Kategori: Advertorial

Advertorial Politik

Wakil Rakyat Kabupaten Blitar Angkat Bicara Soroti Macetnya Pembangunan

BLITAR -(deklarasinews.com)- Menyikapi terkait macetnya pembangunan, sejak hubungan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Blitar kembali menjadi sorotan. di ungkapkan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar yakni, Sugianto secara terbuka menyatakan bahwa komunikasi dan kerja sama antara legislatif dan eksekutif saat ini tidak harmonis.

Kondisi ini, menurutnya, berdampak langsung pada terhambatnya pembangunan di berbagai sektor. Sugianto mengungkapkan, macetnya pembangunan bukan sekadar isu teknis, tetapi berakar pada persoalan memburuknya koordinasi dan kemauan komunikasi  politik dari kedua belah pihak.

“Ada  beberapa faktor utama yang memicu kondisi ini, mulai rapat-rapat paripurna, yang seharusnya menjadi forum pengambilan keputusan penting kerap kali tidak kuorum. Akibatnya, agenda pembahasan anggaran, persetujuan program, hingga pengesahan kebijakan menjadi tertunda,” paparnya.

Lanjutnya, Faktor kedua, pelaksanaan pembangunan yang telah diprogramkan tidak berjalan di lapangan, berbagai proyek infrastruktur dan layanan publik sudah lama dinantikan masyarakat.

“Rakyat menunggu aksi nyata dari eksekutif, tetapi yang mereka lihat hanya rencana di atas kertas. Eksekutif terkesan, seakan mengulur-ulur proses pembangunan tanpa alasan yang jelas, hal ini bukan hanya merugikan secara waktu, tetapi juga mempengaruhi kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.,” jelasnya.

Ia juga mengatkan, jika hubungan legislatif dan eksekutif terus berada di titik nadir, maka dampaknya akan semakin meluas. Tidak hanya infrastruktur fisik yang terbengkalai, tetapi juga program-program sosial, ekonomi, dan pelayanan publik lainnya akan ikut terhambat.

“Proses yang berlarut-larut membuat banyak pekerjaan tidak selesai tepat waktu juga berdampak pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat ikut tertunda,” tegasnya

Terakhir, Sugianto mendesak kedua belah pihak segera duduk bersama, membangun kembali komunikasi yang sehat, dan memprioritaskan kepentingan masyarakat Kabupaten Blitar di atas kepentingan politik atau kelompok tertentu.(Laila)

Advertorial Pemkab

Bupati Blitar Hadiri HUT Ke 17 Dan Launching Kantor Kas BPR Penataran Di Wlingi

BLITAR -(deklarasinews.com)- Bupati Blitar Drs Rijanto menghadiri acara Peringatan HUT ke – 17 BPR Penataran dan Launching kantor kas  PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar di Kecamatan Wlingi, Jumat, (08/08/2025) siang.

Bupati Blitar, Rijanto dalam sambutan mengatakan, hari ini kami menghadiri acara peringatan HUT ke -17 BPR Penataran dan launching pembukaan kantor kas BPR Penataran di kecamatan Wlingi.

“Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Bitar sekaligus selaku pemegang saham pengendali PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke -17 bagi BPR Penataran Kabupaten Blitar, Perseroda. Saya berharap, BPR penataran yang saat ini sudah sehat dan berkinerja baik, akan jauh lebih baik lagi kedepannya, utamanya dalam memberikan pelayanan dan mendukung pembangunan Kabupaten Blitar,” jelas Rijanto.

Dengan adanya pengembangan digitalisasi perbankan milik Kabupaten Blitar ini diharapkan akan mendorong pertumbuhan dan perputaran transaksi daerah serta memberikan informasi-informasi yang dapat diakses secara mudah dan cepat oleh masyarakat,” ujarnya.

Untuk itu saya mengajak seluruh pimpinan perangkat daerah, perangkat desa dan seluruh lapisan masyarakat kabupaten blitar dapat memanfaatkan kehadiran bpr penataran dan menggunakan produk-produknya seperti tabungan berhadiah, deposito berhadiah, dan kredit berhadiah, karena BPR Penataran saat ini telah tumbuh sehat dan siap berkontribusi dalam percepatan akses keuangan daerah.

