Kategori: Palembang

Palembang PemProv

Citra Grand City Jadi Pusat Keramaian, Jambore Sumsel 2026 Dipadati Pemburu Kuliner dan UMKM

PALEMBANG -(deklarasinews.com) – Kegiatan Jambore Sumsel 2026 resmi ditutup melalui Closing Ceremony dan pemberian penghargaan kepada para pelaku UMKM serta sponsor, Minggu (24/05/2026). Penutupan acara dilakukan langsung oleh Asisten II Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Kegiatan yang berlangsung selama empat hari tersebut digelar di kawasan CGC One Grand City Palembang, sebuah pusat gaya hidup dan kuliner terpadu yang berada di kawasan mega perumahan Citra Grand City Palembang, tepatnya di wilayah Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang.

Area tersebut memang dirancang sebagai pusat rekreasi, hiburan, serta ruang terbuka bagi warga perumahan maupun masyarakat umum. Konsep ruang terbuka yang diusung dalam Jambore Sumsel 2026 dinilai berhasil menghadirkan suasana berbeda dibandingkan event-event pada umumnya yang sering digelar di hotel atau gedung tertutup.

Ketua Umum Forum Kebersamaan Sumsel, Prof. Dr. Sri Rahayu, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan rangkaian penutupan Jambore Sumsel 2026 yang untuk pertama kalinya diselenggarakan.

“Penutupan ditandai dengan pemberian award kepada sponsor-sponsor dan pembagian doorprize. Alhamdulillah, meskipun acara resmi ditutup, antusias masyarakat untuk berbelanja masih sangat ramai,” ujar Prof. Sri Rahayu saat diwawancarai sejumlah awak media.

Ia menjelaskan, sebanyak 108 tenant turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Para peserta tidak hanya berasal dari Palembang, tetapi juga dari sejumlah daerah di Sumatera Selatan seperti Prabumulih, hingga luar provinsi seperti Lampung.

“Pesertanya berasal dari Palembang, beberapa daerah di Sumsel, dan ada juga dari Provinsi Lampung,” jelasnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, tercatat ada 24 sponsor yang turut mendukung suksesnya acara. Beberapa sponsor utama di antaranya berasal dari Bank Indonesia, sejumlah universitas di Palembang, serta pihak CGC One Grand City sendiri.

Menurut Prof. Sri Rahayu, tingginya antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya tenant yang kehabisan produk dagangan sebelum malam hari.

“Rata-rata tenant bahkan sudah tutup sejak pukul 18.30 WIB karena produk yang dijual habis. Kami sengaja tidak menyediakan snack untuk tamu undangan agar mereka lebih banyak berbelanja di tenant UMKM,” katanya.

Konsep acara di ruang terbuka juga menjadi pengalaman tersendiri bagi pengunjung. Meski sempat diterpa hujan dan angin kencang hingga menyebabkan beberapa tenda roboh, pengunjung tetap menikmati jalannya acara tanpa keluhan berarti.

“Alhamdulillah, masyarakat sangat memahami kondisi di lapangan. Saat hujan atau angin datang, tidak ada yang protes. Bahkan ketika ada tenda roboh, semuanya tetap menikmati acara.

Setelah hujan reda, tenda kembali didirikan dan dirapikan bersama-sama,” ungkapnya.

Prof. Sri Rahayu berharap Jambore Sumsel dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masuk dalam kalender event tahunan Provinsi Sumatera Selatan. Ia juga menilai durasi kegiatan yang lebih panjang akan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi pelaku UMKM.

“Kalau bisa event seperti ini jangan hanya sehari. Minimal empat sampai tujuh hari supaya efek ekonominya benar-benar terasa. Masyarakat punya lebih banyak waktu untuk datang, baik saat pembukaan maupun penutupan,” tuturnya.

Ia menambahkan, Jambore Sumsel 2026 menjadi momentum spesial karena bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-3 Forum Kebersamaan Sumsel. Konsep bertema jiwa Pramuka dipilih sebagai simbol kebersamaan, gotong royong, dan semangat yang dinilai layak untuk diteladani.

“Jambore ini adalah yang pertama kali kami selenggarakan dalam rangka ulang tahun ke-3. Kami ingin menghadirkan sesuatu yang berbeda dengan mengambil semangat Pramuka yang penuh kebersamaan dan patut dibanggakan,” pungkasnya.(Ning)

Palembang PemProv

Lantik Pengurus PMI Empat Daerah, Gubernur Sumsel Perkuat Sinergi Kemanusiaan dan Kesiapsiagaan Bencana

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Dr. H Herman Deru, menghadiri pelantikan kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Lubuk Linggau, Kota Prabumulih, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), dan Kabupaten PALI di Griya Agung Palembang, Sabtu (23/5/2026).

