Kategori: Palembang

PALEMBANG -(deklarasinews.com)– Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru menghadiri sekaligus memberikan pembekalan pada Pembukaan Pendidikan Dasar–Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PD-PKPNU) Angkatan II yang diselenggarakan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumsel di Balai Diklat Keagamaan Palembang, Jumat (29/5/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan kaderisasi Nahdlatul Ulama (NU) di Sumsel agar mampu melahirkan kader yang adaptif, moderat, dan mampu menjawab tantangan zaman.

Dalam materi pembekalannya, Herman Deru mengaku memiliki kedekatan panjang dengan NU. Ia menyebut telah 31 tahun menjadi pengurus NU di Sumsel dan banyak mendapatkan pelajaran dari organisasi tersebut.

“Saya sudah 31 tahun menjadi pengurus NU di Sumsel. Saya sendiri mendapat banyak ilmu dan kita yakini bahwa organisasi ini memiliki hirarki yang jelas,” katanya.

Menurut Herman Deru, suasana NU saat ini terasa semakin hidup dan universal. Ia menilai perubahan zaman, perkembangan teknologi, serta perubahan kultur masyarakat menjadi tantangan yang harus dihadapi para kader NU.

“Kita merasakan ada perubahan yang cepat. Kultur kita berubah, belum lagi teknologi yang membuat arus informasi begitu deras sehingga ada beberapa budaya yang bergeser,” ujarnya.

Ia mengatakan saat ini NU memiliki peran besar di Sumsel dan para kader harus mampu menjadi aktor perubahan, bukan sekadar mengikuti arus perubahan.

“Hari ini NU mendominasi di Sumsel. Kita sebagai kader murni juga harus menjadi aktor, bukan hanya hanyut oleh perubahan,” katanya.

Menurut Herman Deru, di era keterbukaan informasi saat ini masyarakat tidak bisa lagi membendung arus informasi, baik di sektor umum maupun keagamaan. Karena itu, moderasi dan sikap bijak menjadi sangat penting.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kondisi Sumsel yang selama ini dikenal sebagai daerah dengan tingkat konflik yang rendah meskipun memiliki masyarakat multikultural.

“Saya menyadarkan kita untuk bersyukur karena Sumsel zero konflik. Padahal kita ini multikultur. Karakter Sumsel religius dan toleran, budaya Melayu santun, tradisi gotong royong kuat, Islam moderat tumbuh baik, stabilitas sosial dan kerukunan masyarakat tetap terjaga,” ucapnya.

Menurutnya, sinergi antara ulama, umara, dan masyarakat menjadi modal sosial yang kuat bagi Sumsel dalam menjaga persatuan dan toleransi.

“Pesan saya, jaga dan perluas toleransi. Kita harus menjadi kader pengurus NU yang solutif, memberikan jalan keluar, bukan menjadi kompor,” tegasnya.

Ia juga menyoroti tantangan kehidupan modern yang dinilai semakin mendorong sikap individualistis di masyarakat, terutama pascapandemi Covid-19.

“Kadang kita menghadapi penyakit individualis. Sejak Covid-19 penyakit itu makin besar. Nahdliyin harus menjadi terapis bagaimana agar penyakit ini bisa dikurangi,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Herman Deru menegaskan pembangunan tidak cukup hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan manusia dan moral.

“Pembangunan harus seimbang, tidak cukup hanya fisik, tapi juga manusia dan moral,” ujarnya.

Ia mengapresiasi langkah NU yang terus bergerak dalam pembangunan sosial kemasyarakatan melalui pembangunan klinik, perpustakaan, dan berbagai kegiatan lainnya.

“Kita Nahdliyin harus menjadi penggerak pembangunan. Ini langkah baik dan saya senang melihatnya,” katanya.

Di akhir pembekalan, Herman Deru menyampaikan tiga kunci utama yang harus dimiliki kader NU, yakni konsisten, konsekuen, dan kecepatan.

“3K kuncinya, yakni konsisten, konsekuen, dan kecepatan. Integritas itu penting, tapi lebih penting lagi perilaku sejajar dengan ucapan,” tandasnya.

Ia berharap Lakpesdam NU Sumsel dapat terus berkembang dan memiliki tempat tersendiri di tingkat nasional.

“Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Lakpesdam mendapatkan tempat tersendiri secara nasional dan terus berkembang,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Lakpesdam NU Sumsel, H. Hernoe Roesprijadji, S.IP., M.H., M.Si., dalam sambutannya mengatakan kader NU perlu terus bergerak dan mendapatkan pelatihan agar mampu menjalankan organisasi dengan baik.

“Ilmu adalah pemimpin amal. Karena itu kader perlu bergerak dan perlu adanya pelatihan,” ujarnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung suksesnya kegiatan tersebut, termasuk Pemerintah Provinsi Sumsel.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas suksesnya acara ini, termasuk kepada Pemprov Sumsel atas dukungannya,” katanya.

