Kategori: Komando

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Polda Sumatera Selatan memperkuat strategi mitigasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) melalui kolaborasi lintas sektoral bersama akademisi, instansi teknis, dan lembaga penanggulangan bencana guna mendukung stabilitas lingkungan serta program prioritas nasional pemerintah.

Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) penanggulangan Karhutla yang digelar di Ruang Vicon Lantai II Gedung Presisi Mapolda Sumatera Selatan pada Rabu, 13 Mei 2026. Forum ini menjadi wadah sinkronisasi kebijakan, pertukaran data lapangan, serta penguatan pendekatan ilmiah dalam menghadapi potensi Karhutla menjelang puncak musim kemarau.

Kegiatan tersebut melibatkan unsur kepolisian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Selatan, Manggala Agni, serta akademisi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai bagian dari penguatan sinergi nasional dalam pengendalian Karhutla di wilayah rawan Sumatera Selatan.

FGD dipimpin oleh Karo SDM Polda Sumsel Kombes Pol Sudrajad Hariwibowo, S.I.K., M.Si., didampingi Dir Binmas Polda Sumsel Kombes Pol Hari Purnomo, S.I.K., S.H., M.H., M.Han., serta dihadiri jajaran dari Biro Ops, Ditintelkam, Ditsamapta, dan Ditreskrimsus Polda Sumsel.

Sementara dari unsur akademisi hadir Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., bersama tim pakar hukum lingkungan. Adapun dari BPBD Sumsel hadir Kepala Seksi Tanggap Darurat Supanto, S.H., M.Si., serta perwakilan Manggala Agni yang memaparkan perkembangan terkini titik panas dan wilayah rawan Karhutla di Sumatera Selatan.

Forum diskusi ini bertujuan menyatukan perspektif operasional dan akademik guna menghasilkan langkah mitigasi yang lebih presisi, terukur, dan berkelanjutan. Pendekatan tersebut sejalan dengan kebijakan Kapolri dalam penguatan pemolisian prediktif serta dukungan terhadap agenda pemerintah dalam menjaga stabilitas lingkungan dan kesehatan masyarakat dari ancaman kabut asap.

Dalam pemaparannya, para peserta membahas berbagai isu strategis mulai dari penguatan deteksi dini hotspot, optimalisasi patroli terpadu, penegakan hukum lingkungan, hingga peningkatan edukasi masyarakat di kawasan rawan Karhutla seperti Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin.

Karo SDM Polda Sumsel Kombes Pol Sudrajad Hariwibowo, S.I.K., M.Si., menegaskan bahwa penanganan Karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa, termasuk dukungan akademik dalam memperkuat kebijakan dan langkah operasional di lapangan.

“Kolaborasi lintas sektoral menjadi kunci utama dalam mencegah Karhutla. Pendekatan akademik sangat penting untuk memperkuat strategi penanganan yang berbasis data, regulasi, dan kondisi sosial masyarakat di wilayah rawan kebakaran,” tegas Kombes Pol Sudrajad Hariwibowo, S.I.K., M.Si.

Menurutnya, sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, akademisi, dan unsur masyarakat akan mempercepat langkah mitigasi sehingga potensi kebakaran dapat ditekan sejak dini sebelum berkembang menjadi bencana skala besar.

Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menambahkan bahwa FGD ini merupakan bentuk komitmen Polda Sumsel dalam menghadirkan langkah preventif yang terukur guna melindungi masyarakat dan lingkungan hidup.

“Polda Sumatera Selatan berkomitmen mendukung penuh program pemerintah dalam pengendalian Karhutla melalui kolaborasi teknis, operasional, dan ilmiah. Seluruh rekomendasi dari forum ini akan menjadi dasar penguatan langkah preventif di lapangan demi menjaga Sumatera Selatan tetap aman dari ancaman kabut asap,” ujar Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.

