Kategori: Lampung Barat

LAMBAR -(deklarasinews.com)- Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menerima kunjungan Putu Kesuma Manager Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Provinsi Lampung beserta rombongan. Pertemuan merupakan tindak lanjut usulan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait pemasangan instalasi jaringan listrik di Pekon Sidorejo dan Roworejo Kecamatan Suoh, Selasa 03 Juni 2025.

Dalam sampaian Putu Kusuma yang berlangsung di Ruang Kerja Bupati, ia menceritakan terkait usulan Pemda Lampung Barat terhadap pemasangan instalasi jaringan listrik di Pekon Sidorejo dan Roworejo Kecamatan Suoh sudah menemui titik terang.

“Proses perizinan pemasangan listrik di Pekon Sidorejo dan Roworejo sudah menemui titik terang. Diperkirakan awal tahun 2026 sudah bisa dilakukan peresmian penyalaan awal,” kata Dia.

Pria yang akrap dipanggil Putu itu, menyampaikan terimakasih kepada pihak Pemda Lampung Barat yang sejauh ini sudah memberi dukungan terhadap pihak PLN “Saya mewakili pihak PLN menyampaikan terimakasih kepada pemda khususnya pak Bupati yang selama ini yang sudah bermitra kepada PLN dengan baik,” ucapnya.

Menanggapi berita gembira tersebut, Parosil Mabsus menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada pihak PLN “intinya Pemerintah Daerah Lampung Barat siap berkordinasi dengan pihak PLN, apa yang menjadi keluhan PLN jika bisa kita bantu akan kita bantu begitupun sebaliknya, yang terpenting sipatnya tidak melanggar aturan,” tuturnya.

“Saya berharap masyarakat saya bisa rumahnya terang, litriknya menyala,” lanjut Parosil Mabsus.

Kemudian, Bupati dua periode itu menyampaikan kondisi PLN di Lampung Barat masih banyak kabel yang belum memiliki tiang “Masih banyak kabel yang membentang, menempel di kayu-kayu. Itu kan membahayakan bagi keselamatan masyarakat,” ujarnya.

Ia meminta kepada pihak PLN agar dapat meninjau langsung ke lapangan untuk mempelajari langkah yang bisa dilakukan “coba lihat langsung ke bawah kondisinya, saya ngeri melihatnya takut terjadi hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya.(andri)

LAMBAR -(deklarasinews.com)- Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menggelar Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membahas monitoring ketersediaan bahan pokok, pengawasan hewan qurban, serta pengamanan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah di Ruang Rapat Pesagi, Senin 02 Juni 2025.

Dalam laporan kepala dinas Ketahanan Pangan, Maidar mengatakan ketersediaan pangan di Lampung Barat masih terpantau stabil “ketersediaannya menjelang Hari Raya Idul Adha ini tercukupi,” ungkapnya.

Sementara, Kepala dinas Koperindag Tri Umar Yani, menerangkan terkait harga dan ketersediaan bahan pokok terpantau stabil.

“Selain itu, gas LPG dan BBM juga tercukupi. gas LPG Kita sudah mengusulkan penambahan kuota untuk mengantisipasi kelangkaan menjelang hari Raya Idul Adha,” jelasnya.

Kemudian, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Yudha Setiawan, menjelaskan untuk mengantisipasi adanya hewan qurban yang tidak sehat pihaknya akan melakukan pemeriksa terhadap hewan qurban.

“Untuk hari raya Idul Adha 1446 ini akan ada bantuan sapi Presiden untuk satu sapi satu kabupaten. Rencananya akan di lakukan potong pada hari Jum’at di Semarang Jaya Kecamatan Air Hitam,” kata dia.

Lalu, Kepala Dinas Kesehatan Kurniawan Widyatmoko memastikan pihaknya sudah mempersiapkan ambulance, nakes dan tim penjaga di 15 Puskes dan rumah Sakit umum Alimuddin Umar pada hari Raya Idul Adha.

Sedangkan, perwakilan pihak Polres dalam Hari Raya Idul Fitri 1446 ini mengatakan tidak akan mendirikan posko akan tetapi tetap melakukan pengaawalan di tempat-tempat atau daerah yang dinilai rawan kecelakaan.

“Selain itu Polri akan mengawal setiap kegiatan-kegiatan yang berlangsung, mulai dari takbir keliling hingga pelaksanaan Idul Adha,” ucapnya.

Menanggapi laporan dari jajarannya, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam menjaga kestabilan harga dan kelancaran ibadah pada Hari Raya Idul Adha

“Pastikan ketersediaan bahan pokok di tiap wilayah. Keamanan di sekitar masjid juga harus dijaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tegas Parosil.

“Tidak kalah pentingnya pengawasan terhadap hewan qurban,” kata dia.

