Kategori: Advertorial

BLITAR -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Blitar siapkan anggaran dari DBHCHT terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui berbagai pelatihan berbasis kompetensi.

Satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui program pelatihan Make Up Artist (MUA) yang didanai oleh Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2025.

Pelatihan tersebut digelar mulai tanggal 12 – 21 Juni 2025 dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang. Kegiatan ini ditutup secara resmi oleh Plt Kepala Disnaker Kabupaten Blitar, Nanang Adi Putranto, pada Senin (23/6/2025) lalu.

Sementara itu, Nanang Adi menegaskan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk membekali calon tenaga kerja dengan keterampilan yang relevan dan diakui secara resmi.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menciptakan tenaga kerja yang terampil dan memiliki sertifikasi resmi sebagai bentuk pengakuan kompetensi, agar mereka bisa bersaing di dunia kerja yang semakin kompetitif,” ujarnya, Senin (30/6/2025).

Pelatihan MUA ini merupakan bagian dari program unggulan SANG KAPTEN (Sertifikasi Angkatan Kerja Kompeten), yang difokuskan pada sertifikasi profesi melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Program ini menjadi salah satu upaya Pemkab Blitar dalam menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.

Setelah mengikuti pelatihan selama 10 hari, seluruh peserta menjalani ujian kompetensi BNSP pada 23 Juni 2025. Selanjutnya, mereka mengikuti program magang dari tanggal 24 hingga 28 Juni 2025 sebagai bagian dari tahapan penyempurnaan keterampilan.

Nanang juga menjelaskan, bahwa sertifikasi BNSP memiliki peran penting dalam mendukung karier para MUA, terutama dalam membangun kepercayaan klien dan memperluas akses ke pasar kerja profesional.

“Dengan adanya sertifikasi, MUA bisa lebih mudah mendapatkan proyek-proyek formal seperti rias pengantin, produksi film, hingga kerja sama dengan perusahaan besar seperti stasiun televisi dan agensi periklanan,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa tantangan di dunia kerja saat ini menuntut standar kompetensi yang jelas. Tanpa sertifikasi, seorang MUA akan kesulitan menembus industri yang semakin selektif.

“Kami optimistis, program seperti ini akan mencetak SDM unggul dari Kabupaten Blitar yang bisa bersaing di tingkat nasional, bahkan internasional,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, Pemerintah Kabupaten Blitar memandang bahwa sektor industri kreatif, termasuk kecantikan, memiliki prospek cerah di tengah proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,5 persen pada tahun 2025. (Kmf/Mst)

PAGARALAM -(deklarasinews.com)- Di momen perayaan Hari Jadi Kota Pagar Alam ke-24 tahun, Kota Pagar Alam diberi hadiah oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru, berupa Bantuan Gubernur (Bangub) senilai 35 Miliar Rupiah, yang diserahkan secara langsung dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kota Pagar Alam dalam rangka Hari Jadi Kota Pagar Alam Ke-24, pada Senin (23/06/2025).

Sidang dibuka oleh Ketua DPRD Kota Pagar Alam Hj. Jenni Shandiyah didampingi Wakil Ketua I Hj. Dessy Siska dan Wakil Ketua II H. Syahrol Effendi, yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Pagar Alam. Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menyampaikan bahwa Kota Pagar Alam memiliki potensi yang besar menyangkut kelestarian alam dengan adanya energi terbarukan ‘Green Energy’ yang dikembangkan  di Kota Pagar Alam.

“Kota Pagar Alam ini adalah satu-satunya daerah di Indonesia yang sumber tanaga listriknya disuplai dari energi terbarukan, ini bukti kita berkomitmen tehadap kelestarian alam, untuk itu di ulang tahun ini saya berikan hadiah untuk menstimulan baik pembangunan maupun kelestarian alam. Untuk tahap awal tahun ini, saya bawa oleh-oleh Rp35 Miliar, bukan ngomong saja, ini sudah saya bawa langsung, ini untuk tahap awal, kalau ada kekurangan nanti disampaikan dengan saya,” sampainya.

