PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kelurahan Plaju Ulu memicu polemik setelah banyak warga miskin secara mendadak tercatat berada di level kesejahteraan tinggi pada sistem tersebut. Fenomena “mendadak kaya di sistem” ini mengakibatkan sekelompok warga kurang mampu—seperti tukang becak dan buruh harian—kehilangan hak mereka untuk menerima bantuan pangan beras.
Lurah Plaju Ulu, Davy Angreana, melalui Sekretaris Lurah, Syahtri Juniyanto, mengonfirmasi bahwa pihak kelurahan menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait masalah ini. Laporan tersebut berdatangan melalui para ketua RT dan RW setempat yang berhadapan langsung dengan warga terdampak. Pada sistem DTSEN, tingkat kesejahteraan masyarakat dibagi menjadi 10 level desil, di mana bantuan beras umumnya dikunci otomatis hanya untuk warga di bawah Desil 4. Namun, fakta di lapangan menunjukkan banyak warga miskin yang statusnya melesat naik ke Desil 5, 6, bahkan Desil 10. Kamis, (03/09/26).
Ketua RT 39 Kelurahan Plaju Ulu, Zamhari Amin, mengungkapkan kekecewaannya terhadap sistem kelola data yang dinilai kaku. Menurutnya, mekanisme pemutakhiran data berkala, pengajuan sanggahan lewat Musyawarah Kelurahan (Muskel), hingga pengisian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk pengalihan kuota menjadi tidak berguna karena sistem pusat sudah mengunci penerima secara otomatis.
“Melihat kondisi riil di lapangan, masih ditemukan warga yang seharusnya masuk kategori Desil 1-4, tapi kenyataannya desil mereka di atas 4 saat ini. Jadi Muskel dan SPTJM tidak ada gunanya, padahal di situ salah satu cara pembaruan data penerima bantuan. Berhubung sistem sudah mengunci otomatis berdasarkan Desil 4 ke bawah, mekanisme lokal itu jadi sia-sia,” ujar Zamhari.
Zamhari menegaskan bahwa setiap keluhan masyarakat harus segera ditindaklanjuti demi akurasi data yang menjadi faktor penentu ketepatan sasaran bantuan sosial dari pemerintah. Ia mendesak agar penetapan desil bersifat dinamis dan dievaluasi secara berkala agar ketidaksesuaian ekonomi riil di lapangan bisa langsung diperbaiki pada basis data utama.
“Ini (pemutakhiran) penting, karena data menjadi penentu apakah program kita tepat sasaran, program kita sampai kepada mereka yang berhak,” pungkas Zamhari. (Ags).