Kategori: Palembang

Daerah Palembang

Masjid Agung SMB Jayo Wikramo Siapkan Ribuan Paket Daging Kurban untuk Warga Palembang

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Menyambut Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah/2026, Panitia Kurban Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) Jayo Wikramo Palembang memastikan persiapan pelaksanaan salat Iduladha hingga penyembelihan hewan kurban telah hampir rampung.

Hingga Selasa siang (26/05/2026), jumlah hewan kurban yang telah terkonfirmasi mencapai 12 ekor sapi dan 11 ekor kambing. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah menjelang pelaksanaan penyembelihan yang dijadwalkan berlangsung usai salat Iduladha pada Rabu (27/05/2026).

Sekretaris Panitia Salat Iduladha, Romi Syaiful, melalui Hari Sunanda selaku Kepala Pembagian Daging Kurban, mengatakan bahwa hewan kurban yang diterima berasal dari sejumlah pejabat, instansi, tokoh masyarakat, hingga warga umum.

Beberapa nama yang tercatat menyerahkan hewan kurban di antaranya Gubernur Sumatera Selatan, Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Wali Kota Palembang, Kapolda Sumsel, Kapolrestabes Palembang, Bank Sumsel Babel, serta tokoh masyarakat seperti H Umar bin H. Halim dan masyarakat lainnya.

“Alhamdulillah, partisipasi masyarakat dan para pejabat tahun ini cukup tinggi. Jumlah hewan kurban masih berpotensi bertambah hingga hari pelaksanaan,” ujar Hari Sunanda saat ditemui wartawan.

Untuk pendistribusian daging kurban, panitia telah menyiapkan sekitar 2.000 lembar kupon pembagian paket daging. Dari jumlah tersebut, sekitar 700 hingga 800 kantong daging diprioritaskan terlebih dahulu bagi warga di dua kelurahan sekitar masjid, yakni Kelurahan 18 Ilir dan 19 Ilir.

Menurut panitia, langkah tersebut dilakukan agar distribusi daging kurban dapat berjalan lebih tertib, tepat sasaran, dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat di lingkungan sekitar Masjid Agung.

“Kami memprioritaskan warga di sekitar masjid agar proses pembagian daging berjalan lancar, tertib, dan tepat sasaran,” katanya.

Pada pelaksanaan kurban tahun ini, panitia juga melibatkan Juru Sembelih Halal (Juleha) profesional dan bersertifikat untuk memastikan proses penyembelihan hewan sesuai syariat Islam serta standar kebersihan dan kesehatan.

Selain fokus pada pelaksanaan kurban, panitia juga telah menyelesaikan berbagai persiapan untuk salat Iduladha. Salat Iduladha nantinya akan dipimpin oleh ulama kharismatik Palembang, Kgs Abdul Rasyid Siddiq sebagai imam, sementara khotib Iduladha akan disampaikan oleh Ki Kgs H. M. Husni Thamrin.

Demi menjaga kenyamanan jamaah, panitia juga telah mengatur posisi salat dengan konsep pemisahan jamaah laki-laki di bagian depan dan jamaah perempuan di bagian belakang area salat.

Panitia mengimbau masyarakat Palembang untuk datang lebih awal guna menghindari kepadatan jamaah. Warga juga disarankan mengambil wudhu dari rumah serta mengikuti seluruh aturan yang telah ditetapkan panitia.

“Silakan datang lebih awal, ambil wudhu dari rumah, dan ikuti aturan yang sudah ditetapkan panitia. Kami juga mengimbau jamaah agar berada di area dalam pagar Masjid Agung, karena panitia hanya mengatur area tersebut. Hal ini penting untuk mengantisipasi kepadatan sekaligus menjaga kebersihan dan kenyamanan selama pelaksanaan salat,” tutupnya.

Pelaksanaan salat Iduladha di Masjid Agung SMB Jayo Wikramo Palembang dijadwalkan dimulai sekitar pukul 06.30 WIB. (Ning)

Ekonomi Palembang

Saat Yoga Menjadi Lifestyle: Cinematic Yoga ‘Garden of Stillness’ Kembali Hadir di ARYADUTA Palembang

PALEMBANG –(deklarasinews.com)– Setelah sukses dengan konsep sebelumnya yang mengusung tema Galaxy, ARYADUTA Palembang kembali menghadirkan pengalaman unik melalui program Cinematic Yoga dengan tema terbaru, “Garden of Stillness”. Acara ini akan diselenggarakan pada 13 Juni 2026, pukul 07.30 WIB, bertempat di Ballroom ARYADUTA Palembang.

Mengusung konsep yang lebih segar dan menenangkan, tema “Garden” menghadirkan suasana alami yang dipadukan dengan pengalaman yoga yang imersif, memberikan ketenangan sekaligus energi positif bagi para peserta.

Program ini dirancang tidak hanya sebagai aktivitas olahraga, tetapi juga sebagai bagian dari gaya hidup modern yang sehat dan seimbang.