Bupati dua periode itu sampaikan terimakasih kepada seluruh pihak terkait yang sudah siaga mempersiapkan persiapan menjelang Hari Raya Idul Adha.

“Mari kita sama-sama mempersiapkan segala sesuatunya menjelang Hari Raya Idul Adha ini agar berjalan dengan lancar,” pungkasnya.(andri)

LAMBAR -(deklarasinews.com)- Sekretaris Daerah (Sekda) Nukman melantik 33 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam jabatan fungsional di Aula Kagungan Setdakab. Rabu, 28 Mei 2025.

Terdiri dari 12 orang tenaga kesehatan, 3 orang auditor, 1 orang pengawas pemerintahan, 9 orang perencana, 3 orang jabatan penata perizinan dan 5 orang penata kelola penanaman modal.

Dengan adanya pelantikan tersebut, Nukman  berharap dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat terhadap pelayanan masyarakat.

Nukman mengingatkan kepada 33 tenaga fungsional, sebagai ASN yang baik harus memiliki target kinerja dan capaian.

“Itulah sebagai indikator dalam keberhasilan kerja sesuai dengan jabatan masing-masing,” kata Nukman.

Sekda Lampung Barat itu, menekankan kepada 33 tenaga fungsional yang baru saja di lantik agar bekerja dengan regulasi yang ada.

“Karena Lampung Barat ini sudah terkenal dengan pegawainya yang bekerja sesuai dengan regulasi di buktikan dengan mendapat WTP 15 kali berturut-turut. prestasi itu harus tetap kita jaga,” tutup Nukman.(nsr)

LAMBAR -(deklarasinews.com)- Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menjadi narasumber podcast pada salah satu media terkemuka di Provinsi Lampung, Rabu 28 Mei 2025.

Dalam perbicangan Bupati yang pamiliar di panggil Pak Cik itu salah satunya membahas terkait pengahasilan Ekonomi dan Pariwisata di Lampung Barat.

Bupati dua priode itu mengatakan, Lampung Barat merupakan penghasil kopi terbesar di Provinsi Lampung, memiliki luas lahan seluas 53 ribu hektar “itu yang di luar perkebunan di wilayah TNBBS,” ucap Parosil Mabsus.

Selain penghasil kopi terbesar di Provinsi Lampung, Lampung Barat juga memiliki aicon sekolah kopi dan kampung kopi sebagai salah satu bentuk dukungan nyata dari Pemerintah  Lampung Barat terhadap petani kopi untuk menunjang peningkatan produksi dan kualitas kopi robusta Lampung Barat.

“Di sekolah kopi dengan fasilitas secara fisik terdiri dari sarana meubelir, kedai, gazebo, aula, Guest House, nomenklatur, alat proyektor, peralatan seduh kopi dan talud serta pembangunan jalan,” kata dia.

Pak Cik berharap, pembangunan sekolah kopi selain sebagai upaya peningkatan pengetahuan petani kopi, juga sebagai upaya untuk menggerakan pariwisata perkebunan kopi.

“Jadi sekolah kopi ini bukan hanya tempat pelatihan bagi petani dan remaja, akan tetapi banyak yang diharapkan dengan adanya keberadaan sekolah kopi. Artinya memiliki banyak manfaat baik dari segi perekonomian maupun kesejahteraan petani,” terang Parosil Mabsus.

“Keberadaan sekolah kopi bukan hanya semata-mata hanya sebagai tempat pelatihan petani dan masyarakat saja akan tetapi sebagai etalase kopi robusta untuk meningkatkan pendapatan Pemda dan prekonomian masyarakat,” pungkasnya.(Andri)

LAMBAR -(deklarasinews.com)- Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menerima silaturahmi pelaku kuliner yang tergabung dalam Persatuan Pedagang Kuliner Lampung Barat di Aula Kagungan Setdakab, Rabu 28 Mei 2025.

Sebelumnya, ratusan pelaku kuliner melakukan protes keras kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat terkait adanya sebagian pelaku kuliner di pasang Tapping Box.

Salah satu pelaku kuliner Tengku Wahyu menyampaikan, pada dasarnya pihaknya tidak keberatan terhadap pemasangan Tapping Box, namun ia berharap sebelumnya dilakukan sosialisasi terlebih dahulu secara humanis dan dilakukan pemasangan secara merata.

“Pada dasarnya kami tidak pernah menolak terhadap pemasangan Tapping Box namun kami berharap sebelumnya dilakukan sosialisasi terlebih dahulu dan dipasang secara merata agar tidak ada kecemburuan sosial antara kami pelaku kuliner,” kata Wahyu dengan tegas.

Sementara disampaikan Partiani selaku pengusahan pedagang mie ayam bakso Simpang Serdang, dirinya merasa takut jika diterapkan Tapping Box konsumen  mengalami keberatan.