Ia berharap seluruh peserta mampu menyerap ilmu dan pengalaman dari para instruktur selama mengikuti pelatihan.

“Mudah-mudahan peserta dapat menyerap ilmu dari instruktur dengan baik,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua PWNU Sumsel KH Hendra Zainudin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Gubernur Herman Deru dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, Herman Deru yang juga merupakan Mukhtasar PBNU Sumsel turut memberikan pembekalan dan menjadi narasumber dalam PD-PKPNU tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Herman Deru atas kehadirannya. Bahkan beliau sebagai Mukhtasar PBNU Sumsel juga memberikan pembekalan dan menjadi narasumber dalam PD-PKPNU ini,” ujarnya. (Ning)

PALEMBANG –(deklarasinews.com)- Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H., menghadiri kegiatan Asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Ruang Rapat Bina Praja, Selasa (26/5/2026).

Kegiatan tersebut turut diikuti peserta dari organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi maupun kabupaten/kota se-Sumsel secara daring.

Dalam sambutannya, Edward Candra menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang telah memberikan asistensi, arahan, serta penguatan kepada perangkat daerah di Sumsel.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sumsel, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim PANRB yang berkenan memberikan asistensi, arahan, dan penguatan kepada perangkat daerah provinsi maupun kabupaten/kota,” ujarnya.

Ia menegaskan, kegiatan asistensi tersebut sangat penting sebagai upaya meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Menurut Edward, birokrasi saat ini menghadapi situasi yang penuh tantangan dan perubahan yang bergerak cepat. Mulai dari berkembangnya opini publik di media sosial hingga dampak perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang dinilai membawa tantangan baru bagi birokrasi.

Edward menyebut, perkembangan AI saat ini turut menimbulkan disrupsi karena ada pihak di luar birokrasi yang memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut untuk hal-hal yang merugikan masyarakat maupun pemerintahan.

Selain itu, situasi geopolitik global juga dinilai turut memengaruhi tata kelola birokrasi dan pelayanan pemerintahan.

Karena itu, ia menekankan implementasi SAKIP tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif semata, melainkan harus benar-benar dijalankan secara cepat, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“SAKIP tidak hanya soal laporan, tetapi bagaimana setiap rupiah yang digunakan birokrasi pemerintah benar-benar dimanfaatkan untuk masyarakat dan jelas penggunaannya,” katanya.

Edward juga menyinggung pentingnya pembangunan zona integritas di lingkungan birokrasi. Menurutnya, integritas harus dimulai dari pimpinan dan menjadi budaya kerja di seluruh jajaran pemerintahan, bukan sekadar slogan.

“Zona integritas dimulai dari pimpinan yang memberikan contoh dan menjadi budaya seluruh jajaran. Integritas ini harus diperjuangkan sebagai penggerak birokrasi,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan seluruh aparatur agar tidak menyalahgunakan jabatan maupun kewenangan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu.

“Fungsi dan tugas jangan sampai digunakan untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Edward berharap asistensi tersebut dapat menjadi ruang belajar bersama untuk melakukan evaluasi sekaligus memperbaiki berbagai hal yang masih perlu dibenahi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar-OPD, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun instansi vertikal demi mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik.

“Terakhir, semuanya bermuara pada pelayanan publik yang baik. Karena itu, ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.

Dalam kegiatan tersebut, tim Kementerian PANRB turut memaparkan perkembangan reformasi birokrasi, SAKIP, dan zona integritas di wilayah Sumsel.

Para peserta dari OPD provinsi maupun kabupaten/kota tampak menyimak evaluasi serta arahan yang disampaikan tim pembina PANRB selama kegiatan berlangsung. (Ning)

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Musyawarah Provinsi (Musprov) XII Ikatan Nasional Konsultan Indonesia atau Inkindo Sumatera Selatan resmi digelar di Grand Ballroom Hotel Aryaduta Palembang, Senin (25/5/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi insan jasa konsultansi konstruksi untuk memperkuat profesionalitas organisasi sekaligus menyukseskan pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Inkindo 2026 yang untuk pertama kalinya akan berlangsung di Kota Palembang.

Mengusung tema “Menjaga Profesionalitas Organisasi dan Menyukseskan Munas Inkindo 2026”, Musprov XII dihadiri langsung Wakil Gubernur Sumatera Selatan Cik Ujang, jajaran Dewan Pengurus Nasional (DPN) dan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Inkindo, asosiasi jasa konstruksi, akademisi, perbankan, hingga ratusan anggota badan usaha jasa konsultansi konstruksi dari berbagai daerah di Sumatera Selatan.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang menegaskan bahwa profesionalitas organisasi jasa konstruksi menjadi faktor penting di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks dan dinamis. Menurutnya, organisasi profesi seperti Inkindo memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan daerah yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Ia juga menyoroti pentingnya implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi sebagai landasan pengelolaan sektor konstruksi di Sumatera Selatan.