Dalam penyelenggaraannya, ARYADUTA Palembang bekerja sama dengan berbagai brand ternama seperti HiLo, Skin+, Clemen Baby Shop, Make Over, dan Yakult, yang turut mendukung kesuksesan acara ini. Para peserta juga akan mendapatkan berbagai hadiah menarik serta goodie bag eksklusif sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi mereka.

Acara ini dapat diikuti dengan harga Rp150.000 net/pax dan Rp275.000 net/couple, menjadikannya pilihan aktivitas wellness yang terjangkau dengan pengalaman yang eksklusif.

Larasati Syahputri, Marketing Communication ARYADUTA Palembang, menyampaikan,

“Kami ingin mengubah perspektif masyarakat terhadap wellness. Yoga dan gaya hidup sehat bukanlah sebuah beban, melainkan bagian dari lifestyle yang menyenangkan dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Melalui Cinematic Yoga, kami menghadirkan pengalaman yang tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga menyegarkan pikiran.”

Sejalan dengan perkembangan tren saat ini, dunia marketing tidak lagi sekadar menjual produk, tetapi juga menghadirkan konsep dan pengalaman yang mampu menciptakan koneksi emosional dengan audiens. Cinematic Yoga menjadi salah satu bentuk inovasi ARYADUTA Palembang dalam menghadirkan konsep yang relevan dan menarik, sekaligus memperkuat positioning sebagai hotel yang aktif mendukung gaya hidup sehat dan modern.

Melalui program ini, ARYADUTA Palembang berharap dapat terus menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang ingin menikmati pengalaman berbeda dalam menjalani gaya hidup sehat. (Ning)

Palembang Pendidikan

Unsri Umumkan 3.899 Peserta Lolos SNBT 2026, Tingkat Persaingan Masih Sangat Ketat

PALEMBANG –(deklarasinews.com)- Universitas Sriwijaya (Unsri) resmi mengumumkan hasil Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2026, Senin (25/5/2026). Sebanyak 3.899 peserta dari 24.788 dinyatakan lolos  dan berhak melanjutkan pendidikan di salah satu perguruan tinggi negeri terbesar di Sumatera Selatan tersebut.

Jumlah mahasiswa yang diterima itu hanya sekitar 14 persen dari total pendaftar yang memilih Unsri pada jalur SNBT tahun ini. Tingginya persaingan menunjukkan minat calon mahasiswa untuk menembus kampus negeri favorit tersebut masih sangat besar.

Pengumuman hasil SNBT disampaikan langsung dalam konferensi pers di Ruang Prof. Djuaini Moekti, Kampus Unsri Palembang. Rektor Unsri, Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si mengatakan pengumuman kelulusan resmi dapat diakses mulai pukul 15.00 WIB.

“Alhamdulillahirabbilalamin, hari ini pukul 15.00 WIB  diumumkan mereka-mereka yang berhasil lulus SNBT di Universitas Sriwijaya, yang diterima sebanyak 3.899 orang. Kalau dipersentasekan, itu sekitar 14 persen dari total pendaftar,” ujarnya.

Persentase tersebut menggambarkan bahwa hanya sekitar satu dari tujuh peserta yang berhasil lolos seleksi masuk Unsri melalui jalur SNBT. Kondisi itu sekaligus memperlihatkan ketatnya persaingan antarpeserta dalam memperebutkan kursi di perguruan tinggi negeri.

Di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap pendidikan tinggi negeri, Unsri tetap mempertahankan daya tampung sesuai kapasitas akademik, kualitas pembelajaran, serta fasilitas kampus yang tersedia.

Namun demikian, Unsri menilai tantangan pendidikan tinggi saat ini tidak hanya berhenti pada proses penerimaan mahasiswa baru. Perguruan tinggi juga dituntut mampu menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan industri dan perkembangan zaman.

Taufiq menegaskan, dunia pendidikan tinggi kini diarahkan agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui kualitas alumni yang adaptif dan kompetitif di dunia kerja.

“Perguruan tinggi sekarang diarahkan agar berdampak. Artinya, alumni harus sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Karena itu, kurikulum harus dinamis dan terus disesuaikan,” katanya.

Menurutnya, evaluasi kurikulum dilakukan secara berkala untuk memastikan materi pembelajaran tetap relevan. Penyesuaian tertentu bahkan dapat dilakukan setiap semester, sedangkan perubahan besar biasanya dilakukan dalam siklus empat tahunan atau delapan semester.

Pernyataan tersebut sekaligus menjawab berbagai kritik terhadap sejumlah program studi di perguruan tinggi yang dinilai tidak lagi selaras dengan kebutuhan industri modern.

Meski demikian, Unsri menilai setiap perguruan tinggi memiliki kekuatan dan karakter masing-masing dalam pengembangan bidang keilmuan. Karena itu, pembukaan maupun keberlanjutan program studi harus mempertimbangkan potensi dan kebutuhan masyarakat.

