Kategori: Palembang

PALEMBANG -(deklarasinews.com )— Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru resmi menerima Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Mozaik 5 dan Mozaik 6 atas nama Pemerintah Provinsi Sumsel. Penyerahan dilakukan di Kantor Gubernur Sumsel, Rabu (18/03/2026).

Sertifikat tersebut diserahkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sumsel sebagai bagian dari proyek strategis nasional di sektor pertanahan.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) ATR/BPN Sumsel, Ir. Rahmat, A.Ptnh., M.M., QRMO., CODP., C.Med, menjelaskan bahwa masing-masing sertifikat memiliki luas 88 hektare dan 81 hektare.

“Ini merupakan sertifikat tanah dalam kerangka proyek strategis nasional,” ujarnya.

Dalam paparannya, ia memaparkan gambaran umum pertanahan di Sumsel. Total luas wilayah Sumsel mencapai 9.476.775 hektare, terdiri atas daratan seluas 8.677.168 hektare dan perairan 799.607 hektare.

Dari luas tersebut, kawasan hutan mencakup sekitar 3.338.222 hektare atau 35,23 persen, sementara area penggunaan lain mencapai 5.338.946 hektare atau 56,34 persen.

Jumlah bidang tanah di Sumsel diperkirakan lebih dari 4,7 juta bidang. Namun, sebagian masih belum terpetakan atau tersertifikasi secara optimal.

Ia juga menyampaikan bahwa proses digitalisasi pertanahan terus berjalan, termasuk alih media dari peta manual ke sistem digital, meskipun belum merata.

Selain itu, ATR/BPN Sumsel tengah melaksanakan pengadaan tanah untuk sejumlah proyek strategis nasional, di antaranya:

Jalan Tol Kayu Agung–Palembang–Betung

Jalan Tol Betung–Tempino–Jambi

Jalan Tol Palembang–Betung Seksi 1

Pembangunan interchange di wilayah Ogan Komering Ilir

“Sejumlah proyek tersebut masih dalam tahap identifikasi, inventarisasi, validasi pembayaran, hingga penyelesaian administrasi,” katanya.

Ia menambahkan, sejumlah kendala di lapangan masih dihadapi, seperti tumpang tindih lahan dengan kawasan hutan, persoalan administrasi sertifikat, serta ketidaksesuaian data teknis.

Sementara itu, Gubernur Herman Deru menegaskan pentingnya percepatan penataan ruang guna mendukung pembangunan daerah.

Ia menyoroti belum adanya keseragaman kelembagaan di tingkat kabupaten/kota yang berkaitan langsung dengan Kementerian ATR.

“Di kabupaten/kota belum ada OPD yang secara khusus menangani urusan pertanahan seperti di Kementerian ATR. Akibatnya, persoalan yang muncul menjadi beragam,” ujarnya.

Menurutnya, berbagai kendala seperti persoalan batas wilayah, koordinasi dengan legislatif, serta belum adanya pendelegasian kewenangan menjadi hambatan dalam percepatan pembangunan.

Ia juga menyoroti persoalan batas wilayah di sejumlah daerah, seperti Ogan Komering Ilir (OKI), OKU Selatan, Musi Rawas, dan Musi Banyuasin, yang kerap berubah akibat faktor alam.

“Perubahan batas wilayah bisa mencapai luasan tertentu karena dipengaruhi kondisi alam,” katanya.

Untuk itu, ia meminta ATR/BPN Sumsel memperkuat sistem peta digital agar perubahan wilayah dapat dipantau secara akurat.

“Ke depan, saya minta peta digital diperkuat, sehingga kita bisa melihat perbedaan kondisi wilayah dari waktu ke waktu,” tegasnya.

Gubernur juga menyoroti masih minimnya digitalisasi sertifikat tanah, khususnya sertifikat lama yang masih berbentuk peta merah.

“Alih media dari manual ke digital masih sangat terbatas,” ujarnya.

Ia menilai, masih banyak masyarakat yang belum memahami kepemilikan tanah secara pasti, termasuk titik koordinat lahannya.

Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Sumsel juga menerima sertifikat elektronik atas lahan aset milik pemerintah provinsi yang akan mendukung pengembangan Pelabuhan Tanjung Carat.