Melalui forum ini, Polda Sumsel memastikan koordinasi lintas instansi akan terus diperkuat secara berkelanjutan guna meningkatkan kesiapsiagaan personel dan efektivitas penanganan Karhutla di seluruh wilayah Sumatera Selatan. (Rls/Ags).

PURBALINGGA -(deklarasinews.com)- Kunjungan Tim Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) TMMD Reguler ke-128 Kodim 0702/Purbalingga TA 2026 di Desa Krangean, Kecamatan Kertanegara, menjadi momentum untuk memastikan seluruh sasaran pembangunan berjalan sesuai target.

Dalam peninjauan tersebut, Komandan Kodim 0702/Purbalingga, Letkol Inf Aries Ika Satria, S.Hub.Int., M.H.I., menegaskan percepatan pengerjaan terus dilakukan agar seluruh sasaran TMMD dapat selesai tepat waktu tanpa mengabaikan kualitas pembangunan.

Di hadapan tim Wasev, Dandim menyampaikan bahwa sebagian besar sasaran fisik saat ini telah menunjukkan progres signifikan. Bahkan, beberapa pekerjaan disebut sudah mendekati tahap penyelesaian.

“Beberapa sasaran sudah hampir 100 persen. Dalam satu minggu ke depan kami optimistis seluruh pekerjaan bisa dituntaskan,” ujarnya, Selasa (12/5/2026).

Salah satu fokus utama yang saat ini tengah dipersiapkan yakni pengaspalan jalan desa. Tahapan tersebut menjadi bagian penting dalam percepatan penyelesaian sasaran fisik TMMD di Desa Krangean.

“Insyaallah pengaspalan akan mulai dilaksanakan dan ditargetkan selesai dalam lima hari ke depan. Harapannya sesuai arahan tim Wasev, H-2 seluruh sasaran sudah mencapai 100 persen,” katanya.

Selain program utama TMMD, Dandim juga menyinggung pembangunan Jembatan Aramco atau Jembatan Garuda yang merupakan program berkelanjutan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto. Keberadaan jembatan tersebut dinilai akan memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus menunjang aktivitas masyarakat.

Nantinya, jembatan tersebut akan menjadi akses penghubung antara Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Kertanegara, termasuk menghubungkan Desa Krangean dengan Desa Ponjen. Kehadirannya diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga, baik untuk akses pendidikan maupun aktivitas perekonomian masyarakat.

“Harapannya akses masyarakat semakin mudah, baik untuk anak sekolah maupun kegiatan ekonomi sehingga dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga,” jelasnya.

Secara keseluruhan, progres pembangunan TMMD di Desa Krangean saat ini rata-rata telah mencapai sekitar 80 persen. Sementara beberapa sasaran yang progresnya masih lebih rendah disebut merupakan pekerjaan ringan yang dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat.

“Kami menerapkan skala prioritas dengan mendahulukan pekerjaan besar terlebih dahulu. Jadi meskipun persentasenya masih lebih rendah, pekerjaan ringan bisa diselesaikan lebih cepat. Seperti pembangunan RTLH, alhamdulillah saat ini tinggal pemasangan keramik dan insyaallah dalam beberapa hari ke depan semuanya selesai,” pungkasnya.

MOROWALI -(deklarasinews.com)- Kapolres Morowali, AKBP Zulkarnain, menegaskan komitmen jajarannya dalam menangani seluruh laporan dan pengaduan masyarakat sesuai prosedur hukum yang berlaku. Penegasan tersebut disampaikan menyusul berbagai sorotan publik terkait sejumlah perkara yang saat ini menjadi perhatian masyarakat di Kabupaten Morowali.

Menurut Kapolres, Polres Morowali tetap bekerja secara profesional dan mengedepankan mekanisme hukum dalam setiap penanganan perkara. Ia menilai, persepsi yang berkembang di tengah masyarakat terkait adanya kasus yang dianggap mandek perlu diluruskan agar publik memahami bahwa setiap proses hukum memiliki tahapan dan mekanisme yang harus dijalankan secara cermat.