“Ada perguruan tinggi yang punya kekuatan di bidang kesehatan lingkungan, gizi, atau tata boga. Itu wajar dan sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun pengembangan ilmu,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Unsri juga menyoroti tingginya jumlah mahasiswa baru yang mengajukan program bantuan pendidikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Dari total peserta yang diterima, lebih dari 30 persen tercatat mendaftar program tersebut.

Meski demikian, pihak kampus menegaskan bahwa tidak seluruh pendaftar otomatis memenuhi syarat sebagai penerima bantuan. Unsri akan melakukan proses verifikasi ulang guna memastikan bantuan tepat sasaran.

“Kami akan cek kembali siapa yang benar-benar berhak mendapatkan KIP Kuliah. Karena memang tidak semua yang mendaftar itu eligible,” ujar Taufiq.

Verifikasi tersebut dilakukan agar bantuan pendidikan benar-benar diterima mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang membutuhkan dukungan biaya pendidikan.

Di tengah meningkatnya biaya pendidikan dan ketatnya persaingan masuk perguruan tinggi negeri, program KIP Kuliah dinilai menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam menjaga akses pendidikan tinggi bagi masyarakat ekonomi rentan.

Sementara itu, bagi peserta yang belum berhasil lolos melalui jalur SNBT, Unsri masih membuka kesempatan melalui seleksi mandiri yang dijadwalkan akan berlangsung dalam waktu dekat. (Ning)

Hukum & Kriminal Palembang

Kakanwil Ditjenpas Sumsel Erwedi Supriyatno Serahkan Kunci Program Bedah Rumah untuk Warga Palembang

PALEMBANG –(deklarasinews.com)– Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan, Erwedi Supriyatno, bersama jajaran UPT Pemasyarakatan se-Palembang Raya melaksanakan kegiatan serah terima kunci program bedah rumah kepada Ibu Sarwinah, Senin (25/05/2026). Kegiatan yang berlangsung di kediaman penerima bantuan ini menjadi bentuk nyata kepedulian sosial jajaran Pemasyarakatan terhadap masyarakat yang membutuhkan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para Kepala UPT Pemasyarakatan se-Palembang Raya, Camat Ilir Barat I, Danramil, Kapolsek Ilir Barat I, Lurah setempat, serta Ketua RT dan RW. Kehadiran unsur Forkopimcam dan perangkat lingkungan tersebut menjadi simbol sinergi dan dukungan bersama dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Program bedah rumah ini merupakan bagian dari implementasi arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memperkuat kepedulian sosial serta pengabdian kepada masyarakat. Melalui program tersebut, jajaran Pemasyarakatan hadir memberikan manfaat langsung dengan membantu masyarakat memperoleh hunian yang lebih layak, aman, dan nyaman untuk ditempati.

Dalam kegiatan tersebut, Erwedi Supriyatno menyerahkan secara simbolis kunci rumah kepada Ibu Sarwinah sebagai penerima bantuan program bedah rumah. Momentum ini juga menjadi wujud nyata kolaborasi antar UPT Pemasyarakatan se-Palembang Raya dalam mendukung kegiatan sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Erwedi Supriyatno menyampaikan bahwa kegiatan sosial seperti ini merupakan bentuk nyata hadirnya Pemasyarakatan di tengah masyarakat, tidak hanya menjalankan tugas pembinaan namun juga memberikan kontribusi kemanusiaan dan kepedulian sosial. Ia juga berharap seluruh jajaran terus menjaga kekompakan, solidaritas, serta semangat gotong royong dalam mendukung berbagai program sosial kemasyarakatan.

Sementara itu, Kepala Rutan Kelas I Palembang, Muhammad Rolan, menegaskan komitmen jajaran Pemasyarakatan untuk terus mendukung program-program sosial yang mampu memberikan dampak positif dan memperkuat citra positif Pemasyarakatan di tengah masyarakat.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, lancar, dan kondusif. (Ning)

Palembang PemProv

Profesionalitas Jadi Kunci! Inkindo Sumsel Siapkan Langkah Besar Hadapi Tantangan Konstruksi Modern

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Musyawarah Provinsi (Musprov) XII Ikatan Nasional Konsultan Indonesia atau Inkindo Sumatera Selatan resmi digelar di Grand Ballroom Hotel Aryaduta Palembang, Senin (25/5/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi insan jasa konsultansi konstruksi untuk memperkuat profesionalitas organisasi sekaligus menyukseskan pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Inkindo 2026 yang untuk pertama kalinya akan berlangsung di Kota Palembang.