“Dan untuk seluruh jajaran pengurus dan manajemen, saya berpesan agar terus meningkatkan kinerja dalam pelayanan keuangan yang sewajarnya secara kreatif dan inovatif dengan berpegang pada prinsip kehati hatian. Saya optimis, PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar kedepan mampu menjadi BPR yang sehat, tumbuh dan berkembang sehingga layak mendapat kepercayaan publik,” ungkapnya

Dengan dibukanya BPR Penataran di Wlingi ini, ke depan diharapkan akan lebih memperluas pangsa pasar melalui produk-produk BPR tentunya dengan keunggulan pelayanan yang baik, mudah dan aman karena BPR Penataran dijamin oleh LPS (lembaga penjamin simpanan) serta mendapat imbalan hasil yang lebih besar daripada bank-bank konvensional yang ada.

“Untuk itu sekali lagi, khususnya masyarakat Kabupaten Blitar, mari menjadikan BPR Penataran ini BPR yang sehat, tumbuh, berkelanjutan menuju Kabupaten Blitar berdaya berjaya,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, turut hadir dalam acara tersebut Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Blitar, Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, asisten, kepala perangkat daerah, dan kepala bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, Forpimcam Wlingi, Direksi dan Komisaris BPR Penataran beserta jajaran, para pemegang saham PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar. (Kmf/Laila)

Advertorial Pemkab

Pemkab Blitar Gelar Pisowanan Agung Dengan Tema” Blitar Digdaya, Blitar Jaya Linuwih”

BLITAR -(deklarasinews.com)- Pisowanan Agung di Pendopo Ronggo Hadinegoro Kabupaten Blitar memasuki usia ke-701 tahun, bertepatan dengan momentum Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebuah perjalanan panjang yang dipenuhi semangat juang dan perubahan, yang kini dirayakan dengan tema besar “Blitar Digdaya, Blitar Jaya Linuwih”

Dengan tema tersebut menggambarkan tekad kuat untuk menjadikan Blitar sebagai daerah yang berdaya dan berjaya.

Perayaan kali ini ditandai dengan digelarnya Pisowanan Agung di Pendopo Ronggo Hadinegoro

Hadir Bupati Blitar, Rijanto, Wakil Bupati dan Ketua DPRD Supriadi (Kuat) dan Anggota, serta jajaran Forkopimda, para kepala desa, pejabat daerah, tokoh masyarakat, serta para Bupati/Wali Kota dari berbagai daerah di Jawa Timur, pada hari Selasa (05/08/2025) pagi.

Dalam pidatonya, Bupati Rijanto mengajak seluruh masyarakat untuk meneladani semangat gotong royong para pendahulu. Ia menekankan bahwa Blitar telah mengalami kemajuan di berbagai bidang, namun masih ada tantangan yang harus dituntaskan bersama.

“Melalui semangat Hurub Hambangun Praja, mari kita bersinergi dan bergerak cepat menyelesaikan berbagai persoalan demi mewujudkan Blitar yang berdaya dan berjaya,” jelas Bupati Blitar.

Pasangan Rijanto – Beky mengusung visi misi pembangunan Kabupaten Blitar 2025-2029 “Berdaya dan Berjaya” bisa terwujud yang berfokus pada Catur Dharma, yaitu:

Pembangunan SDM, Peningkatan pertumbuhan ekonomi, Pelayanan publik yang optimal, Jaminan ketentraman umum.

Empat pilar ini selaras dengan Asta Cita Presiden RI dan Nawa Bhakti Satya Gubernur Jawa Timur, yang telah diintegrasikan dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2025–2029. Selain itu, sejumlah program prioritas lima tahun kedepan telah disiapkan dan mulai dilaksanakan pada 2025.

Kabupaten Blitar juga memberikan insentif nyata berupa pembebasan BPHTB dan retribusi PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kami siap mendukung program makan bergizi gratis karena Blitar memiliki kekuatan di sektor pertanian, terutama beras dan telur,” ujar Rijanto.

Bupati Rijanto juga mengapresiasi peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025. Kabupaten Blitar telah membentuk 248 koperasi merah putih, yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal dan memperkuat sektor pertanian.