Gubernur mengapresiasi langkah ATR/BPN dalam mempercepat sertifikasi aset daerah.

“Kami mengucapkan terima kasih. Ini merupakan langkah maju yang akan kami tindak lanjuti secara cepat,” katanya.

Saat ini, tercatat tiga mozaik yang menjadi bagian dari pengelolaan tata ruang di Sumsel.

Gubernur menegaskan, pemerintah harus menjadi contoh dalam hal sertifikasi tanah guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas lahan.

“Pemerintah harus menjadi contoh. Untuk sertifikasi tanah, jangan ditunda lagi,” tegasnya.

Ia juga mengapresiasi kinerja ATR/BPN yang dinilai telah meningkatkan pelayanan serta tertib administrasi pertanahan.

“Terima kasih atas kerja cepat dan tepat waktu, sehingga kita dapat segera melaksanakan tahapan pembangunan berikutnya,” pungkasnya. (Ning)

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal tersebut ditegaskan Gubernur Sumsel, Dr. H. Herman Deru, saat menghadiri Rapat Konsolidasi Program MBG bersama kasatpel, mitra, dan yayasan se-Sumsel di Hotel Aryaduta Palembang, Sabtu (28/02/2026).

Herman Deru menilai Program MBG sejalan dengan komitmen Pemprov Sumsel dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan menekan angka stunting. Ia menyebut, Sumsel saat ini menjadi provinsi dengan prevalensi stunting nomor dua terkecil setelah Jawa Barat.

Keberhasilan tersebut, lanjutnya, tidak terlepas dari kebijakan kemandirian pangan yang telah dibangun sejak beberapa tahun terakhir melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP). Program ini lahir saat pandemi Covid-19 dan tekanan inflasi mendorong banyak daerah bergantung pada pasokan dari luar.

“Kalau semua daerah mendatangkan bahan dari luar, akan terjadi rebutan dan harga makin tidak terkendali. Karena itu, kita perkuat kemandirian pangan,” ujarnya.

Melalui dukungan CSR perbankan, termasuk Bank Mandiri, Pemprov Sumsel mengembangkan sektor peternakan ayam, ikan air tawar, belut, serta bantuan bibit cabai dan bawang untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga.

Gerakan yang dicanangkan pada November 2021 itu terbukti efektif menjaga stabilitas harga. Sumsel bahkan meraih penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) selama lima tahun berturut-turut.

Ia menegaskan, saat Program MBG mulai berjalan, Sumsel tidak mengalami kekhawatiran kekurangan bahan pangan karena fondasi kemandirian sudah terbentuk. Telur, daging ayam, dan ikan air tawar tersedia dalam jumlah cukup sehingga ekosistem ekonomi tetap stabil.

Herman Deru juga membuka peluang bagi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengadopsi GSMP sebagai model nasional guna mendukung keberhasilan MBG di berbagai daerah.

Sementara itu, Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menyampaikan bahwa sekitar 2.000 orang di Sumsel terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Ia menekankan pentingnya pemenuhan gizi seimbang sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Menurutnya, bahan baku Program MBG berasal dari petani dan produsen lokal, sehingga tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Program MBG sendiri bertujuan meningkatkan asupan gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak sekolah. Selain menekan angka stunting dan malnutrisi, program ini juga mendorong peningkatan kualitas SDM serta pemberdayaan UMKM, petani, dan peternak lokal.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Anggota DPD RI dr. Ratu Tenny Leriva HD, Sekretaris Daerah Sumsel Dr. Drs. H. Edward Candra, perwakilan Forkopimda, serta Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel. (ning)

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Masalah kendaraan Over Dimensi Overload (ODOL) kembali menjadi sorotan serius pemerintah, menyusul berbagai kerusakan infrastruktur yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk di Sumatera Selatan. Penertiban kendaraan bermuatan dan berdimensi berlebih tersebut menjadi fokus utama dalam rapat koordinasi yang digelar di Mapolda Sumatera Selatan, Selasa (10/2/2026).

‎Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bersama Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H. Cik Ujang.