Mengusung tema “Menjaga Profesionalitas Organisasi dan Menyukseskan Munas Inkindo 2026”, Musprov XII dihadiri langsung Wakil Gubernur Sumatera Selatan Cik Ujang, jajaran Dewan Pengurus Nasional (DPN) dan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Inkindo, asosiasi jasa konstruksi, akademisi, perbankan, hingga ratusan anggota badan usaha jasa konsultansi konstruksi dari berbagai daerah di Sumatera Selatan.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang menegaskan bahwa profesionalitas organisasi jasa konstruksi menjadi faktor penting di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks dan dinamis. Menurutnya, organisasi profesi seperti Inkindo memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan daerah yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Ia juga menyoroti pentingnya implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi sebagai landasan pengelolaan sektor konstruksi di Sumatera Selatan.

“Dalam konteks pembangunan daerah, Inkindo memiliki peran yang sangat penting. Organisasi ini harus terus meningkatkan profesionalisme, tata kelola organisasi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Cik Ujang.

Menurutnya, dunia jasa konstruksi saat ini tidak lagi dapat berjalan dengan pola konvensional. Perkembangan teknologi, tuntutan pembangunan berkelanjutan, serta penerapan tata kelola yang bersih dan berkeadilan menjadi tantangan yang harus dijawab oleh seluruh pelaku jasa konstruksi.

“Sudah saatnya organisasi dikelola secara inovatif dan kolaboratif. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga harus menjadi perhatian bersama,” tambahnya.

Cik Ujang menilai sektor jasa konstruksi memiliki peran vital dalam mendukung visi pembangunan Sumatera Selatan, mulai dari menciptakan sumber daya manusia unggul dan berakhlak, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan pangan dan energi, hingga menghadirkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan ramah lingkungan.

Karena itu, ia berharap Musprov XII Inkindo Sumsel tidak hanya menjadi agenda rutin organisasi semata, tetapi juga menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi antar pelaku jasa konstruksi di daerah.

“Melalui musyawarah ini, kami berharap lahir gagasan-gagasan baru yang mampu memperkuat jasa konstruksi di Sumatera Selatan sekaligus mendukung pembangunan nasional,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPP Inkindo Sumsel, Erza Sembiring, mengatakan Musprov XII memiliki makna penting karena selain membahas arah organisasi ke depan, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari persiapan besar menuju Munas Inkindo 2026 di Palembang.

Ia menjelaskan, Musprov kali ini dihadiri oleh 12 DPP Inkindo dari berbagai daerah di Indonesia dan melibatkan berbagai unsur strategis, mulai dari asosiasi jasa konstruksi, akademisi, perbankan, hingga lembaga statistik. Sejumlah perguruan tinggi turut hadir, di antaranya Universitas Sriwijaya dan Politeknik Negeri Sriwijaya.

“Musprov ini diikuti oleh 141 badan usaha yang memiliki hak suara. Kehadiran Wakil Gubernur menjadi dukungan besar untuk mewujudkan Inkindo Sumsel yang semakin profesional dan maju,” ujarnya.

Erza juga mengungkapkan rasa bangganya karena Palembang dipercaya menjadi tuan rumah Munas Inkindo 2026. Menurutnya, hal itu menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya agenda nasional Inkindo digelar di Sumatera Selatan.

“Sebanyak 17 provinsi di Indonesia telah mendukung Sumsel menjadi tuan rumah Munas. Ini kesempatan besar sekaligus momentum kebangkitan organisasi jasa konsultansi konstruksi di daerah,” katanya.

Dukungan terhadap penyelenggaraan Munas Inkindo 2026 di Palembang juga disampaikan Ketua DPN Inkindo, Erie Heriyadi. Ia menilai Musprov merupakan ruang strategis organisasi untuk menyusun arah kebijakan, program kerja, sekaligus memilih kepengurusan baru.

Menurut Erie, Inkindo yang kini telah berusia 47 tahun harus mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di sektor konstruksi nasional yang terus berkembang.

“Kita mengalami banyak tantangan bertubi-tubi. Karena itu program kerja organisasi harus mengikuti dinamika strategis yang terjadi,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap pelaku jasa konsultansi daerah melalui regulasi yang kuat dan dukungan pemerintah daerah agar pelaku usaha lokal mampu bersaing secara sehat.

Erie menyebut keputusan pelaksanaan Munas Inkindo 2026 di Palembang merupakan hasil Rakernas dan menjadi momentum penting bagi wilayah Sumatera. Selama ini, Munas Inkindo lebih sering dilaksanakan di Pulau Jawa dan Bali karena faktor aksesibilitas dan biaya transportasi.

“Seluruh Sumatera bersatu mendukung Munas di Palembang karena ini kesempatan yang langka. Selama ini Munas lebih sering di Jawa dan Bali,” ungkapnya.

Di hadapan peserta Musprov, Erie juga mengingatkan seluruh kandidat yang bertarung memperebutkan posisi Ketua Inkindo Sumsel agar tetap menjaga suasana kondusif dan mengedepankan semangat kekeluargaan.