Kegiatan bertema “Bergerak Bersama, Berbakti untuk Kemanusiaan” tersebut diawali dengan pembacaan tujuh prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan kepengurusan baru oleh Sekretaris PMI Sumsel, M. Susman Surya Dinata.

Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua PMI Provinsi Sumsel, Hj. Feby Herman Deru, melalui penandatanganan berita acara dan penyematan pin organisasi kepada pengurus yang baru dilantik.

Dalam sambutannya selaku Pelindung PMI Sumsel, Herman Deru menegaskan pentingnya peran PMI sebagai organisasi kemanusiaan yang harus bergerak cepat, profesional, dan memiliki tata kelola yang baik.

Ia meminta pengurus PMI memperkuat administrasi organisasi dengan membentuk payung hukum internal yang tetap mengacu pada aturan PMI Pusat.

“Administrasi harus tertib. Buatkan payung hukum atau peraturan organisasi internal yang tetap sesuai dengan aturan PMI Pusat. Selain itu, kita harus memulai era transaksi non-tunai agar perputaran dana, baik dari hibah maupun CSR, tercatat dengan jelas keluar dan masuknya. Saya minta Bank Sumsel Babel mendampingi proses ini,” ujar Herman Deru.

 

Herman Deru juga menginstruksikan pengurus PMI yang baru agar menggandeng Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat dalam pengelolaan Unit Donor Darah (UDD) maupun dana hibah, sehingga proses pengawasan dapat dilakukan secara berkala sejak dini.

 

Ia menegaskan empat prinsip utama dalam pengelolaan anggaran PMI, yakni seluruh transaksi dilakukan secara non-tunai, tidak ada markup dalam transaksi, tidak ada kegiatan fiktif, serta seluruh kegiatan harus memberikan dampak positif bagi masyarakat.

“Pak Sekda, saya minta dibuatkan surat tembusan ke kabupaten/kota agar meminta pendampingan dari inspektorat masing-masing,” katanya.

Selain penguatan tata kelola, Herman Deru juga meminta PMI aktif membangun kemitraan melalui nota kesepahaman (MoU), meningkatkan kesiapsiagaan bencana, dan mengintensifkan edukasi pertolongan pertama melalui keterlibatan Palang Merah Remaja (PMR).

Sementara itu, Ketua PMI Provinsi Sumsel, Hj. Feby Herman Deru, menyampaikan bahwa amanah yang diemban para pengurus PMI merupakan bentuk pengabdian kemanusiaan yang harus dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab.

“Selamat kepada kepengurusan yang baru dilantik. Amanah yang diemban ini bukan sekadar atribut, melainkan kepercayaan untuk berbuat tanpa pamrih. Niat baik saja tidak cukup, kita tetap dituntut bertanggung jawab melalui laporan keuangan yang akuntabel,” ujar Feby.

Menurutnya, bantuan kemanusiaan dalam bentuk barang perlu diprioritaskan agar penyalurannya lebih cepat dan pertanggungjawabannya lebih mudah dilakukan sesuai prosedur.

Ia juga mendorong PMI lebih aktif memenuhi kebutuhan darah melalui sistem “jemput bola” serta memperluas jaringan organisasi hingga ke tingkat desa.

“Kebutuhan darah sangat tinggi, bukan hanya untuk korban kecelakaan, tetapi juga ibu hamil dan anak penderita talasemia. Kita bisa memaksimalkan gerakan gotong royong, salah satunya melalui program PMI Goes to School,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Sumsel Edward Candra, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sumsel Desy Edward Candra, serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (Ning)

Palembang PemProv Politik

Resmi Diluncurkan! SPMB Ramah 2026 Janji Hadirkan Seleksi Sekolah yang Lebih Adil dan Bersih

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Peluncuran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Ramah Tahun 2026 Provinsi Sumatera Selatan resmi digelar di Aula SMA Negeri 1 Palembang, Jumat (22/5/2026).

Kegiatan yang diinisiasi Kemendikdasmen bersama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan ini mengusung tema Objektif, Transparan, Akuntabel, Berkeadilan, dan Tanpa Diskriminasi sebagai komitmen pemerintah menghadirkan sistem penerimaan peserta didik yang lebih terbuka dan berpihak pada keadilan.