Dalam sambutannya, Wali Kota Pagar Alam Ludi Oliansyah menyampaikan, dalam peringatan Hari Jadi Kota Pagar Alam ke-24 tahun ini mengangkat tema “Bekerja Dengan Hati Untuk Pagar Alam Serame”, yang harapannya dapat mewujudkan visi dan misi, sinergi bersama dengan semangat bekerja dengan hati mewujudkan Pagar Alam sejahtera.

“Peringatan Hari Jadi Kota Pagar Alam selalu kita peringati dengan suka dan cita, juga dapat kita sikapi sebagai upaya mengingat kembali sejarah. Kebenaran angka 2 dan 4 ini mempunyai makna, dengan 24 akhirnya lahir kembali kenangan kita Lampik Empat Merdike Due di Bumi Besemah,” sampai Wali Kota.

Di momen istimewa ini, turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Pagar Alam Hj. Bertha, Ketua TP-PKK Kota Pagar Alam Hera Parianti Ludi, Utusan Khusus Presiden RI/Dantimsus 08 H. Fauka Noor Farid, Pangdam II Sriwijaya diwakili Kolonel Arm. Bayu Widiatmoko, Anggota DPRD Provinsi Sumsel M. Oktafiansyah dan Alfrensi Panggar Besi, Wali Kota Pagar Alam Periode 2013-2018 Hj. Ida Fitriati, Pj. Wali Kota Pagar Alam periode 2023-2024 H. Lusapta Yudha Kurnia dan Pj Ketua TP-PKK Kota Pagar Alam periode 2023-2024 Hj. Liza Rahayu Pratiwi Yudha, serta Unsur FKPD Kota Pagar Alam.

Selain itu, juga dihadiri oleh Kepala Daerah tetangga, Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari beserta istri, Wakil Bupati Muara Enim Hj. Sumarni, Wakil Bupati Lahat Widia Ningsih, Wakil Bupati Banyuasin Netta Indian, Wakil Wali Kota Prabumulih Franky Nasril beserta istri, Kabupaten Ogan Ilir, Wakil Ketua I DPRD OKU H. Rudi Hartono, Sekretaris Daerah Empat Lawang Fauzan Khoiri, Asisten I Bengkulu Selatan, Isran Kasiri, Asisten Administrasi Umum Kepahiang Sumi Fitriani, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Bupati Oku Selatan Ahmad, Staf Ahli Kota Lubuk Linggau Heri.

Serta turut dihadiri oleh Pimpinan Partai Politik Kota Pagar Alam, Tokoh Pagar Alam Komjen Pol (Purn) H. Susno Duadji, Mayjend Purn) Chaidir Serunting, Ketua IKSS Jabodetabek Heri Sarmanto, Ketua IKB Jabodetabek Yulius Sabidi, Perwakilan PTBA Tanjung Enim, Ketua DWP Provinsi Sumsel Hj. Desy Kasnayati Edward, Pj Sekda Kota Pagar Alam Dahnial Nasution, Asisten dan Staf Ahli Wali Kota Pagar Alam, Ketua DWP Kota Pagar Alam Dini Anaeni Dahnial, seluruh Kepala OPD, Camat dan Lurah lingkup Pemkot Pagar Alam, Veteran, Tokoh Agama, serta Orang Tua Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pagar Alam.(ADV)

KOTA TANGERANG -(deklarasinews.com)- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang menggelar pertemuan koordinasi Penguatan Sistem Kesehatan, di Anjungan Fortune Resto and Cafe, Selasa lalu.

Kegiatan tersebut dalam rangka memperkuat sistem kesehatan sebagai bagian dari upaya penanggulangan penyakit menular maupun tidak menular, Khusus di wilayah Kota Tangerang. Hadir berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan sektor swasta, guna memperkuat sinergi lintas sektor dalam pembangunan kesehatan.