“Persaingan boleh, pertarungan boleh, tapi tetap harus mengutamakan kekeluargaan. Jangan sampai suasana tidak kondusif karena bisa berdampak pada evaluasi pelaksanaan Munas,” tegasnya.

Ia menambahkan, saat ini Inkindo telah hadir hampir di seluruh provinsi di Indonesia, kecuali beberapa wilayah baru di Papua. Karena itu, Munas Inkindo 2026 di Palembang diharapkan menjadi simbol kebangkitan dan pemerataan organisasi jasa konsultansi konstruksi nasional di luar Pulau Jawa.(Ning)

Palembang Politik

Tak Hanya Lomba Mancing, Acara PWNU dan PKB Sumsel Ini Juga Bagikan Beras dan Uang Tunai

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Ketua PWNU Sumatera Selatan, Hendra Zainuddin bersama Ketua DPW PKB Sumsel, Nasrul Halim menggelar kegiatan mancing bersama di Kolam Pemancingan Aini, Minggu (24/05/2025).

Kegiatan tersebut menjadi ajang mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat konsolidasi antara Nahdlatul Ulama dan Partai Kebangkitan Bangsa di Sumatera Selatan.

Acara yang berlangsung dalam suasana santai dan penuh keakraban itu dihadiri kader, simpatisan, serta masyarakat sekitar. Tidak hanya menjadi sarana hiburan, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan sebagai momentum memperkuat komunikasi dan sinergi antara NU dan PKB dalam membangun kebersamaan di tengah masyarakat.

Dalam kesempatan itu, panitia turut membagikan bantuan berupa beras dan hadiah uang tunai kepada para peserta yang hadir. Pembagian bantuan tersebut mendapat sambutan hangat dan menambah semarak kegiatan yang berlangsung penuh nuansa kekeluargaan.

Ketua DPW PKB Sumsel, Nasrul Halim mengatakan bahwa kegiatan sederhana seperti mancing bersama memiliki makna penting dalam menjaga hubungan emosional dan kedekatan antara PKB dan NU.

“Ini bukan sekadar mancing, tetapi menjadi wujud nyata dalam mempererat ukhuwah serta memperkuat sinergi NU dan PKB untuk kemajuan Sumsel,” ujarnya.

Ia menegaskan, hubungan antara PKB dan NU harus terus dirawat melalui kegiatan yang membumi dan dekat dengan masyarakat. Menurutnya, silaturahmi yang terjalin dengan baik akan memperkuat kebersamaan dalam mengawal kepentingan umat dan pembangunan daerah.

“Konsolidasi NU dan PKB harus terus dijaga lewat kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat. Dengan kebersamaan seperti ini, kita ingin memperkuat persatuan sekaligus mendorong kemajuan Sumatera Selatan,” tambahnya.

Sementara itu, suasana keakraban tampak begitu terasa sepanjang acara berlangsung. Para peserta menikmati kegiatan memancing sambil bercengkerama dan berbagi cerita dalam nuansa penuh kekeluargaan.

Kegiatan kemudian ditutup dengan ramah tamah dan pembagian hadiah kepada peserta, meninggalkan kesan hangat dan mempererat hubungan antar kader maupun masyarakat yang hadir. (Ning)

Palembang PemProv

Citra Grand City Jadi Pusat Keramaian, Jambore Sumsel 2026 Dipadati Pemburu Kuliner dan UMKM

PALEMBANG -(deklarasinews.com) – Kegiatan Jambore Sumsel 2026 resmi ditutup melalui Closing Ceremony dan pemberian penghargaan kepada para pelaku UMKM serta sponsor, Minggu (24/05/2026). Penutupan acara dilakukan langsung oleh Asisten II Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Kegiatan yang berlangsung selama empat hari tersebut digelar di kawasan CGC One Grand City Palembang, sebuah pusat gaya hidup dan kuliner terpadu yang berada di kawasan mega perumahan Citra Grand City Palembang, tepatnya di wilayah Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang.

Area tersebut memang dirancang sebagai pusat rekreasi, hiburan, serta ruang terbuka bagi warga perumahan maupun masyarakat umum. Konsep ruang terbuka yang diusung dalam Jambore Sumsel 2026 dinilai berhasil menghadirkan suasana berbeda dibandingkan event-event pada umumnya yang sering digelar di hotel atau gedung tertutup.

Ketua Umum Forum Kebersamaan Sumsel, Prof. Dr. Sri Rahayu, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan rangkaian penutupan Jambore Sumsel 2026 yang untuk pertama kalinya diselenggarakan.

“Penutupan ditandai dengan pemberian award kepada sponsor-sponsor dan pembagian doorprize. Alhamdulillah, meskipun acara resmi ditutup, antusias masyarakat untuk berbelanja masih sangat ramai,” ujar Prof. Sri Rahayu saat diwawancarai sejumlah awak media.

