ACEH TIMUR -(deklarasinews.com)- Waktu terus berjalan. Kepemimpinan daerah berganti, kepemimpinan di tingkat kecamatan juga berganti. Namun bagi masyarakat Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur, satu hal seolah tidak ikut berubah: jalan rusak yang bertahun-tahun mereka lewati.
Sejak 2018, masyarakat telah melewati beberapa fase kepemimpinan di Kabupaten Aceh Timur. Mulai dari periode pemerintahan 2018–2024, kemudian masa Penjabat (Pj.) pada 2024–2025, hingga pemerintahan yang berjalan sejak 2025 sampai sekarang.
Di tingkat Kecamatan Idi Tunong, dalam rentang waktu tersebut juga telah terjadi tiga periode kepemimpinan camat, yakni pergantian pada 2018, kemudian periode berikutnya sejak 2019 hingga 2026, dan kembali berganti pada 2026.
Namun pergantian kepemimpinan tersebut belum mampu menghapus persoalan jalan rusak yang telah dirasakan masyarakat jauh sebelum 2023.
Kondisi tersebut mendapat sorotan tajam dari Ketua DPC Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI), Nana Supriatna, atau yang akrab disapa Nana Thama.
“Kalau kita lihat perjalanan sejak 2018, sudah beberapa fase pemerintahan daerah berganti, di tingkat kecamatan juga sudah tiga periode camat. Tetapi masyarakat Idi Tunong masih berbicara tentang jalan yang sama, lubang yang sama, bahkan persoalan kecelakaan akibat kondisi jalan juga masih terjadi,” ujar Nana.
Menurutnya, persoalan ini tidak bisa lagi dianggap sebagai masalah baru. Pada 2023 masyarakat sudah menyampaikan keluhan terkait jalan rusak, dan pada 2025 persoalan serupa kembali diberitakan. Hingga 2026, masyarakat masih harus berhadapan dengan kondisi yang sama.
“Artinya, ini bukan persoalan tidak diketahui. Sudah disampaikan, sudah diberitakan, sudah menjadi keluhan masyarakat bertahun-tahun. Lalu apa yang sebenarnya kurang?” kritiknya.
Nana menilai, pemerintah harus berhenti menjadikan masyarakat sebagai penerima janji pembangunan tanpa kepastian realisasi.
“Jangan sampai Idi Tunong hanya menjadi tempat obral janji penguasa. Setiap berganti pemerintahan, masyarakat mendengar harapan baru. Setiap berganti camat, persoalan kembali disampaikan. Tetapi kalau jalan tetap seperti ini, masyarakat tentu bertanya, kapan janjinya menjadi kenyataan?” tegas Nana.
Ia juga menyoroti aspek keselamatan. Jalan yang rusak bukan sekadar membuat kendaraan tidak nyaman, tetapi dapat membahayakan pengguna jalan. Kecelakaan yang kerap terjadi menjadi peringatan bahwa persoalan tersebut tidak boleh terus dianggap sepele.
“Jangan tunggu sampai semakin banyak korban baru kemudian jalan ini dianggap penting. Keselamatan masyarakat tidak boleh menunggu momentum politik,” ujarnya.
Menurut Nana, masyarakat tidak meminta sesuatu yang berlebihan.
“Masyarakat tidak meminta jalan tol. Mereka hanya ingin jalan yang layak, aman dan bisa digunakan tanpa harus setiap hari menghindari lubang,” katanya.
Ia berharap pemerintahan yang berjalan saat ini tidak mengulangi siklus yang sama.
“Tiga fase pemerintahan daerah, tiga periode camat, tetapi kalau jalan tetap rusak, apa yang sebenarnya berubah bagi masyarakat Idi Tunong?” kata Nana.
Kini masyarakat menunggu apakah pergantian kepemimpinan yang kembali terjadi pada 2026 akan membawa perubahan nyata terhadap persoalan jalan tersebut.
Sebab bagi warga, yang berganti boleh pejabatnya, tetapi jangan sampai penderitaannya tetap sama.
Dan seperti kritik Nana Thama, Idi Tunong jangan hanya diingat ketika ada janji yang harus diucapkan.
Masyarakat sudah terlalu lama mendengar janji. Sekarang mereka menunggu bukti. (Ami)