“Kami bekerja berdasarkan prosedur dan alat bukti. Setiap perkara memiliki tahapan penyelidikan dan penyidikan yang tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Polres Morowali tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas AKBP Zulkarnain, Selasa (12/5/2026).

Ia menjelaskan, setiap laporan yang masuk ke kepolisian akan melalui proses awal berupa verifikasi, pengumpulan bahan keterangan, pemeriksaan saksi, hingga pendalaman alat bukti sebelum ditingkatkan ke tahap berikutnya. Karena itu, menurutnya, penanganan suatu perkara tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan opini ataupun tekanan publik semata.

Kapolres menyebutkan, sejumlah perkara yang selama ini menjadi sorotan masyarakat, seperti dugaan ijazah palsu, dugaan korupsi pengadaan sapi, aktivitas penambangan ilegal, penyalahgunaan BBM subsidi, perjudian hingga kasus narkoba, masih terus ditangani oleh penyidik sesuai kewenangan dan prosedur hukum yang berlaku.

“Sebagian perkara memang masih dalam tahap pendalaman. Penyidik masih mengumpulkan alat bukti, meminta keterangan saksi, serta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Jadi bukan berarti dihentikan ataupun dibiarkan,” ujarnya.

AKBP Zulkarnain menegaskan bahwa dalam penanganan perkara, kepolisian harus memastikan seluruh unsur pidana terpenuhi agar proses hukum yang dijalankan memiliki dasar yang kuat. Menurutnya, kehati-hatian dalam penyidikan justru penting agar tidak terjadi kesalahan prosedur yang dapat berujung pada gugatan ataupun lemahnya pembuktian di persidangan.

Ia juga menepis anggapan bahwa Polres Morowali tidak transparan kepada masyarakat dalam menangani perkara. Kapolres mengatakan pihaknya tetap terbuka terhadap publik dan media, namun terdapat batasan-batasan tertentu yang harus dijaga demi kepentingan proses hukum.

“Tidak semua proses penyelidikan dapat dibuka secara detail ke publik karena ada mekanisme hukum yang harus dijaga. Kami juga harus menjunjung asas praduga tak bersalah. Namun kami memastikan seluruh laporan masyarakat tetap menjadi perhatian dan ditangani secara profesional,” katanya.

Menurutnya, kepolisian harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan informasi publik dan kepentingan penyidikan. Sebab apabila seluruh materi pemeriksaan dibuka secara luas saat proses penyelidikan masih berjalan, hal tersebut berpotensi mengganggu jalannya proses hukum.

Dalam kesempatan itu, Kapolres juga menyampaikan bahwa jajaran Polres Morowali terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, baik dalam penanganan perkara pidana, pelayanan administrasi kepolisian maupun pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Ia mengklaim, selama ini personel Polres Morowali tetap aktif melakukan berbagai langkah preventif maupun represif di lapangan, termasuk patroli keamanan, penindakan penyakit masyarakat, pemberantasan narkoba, hingga pengawasan terhadap aktivitas ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara.

Selain itu, AKBP Zulkarnain menilai kritik dari masyarakat merupakan bagian penting dalam membangun institusi kepolisian yang lebih baik. Ia mengaku tidak anti kritik dan menjadikan berbagai masukan publik sebagai bahan evaluasi internal untuk meningkatkan profesionalisme anggota di lapangan.

“Kritik adalah bagian dari kontrol sosial dan kami menghargainya. Itu menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus berbenah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Meski demikian, Kapolres berharap masyarakat juga dapat melihat secara objektif kerja-kerja kepolisian yang selama ini dilakukan di Morowali. Menurutnya, tidak semua proses penegakan hukum dapat berjalan cepat karena bergantung pada kelengkapan alat bukti dan fakta hukum yang ditemukan penyidik.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Morowali. Dukungan serta partisipasi masyarakat dinilai penting dalam membantu aparat kepolisian menciptakan situasi yang aman dan kondusif.