Ia menjelaskan, sebanyak 108 tenant turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Para peserta tidak hanya berasal dari Palembang, tetapi juga dari sejumlah daerah di Sumatera Selatan seperti Prabumulih, hingga luar provinsi seperti Lampung.

“Pesertanya berasal dari Palembang, beberapa daerah di Sumsel, dan ada juga dari Provinsi Lampung,” jelasnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, tercatat ada 24 sponsor yang turut mendukung suksesnya acara. Beberapa sponsor utama di antaranya berasal dari Bank Indonesia, sejumlah universitas di Palembang, serta pihak CGC One Grand City sendiri.

Menurut Prof. Sri Rahayu, tingginya antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya tenant yang kehabisan produk dagangan sebelum malam hari.

“Rata-rata tenant bahkan sudah tutup sejak pukul 18.30 WIB karena produk yang dijual habis. Kami sengaja tidak menyediakan snack untuk tamu undangan agar mereka lebih banyak berbelanja di tenant UMKM,” katanya.

Konsep acara di ruang terbuka juga menjadi pengalaman tersendiri bagi pengunjung. Meski sempat diterpa hujan dan angin kencang hingga menyebabkan beberapa tenda roboh, pengunjung tetap menikmati jalannya acara tanpa keluhan berarti.

“Alhamdulillah, masyarakat sangat memahami kondisi di lapangan. Saat hujan atau angin datang, tidak ada yang protes. Bahkan ketika ada tenda roboh, semuanya tetap menikmati acara.

Setelah hujan reda, tenda kembali didirikan dan dirapikan bersama-sama,” ungkapnya.

Prof. Sri Rahayu berharap Jambore Sumsel dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masuk dalam kalender event tahunan Provinsi Sumatera Selatan. Ia juga menilai durasi kegiatan yang lebih panjang akan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi pelaku UMKM.

“Kalau bisa event seperti ini jangan hanya sehari. Minimal empat sampai tujuh hari supaya efek ekonominya benar-benar terasa. Masyarakat punya lebih banyak waktu untuk datang, baik saat pembukaan maupun penutupan,” tuturnya.

Ia menambahkan, Jambore Sumsel 2026 menjadi momentum spesial karena bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-3 Forum Kebersamaan Sumsel. Konsep bertema jiwa Pramuka dipilih sebagai simbol kebersamaan, gotong royong, dan semangat yang dinilai layak untuk diteladani.

“Jambore ini adalah yang pertama kali kami selenggarakan dalam rangka ulang tahun ke-3. Kami ingin menghadirkan sesuatu yang berbeda dengan mengambil semangat Pramuka yang penuh kebersamaan dan patut dibanggakan,” pungkasnya.(Ning)

Palembang PemProv

Lantik Pengurus PMI Empat Daerah, Gubernur Sumsel Perkuat Sinergi Kemanusiaan dan Kesiapsiagaan Bencana

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Dr. H Herman Deru, menghadiri pelantikan kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Lubuk Linggau, Kota Prabumulih, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), dan Kabupaten PALI di Griya Agung Palembang, Sabtu (23/5/2026).

Kegiatan bertema “Bergerak Bersama, Berbakti untuk Kemanusiaan” tersebut diawali dengan pembacaan tujuh prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan kepengurusan baru oleh Sekretaris PMI Sumsel, M. Susman Surya Dinata.

Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua PMI Provinsi Sumsel, Hj. Feby Herman Deru, melalui penandatanganan berita acara dan penyematan pin organisasi kepada pengurus yang baru dilantik.

Dalam sambutannya selaku Pelindung PMI Sumsel, Herman Deru menegaskan pentingnya peran PMI sebagai organisasi kemanusiaan yang harus bergerak cepat, profesional, dan memiliki tata kelola yang baik.

Ia meminta pengurus PMI memperkuat administrasi organisasi dengan membentuk payung hukum internal yang tetap mengacu pada aturan PMI Pusat.

“Administrasi harus tertib. Buatkan payung hukum atau peraturan organisasi internal yang tetap sesuai dengan aturan PMI Pusat. Selain itu, kita harus memulai era transaksi non-tunai agar perputaran dana, baik dari hibah maupun CSR, tercatat dengan jelas keluar dan masuknya. Saya minta Bank Sumsel Babel mendampingi proses ini,” ujar Herman Deru.

 

Herman Deru juga menginstruksikan pengurus PMI yang baru agar menggandeng Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat dalam pengelolaan Unit Donor Darah (UDD) maupun dana hibah, sehingga proses pengawasan dapat dilakukan secara berkala sejak dini.

 

Ia menegaskan empat prinsip utama dalam pengelolaan anggaran PMI, yakni seluruh transaksi dilakukan secara non-tunai, tidak ada markup dalam transaksi, tidak ada kegiatan fiktif, serta seluruh kegiatan harus memberikan dampak positif bagi masyarakat.

“Pak Sekda, saya minta dibuatkan surat tembusan ke kabupaten/kota agar meminta pendampingan dari inspektorat masing-masing,” katanya.