Peluncuran SPMB Ramah 2026 menjadi langkah strategis pemerintah dalam memastikan proses penerimaan murid baru berlangsung secara bersih dan transparan, sekaligus meminimalisasi berbagai potensi penyimpangan yang selama ini kerap menjadi perhatian publik.

Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Tajuddin Idris, menyampaikan bahwa pemahaman masyarakat terhadap mekanisme SPMB saat ini terus meningkat. Kondisi tersebut diyakini dapat menekan berbagai praktik yang tidak sesuai aturan dalam proses penerimaan siswa baru.

Menurutnya, sosialisasi yang masif membuat masyarakat kini semakin memahami alur dan ketentuan penerimaan peserta didik. Dengan meningkatnya kesadaran tersebut, potensi pelanggaran maupun praktik-praktik yang merugikan masyarakat diharapkan semakin berkurang.

“Persentasenya tetap dan masyarakat sekarang semakin memahami mekanismenya. Dengan semakin tingginya pemahaman masyarakat, praktik-praktik yang tidak sesuai aturan Insyaallah akan semakin berkurang,” ujar Tajuddin.

Ia menjelaskan, pemerintah juga memberikan sejumlah relaksasi dan pengecualian bagi daerah tertentu berdasarkan regulasi dari Kemendikdasmen. Kebijakan tersebut ditetapkan melalui analisis data Dapodik dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kapasitas ruang kelas, ketersediaan tenaga pendidik, pembiayaan pendidikan, kondisi geografis, hingga tingkat kepadatan penduduk di suatu wilayah.

Wilayah perbatasan dan daerah dengan pertumbuhan penduduk tinggi, khususnya kawasan pinggiran, menjadi perhatian khusus pemerintah agar seluruh calon peserta didik tetap memperoleh akses pendidikan yang layak dan merata.

Selain itu, SPMB Tahun 2026 juga menghadirkan sejumlah penyesuaian pada jalur prestasi. Untuk jalur prestasi akademik, seleksi akan menggunakan dua indikator utama, yakni nilai rapor dan Tes Kemampuan Akademik (TKA). Sementara pada jalur prestasi non-akademik, penilaian mencakup bidang olahraga, seni, kepanduan, kepemimpinan OSIS, serta kategori lainnya.

Tajuddin juga mengajak insan pers untuk turut aktif mengawal jalannya SPMB 2026 melalui publikasi dan pengawasan. Menurutnya, keterlibatan media menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem penerimaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami meminta teman-teman media ikut mempublikasikan dan memantau proses SPMB ini. Semua sistem dibuka secara transparan dan berbagai pihak turut dilibatkan dalam pengawasan,” katanya.

Pengawasan pelaksanaan SPMB 2026 sendiri melibatkan berbagai unsur, mulai dari aparat penegak hukum hingga lembaga pengawasan lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan institusi terkait lainnya. Langkah tersebut dilakukan guna mengantisipasi potensi kecurangan serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumatera Selatan, Nopianto, menegaskan pihaknya akan melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan SPMB 2026.

Ia memastikan DPRD akan mengawal proses penerimaan murid baru agar berjalan adil, transparan, dan bebas dari penyimpangan. Keterlibatan aparat penegak hukum juga dinilai menjadi langkah penting dalam mencegah berbagai potensi kecurangan.

“DPRD akan melakukan pengawasan secara komprehensif sehingga pelaksanaan SPMB 2026 dapat berjalan dengan baik tanpa adanya praktik penyimpangan. Pemerintah juga telah melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, untuk mengantisipasi potensi kecurangan,” ujarnya.

Peluncuran SPMB Ramah 2026 ditandai dengan prosesi membunyikan short screen serta penyerahan buku petunjuk teknis (juknis) SPMB Tahun 2026.

Acara tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Mondyaboni, Sekretaris Dinas Pendidikan Sumsel Mirsal, jajaran pejabat Dinas Pendidikan lainnya, perwakilan Polda Sumatera Selatan, serta Persatuan Wartawan Indonesia yang diwakili Kepala Bidang Organisasi Richan Joe bersama sejumlah unsur pejabat lainnya.(Ning)

Palembang Politik

Wakil Ketua DPRD Palembang Minta Pemkot Tindak Tegas Oknum Pengelola Parkir Progresif Yang Menerapkan Tarif Semena-mena

PALEMBANG -(deklarasinews.com)– Wakil Ketua DPRD Kota Palembang, M. Hidayat,SE.,M.Si meminta Pemerintah Kota Palembang melalui Dispenda dan Satpol PP untuk segera turun tangan mengecek serta menindak oknum pengelola parkir yang menetapkan tarif parkir progresif secara semena-mena tanpa memikirkan dampak terhadap masyarakat, Kamis (21/5/2026).