‎Hadir pula jajaran kepolisian, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumsel, serta unsur terkait lainnya yang memiliki peran strategis dalam pengawasan dan penegakan hukum di sektor transportasi dan infrastruktur.

‎‎Pertemuan ini digelar sebagai respons atas semakin masifnya dampak negatif kendaraan ODOL terhadap kondisi jalan dan jembatan. Salah satu kasus yang menjadi perhatian utama adalah ambruknya Jembatan Muara Lawai di Kabupaten Lahat, yang diduga kuat disebabkan oleh kendaraan bermuatan melebihi kapasitas.

‎‎Ambruknya jembatan tersebut tidak hanya mengganggu mobilitas masyarakat, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi serta memperlihatkan lemahnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dan angkutan barang.

‎Dalam rapat tersebut, AHY menekankan bahwa persoalan ODOL tidak bisa dianggap sepele. Menurutnya, kendaraan yang membawa muatan berlebih secara sistematis akan mempercepat kerusakan infrastruktur, meningkatkan risiko kecelakaan, serta membebani anggaran negara akibat biaya perbaikan yang terus berulang.

‎‎“ODOL bukan hanya masalah di Sumsel, tapi persoalan nasional. Dampaknya sangat luas, mulai dari keselamatan masyarakat hingga keberlanjutan pembangunan infrastruktur,” ujar AHY.

‎Ia mengungkapkan bahwa dalam setahun terakhir, Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan telah memberikan perhatian khusus terhadap penanganan kendaraan ODOL. Pemerintah pusat terus mendorong kebijakan yang konsisten dan terintegrasi agar kualitas infrastruktur tetap terjaga dan tidak cepat rusak akibat pelanggaran muatan.

‎‎AHY juga menegaskan pentingnya tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran yang terbukti. Kendaraan yang melanggar ketentuan dimensi dan muatan harus dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan, tanpa kompromi.

‎‎“Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten. Ini bukan semata soal menghukum, tetapi memberikan efek jera dan menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak,” tegasnya.

‎Sementara itu, Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang menyampaikan bahwa penanganan ODOL harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya dengan razia di lapangan, tetapi juga melalui penelusuran tanggung jawab hingga ke tingkat pemilik usaha.

‎Ia mengingatkan bahwa Gubernur Sumatera Selatan, Dr. H. Herman Deru, sebelumnya telah mengeluarkan instruksi tegas terkait larangan angkutan batubara melintas di jalan umum. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjaga keselamatan pengguna jalan sekaligus melindungi infrastruktur publik dari kerusakan.

‎‎“Ini adalah komitmen pemerintah daerah. Jalan umum bukan untuk angkutan berat yang tidak sesuai aturan. Jika terus dibiarkan, dampaknya sangat besar bagi masyarakat,” ujar Cik Ujang.

‎Lebih lanjut, Cik Ujang menekankan bahwa penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar pihak paling lemah di lapangan, seperti sopir atau pemilik kendaraan. Menurutnya, pihak yang paling bertanggung jawab justru harus dicari hingga ke level pemilik tambang atau pemilik usaha.

‎“Jangan sampai yang menjadi tersangka justru sopir atau pemilik kendaraan, sementara pemilik tambang atau pemilik usaha yang mendapat keuntungan justru bebas dari tanggung jawab,” tegasnya.

‎‎Ia menilai, tanpa keberanian menindak aktor utama di balik praktik ODOL, maka penertiban hanya akan bersifat sementara dan tidak menyentuh akar persoalan.

‎‎Dalam konteks ini, sinergi lintas sektor menjadi kunci utama. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum diharapkan dapat bekerja bersama dalam satu garis kebijakan yang tegas, adil, dan berkelanjutan.

‎Koordinasi yang intensif dinilai sangat penting agar tidak terjadi tebang pilih dalam penegakan hukum. Setiap pelanggaran harus ditindak secara objektif, transparan, dan sesuai prosedur.

‎Melalui langkah terpadu ini, pemerintah berharap praktik ODOL di Sumatera Selatan dapat ditekan secara signifikan.