Selain penguatan tata kelola, Herman Deru juga meminta PMI aktif membangun kemitraan melalui nota kesepahaman (MoU), meningkatkan kesiapsiagaan bencana, dan mengintensifkan edukasi pertolongan pertama melalui keterlibatan Palang Merah Remaja (PMR).

Sementara itu, Ketua PMI Provinsi Sumsel, Hj. Feby Herman Deru, menyampaikan bahwa amanah yang diemban para pengurus PMI merupakan bentuk pengabdian kemanusiaan yang harus dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab.

“Selamat kepada kepengurusan yang baru dilantik. Amanah yang diemban ini bukan sekadar atribut, melainkan kepercayaan untuk berbuat tanpa pamrih. Niat baik saja tidak cukup, kita tetap dituntut bertanggung jawab melalui laporan keuangan yang akuntabel,” ujar Feby.

Menurutnya, bantuan kemanusiaan dalam bentuk barang perlu diprioritaskan agar penyalurannya lebih cepat dan pertanggungjawabannya lebih mudah dilakukan sesuai prosedur.

Ia juga mendorong PMI lebih aktif memenuhi kebutuhan darah melalui sistem “jemput bola” serta memperluas jaringan organisasi hingga ke tingkat desa.

“Kebutuhan darah sangat tinggi, bukan hanya untuk korban kecelakaan, tetapi juga ibu hamil dan anak penderita talasemia. Kita bisa memaksimalkan gerakan gotong royong, salah satunya melalui program PMI Goes to School,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Sumsel Edward Candra, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sumsel Desy Edward Candra, serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (Ning)

Palembang PemProv Politik

Resmi Diluncurkan! SPMB Ramah 2026 Janji Hadirkan Seleksi Sekolah yang Lebih Adil dan Bersih

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Peluncuran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Ramah Tahun 2026 Provinsi Sumatera Selatan resmi digelar di Aula SMA Negeri 1 Palembang, Jumat (22/5/2026).

Kegiatan yang diinisiasi Kemendikdasmen bersama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan ini mengusung tema Objektif, Transparan, Akuntabel, Berkeadilan, dan Tanpa Diskriminasi sebagai komitmen pemerintah menghadirkan sistem penerimaan peserta didik yang lebih terbuka dan berpihak pada keadilan.

Peluncuran SPMB Ramah 2026 menjadi langkah strategis pemerintah dalam memastikan proses penerimaan murid baru berlangsung secara bersih dan transparan, sekaligus meminimalisasi berbagai potensi penyimpangan yang selama ini kerap menjadi perhatian publik.

Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Tajuddin Idris, menyampaikan bahwa pemahaman masyarakat terhadap mekanisme SPMB saat ini terus meningkat. Kondisi tersebut diyakini dapat menekan berbagai praktik yang tidak sesuai aturan dalam proses penerimaan siswa baru.

Menurutnya, sosialisasi yang masif membuat masyarakat kini semakin memahami alur dan ketentuan penerimaan peserta didik. Dengan meningkatnya kesadaran tersebut, potensi pelanggaran maupun praktik-praktik yang merugikan masyarakat diharapkan semakin berkurang.

“Persentasenya tetap dan masyarakat sekarang semakin memahami mekanismenya. Dengan semakin tingginya pemahaman masyarakat, praktik-praktik yang tidak sesuai aturan Insyaallah akan semakin berkurang,” ujar Tajuddin.

Ia menjelaskan, pemerintah juga memberikan sejumlah relaksasi dan pengecualian bagi daerah tertentu berdasarkan regulasi dari Kemendikdasmen. Kebijakan tersebut ditetapkan melalui analisis data Dapodik dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kapasitas ruang kelas, ketersediaan tenaga pendidik, pembiayaan pendidikan, kondisi geografis, hingga tingkat kepadatan penduduk di suatu wilayah.

Wilayah perbatasan dan daerah dengan pertumbuhan penduduk tinggi, khususnya kawasan pinggiran, menjadi perhatian khusus pemerintah agar seluruh calon peserta didik tetap memperoleh akses pendidikan yang layak dan merata.

Selain itu, SPMB Tahun 2026 juga menghadirkan sejumlah penyesuaian pada jalur prestasi. Untuk jalur prestasi akademik, seleksi akan menggunakan dua indikator utama, yakni nilai rapor dan Tes Kemampuan Akademik (TKA). Sementara pada jalur prestasi non-akademik, penilaian mencakup bidang olahraga, seni, kepanduan, kepemimpinan OSIS, serta kategori lainnya.

Tajuddin juga mengajak insan pers untuk turut aktif mengawal jalannya SPMB 2026 melalui publikasi dan pengawasan. Menurutnya, keterlibatan media menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem penerimaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami meminta teman-teman media ikut mempublikasikan dan memantau proses SPMB ini. Semua sistem dibuka secara transparan dan berbagai pihak turut dilibatkan dalam pengawasan,” katanya.