Menurutnya, praktik penarikan tarif parkir yang tidak sesuai aturan tersebut telah membuat masyarakat menjadi korban, lantaran harus menanggung beban biaya parkir yang dinilai memberatkan di sejumlah titik di Kota Palembang.

“Kami meminta Pemkot Palembang melalui Dispenda dan Satpol PP untuk serius melakukan pengecekan di lapangan terhadap pengelola parkir progresif yang diduga menerapkan tarif tidak sesuai ketentuan,” ujar Hidayat.

Parkir progresif sendiri merupakan sistem tarif parkir yang besaran biayanya bertambah sesuai lamanya kendaraan parkir. Sebagai contoh, kendaraan yang parkir pada jam pertama dikenakan tarif dasar, kemudian tarif akan bertambah pada jam berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku. Sistem ini biasanya diterapkan untuk mengurangi kendaraan parkir terlalu lama di suatu lokasi.

Biasanya, sistem parkir progresif diterapkan di lokasi dengan tingkat aktivitas dan mobilitas kendaraan yang tinggi, seperti pusat mal, perkantoran, rumah sakit, bandara, stasiun, terminal, hotel, kawasan bisnis, hingga gedung parkir bertingkat dan area publik dengan kapasitas parkir terbatas.

Namun, menurut Hidayat, di lapangan masih ditemukan dugaan penetapan tarif yang tidak sesuai aturan, bahkan ada masyarakat yang mengaku dikenakan biaya parkir tinggi tanpa penjelasan yang jelas dari pengelola parkir.

Ia juga meminta agar hasil pemeriksaan tersebut dilaporkan kepada Wali Kota Palembang dan DPRD Kota Palembang sebagai bentuk pengawasan terhadap pengelolaan parkir di daerah.

Selain itu, Hidayat mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk ikut menyelidiki adanya dugaan permainan tarif parkir progresif oleh oknum tertentu yang dinilai merugikan masyarakat serta berpotensi mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami meminta APH turut menyelidiki apakah ada dugaan permainan tarif oleh oknum pengelola parkir progresif yang merugikan masyarakat maupun PAD daerah,” katanya.

Tak hanya itu, DPRD Kota Palembang juga meminta pemerintah untuk lebih gencar melakukan sosialisasi terkait Peraturan Wali Kota (Perwali) mengenai tarif parkir progresif agar masyarakat mengetahui besaran tarif dan ketentuan pembayaran parkir yang sesuai aturan.

Hidayat menegaskan, DPRD Kota Palembang akan terus melakukan pengawasan terhadap pengelolaan parkir demi kepentingan masyarakat serta memastikan aturan yang berlaku dijalankan secara transparan dan tidak merugikan warga. (Ning).

Palembang Politik

Ketua Komisi III DPRD Palembang Dorong Penegakan Aturan Parkir di Jalan Merdeka

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Ketua Komisi III DPRD Kota Palembang Rubi Indiarta,SH.,MH kembali angkat suara terkait persoalan parkir liar di sepanjang Jalan Merdeka, khususnya di kawasan sekitar Kantor Wali Kota Palembang. Ia menilai penataan parkir yang disampaikan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang belum menunjukkan hasil nyata di lapangan, Kamis 21 Mei 2026.

Menurut Rubi, pemerintah kota terutama Dishub Kota Palembang, harus lebih serius dalam menjalankan tugas dan tidak hanya sebatas membuat konten atau imbauan semata.

“Sekali lagi kami ingatkan kepada Pemerintah Kota Palembang, khususnya Dishub, agar serius bekerja untuk kota ini. Jangan hanya sebatas konten. Setelah kami melihat pernyataan Plt Kadishub Kota Palembang terkait larangan parkir di Jalan Merdeka dan kawasan kantor pemerintahan yang katanya akan dijaga, kenyataannya di lapangan masih sama saja seperti sebelumnya,” ujarnya.

Ia menegaskan, Dishub seharusnya mengambil langkah konkret dan tegas agar aturan larangan parkir benar-benar berjalan efektif. Salah satunya dengan menempatkan petugas secara rutin di lokasi, memasang rambu larangan parkir yang jelas, hingga menyiapkan pembatas permanen.