“Koperasi ini harus dikelola secara profesional, dan kami berkomitmen untuk memberikan pendampingan kelembagaan dan SDM agar mampu berperan besar dalam ketahanan pangan dan kerjasama antar daerah,” tuturnya.

Lanjut, Kabupaten Blitar juga mencatatkan berbagai prestasi membanggakan. Momentum

Perayaan Hari Jadi ke-701 Blitar ini juga dimeriahkan dengan berbagai acara, seperti Blitar Youth Festival, Malam Tirakatan, Bedol Pusaka, hingga Wayang Kulit dan Dramasoka, yang menjadi bentuk pelestarian budaya sekaligus ajang kebersamaan masyarakat.

Blitar terus melangkah dengan keyakinan, gotong royong, dan inovasi. Bersama rakyat, pemerintah berkomitmen membawa Kabupaten Blitar menuju masa depan yang lebih baik, sejahtera, dan bermartabat. Blitar Digdaya,  Blitar Jaya dan  Linuwih,” pungkasnya.(Kmf/Laila)

Advertorial Lampung Barat Pemkab

Wakil Bupati Lampung Barat, Mad Hasnurin Hadiri Dua Agenda Strategis di Kantor Gubernur Lampung

LAMBAR -(deklarasinews.com)- Wakil Bupati Lampung Barat, Drs. Mad Hasnurin, menghadiri dua agenda penting yang diselenggarakan di Kantor Gubernur Lampung pada Selasa, 29 Juli 2025.

Kehadiran beliau mewakili Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Agenda pertama dimulai pada pukul 08.00 WIB, yakni Rapat Koordinasi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI bersama Gubernur Lampung serta para Bupati dan Walikota se-Provinsi Lampung, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Pusiban, Kantor Gubernur Lampung.

Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Mad Hasnurin hadir didampingi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Bappeda, Kepala Bapenda, Kepala BPKAD, Kepala Bagian Pemerintahan, serta pejabat yang membidangi urusan pertanahan.

Rapat ini membahas sinergi antara pusat dan daerah dalam penyelesaian masalah pertanahan, penataan ruang, serta percepatan pelaksanaan reforma agraria.

Kemudian pada pukul 13.00 WIB, Wakil Bupati kembali mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas Gubernur Lampung dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung yang bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur.

Rapat ini menjadi forum evaluasi dan koordinasi dalam pelaksanaan program-program strategis pemerintah provinsi yang memerlukan dukungan penuh dari seluruh pemerintah kabupaten/kota.

Menanggapi pentingnya dua agenda ini, Wakil Bupati Drs. Mad Hasnurin menyampaikan jika Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi demi mendukung percepatan pembangunan daerah, khususnya dalam bidang pertanahan, tata ruang, dan pelayanan publik.

“Dalam rapat bersama Menteri ATR/BPN serta Gubernur Lampung hari ini, kami menyampaikan kesiapan daerah untuk menyukseskan program-program strategis nasional yang berdampak langsung kepada masyarakat,” ujar Mad Hasnurin.

 

Selain itu, pihaknya juga terus mendorong sinergi lintas sektor, agar pengelolaan pertanahan dan perencanaan pembangunan di Lampung Barat berjalan transparan, tertib, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat Lampung Barat untuk bersama-sama menjaga dan mendukung kebijakan pembangunan yang berpihak pada kepentingan rakyat dan kelestarian lingkungan,” pungkasnya.

Kehadiran Wakil Bupati Mad Hasnurin dalam dua agenda tersebut mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam menjalin komunikasi yang erat dengan semua pihak demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Bumi Sekala Bekhak.(ADV)

Advertorial

Menyalahi Aturan, Komisi I DPRD Kota Tangerang Minta Perusahaan Bongkar Bangunan

TANGERANG -(deklarasinews.com)- Rombongan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang, Kamis (23/7/25) sore melakukan sidak ke pembangunan gedung di Jalan KH Hasyim Ashari, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang.

Dimana, gedung tersebut telah dibangun gedung kantor PT Antarmitra Sembada yang bergerak di bidang distribusi farmasi, alat kesehatan, dan produk konsumen (FMCG), yang menjual berbagai produk seperti obat-obatan, termasuk obat keras dan obat bebas, serta produk kecantikan dan kesehatan. Perusahaan ini memiliki jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia.

Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang, Junadi mengatakan, ada aduan dari masyarakat bahwa gedung perkantoran yang sedang dibangun tersebut garis sempadan bangunan (GSB) tidak sesuai, bahkan ada bangunan gardu listrik dan penjagaan Pos nya yang terlihat menjorok ke depan jalan.

Namun setelah dilakukan pengukuran ulang, GSB sudah sesuai. Hanya saja ada ketidaksesuaian bangunan gardu dan Pos pada gambar. Oleh karenanya, kami dari Komisi I DPRD Kota Tangerang meminta agar bangunan itu segera dibongkar 2×24 jam sejak hari ini.

“Ya, ada aduan masyarakat, kita dateng dan melihat ada beberapa yang tidak sesuai dengan gambar, makanya kita segel dan kita minta untuk dibongkar. Sedangkan untuk GSB sudah sesuai,” katanya.

” Hanya saja tadi di dalam gedung terlihat seperti untuk kantor dan gudang, sementara di wilayah ini peruntukannya untuk perkantoran, bukan gudang,” sambung Junadi Ketua Komisi I usai sidak di Cipondoh.

“Pokoknya bangunan di depan ini yang menyalahi aturan kita minta untuk dibongkar,” pungkasnya.

Sementara dari Satpol PP Kota Tangerang, menyebut pihaknya langsung melakukan penyegelan bangunan depan dikarenakan telah melanggar peraturan daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2018 tentang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Perda 10 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang bangunan gedung.

” Ya kita tunggu 2×24 jam, kalau masih belum dibongkar, terpaksa kita yang bongkar,” tutur Alex T Suyitno Kasi Penegakan Hukum Satpol PP Kota Tangerang.(ADV)

Advertorial Lampung Barat Pemkab

Lantik 14 Kapus dan Kasubag TU, Parosil Mabsus Tegaskan Pelayanan Harus Siap 24 Jam

LAMBAR -(deklarasinews.com)- Setelah melantik 13 pejabat tinggi pratama pada 23 Juli lalu, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat layanan publik.

Dengan melantik 14 Kepala UPTD Puskesmas dan kepala subbagian tata usaha (Kasubbag TU) di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat. Pelantikan berlangsung halaman Puskesmas Rawat Inap Fajar Bulan, Kelurahan Fajar Bulan, Kecamatan Way Tenong, Jum’at 25 Juli 2025.

Pelantikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/116/KPTS/IV.05/2025, tentang Penugasan dan Pembebasan dari Tugas Tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/117/KPTS/IV.05/2025, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pengambilan sumpah jabatan turut disaksikan Wakil Bupati Mad Hasnurin, Ketua TP-PKK Partinia Parosil Mabsus, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BKDSDM, Kasat Pol PP, serta Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Dalam sambutannya, Bupati Parosil menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan kesehatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.

Parosil Mabsus menegaskan komitmennya terhadap peningkatan kualitas pelayanan Puskesmas, termasuk kewajiban melayani masyarakat selama 24 jam.

Ia mengingatkan bahwa pelantikan ini bukan sekadar formalitas, tetapi momentum untuk memperkuat dedikasi dan sinergi dalam menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya dalam upaya percepatan penanganan kasus stunting.

“Pelantikan ini kita laksanakan di halaman Puskesmas agar bapak dan ibu semakin dekat dengan tempat pengabdian. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang prima, senyum yang tulus, dan kerja ikhlas. Kesehatan adalah hal utama. Kita harus bersama-sama menghadapi tantangan, salah satunya adalah menurunkan angka stunting, karena ini menyangkut masa depan anak-anak kita,” tegas Bupati.

Parosil juga mengingatkan pentingnya loyalitas dan totalitas dalam menjalankan amanah jabatan.

Ia meminta para kepala Puskesmas untuk aktif turun ke lapangan, mendengar langsung kebutuhan masyarakat, dan tidak hanya mengandalkan laporan dari meja kerja.

“Jangan hanya duduk menerima laporan. Pemimpin harus turun langsung ke masyarakat. Kita harus hadir memberikan solusi,” lanjutnya.

Mutasi dan rotasi jabatan, menurut Bupati dua periode ini, adalah bagian dari penyegaran birokrasi dan upaya mengoptimalkan kinerja pemerintahan agar lebih responsif dan efektif dalam melayani masyarakat.

Ia juga menegaskan bahwa program-program pemerintah daerah harus dijalankan dengan berpedoman pada visi misi pembangunan, termasuk program unggulan “Satu Anak Satu Kartu Identitas” (Sakti) yang menjadi bagian dari arah pembangunan Kabupaten Lampung Barat.

“Selamat bertugas. Jaga amanah ini dengan baik, kelola sarana dan prasarana kesehatan secara optimal. Mari bekerja, mari melayani dengan hati,” pesan Parosil menutup sambutannya.

Acara dilanjutkan dengan penyerahan bantuan kepada balita dan ibu hamil sebagai bagian dari program peningkatan gizi dan pencegahan stunting di Lampung Barat.

Berikut nama-nama kepala Puskesmas dan kepala subbagian tata usaha (Kasubbag TU) Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang dilantik:

  1. MINARNI, S.Tr.Keb, SKM., M.Kes diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Sumberjaya
  2. DESMALIA, S.ST diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Fajar Bulan.

3 SUBAGIYO, S.KM diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Pagar Dewa.

  1. NURBAITI JAN, S.Kep diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Sekincau.
  2. NEZWAN, SKM diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Kenali.
  3. Bdn. ROMAITA, S.S.T., M.Kes diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Batu Brak.
  4. Bdn.MARTALENA, S.ST diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Batu Ketulis
  5. METTY SYLVIANI, SST., M.K.M diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Lumbok Seminung.
  6. SITI MAHDALENA, SKM diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Way Nyerupa.
  7. SAIMIN, S.K.M., M.Kes diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Srimulyo.
  8. Ns. TIKA MEGI FITRIANINGSIH, 3.Kep diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Liwa.

12 LENI PATRIAWATI, S.Kep. Na diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Gedung Surian.

13 RITA ROSITA, S. Kep.Ners Perawat Penyelia pada UPTD Puskesmas Bandar Negeri Suoh.

14 YEPI SUGRIAS RUHYANI, M.Μ. S.KM diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Air Hitam.

Untuk Sub Bagian Tata Usaha:

  1. Tri Agus Yudianto, S.KM diberikan tugas kepala sub bagian tata usaha pada UPTD Puskesmas Way Nyerupa.
  2. Yesi Desi Sandi diberikan tugas kepala sub bagian tata usaha pada UPTD Puskesmas Pagar Dewa.

Sedangkan untuk perawat Penyelia :

  1. Susilo Hermianto, SKM diberikan tugas sebagai perawat penyelia pada UPTD Puskesmas Bandar Negeri Suoh.
  2. Hrjunaidi, SST diberikan tugas sebagai radiografer peneyelia pada RSUD Alimuddin Umar.(ADV)
Advertorial

Disperindag Kabupaten Blitar Latih Buruh Rokok Kelola SDM Dan Keuangan Tingkatkan Daya Saing

BLITAR -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten Blitar dalam meningkatkan daya saing industri hasil tembakau, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Blitar menggelar pelatihan pengelolaan sumber daya manusia (SDM), keuangan, dan gudang bagi buruh serta pelaku industri rokok.

Kepala Bidang Industri Disperindag Kabupaten Blitar, Temy Sevidiana menyampaikan,  Program ini didanai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2025.

Pelatihan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang dalam memperkuat sektor industri rokok lokal agar mampu beradaptasi dan bersaing di tengah dinamika industri tembakau yang terus berubah.

“Pelatihan ini kami susun secara bertahap dan terstruktur sesuai kebutuhan riil pelaku industri hasil tembakau di Blitar. Tujuannya adalah memberdayakan serta meningkatkan kualitas SDM agar industri ini tetap berkelanjutan dan kompetitif,” ujar Temy, Rabu (9/7/2025).