“Kami berharap masyarakat tetap mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan kepolisian. Polres Morowali akan terus bekerja menjaga keamanan, menindak pelanggaran hukum, serta memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya.

Rpdm

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung berhasil mengungkap kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan korban anak di bawah umur, Selasa (12/05/2026)

Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf, Melaksanakan Konfrensi Pers Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Anak di bawah umur.

Turut di hadiri Gubernur Lampung Rahmad Mirzani Djausal Dan Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana di lobby Siger Long Polda Lampung

Kronologi dalam perkara ini yaitu, tersangka yang berinisial SAS (17 tahun 11 bulan) yang diduga berperan mengajak dan merekrut korban anak untuk bekerja sebagai terapis plus-plus di Surabaya dengan iming-iming gaji sebesar Rp2 juta perminggu. Korban dalam perkara ini masing-masing berinisial, R (15 tahun), BAA (14 tahun)

“Modus yang dilakukan tersangka yaitu menawarkan pekerjaan sebagai terapis plus-plus kepada korban anak di bawah umur, kemudian membujuk korban berangkat ke Surabaya serta membuatkan identitas palsu berupa KTP untuk mempermudah keberangkatan dan pekerjaan korban” Ujar Helfi Assegaf.

Berdasarkan hasil penyelidikan, korban diberangkatkan dari Bandar Lampung menuju Surabaya pada 11 April 2026 dan ditempatkan di sebuah spa di wilayah Surabaya untuk bekerja sebagai terapis.

Kasus ini terungkap setelah pihak keluarga korban mendapatkan informasi keberadaan korban di Surabaya dan korban meminta untuk dipulangkan karena merasa ketakutan.

Keluarga korban juga diminta sejumlah uang sebesar Rp10 juta apabila ingin memulangkan korban.

Polda Lampung Berhasil Mengamankan korban bersama tersangka dan barang bukti dokumen kependudukan korban, tangkapan layar percakapan WhatsApp, bukti pemesanan tiket keberangkatan, KTP diduga palsu, satu unit handphone milik tersangka.

Helfi menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya para orang tua agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak serta mewaspadai modus perekrutan pekerjaan dengan iming-iming gaji besar yang berpotensi mengarah pada tindak pidana perdagangan orang.

Apabila mengetahui atau mengalami tindak kejahatan, masyarakat diharapkan segera melaporkannya kepada pihak kepolisian atau menghubungi layanan Polri 110. (Red)

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Batalyon Infantri 7 ke 23 Tahun 2026, kegiatan donor darah telah dilaksanakan pada Selasa, 12 Mei 2026, di Kelas Lapangan Gobang Yonif 7 Marinir. Kegiatan ini melibatkan UPTD PMI Provinsi Lampung sebagai pelaksana, serta didukung oleh 15 personel Satbrimob Polda Lampung sebagai peserta donor darah.

Kegiatan donor darah ini berlangsung mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai, dan berjalan dengan lancar serta tertib. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya donor darah, serta memberikan kontribusi nyata bagi kebutuhan darah di daerah tersebut. Selain itu, kegiatan ini juga menunjukkan komitmen dan partisipasi aktif dari personel Satbrimob Polda Lampung dalam mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan.

Ditempat yang berbeda Dansat Bimob Polda Lampung Yang diwakili Iptu Andry, Kasi Jas Satbrimob Polda Lampung, “Kegiatan donor darah ini merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka memperingati HUT Batalyon Infantri 7 ke 23 Tahun 2026. Kami sangat mendukung kegiatan ini dan berharap dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam kegiatan donor darah, sehingga dapat membantu meningkatkan ketersediaan darah di PMI/rumah sakit dan menyelamatkan lebih banyak nyawa.” Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya bermakna sebagai kegiatan sosial, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan dan peringatan hari jadi Batalyon Infantri 7. (Red)