“Kami sarankan serius. Tempatkan pegawai di sana, pasang tanda larangan parkir, buat penghalang dari semen, dan beri kepastian penindakan. Siapa pun yang melanggar dan parkir di sana langsung digembok, ditilang, bahkan bila perlu kendaraan diangkut,” tegasnya.

Ia juga mengkritik gaya kerja yang dinilai terlalu banyak janji tanpa diimbangi hasil nyata di lapangan.

“Stop hanya main di tataran bikin konten. Perbanyak kerja nyata, tidak usah banyak janji dan banyak bicara. Masih banyak pekerjaan rumah di Dishub,” katanya.

Selain persoalan parkir, ia juga menyoroti banyaknya lampu jalan yang hingga kini masih bermasalah dan padam di sejumlah titik di Kota Palembang. Ia menilai penataan parkir yang belum rapi serta pola komunikasi internal yang dinilai masih pilih kasih turut menjadi perhatian publik.

“Belum lagi sekarang event di Palembang semakin banyak. Bekerjalah dengan ikhlas dan pastikan semua berjalan sesuai SOP. Masyarakat sekarang sudah pintar, mereka butuh kerja nyata dan hasil yang nyata,” pungkasnya. (Ning).

Palembang PemProv

Gubernur Sumsel Ingatkan Bahaya Karhutla dan Perubahan Iklim di Festival Kehutanan UIN Raden Fatah

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Gubernur Sumatera Selatan, Dr. H. Herman Deru, mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta perubahan iklim yang semakin sulit diprediksi.

Hal tersebut disampaikan Herman Deru saat memberikan sambutan pada Festival Kehutanan di Kampus UIN Raden Fatah Palembang, Kamis (21/5/2026).

Dalam sambutannya, Herman Deru menyoroti semakin langkanya berbagai jenis kayu khas Sumatera Selatan yang dahulu mudah ditemukan di kawasan pedesaan. Ia menyebut kayu jelutung, merawan, hingga merbau kini mulai sulit dijumpai akibat menyusutnya kawasan hutan alami.

Menurutnya, perkembangan teknologi saat ini menjadi salah satu faktor yang membantu mengurangi penggunaan kayu dalam pembangunan. Material seperti rangka baja ringan, kusen aluminium, dan aluminium composite panel (ACP) dinilai mampu menekan penebangan pohon secara besar-besaran.

“Kalau dulu hampir semua bangunan memakai kayu, sekarang sudah banyak alternatif. Ini salah satu bentuk kemajuan teknologi yang membantu menjaga hutan,” ujarnya.

Herman Deru mengatakan Festival Kehutanan menjadi momentum penting dalam meningkatkan literasi lingkungan bagi generasi muda. Ia optimistis semangat mahasiswa dalam menjaga lingkungan akan terus tumbuh melalui kegiatan edukasi dan penanaman pohon yang dilakukan secara simbolis.

Gubernur juga menegaskan bahwa Sumatera Selatan memiliki kawasan gambut yang luas dan sangat rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, sebagian besar kebakaran terjadi akibat kelalaian manusia saat beraktivitas di kawasan hutan maupun lahan terbuka.

Ia mengingat kembali peristiwa kabut asap akibat kebakaran hutan di Sumsel yang sempat menjadi perhatian negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Karena itu, Herman Deru meminta masyarakat lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan.

Selain ancaman karhutla, Herman Deru juga menyoroti fenomena perubahan iklim yang kini semakin sulit diprediksi. Menurutnya, pola cuaca saat ini berbeda dibandingkan beberapa dekade lalu ketika musim hujan dan kemarau masih dapat diperkirakan dengan jelas.

“Sekarang iklim sudah anomali. Sudah hampir Juni tapi masih hujan. Ini harus menjadi perhatian kita bersama,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Herman Deru menegaskan pentingnya peran akademisi dan mahasiswa sebagai agen perubahan dalam membangun kesadaran lingkungan. Ia berharap kampus dapat menjadi pusat edukasi dan pelopor gerakan pelestarian alam di Sumatera Selatan.

Festival Kehutanan yang digelar di Kampus UIN Raden Fatah Palembang itu mengangkat semangat pelestarian lingkungan melalui edukasi, penanaman pohon, dan kampanye menjaga hutan. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Provinsi Sumatera Selatan.

Kepala Dinas Kehutanan Sumsel, Koimuddin, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penanaman pohon di kawasan kampus serta pameran bertema kehutanan.