Ada tiga jenis pelatihan yang digelar, yakni pelatihan pelintingan rokok sebanyak tiga tahap, penguatan SDM karyawan pabrik rokok sebanyak dua tahap, dan pelatihan pengelolaan SDM, keuangan, serta gudang sebanyak satu tahap.

Menurut Temy, pelatihan pelintingan rokok berfokus pada peningkatan keahlian teknis bagi tenaga kerja baru maupun yang sudah berpengalaman. Sementara itu, pelatihan penguatan SDM karyawan pabrik rokok lebih menekankan pada soft skill seperti komunikasi kerja, kepemimpinan, dan motivasi kerja.

“Pekerja adalah tulang punggung operasional pabrik. Dengan pelatihan ini, kami ingin kualitas dan semangat kerja mereka terus meningkat,” jelasnya.

Untuk pelatihan pengelolaan SDM, keuangan, dan gudang, Disperindag menyoroti pentingnya integrasi antar unit kerja di dalam pabrik. Temy menegaskan, efisiensi dan optimalisasi hanya bisa tercapai jika koordinasi internal berjalan baik.

“Aspek manajerial ini sering jadi titik lemah. Maka, kami ingin memperkuatnya lewat pelatihan ini agar pelaku industri mampu mengelola bisnis secara lebih profesional,” tambahnya.

Seluruh pelatihan dilaksanakan bersama lembaga pelatihan yang kompeten sejak bulan Juni 2025. Hal ini dilakukan untuk memastikan materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri dan berdampak nyata.

“Semoga dengan dukungan dari anggaran DBHCHT, kegiatan pelatihan ini benar-benar mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja professional serta memperkuat daya saing di bidang industri hasil tembakau di Kabupaten Blitar,” paparnya. (Kmf/Laila)

Advertorial

Pemkab Blitar Salurkan BLT DBHCHT Ke Buruh Pabrik Rokok dan Tani Tembakau Melalui Dinsos

BLITAR -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Blitar kepada ribuan buruh pabrik rokok, buruh tani tembakau, dan buruh tani cengkeh.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kabupaten Blitar, Yuni Urinawati, S.Sos., MM., menyampaikan bahwa Program ini merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap pekerja di sektor pertembakauan.

Penyaluran tahap pertama telah dimulai pada 1 Juli 2025. Sementara sisa dari tahap pertama dijadwalkan cair pada pekan depan.

“Total penerima bantuan yang tercantum dalam Surat Keputusan sebanyak 3.997 orang. Hingga saat ini, 3.901 di antaranya telah masuk melalui proses klarifikasi, sedangkan sisanya sebanyak 81 masih dalam proses pembukaan rekening,” jelas Yuni Urinawati, Jumat (04/07/2025).

Bantuan ini diberikan kepada warga yang ber-KTP Kabupaten Blitar dan bekerja di sektor pertembakauan, termasuk di pabrik rokok yang beroperasi di wilayah Kabupaten Blitar serta dua perusahaan rokok yang berada di Kota Blitar.

Sementara itu, Penyaluran dilakukan melalui Bank Jatim guna memastikan transparansi serta ketepatan sasaran. Setiap penerima akan mendapatkan BLT sebesar Rp300 ribu per bulan selama enam bulan berturut-turut.

“Program ini diharapkan mampu membantu meringankan beban ekonomi para buruh yang selama ini menggantungkan penghidupan dari industri hasil tembakau, serta mendukung kesejahteraan mereka secara berkelanjutan”, pungkasnya. (Kmf/Mst)

Advertorial

Satpol PP Kabupaten Blitar Melalui DBHCHT Edukasi Ibu PKK Soal Bahaya Rokok Ilegal

BLITAR -(deklarasinews.com)-  Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Blitar melalui anggaran Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2025 terus mengedukasi masyarakat mengenai bahaya rokok ilegal, salah satunya dengan menggandeng ibu-ibu PKK dalam kegiatan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Kegiatan tersebut salah satunya seperti yang dilaksanakan di Balai Desa Tembalang, Kecamatan Wlingi, pada Selasa (24/06/2025) lalu, dan didanai melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2025.