Kepala Dinkes Kota Tangerang dr. Dini Anggraeni mengatakan, strategi yang diusung mencakup penguatan sumber daya manusia kesehatan, peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan, serta koordinasi yang lebih efektif antara sektor publik dan privat, Rabu (18/06/2025) saat dihubungi via WhatsApp.

“Dengan agenda ini, diharapkan mampu menjadi wadah komunikasi strategis antara berbagai pihak, untuk menyusun langkah konkret dan berkelanjutan. Yakni, dalam mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan nasional,” ungkapnya.

Ia pun menjelaskan, dengan keterlibatan aktif seluruh stakeholder, Dinas Kesehatan optimis sinergi yang terbentuk dapat menghasilkan kebijakan dan inovasi layanan kesehatan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

“Kami percaya bahwa penguatan sistem kesehatan tidak dapat berjalan sendiri. Butuh kerja sama lintas sektor baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Agar pelayanan kesehatan bisa diakses dengan mudah, cepat dan berkualitas,” ujarnya.

Hasil dari pertemuan ini akan menjadi landasan penyusunan rencana kerja bersama antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam bidang kesehatan untuk tahun mendatang.

“Melalui inisiatif ini, Dinas Kesehatan Kota Tangerang berharap terciptanya ekosistem kesehatan yang tangguh, responsif, dan inklusif. Menjadikan kolaborasi sebagai fondasi utama dalam pembangunan kesehatan masyarakat,” tutupnya. (ADV)

KOTA TANGERANG -(deklarasinews.com)- Untuk pencapaian kepuasan pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Neglasari Kota Tangerang memberikan memberikan sosialisasi pelayanan publik percepatan pengurusan Nomor Izin Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha baik usaha besar maupun tingkat UKM di wilayahnya Kecamatan Neglasari. Sosialisasi di gelar di Aula Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, Rabu (11/06/2025).

Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian program Pemerintah Kota Tangerang di 13 Kecamatan termasuk Kecamatan Neglasari dalam memenuhi pelayanan terhadap para wirausaha di wilayah Kecamatan Neglasari.

Camat Neglasari Kota Tangerang Andhika Nugraha Krisyna Murthi, SSTP. menuturkan, pelayanan pembuatan NIB ini untuk menargetkan pelaku usaha kecil atau UMKM yang belum memiliki NIB. Tentunya di sana pemohon juga dapat berkonsultasi langsung terkait pembuatan NIB tersebut kepada petugas kecamatan.

“Kami membuka pelayanan untuk menjemput bola di kecamatan. Ini semakin memudahkan masyarakat yang ingin mengurus atau konsultasi terkait pembuatan NIB yang akan dibantu oleh petugas kami di Kecamatan Neglasari,” tuturnya.

Ia pun menyampaikan, bagi masyarakat yang akan datang ke Kecamatan pelayanan pembuatan NIB ini, tentunya ada beberapa syarat dan ketentuan dalam membuat NIB. Seperti membawa KTP, NPWP, memiliki izin tempat berusaha, serta memahami jenis usaha yang dijalankan termasuk dalam bentuk UMKM, sertakan alamat email dan nomor telepon yang aktif.

“Untuk itu diharapkan warga Neglasari dapat memanfaatkan layanan ini agar semua pelaku usaha seperti UMKM dapat semakin berkembang. Jika mereka sudah memiliki NIB, bisa masuk ke e-Katalog, sehingga bisa ikut andil dalam pelelangan dan lainnya,” jelasnya.

Sementara, salah satu warga Kecamatan Neglasari yang datang mengikuti sosialisasi Publik mengaku akan sangat terbantu dengan adanya pelayanan pembuatan NIB gratis ini. Ia tak perlu khawatir dalam pengisian data di website OSS, karena terbantu oleh petugas yang ada di pelayanan yang buka di Kecamatan Neglasari.

“Saya mendengar dari ketua RT di Kecamatan Neglasari ada sosialisasi Publik membuka layanan pembuatan NIB gratis. Ini sangat memudahkan saya untuk berkonsultasi langsung, tanpa harus datang ke MPP Kota Tangerang atau mendaftar sendiri melalui online,” tuturnya.(ADV)

BLITAR -(deklarasinews.com)- Momentum Idul Adha Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, Nugroho Bayu Laksono, menegaskan bahwa Hari Raya Idul Adha merupakan momentum penting untuk mempererat silaturahmi sekaligus memaknai arti pengorbanan secara lebih mendalam.

Hal itu disampaikannya usai melaksanakan Sholat Idul Adha 1446 H / 2025 M bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Blitar di Masjid Agung Miftahul Jannah, Wlingi, Jumat, 6 Juni 2025.

Dalam suasana penuh kekhusyukan dan kebersamaan, para jamaah memadati masjid untuk mengikuti Sholat Ied. Nugroho Bayu Laksono menilai bahwa Idul Adha tidak hanya menjadi perayaan keagamaan, tetapi juga momen untuk memperkuat hubungan antarwarga, khususnya di lingkungan pemerintah dan masyarakat.

“Momen Idul Adha adalah salah satu momen suci dan spesial bagi umat Muslim untuk mempererat tali silaturahmi serta menyampaikan doa dan kasih sayang kepada orang-orang terdekat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa makna pengorbanan yang tercermin dari kisah Nabi Ibrahim AS harus terus ditanamkan dalam kehidupan umat. Tidak hanya sebagai simbol ibadah, tetapi juga sebagai refleksi nilai kemanusiaan, solidaritas, dan keikhlasan dalam memberi.

“Idul Adha bukan hanya tentang menyembelih hewan kurban, tetapi juga punya makna mendalam terkait pengorbanan dan berbagi kasih sayang seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim,” jelasnya. (Sek/Laila).

BLITAR -(deklarasinews.com)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Blitar dalam rangka memperkuat program ketahanan pangan nasional, menunjukkan dukungannya dengan menghadiri kegiatan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II yang diselenggarakan oleh Polres Blitar, Kamis (5/6/2025), di lahan jagung milik Mapolres Blitar.

Hadir mewakili DPRD Kabupaten Blitar, Sekretaris Komisi II Sarwi Riyanto, SM dan Anggota Komisi I Ciput Jianto. Keduanya menyatakan apresiasi atas sinergi lintas sektor dalam mendukung kemandirian pangan, mulai dari lembaga legislatif, kepolisian, pemerintah daerah, hingga kelompok tani.

Kegiatan dibuka dengan penyerahan simbolis alat dan mesin pertanian (alsintan) dari Menteri Pertanian kepada kelompok tani di Kabupaten Blitar. Selain itu, dilakukan juga penyerahan benih jagung Bhayangkara secara simbolis oleh Dinas Pertanian Kabupaten Blitar sebagai bagian dari upaya meningkatkan hasil produksi pertanian lokal.

Rangkaian acara dilanjutkan dengan Zoom Meeting Panen Raya Serentak Kuartal II yang diikuti secara nasional. Acara virtual ini diisi dengan sambutan dari Gubernur Kalimantan Barat, Menteri Pertanian Republik Indonesia, serta Presiden RI. Dalam kesempatan tersebut, Presiden RI secara simbolis memimpin pelaksanaan panen serentak dari lokasi utama, didampingi oleh Menko Pangan, Kapolri, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, dan Kepala Bulog.

Sebagai penutup, digelar prosesi pemberangkatan ekspor perdana jagung ke Kuching, Malaysia, yang dilaksanakan serentak dari berbagai titik lokasi termasuk Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Blitar, Sarwi Riyanto, SM menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam menjawab tantangan ketahanan pangan nasional.

“Kami sangat mengapresiasi inisiatif Polres Blitar dan jajaran pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui panen serentak ini. Ini bukan hanya soal produksi, tetapi juga soal komitmen bersama untuk menjaga stabilitas pangan nasional. DPRD tentu akan terus mendukung langkah-langkah strategis seperti ini,” ujar Sarwi.

Terakhir, kehadiran DPRD Kabupaten Blitar dalam kegiatan ini menegaskan komitmen daerah dalam menyukseskan program strategis nasional di bidang pangan, serta mendukung peningkatan kesejahteraan petani melalui optimalisasi hasil pertanian dan perluasan pasar ekspor. (Sek/Laila)

PURWAKARTA -(deklarasinews.com) – Pemerintah Kabupaten Purwakarta resmi memberlakukan kebijakan jam malam bagi pelajar mulai Sabtu (1/6) malam. Aturan ini diterapkan untuk siswa tingkat SD, SMP, hingga SMA/SMK dan berlaku setiap malam pada hari sekolah, yakni mulai pukul 21.00 WIB hingga 04.00 WIB.

Langkah ini diambil sebagai upaya mencegah kenakalan remaja dan potensi krisis moral di kalangan pelajar.

Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein atau yang akrab disapa Om Zein, menegaskan bahwa pelajar yang kedapatan masih berada di luar rumah setelah pukul 21.00 WIB akan dikenai pembinaan. Selain itu, orang tua mereka akan dipanggil secara resmi.

“Setelah jam sembilan malam, tidak boleh ada anak SD, SMP, atau SMA yang keluyuran. Jika kedapatan saat razia, akan kita bina. Orang tuanya juga akan kita panggil,” ujar Om Zein kepada awak media, Sabtu malam.

Kebijakan ini diberlakukan secara menyeluruh dan melibatkan lintas sektor, mulai dari Satpol PP, kepala sekolah, perangkat desa, hingga satuan tugas RT dan RW. Razia gabungan akan digelar secara rutin di berbagai titik, terutama kafe, tempat hiburan malam, dan ruang publik yang kerap menjadi tempat nongkrong remaja.

Empat Pengecualian Jam Malam

Meski bersifat ketat, aturan jam malam ini memiliki beberapa pengecualian, yaitu:

1. Pelajar yang mengikuti kegiatan pendidikan atau pelatihan resmi dari sekolah/lembaga.
2. Menghadiri kegiatan keagamaan atau sosial dengan izin orang tua.
3. Keluar rumah dengan pendampingan langsung dari orang tua.
4. Berlaku pengecualian pada malam hari libur, seperti malam Minggu.

Menurut Bupati, langkah ini adalah bentuk antisipasi terhadap maraknya aksi tawuran dan perilaku menyimpang lainnya yang sering terjadi pada malam hari.

“Tawuran itu banyak terjadi malam hari. Kadang ada anak yang tidak tahu-menahu, tapi jadi korban hanya karena berada di luar. Maka dari itu, kita ambil langkah tegas sebelum terlambat,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa kebijakan ini sejalan dengan imbauan Gubernur Jawa Barat yang mendorong siswa untuk lebih disiplin, fokus belajar di rumah, dan menjaga pola istirahat.

“Anak-anak kita harus bangun jam empat pagi untuk salat Subuh dan bersiap sekolah. Masuk jam enam pagi, artinya jam lima sudah berangkat. Kalau malam keluyuran, bagaimana bisa bangun dengan segar?” lanjutnya.

Seluruh kepala desa diminta membentuk tim pengawasan lokal di wilayah masing-masing. Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat untuk ikut aktif menjaga lingkungan dan mengawasi aktivitas remaja di malam hari.

“Semua harus terlibat. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama,” pungkas Om Zein. (ADV)

BLITAR- (deklarasinews.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna dengan dua agenda penting, yakni membahas RPJMD dan membentuk Pansus di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Rabu (28/05/2025).

Agenda tersebut mencakup penyampaian jawaban Bupati Blitar atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029, serta pembacaan Surat Keputusan DPRD tentang susunan keanggotaan panitia khusus (pansus) pembahas RPJMD.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, didampingi Wakil Ketua II Hj. Ratna Dewi N.S., S.S., S.H., M.Kn. Turut hadir Bupati Blitar Drs. H. Rijanto, M.M., Wakil Bupati H. Beky Herdihansah, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para anggota DPRD Kabupaten Blitar.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Supriadi menjelaskan bahwa rapat ini merupakan lanjutan dari rangkaian tahapan pembahasan RPJMD. Sebelumnya, pada Senin (26/05), Bupati telah menyampaikan penjelasan awal terhadap rancangan tersebut, dan pada Selasa (27/05), fraksi-fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum mereka.