Sementara itu, Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Adil Jamil, menyambut baik kegiatan tersebut karena sejalan dengan visi kampus dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang hijau dan berkelanjutan. (Ning)

Palembang PemProv

Cik Ujang Tegaskan Guru Tak Tergantikan oleh AI di Seminar Hardiknas 2026

PALEMBANG -(deklarasinews.com)—  Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H. Cik Ujang, menegaskan bahwa peran guru tidak akan tergantikan oleh perkembangan teknologi dan kecerdasan artifisial (AI). Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Seminar Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 bertema “Apa Kabar Guru? Sejahtera, Perlindungan Nyata dan Pendidikan Berkualitas” yang diselenggarakan Sumatera Ekspres di Auditorium Graha Bina Praja Pemprov Sumsel, Rabu (20/5/2026).

Seminar tersebut turut dihadiri Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Khusus Direktorat Jenderal GTK Kemendikdasmen RI Arif Jamali Mu’is, General Manager Sumatera Ekspres H. Iwan Irawan, S.Hum., para guru, serta peserta seminar dari berbagai daerah di Sumsel.

Dalam sambutannya, Cik Ujang menyambut baik pelaksanaan seminar tersebut sebagai ruang diskusi dan upaya mencari solusi bersama terhadap berbagai tantangan pendidikan yang dihadapi guru saat ini.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Sumsel meyakini pembangunan pendidikan tidak akan berhasil tanpa keberpihakan nyata kepada guru.

“Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meyakini bahwa pembangunan pendidikan tidak akan pernah berhasil tanpa keberpihakan nyata kepada guru,” ujar Cik Ujang.

Menurutnya, guru bukan sekadar pelaksana kurikulum, melainkan arsitek peradaban yang melahirkan generasi penerus bangsa.

“Dari tangan seorang guru lahir pemimpin, ilmuwan, birokrat, pengusaha, tokoh agama, hingga generasi penerus bangsa,” katanya.

Cik Ujang menilai kesejahteraan dan perlindungan guru harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, guru yang sejahtera akan mampu mengajar dengan tenang dan bermartabat.

“Guru yang sejahtera akan mengajar dengan tenang. Guru yang terlindungi akan bekerja dengan bermartabat. Dan guru yang kuat akan melahirkan pendidikan yang berkualitas,” tegasnya.

Ia juga menyoroti tantangan dunia pendidikan yang semakin kompleks, mulai dari pemerataan kualitas pendidikan, transformasi digital, hingga adaptasi terhadap perkembangan AI.

Menurutnya, masih banyak guru yang menghadapi tekanan administratif, keterbatasan sarana, hingga persoalan hukum dan sosial di lapangan.

“Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada pendidik dan tenaga kependidikan,” katanya.

Selain itu, Pemprov Sumsel terus mendorong peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan, penguatan komunitas belajar, transformasi pembelajaran berbasis teknologi, serta penguatan pendidikan karakter yang relevan dengan perkembangan zaman.

Pemprov Sumsel juga berkomitmen memperkuat perlindungan profesi guru melalui koordinasi lintas sektor, penguatan regulasi, dan pembangunan ekosistem pendidikan yang aman serta manusiawi.

Dalam kesempatan tersebut, Cik Ujang menekankan bahwa teknologi hanya berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran dan tidak dapat menggantikan sentuhan kemanusiaan seorang guru.

“Teknologi dapat membantu proses pembelajaran, tetapi keteladanan guru tidak dapat digantikan oleh mesin. Kecerdasan Buatan dapat menjawab pertanyaan, tetapi tidak dapat menggantikan empati, ketulusan, dan sentuhan kemanusiaan seorang guru,” ungkapnya.

Di akhir sambutannya, Cik Ujang mengajak seluruh pemangku kepentingan pendidikan di Sumsel untuk bersama-sama membangun pendidikan yang maju, namun tetap berakar pada nilai kemanusiaan dan budaya bangsa.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh guru di Sumsel atas dedikasi dan pengabdian mereka dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sementara itu, General Manager Sumatera Ekspres, H. Iwan Irawan, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumsel, khususnya Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang, yang telah memfasilitasi sekaligus menghadiri kegiatan tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Wagub Sumsel yang telah memfasilitasi dan hadir dalam kesempatan hari ini,” ujar Iwan.

Ia mengatakan seminar tersebut digelar dalam rangka memperingati Hardiknas sekaligus menjadi ruang diskusi terkait tantangan yang dihadapi guru saat ini.

Menurutnya, guru merupakan tulang punggung pendidikan, namun dalam praktiknya masih sering berhadapan dengan persoalan hukum dan kerap disalahkan dalam menjalankan tugas.