“Untuk menaikkan harga seribu aja kami merasa takut nanti konsumen itu kabur,” kata dia.

Menanggapi berbagai keluhanan dari pedagang kuliner Lampung Barat, Parosil Mabsus menyambut baik atas apa yang disampaikan pelaku kuliner. Menurutnya, dengan adanya pertemuan tersebut pihaknya dapat mendengarkan aspirasi masyarakat.

“Karena mereka itu pahlawan pembangunannya Lampung Barat. Mereka sudah membantu dalam mengumpulkan pendapatan Pemerintah Daerah,” kata Parosil.

Terkait pemasangan Tapping Box yang sampai dengan saat ini belum merata, Parosil Mabsus berkomitmen akan melakukan pemasangan Tapping Box secara merata dalam waktu dekat ini.

“Untuk sementara ini Tapoing Box yang sudah di pasang akan di of kan terlebih dahulu agar tidak timbul kecemburuan. Karena berdasarkan hasil di lapangan pedagang yang dipasang Tapping Box dengan yang belum di pasang Tapping Box terjadi harga yang tidak sama,” terang Parosil.

“Termasuk sosialisasi, ke depan sudah saya perintahkan kepada pak Sekda agar memerintahkan kepada seluruh Camat dan Peratin adakan sosialisasi terkait Perda yang mengatur pajak termasuk Perbub terkait dengan pajak supaya masyarakat menyadari, pelaku usaha tidak dirugikan,”  pungkasnya.(Andri)

LAMBAR -(deklarasinews.com)- Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menerima kunjungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lampung Barat dalam rangka melaporkan hasil penyelenggaran dan penyerapan anggaran pada Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.

Dalam kunjungan yang dipimpin langsung oleh ketua Bawaslu Lampung Barat Novri Jonestama selain membahas terkait hasil penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada lalu, dilakukan juga penandatanganan pengembalian sisa dana hibah yang diserahkan Pemerintah Daerah (Pemda) kepada Bawaslu Lampung Barat menjelang penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

Pria yang akrap disapa Jones itu, menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada Pemda Lampung Barat yang sudah memberi dana hibah senilai 13,9 Milyar untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 lalu.

Berdasarkan hasil dari penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada lalu dana anggaran Bawaslu Lampung Barat tidak terserap seutuhnya “kami sudah gunakan dana itu dengan semaksimal mungkin, kami sadar dana tersebut bukan milik kami tapi milik masyarakat, oleh karena itu kami kembalikan senilai Rp. 2,1 Milyar agar dipergunakan untuk kebutuhan lainnya,” kata Jones.

Selain menyampaikan hasil penyelenggaraan dan penyerapan anggaran pada Pemilu dan Pilkada lalu, Jonesta menyampaikan keluh kesahnya, “saat ini kami tidak memiliki mobilitas sama sekali pak bupati karena dampak dari efisiensi. Kami minta pertimbangan dari pak bupati,” tuturnya.

Menanggapi sampaian Ketua Bawaslu beserta rombongan, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menyambut baik atas suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada lalu, “terimakasih teman-teman Bawaslu sudah profesional dalam menggunakan anggaran yang diserahkan Pemda,” kata Parosil Mabsus.

Terkait keluhan Jones beserta jajaran, Bupati Lampung Barat mengatakan pihaknya akan memerintakan jajaran terkait agar dapat di pelajari “nanti saya perintahkan kepada stakeholder terkait untuk menindak lanjuti terkait mobilitas ini siapa tau ada yang bisa di gunakan Bawaslu,” ujar Parosil Mabsus.

“Minimal untuk ketua, karena bagaimana cara melakukan kegiatan jika mobilitasnya tidak tersedia,” pungkasnya.(Andri)

LAMBAR -(deklarasinews.com)- Dalam rangka memperingati puncak Hari Pers Nasional (HPN) Provinsi Lampung dan HUT ke-55 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung, telah digelar Diskusi Publik bertajuk “Pers Mengawal Ketahanan Pangan Nasional” yang di Hotel Grand Mercure, Bandar Lampung, Rabu (28/5).

Acara ini menghadirkan sejumlah tokoh nasional sebagai pembicara, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Dr. (HC) H. Zulkifli Hasan, SE, MM, Menteri Pertanian Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, ST, MM, dan Kombes Pol Derry Agung Wijaya dari Satgas Pangan Lampung.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati (Wabup) Lampung Barat, Drs. Mad Hasnurin, yang secara khusus menyampaikan dukungannya terhadap sinergi antara media dan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan sebagai isu strategis nasional.

Acara dimulai dengan sambutan dari Ketua PWI Provinsi Lampung H. