juga berpotensi menghambat efektivitas pelayanan publik.

‎‎Atas kondisi tersebut, A2KI berencana melaporkan persoalan ini ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk dilakukan evaluasi menyeluruh.

‎‎Sebagai bentuk kontrol masyarakat, A2KI juga menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa dalam waktu dekat di Pemkot Palembang.

‎‎“Kami mendesak Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda, dan Kepala BKPSDM Kota Palembang segera mengambil langkah tegas agar jabatan strategis di Pemkot Palembang dapat segera diisi oleh pejabat definitif sesuai ketentuan yang berlaku,” tutup Maulana.

‎‎Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kota Palembang, belum memberikan tanggapan resmi saat dikonfirmasi terkait sorotan yang disampaikan A2KI. (Ning).

Ojol Tewas Tertimpa Pohon, DPRD Palembang Soroti Dugaan Kelalaian Dinas Terkait

PALEMBANG -(deklarasinews.com)– Insiden pohon tumbang di Jalan Kapten A Rivai, Kota Palembang, yang menewaskan seorang pengendara ojek online pada Jumat (03/04/2026), menuai sorotan tajam dari berbagai pihak.

Ketua Komisi III DPRD Kota Palembang, Rubi Indiarta,S.H.,M.H angkat bicara terkait peristiwa tersebut. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Palembang melalui dinas terkait harus bertanggung jawab dan segera melakukan penyelidikan menyeluruh atas insiden tersebut.

Menurut Rubi, apabila pohon yang tumbang merupakan pohon pelindung yang berada di bawah pengelolaan pemerintah daerah, maka Pemkot Palembang dapat dimintai pertanggungjawaban, termasuk dalam bentuk ganti rugi kepada korban.

“Berdasarkan aturan, jika pohon pelindung di bawah pengelolaan pemerintah kota tumbang dan menimpa kendaraan atau pengguna jalan, maka pemerintah daerah dapat dimintai pertanggungjawaban,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dasar hukum terkait hal tersebut tertuang dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang perbuatan melawan hukum. Dalam pasal itu disebutkan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang bersalah untuk mengganti kerugian.

Lebih lanjut, Rubi menyebut bahwa kelalaian dalam perawatan, seperti tidak dilakukannya pemangkasan atau perantingan terhadap pohon yang sudah tua dan rapuh, dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian.

“Dalam konteks ini, apabila terdapat kelalaian dalam perawatan, seperti tidak dilakukan pemangkasan terhadap pohon yang berpotensi membahayakan, maka itu bisa dikategorikan sebagai kelalaian,” jelasnya.

Selain itu, Pasal 1367 KUHPerdata juga mengatur tentang tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh benda yang berada di bawah pengawasan seseorang atau instansi.

Rubi menambahkan, di Kota Palembang pengelolaan pohon pelindung jalan berada di bawah kewenangan pemerintah kota melalui dinas terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan).

Ia menekankan pentingnya penyelidikan untuk memastikan apakah kejadian ini murni akibat faktor alam atau terdapat unsur kelalaian.

“Kita harus melihat apakah ini murni faktor alam atau ada unsur kelalaian, misalnya pohon sudah tua dan tidak dilakukan perawatan secara berkala,” katanya.

Namun demikian, ia juga menegaskan bahwa apabila pohon tumbang tersebut berada di pekarangan pribadi, maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada pemilik lahan.

Dalam kesempatan itu, Rubi mengingatkan dinas terkait agar lebih proaktif dalam melakukan pengawasan dan perawatan pohon-pohon besar di sejumlah ruas jalan di Kota Palembang.

“Jangan sampai menunggu ada korban baru bergerak. Jika melihat pohon yang berpotensi membahayakan, segera lakukan pemangkasan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti dugaan kelalaian dalam penanganan sebelumnya, termasuk terkait aktivitas pengerukan atau penggalian di sekitar lokasi yang diduga turut mempengaruhi kondisi pohon.

Menurutnya, hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan jika sebelumnya sudah diketahui adanya potensi bahaya namun tidak segera ditindaklanjuti.

Rubi menilai, dinas terkait harus bekerja lebih responsif dan tidak hanya bergerak setelah adanya laporan atau kejadian.

“Jangan menunggu ditelepon baru bergerak. Kalau sudah ada potensi bahaya, harus segera ditangani. Ini menyangkut keselamatan masyarakat,” pungkasnya. (Ning).

‎Gak Perlu Mahal! Ini Rahasia Anak Tampil Stylish di Palembang Mulai 85 Ribu Saja

PALEMBANG- ‎(deklarasinews.com)– ‎Tampil cantik dan menawan bagi anak-anak kini tidak harus menguras biaya besar. Orang tua cukup mengunjungi Gallery Mimie Sewa Baju Anak Palembang yang menyediakan berbagai pilihan kostum menarik untuk beragam kebutuhan acara.

‎‎Usaha persewaan ini dikelola oleh Sarah Pebfalina, M.Pd., yang akrab disapa ‎Mimie Sarah yang artinya Ibu Sarah. Galeri tersebut berlokasi di Jalan Margoyoso, tepat di depan PT Pusri Palembang. Mimie Sarah menyediakan berbagai jenis busana anak untuk keperluan seperti fashion show, pertunjukan seni, lomba puisi, hingga drama

‎‎Mimie Sarah mengungkapkan, seluruh koleksi yang disewakan merupakan hasil desainnya sendiri. Proses produksi melibatkan lima orang penjahit yang membantu mewujudkan ide-ide kreatifnya. Usaha ini telah dirintis sejak pertengahan tahun 2021 dan terus berkembang hingga saat ini.

‎‎“Berbagai kostum kami sediakan, mulai dari baju adat, baju profesi, hingga busana pesta dan casual trendi. Yang paling diminati adalah baju adat dan profesi. Penyewa didominasi anak-anak usia 3 hingga 13 tahun,” ujarnya saat ditemui di International Plaza Mall, Jumat (3/4/2026).

‎‎Tidak hanya anak-anak, remaja hingga orang dewasa juga dapat menyewa busana di tempat ini. Bahkan, Mimie Sarah turut menyediakan pakaian untuk orang tua, terutama dalam momen tertentu seperti perayaan Imlek yang setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah penyewa, khususnya dari kalangan Tionghoa.

‎‎Dari segi harga, Mimie Sarah menawarkan tarif yang cukup terjangkau. Untuk penyewaan harian, harga berkisar antara Rp 85 ribu hingga Rp125 ribu. Sementara paket lengkap dengan aksesoris seperti sepatu, anting, dan hiasan rambut dibanderol sekitar Rp195 ribu. Khusus untuk baju adat, harga sewa berkisar Rp200 ribu hingga Rp250 ribu per hari, mengingat detail dan aksesorisnya yang lebih kompleks dan untuk baju yang daur ulang untuk harga sewanya Rp 300 ribuan perhari.

‎‎“Kami menyewakan untuk kebutuhan perorangan, seperti fashion show, bukan untuk keperluan kelompok seperti penari,” jelasnya.

‎‎Kualitas dan kebersihan pakaian juga menjadi prioritas utama. Setiap busana yang telah disewa akan melalui proses laundry sebelum kembali dipajang. Selain itu, penyimpanan dilakukan di lemari khusus untuk menjaga kondisi pakaian tetap bersih, harum, dan nyaman digunakan.

‎‎Untuk memastikan kenyamanan pelanggan, Mimie Sarah mewajibkan setiap penyewa melakukan fitting terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar ukuran dan model busana sesuai dengan tubuh anak serta menghindari keluhan saat digunakan di hari acara.

‎‎“Sebelum menyewa, pelanggan biasanya memberikan informasi detail seperti tinggi dan berat badan anak, serta tema acara. Ini penting agar kami bisa menyesuaikan kostum dengan kebutuhan mereka,” tambahnya.

‎‎Dalam menjalankan usahanya, Mimie Sarah mengaku menghadapi beragam karakter pelanggan. Tidak jarang ia menemui pelanggan yang kurang bertanggung jawab atas kehilangan aksesoris. Namun, banyak pula pelanggan yang bersikap jujur dan bersedia mengganti kerugian jika terjadi kekurangan.

‎“Menghadapi berbagai karakter memang butuh kesabaran. Tapi ada juga pelanggan yang sangat baik hingga menjadi langganan setia dan bahkan seperti sahabat,” tuturnya.

‎‎Peran media sosial juga dinilai sangat besar dalam perkembangan usahanya. Melalui platform digital, Mimie Sarah mampu menjangkau lebih banyak pelanggan dari berbagai kalangan. Bahkan, pada momen tertentu seperti Imlek, jumlah penyewa bisa mencapai 80 persen dari total pelanggan dalam periode Januari hingga Februari.

‎‎Ke depan, Mimie Sarah berharap usahanya semakin dikenal luas dan dapat menjangkau lebih banyak pelanggan. Saat ini, sebagian besar penyewa datang langsung ke galeri untuk memilih kostum yang diinginkan.

‎Sementara itu, ditempat yang sama, Mama Nadhira (ibu Vera), Ibunya Fania, dan  Mama Zahra. Sebagai pelanggan setia mimie sarah mengaku telah lebih dari satu tahun menggunakan jasa Mimie Sarah. Ia pertama kali mengetahui tempat tersebut melalui media sosial.

‎“Owner-nya ramah dan sangat memahami keinginan pelanggan. Pilihan bajunya juga banyak, nyaman dipakai, dan sesuai dengan kebutuhan. Pokoknya sangat memuaskan,maka dari itu kami tidak mau beralih ke tempat yang lain,” ungkap Mama Nadhira. (Ning)

Dosen Darmajaya Lilla Rahmawati Ungkap Jurus Jitu Tembus P2MW di Forum LLDIKTI Wilayah II

PALEMBANG –(deklarasinews.com)- Kepakaran dan kompetensi dosen Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya kembali diakui dengan ditunjuknya Lilla Rahmawati, S.Sos., M.M. untuk menjadi narasumber dalam kegiatan Pendampingan Penyusunan Proposal Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah II Palembang di Hotel Emilia pada Kamis, (2/4/26).

Kegiatan yang dibuka Kepala LLDikti Wilayah II Prof. Iskhaq Iskandar, M.Sc ini merupakan upaya peningkatan kualitas proposal mahasiswa dalam kompetisi P2MW yang melibatkan mahasiswa dan dosen pendamping dari berbagai perguruan tinggi sebagai peserta. Lilla Rahmawati, S.Sos., M.M., yang juga Kepala UPT Inkubator Bisnis IIB Darmajaya ini menyampaikan materi bersama dosen dari Universitas Lampung (Unila) Hartono, S. Sos., M. A.. Pendampingan ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif terkait strategi penyusunan proposal bisnis yang kompetitif dan berpeluang besar memperoleh pendanaan P2MW.

Dalam pemaparannya, Lilla Rahmawati menekankan bahwa proposal bukan sekadar dokumen administratif, melainkan alat utama untuk meyakinkan reviewer bahwa ide bisnis yang diajukan layak didanai dan memiliki dampak nyata. “Proposal harus mampu menunjukkan kejelasan ide, relevansi dengan kebutuhan pasar, model bisnis yang rasional, serta tim yang siap mengeksekusi,” ujar dia seperti dikutip dari https://darmajaya.ac.id.

Ia juga mengulas pola pikir reviewer dalam menilai proposal, di antaranya pentingnya data yang valid, analisis yang kuat, serta menghindari kesalahan umum seperti ide yang terlalu umum, minim bukti kebutuhan pasar, hingga praktik copy-paste tanpa analisis mendalam.

Lebih lanjut, peserta dibekali strategi agar proposal dapat menonjol, antara lain dengan menyajikan permasalahan yang spesifik, solusi inovatif, target pasar yang jelas, serta narasi yang kuat dan didukung angka yang logis. Selain itu, mahasiswa juga diingatkan untuk menyusun proposal sesuai panduan resmi dan rubrik penilaian yang telah ditetapkan.

Materi yang disampaikan mencakup struktur lengkap proposal P2MW, mulai dari latar belakang usaha, deskripsi bisnis, rencana kegiatan dan anggaran, hingga penutup dan lampiran. Pada bagian deskripsi usaha, peserta diajak untuk merumuskan tujuan mulia (noble purpose), inovasi produk, strategi pemasaran, serta aspek keuangan dan monetisasi.

Dalam sesi praktik, peserta juga diajak membedah contoh proposal pemenang serta memahami pentingnya menyajikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari usaha yang dijalankan. Hal ini menjadi nilai tambah yang signifikan dalam penilaian proposal P2MW.

Kegiatan ini berlangsung interaktif dengan diskusi dan tanya jawab antara peserta dan narasumber. Para dosen pendamping juga berperan aktif dalam memberikan masukan terhadap ide bisnis mahasiswa agar lebih matang dan siap bersaing di tingkat nasional.
Melalui pendampingan ini, diharapkan mahasiswa di lingkungan LLDIKTI Wilayah II mampu menghasilkan proposal bisnis yang berkualitas, inovatif, dan berdaya saing tinggi sehingga dapat lolos pendanaan P2MW serta berkontribusi dalam menciptakan wirausaha muda yang mandiri dan berdampak bagi masyarakat. (**)