“Sesuai dengan Pasal 194 ayat (2) huruf a butir 3 Peraturan DPRD, maka tahapan berikutnya adalah tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi,” ujar Supriadi.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Blitar Drs. H. Rijanto, M.M. menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi yang telah memberikan pandangan umum, termasuk saran, masukan, dukungan, dan catatan yang membangun.

“Kami sangat mengharapkan kontribusi pemikiran yang membangun guna penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah ini nantinya,”

Ia berharap, tanggapan yang disampaikannya dapat memberikan gambaran yang bermanfaat dalam proses pembahasan selanjutnya bersama pansus DPRD.

“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Golongan Karya, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Gerakan Persatuan Demokrat, atas perhatian dan kontribusi pemikirannya terhadap penyusunan RPJMD ini,” pungkas Bupati Rijanto.(Sek/Laila)

BLITAR -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar kembali mencetak prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut.

Penghargaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 itu diserahkan langsung Plh. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, Ayub Amali, dalam agenda resmi penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP), bertempat di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Selasa (27/05/2025).

Bupati Blitar Drs. Rijanto MM bersama Ketua DPRD Supriyadi hadir langsung menerima hasil audit dari BPK. Turut serta menghadiri acara  tersebut, Kepala BPKAD Kabupaten Blitar, Kurdiyanto SE, MM. Sekda Izul Marom. Keterlibatan para pimpinan daerah ini menegaskan komitmen kolaboratif antara eksekutif dan legislatif dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

“Alhamdulillah, ini buah kerja keras seluruh jajaran OPD. Tapi ini bukan akhir, justru jadi penyemangat untuk terus berbenah dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkap Bupati Rijanto.

Tak hanya menjadi prestasi teknis, opini WTP ke 9 ini juga masuk dalam capaian 100 hari kerja pemerintahan Rijanto – Beky periode 2025–2030, yang mengusung prioritas pada tata kelola keuangan bersih dan transparan. sesuai dengan visi  “Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya”.

Kabupaten Blitar telah menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) beberapa kali berturut-turut. Penghargaan ini menunjukkan kinerja keuangan yang baik dan transparan.

Bupati Rijanto menyebut prestasi ini tak lepas dari disiplin seluruh perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah,” tandasnya.

Bupati Rijanto juga menyampaikan bahwa, Kabupaten Blitar telah menunjukkan prestasi yang gemilang dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mendapatkan opini WTP dari BPK RI.

Opini WTP ini telah diraih oleh Kabupaten Blitar sembilan kali berturut-turut, menunjukkan konsistensi dan peningkatan dalam pengelolaan keuangan.

“Penghargaan WTP ini tidak hanya memberikan kebanggaan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah dan mendorong motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” imbuh Bupati Rijanto.

Kepala BPKAD Kabupaten Blitar, Kurdiyanto SE, MM menyampaikan bahwa, Penyerahan laporan hasil pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2024 pada gelombang ke III ini dilaksanakan secara serentak kepada 14 (empat belas) kabupaten/kota di Jawa Timur di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Pencapaian tersebut menunjukkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pengelolaan keuangan telah memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern (SPI) yang memadai.

Kurdi berharap, dengan memperoleh WTP 9 kali ini dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD yang transparan dan akuntabel.

Sementara Ketua DPRD Blitar  Supriyadi menegaskan bahwa, komitmen pihak legislatif untuk terus mengawal dan mengawasi setiap catatan serta rekomendasi dari BPK. WTP merupakan opini tertinggi dari BPK atas laporan keuangan daerah yang dinilai wajar, transparan, dan bebas dari salah sajian material.

“Prestasi ini mempertegas konsistensi Pemerintah Kabupaten Blitar dalam membangun pondasi keuangan daerah yang profesional dan bertanggung jawab,” pungkas Supriyadi.(Laila)