“Dalam konteks pembangunan daerah, Inkindo memiliki peran yang sangat penting. Organisasi ini harus terus meningkatkan profesionalisme, tata kelola organisasi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Cik Ujang.

Menurutnya, dunia jasa konstruksi saat ini tidak lagi dapat berjalan dengan pola konvensional. Perkembangan teknologi, tuntutan pembangunan berkelanjutan, serta penerapan tata kelola yang bersih dan berkeadilan menjadi tantangan yang harus dijawab oleh seluruh pelaku jasa konstruksi.

“Sudah saatnya organisasi dikelola secara inovatif dan kolaboratif. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga harus menjadi perhatian bersama,” tambahnya.

Cik Ujang menilai sektor jasa konstruksi memiliki peran vital dalam mendukung visi pembangunan Sumatera Selatan, mulai dari menciptakan sumber daya manusia unggul dan berakhlak, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan pangan dan energi, hingga menghadirkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan ramah lingkungan.

Karena itu, ia berharap Musprov XII Inkindo Sumsel tidak hanya menjadi agenda rutin organisasi semata, tetapi juga menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi antar pelaku jasa konstruksi di daerah.

“Melalui musyawarah ini, kami berharap lahir gagasan-gagasan baru yang mampu memperkuat jasa konstruksi di Sumatera Selatan sekaligus mendukung pembangunan nasional,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPP Inkindo Sumsel, Erza Sembiring, mengatakan Musprov XII memiliki makna penting karena selain membahas arah organisasi ke depan, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari persiapan besar menuju Munas Inkindo 2026 di Palembang.

Ia menjelaskan, Musprov kali ini dihadiri oleh 12 DPP Inkindo dari berbagai daerah di Indonesia dan melibatkan berbagai unsur strategis, mulai dari asosiasi jasa konstruksi, akademisi, perbankan, hingga lembaga statistik. Sejumlah perguruan tinggi turut hadir, di antaranya Universitas Sriwijaya dan Politeknik Negeri Sriwijaya.

“Musprov ini diikuti oleh 141 badan usaha yang memiliki hak suara. Kehadiran Wakil Gubernur menjadi dukungan besar untuk mewujudkan Inkindo Sumsel yang semakin profesional dan maju,” ujarnya.

Erza juga mengungkapkan rasa bangganya karena Palembang dipercaya menjadi tuan rumah Munas Inkindo 2026. Menurutnya, hal itu menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya agenda nasional Inkindo digelar di Sumatera Selatan.

“Sebanyak 17 provinsi di Indonesia telah mendukung Sumsel menjadi tuan rumah Munas. Ini kesempatan besar sekaligus momentum kebangkitan organisasi jasa konsultansi konstruksi di daerah,” katanya.

Dukungan terhadap penyelenggaraan Munas Inkindo 2026 di Palembang juga disampaikan Ketua DPN Inkindo, Erie Heriyadi. Ia menilai Musprov merupakan ruang strategis organisasi untuk menyusun arah kebijakan, program kerja, sekaligus memilih kepengurusan baru.

Menurut Erie, Inkindo yang kini telah berusia 47 tahun harus mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di sektor konstruksi nasional yang terus berkembang.

“Kita mengalami banyak tantangan bertubi-tubi. Karena itu program kerja organisasi harus mengikuti dinamika strategis yang terjadi,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap pelaku jasa konsultansi daerah melalui regulasi yang kuat dan dukungan pemerintah daerah agar pelaku usaha lokal mampu bersaing secara sehat.

Erie menyebut keputusan pelaksanaan Munas Inkindo 2026 di Palembang merupakan hasil Rakernas dan menjadi momentum penting bagi wilayah Sumatera. Selama ini, Munas Inkindo lebih sering dilaksanakan di Pulau Jawa dan Bali karena faktor aksesibilitas dan biaya transportasi.

“Seluruh Sumatera bersatu mendukung Munas di Palembang karena ini kesempatan yang langka. Selama ini Munas lebih sering di Jawa dan Bali,” ungkapnya.

Di hadapan peserta Musprov, Erie juga mengingatkan seluruh kandidat yang bertarung memperebutkan posisi Ketua Inkindo Sumsel agar tetap menjaga suasana kondusif dan mengedepankan semangat kekeluargaan.

“Persaingan boleh, pertarungan boleh, tapi tetap harus mengutamakan kekeluargaan. Jangan sampai suasana tidak kondusif karena bisa berdampak pada evaluasi pelaksanaan Munas,” tegasnya.

Ia menambahkan, saat ini Inkindo telah hadir hampir di seluruh provinsi di Indonesia, kecuali beberapa wilayah baru di Papua. Karena itu, Munas Inkindo 2026 di Palembang diharapkan menjadi simbol kebangkitan dan pemerataan organisasi jasa konsultansi konstruksi nasional di luar Pulau Jawa.(Ning)