Pengawasan pelaksanaan SPMB 2026 sendiri melibatkan berbagai unsur, mulai dari aparat penegak hukum hingga lembaga pengawasan lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan institusi terkait lainnya. Langkah tersebut dilakukan guna mengantisipasi potensi kecurangan serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumatera Selatan, Nopianto, menegaskan pihaknya akan melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan SPMB 2026.

Ia memastikan DPRD akan mengawal proses penerimaan murid baru agar berjalan adil, transparan, dan bebas dari penyimpangan. Keterlibatan aparat penegak hukum juga dinilai menjadi langkah penting dalam mencegah berbagai potensi kecurangan.

“DPRD akan melakukan pengawasan secara komprehensif sehingga pelaksanaan SPMB 2026 dapat berjalan dengan baik tanpa adanya praktik penyimpangan. Pemerintah juga telah melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, untuk mengantisipasi potensi kecurangan,” ujarnya.

Peluncuran SPMB Ramah 2026 ditandai dengan prosesi membunyikan short screen serta penyerahan buku petunjuk teknis (juknis) SPMB Tahun 2026.

Acara tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Mondyaboni, Sekretaris Dinas Pendidikan Sumsel Mirsal, jajaran pejabat Dinas Pendidikan lainnya, perwakilan Polda Sumatera Selatan, serta Persatuan Wartawan Indonesia yang diwakili Kepala Bidang Organisasi Richan Joe bersama sejumlah unsur pejabat lainnya.(Ning)

Palembang Politik

Wakil Ketua DPRD Palembang Minta Pemkot Tindak Tegas Oknum Pengelola Parkir Progresif Yang Menerapkan Tarif Semena-mena

PALEMBANG -(deklarasinews.com)– Wakil Ketua DPRD Kota Palembang, M. Hidayat,SE.,M.Si meminta Pemerintah Kota Palembang melalui Dispenda dan Satpol PP untuk segera turun tangan mengecek serta menindak oknum pengelola parkir yang menetapkan tarif parkir progresif secara semena-mena tanpa memikirkan dampak terhadap masyarakat, Kamis (21/5/2026).

Menurutnya, praktik penarikan tarif parkir yang tidak sesuai aturan tersebut telah membuat masyarakat menjadi korban, lantaran harus menanggung beban biaya parkir yang dinilai memberatkan di sejumlah titik di Kota Palembang.

“Kami meminta Pemkot Palembang melalui Dispenda dan Satpol PP untuk serius melakukan pengecekan di lapangan terhadap pengelola parkir progresif yang diduga menerapkan tarif tidak sesuai ketentuan,” ujar Hidayat.

Parkir progresif sendiri merupakan sistem tarif parkir yang besaran biayanya bertambah sesuai lamanya kendaraan parkir. Sebagai contoh, kendaraan yang parkir pada jam pertama dikenakan tarif dasar, kemudian tarif akan bertambah pada jam berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku. Sistem ini biasanya diterapkan untuk mengurangi kendaraan parkir terlalu lama di suatu lokasi.

Biasanya, sistem parkir progresif diterapkan di lokasi dengan tingkat aktivitas dan mobilitas kendaraan yang tinggi, seperti pusat mal, perkantoran, rumah sakit, bandara, stasiun, terminal, hotel, kawasan bisnis, hingga gedung parkir bertingkat dan area publik dengan kapasitas parkir terbatas.

Namun, menurut Hidayat, di lapangan masih ditemukan dugaan penetapan tarif yang tidak sesuai aturan, bahkan ada masyarakat yang mengaku dikenakan biaya parkir tinggi tanpa penjelasan yang jelas dari pengelola parkir.

Ia juga meminta agar hasil pemeriksaan tersebut dilaporkan kepada Wali Kota Palembang dan DPRD Kota Palembang sebagai bentuk pengawasan terhadap pengelolaan parkir di daerah.

Selain itu, Hidayat mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk ikut menyelidiki adanya dugaan permainan tarif parkir progresif oleh oknum tertentu yang dinilai merugikan masyarakat serta berpotensi mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami meminta APH turut menyelidiki apakah ada dugaan permainan tarif oleh oknum pengelola parkir progresif yang merugikan masyarakat maupun PAD daerah,” katanya.

Tak hanya itu, DPRD Kota Palembang juga meminta pemerintah untuk lebih gencar melakukan sosialisasi terkait Peraturan Wali Kota (Perwali) mengenai tarif parkir progresif agar masyarakat mengetahui besaran tarif dan ketentuan pembayaran parkir yang sesuai aturan.

Hidayat menegaskan, DPRD Kota Palembang akan terus melakukan pengawasan terhadap pengelolaan parkir demi kepentingan masyarakat serta memastikan aturan yang berlaku dijalankan secara transparan dan tidak merugikan warga. (Ning).