Sosialisasi itu dihadiri oleh Plt. Kasatpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar, Wahyudi, ST., MM., Camat Wlingi Suwito, S.Sos., M.Si., perwakilan Bea Cukai Blitar, Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, serta Tim Penggerak PKK dari desa-desa se-Kecamatan Wlingi.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang menyasar pedagang dan tokoh masyarakat, sosialisasi tahun ini difokuskan kepada kaum perempuan, khususnya ibu-ibu PKK. Langkah ini diambil karena peran ibu dalam keluarga dan lingkungan dinilai strategis dalam menyampaikan informasi serta membentuk kesadaran kolektif.

“Kami ingin edukasi ini tidak berhenti di sini saja, tetapi bisa diteruskan oleh ibu-ibu PKK kepada orang-orang terdekat mereka. Minimal bisa menyampaikan ke tetangga, teman, hingga suaminya,” ujar Kabid Penegakan Hukum Daerah Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar, Repelita Nugroho, SH., MH., yang akrab disapa Etha, Rabu (02/07/2025).

Materi yang disampaikan dalam sosialisasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, dengan narasumber dari Bea Cukai Blitar dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar. Para peserta diberi pemahaman tentang ciri-ciri rokok ilegal, dampaknya bagi kesehatan dan keuangan negara, serta ancaman hukum bagi pelaku peredarannya.

“Melalui pendanaan DBHCHT, Satpol PP Kabupaten Blitar berharap kesadaran masyarakat khususnya kaum ibu untuk terus meningkat dalam mendukung upaya pemberantasan rokok ilegal di lingkungan mereka,” imbuhnya

Terakhir, Sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, Repelita Nugroho menambahkan, Kegiatan yang diselenggarakan di Desa Tembalang tersebut merupakan rangkaian ketiga dari lima kegiatan serupa yang dijadwalkan tahun ini.(Kmf/Mst)

Advertorial

Manfaatkan DBHCHT Anggaran 2025 DKPP Kabupaten Blitar Bangun Untuk Infrastruktur Pertanian Tembakau

BLITAR -(deklarasinews.com)- Memanfaatkan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2025Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Blitar mengalokasikan anggaran untuk membangun infrastruktur pendukung sektor pertanian tembakau.

Program strategis ini salah satunya mencakup pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jaringan Irigasi Tersier (JIT) di sejumlah wilayah sentra pertanian tembakau di Kabupaten Blitar.

Sementara itu, Kepala DKPP Kabupaten Blitar, Toha Mashuri, menjelaskan bahwa pembangunan JUT dan JIT yang dibiayai oleh DBHCHT diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sektor pertanian, khususnya tembakau. Selain itu, DKPP juga menyediakan bantuan pembenihan tembakau agar petani lebih mudah mendapatkan benih berkualitas.

“Fasilitas JUT dan JIT yang kita bangun bertujuan meningkatkan hasil pertanian. Sementara itu, bantuan benih tembakau diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas hasil panen sesuai standar yang diharapkan,” kata Toha Mashuri, Selasa (01/07/2025).

Lanjut, Kepala Bidang Prasarana Pertanian DKPP, Matsafi’i, menyebutkan bahwa pada tahun ini terdapat 13 titik lokasi pembangunan infrastruktur yang tersebar di sejumlah kecamatan, seperti Selopuro, Gandusari, Wates, Panggungrejo, dan Kademangan. Dari jumlah tersebut, enam titik difokuskan untuk pembangunan JUT dan tujuh titik untuk JIT.

“Kami pastikan dana langsung disalurkan ke rekening kelompok tani. DKPP juga aktif melakukan pendampingan dan pengawasan agar pelaksanaan berjalan sesuai target dan manfaatnya benar-benar dirasakan petani,” tambahnya.

Setiap titik proyek mendapatkan alokasi dana antara Rp150 juta hingga Rp200 juta. Seluruh pelaksanaan proyek dilakukan secara swakelola oleh kelompok tani penerima manfaat, dengan pengawasan langsung dari DKPP.

“Pembangunan ini sangat penting dalam mendukung akses petani menuju lahan dan menjamin ketersediaan air irigasi, terutama saat musim tanam tembakau. Hal ini akan berdampak langsung pada peningkatan efisiensi dan produktivitas,” jelas Matsafi’i.(Kmf/Mst)