“Padahal menjadi guru sangat sulit dengan pola generasi dan pola pendidikan yang terus berubah,” katanya.

Karena itu, Sumatera Ekspres menghadirkan berbagai pihak terkait dalam seminar tersebut agar tercipta dialog dan solusi bagi dunia pendidikan.

“Kami berharap 400 peserta dapat berdialog dan menemukan solusi, termasuk memahami batasan-batasan yang harus diketahui guru agar tidak berdampak pada persoalan hukum,” tambahnya. (Ning)

Palembang PemProv

Tak Hanya Cari Juara, LKS Sumsel 2026 Cetak Generasi Siap Kerja dan Siap Bersaing

PALEMBANAG –(deklarasinews.com)– Ajang Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 resmi digelar di SMK Negeri 2 Palembang pada 19 hingga 21 Mei 2026. Kegiatan tahunan ini menjadi salah satu wadah strategis untuk menjaring siswa-siswa SMK terbaik dari berbagai bidang keahlian yang nantinya dipersiapkan menghadapi kompetisi tingkat nasional.

Ratusan peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Selatan turut ambil bagian dalam ajang bergengsi tersebut. Tidak hanya menjadi arena unjuk kemampuan, LKS juga dinilai sebagai sarana penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya lulusan SMK agar lebih siap menghadapi dunia kerja maupun persaingan industri.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan,  Hj. Mondyaboni, S.E., S.Kom., M.Si., M.Pd.,- mengatakan, pelaksanaan LKS bukan sekadar perlombaan antar siswa, melainkan bagian dari upaya membangun kompetensi, karakter, serta kesiapan generasi muda dalam menghadapi tantangan dunia industri yang semakin kompetitif.

Menurutnya, melalui ajang tersebut diharapkan lahir siswa-siswa terbaik yang mampu mengharumkan nama Sumatera Selatan di tingkat nasional.

“Melalui kegiatan ini, mudah-mudahan kita mendapatkan murid-murid terbaik yang nantinya akan mewakili Sumatera Selatan di tingkat nasional. Biasanya siswa yang berhasil menjadi juara langsung dilirik bahkan direkrut oleh perusahaan sesuai bidang keahlian mereka masing-masing,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir Sumatera Selatan berhasil menunjukkan perkembangan positif dalam ajang kompetensi tingkat nasional. Sejumlah cabang lomba bahkan mampu menembus jajaran terbaik nasional dan membawa pulang prestasi membanggakan.

Keberhasilan tersebut, kata dia, menjadi bukti bahwa kualitas siswa SMK di Sumatera Selatan memiliki daya saing yang semakin baik.

“Artinya kompetensi siswa SMK kita berada pada jajaran yang berkualitas. Setelah menjadi juara, mereka tentu akan mendapatkan pembinaan lanjutan baik dari sekolah maupun Dinas Pendidikan sebagai persiapan menuju tingkat nasional,” tambahnya.

Tidak hanya menghadirkan perlombaan kompetensi keahlian, tahun ini panitia juga menggelar lomba inovasi yang melibatkan seluruh siswa SMK se-Sumatera Selatan.

Kegiatan itu diharapkan mampu mendorong lahirnya ide-ide kreatif, inovatif, dan solusi teknologi dari generasi muda. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pun menargetkan peningkatan prestasi pada ajang nasional mendatang.

“Mudah-mudahan tahun ini prestasi Sumatera Selatan semakin meningkat dan pada tingkat nasional nanti kita bisa kembali berjaya membawa banyak medali emas,” katanya optimistis.

Sementara itu, Kepala SMK Negeri 2 Palembang, Suparman berharap seluruh peserta dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya dan membawa nama baik daerah ketika dipercaya menjadi wakil Sumatera Selatan di tingkat nasional.

Menurutnya, target besar yang ingin dicapai bukan hanya sekadar berpartisipasi, tetapi mampu bersaing dengan sekolah-sekolah terbaik dari seluruh Indonesia.

“Siapapun yang menjadi pemenang dan mewakili Provinsi Sumatera Selatan harus mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Minimal kita bisa masuk lima besar nasional,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan capaian membanggakan Sumatera Selatan pada ajang sebelumnya, termasuk prestasi cabang robotik di Surabaya pada tahun 2024 yang berhasil meraih juara dua nasional.

Prestasi tersebut menjadi motivasi bagi seluruh peserta agar terus meningkatkan kemampuan dan percaya diri menghadapi persaingan nasional.