‎Upaya tersebut bukan hanya demi menjaga infrastruktur tetap layak pakai, tetapi juga untuk melindungi keselamatan masyarakat serta memastikan pembangunan berjalan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.‎(ning)

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Perwakilan Daerah Sumatera Selatan menggelar Forum Group Discussion (FGD) sekaligus pelantikan pengurus periode 2025–2029 dengan tema “Diskusi Publik: Solusi Polemik Jalan Angkut Batubara di Sumatera Selatan”. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Grand Daira Palembang, Sabtu (31/1/2026) siang.

Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru hadir langsung dalam kegiatan tersebut dan menegaskan pentingnya peran strategis Perhapi dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di sektor pertambangan.

Dalam sambutannya, Herman Deru menyampaikan apresiasi kepada jajaran pengurus yang baru dilantik. Ia menilai organisasi profesi seperti Perhapi memiliki kontribusi besar dalam memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan secara profesional dan bertanggung jawab.

“Bagi saya, organisasi ini sangat penting. Meski hari libur, saya tetap hadir karena ini menyangkut kepentingan daerah kita. Selamat kepada ketua dan jajaran yang dilantik. Amanah ini harus dijalankan dengan sungguh-sungguh dan memberi makna bagi organisasi maupun daerah lima tahun ke depan,” ujar Herman Deru.

Ia berharap kepengurusan Perhapi Sumsel dapat solid, baik secara internal maupun eksternal, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi Sumatera Selatan yang dikenal kaya akan sumber daya alam, seperti batubara, mineral, minyak, dan gas.

Menurutnya, kekayaan sumber daya alam tersebut harus dikelola oleh tenaga ahli yang kompeten agar memberikan manfaat optimal tanpa merusak lingkungan.

“Sumsel kaya akan SDA dan membutuhkan para ahli untuk mengelolanya. Namun, pengelolaan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab, tidak mengganggu ekosistem lain, serta memberi manfaat bagi masyarakat, daerah, dan negara,” tegasnya.

Terkait tema FGD, Herman Deru menilai persoalan angkutan batubara di Sumsel bukanlah polemik baru, melainkan persoalan lambatnya proses transisi menuju penggunaan jalan khusus.

“Masalahnya hanya satu, yakni lambatnya transisi ke jalan khusus. Sudah terlalu lama berada di zona nyaman menggunakan jalan umum, padahal Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 secara jelas mengatur kewajiban penggunaan jalan hauling khusus. Akibatnya, masyarakat dirugikan selama belasan tahun,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa perusahaan tambang wajib membangun dan memelihara jalan khusus angkutan batubara agar kepentingan umum tidak terganggu.

“Dalam usaha pertambangan pasti ada komponen biaya transportasi, termasuk membangun dan memelihara jalan khusus. Saya mengajak semua pihak untuk menghargai dan mematuhi undang-undang yang telah diterbitkan,” tambahnya.

Meski demikian, Herman Deru menegaskan Pemerintah Provinsi Sumsel tetap bersikap terbuka dalam penerapan kebijakan, selama terdapat itikad baik dan langkah konkret dari perusahaan.

“Jika sudah ada perencanaan pembangunan jalan khusus, proses pembebasan lahan berjalan, dan secara teknis memenuhi standar, maka tidak menutup kemungkinan diberikan toleransi dalam jangka waktu tertentu,” katanya.

Ia juga berharap Perhapi berperan aktif memberikan masukan profesional kepada perusahaan pertambangan, agar kedepan aktivitas angkutan batubara tidak lagi mengganggu masyarakat serta tetap memperhatikan aspek reklamasi dan pemulihan lingkungan pascatambang.

“Ekosistem harus kita pikirkan sejak dini. Reklamasi bukan hanya formalitas, tetapi bagaimana alam benar-benar dapat pulih kembali,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Perhapi Sudirman melalui Wakil Ketua Ir. Resvan, M.BA, menyampaikan bahwa Perhapi saat ini memiliki 24 cabang di seluruh Indonesia, dan Perhapi Sumsel termasuk salah satu perwakilan daerah yang aktif.

Dalam kesempatan tersebut, Frans Irawan resmi dilantik sebagai Ketua Perhapi Perwakilan Daerah Sumatera Selatan periode 2025–2029.

Bersama jajaran pengurus, ia akan segera menyusun struktur kepengurusan lengkap serta program kerja daerah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. (Ning)