“Kita memang tidak harus mengikuti semua cabang, tetapi bagaimana cabang yang kita ikuti benar-benar mampu bersaing dan meraih prestasi nasional. Semangat itulah yang terus kita bangun kepada para siswa,” tutupnya. (Ning)

Hukum & Kriminal Palembang

Kakanwil Ditjenpas Sumsel Pimpin Apel Kedisiplinan di Rutan Kelas I Palembang, Berikan Reward kepada Petugas Berprestasi

PALEMBANG –(deklarasinews.com)– Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan memimpin apel kedisiplinan pegawai di Rutan Kelas I Palembang pada Selasa (19/05/2026). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penguatan disiplin, integritas, dan komitmen jajaran pegawai Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsi secara profesional.

Apel yang dimulai pukul 08.00 WIB tersebut diikuti oleh seluruh jajaran pegawai Rutan Kelas I Palembang. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia serta instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan terkait peningkatan profesionalisme dan penguatan pengamanan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

Dalam arahannya, Kepala Kantor Wilayah menekankan pentingnya menjaga disiplin, loyalitas, integritas, dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Seluruh pegawai juga diingatkan untuk terus meningkatkan kewaspadaan serta menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Rutan.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah memberikan apresiasi sekaligus reward kepada salah satu pegawai Rutan Kelas I Palembang, yakni Dewi Sartika, atas keberhasilannya menggagalkan upaya penyelundupan barang terlarang berupa handphone yang dibawa oleh pengunjung ke dalam lingkungan Rutan.

Pemberian reward tersebut merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi, ketelitian, dan komitmen petugas dalam menjalankan tugas pengamanan serta mendukung program zero HALINAR (Handphone, Pungli, dan Narkoba) di lingkungan Pemasyarakatan.

Kepala Kantor Wilayah menegaskan bahwa keberhasilan tersebut menjadi contoh positif bagi seluruh jajaran agar senantiasa menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan integritas tinggi demi menjaga marwah institusi Pemasyarakatan.

Sementara itu, Kepala Rutan Kelas I Palembang, M. Rolan, menyampaikan bahwa kegiatan apel kedisiplinan ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat kerja serta meningkatkan tanggung jawab seluruh pegawai dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Rutan.

“Disiplin dan integritas merupakan pondasi utama dalam pelaksanaan tugas Pemasyarakatan. Seluruh jajaran diharapkan terus menjaga profesionalisme dan menjauhi segala bentuk pelanggaran,” ujarnya.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, lancar, dan kondusif. Kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk penguatan komitmen jajaran Rutan Kelas I Palembang dalam menciptakan lingkungan kerja yang disiplin, aman, dan berintegritas.(ning)

Hukum & Kriminal Palembang

Perkuat Pengawasan Internal, Kanwil Ditjenpas Sumsel Gelar Sidak di Rutan Kelas I Palembang

PALEMBANG –(deklarasinews.com)– Dalam upaya memperkuat pengawasan internal serta mencegah masuknya barang-barang terlarang ke dalam lingkungan pemasyarakatan, Kepala Bidang Pengamanan dan Intelijen (Kabid Patnal) bersama anggota Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) di Rutan Kelas I Palembang pada Selasa (19/05/2026).

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 07.00 WIB tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia serta instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan terkait penguatan pengawasan dan deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan UPT Pemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan sidak, tim melakukan pengecekan kehadiran seluruh pegawai guna memastikan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap jam kerja. Selain itu, dilakukan pula pemeriksaan badan dan barang bawaan pegawai sebagai langkah deteksi dini untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang ke dalam lingkungan Rutan.

Pemeriksaan berlangsung secara humanis, tertib, dan sesuai prosedur dengan tetap mengedepankan prinsip pengawasan dan keamanan. Tim Patnal juga memberikan arahan kepada seluruh pegawai agar senantiasa menjaga integritas, meningkatkan disiplin kerja, serta menghindari segala bentuk pelanggaran yang dapat mencoreng nama baik institusi Pemasyarakatan.

Kepala Rutan Kelas I Palembang, M. Rolan, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam mendukung program zero HALINAR (Handphone, Pungli, dan Narkoba) di lingkungan Pemasyarakatan.

“Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh jajaran semakin meningkatkan kedisiplinan, integritas, serta komitmen dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Rutan,” ujarnya.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, lancar, dan kondusif. Kegiatan sidak ini menjadi bentuk nyata penguatan pengawasan internal sekaligus komitmen jajaran Rutan Kelas I Palembang dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih, aman, dan bebas dari peredaran barang-barang terlarang. (Ning)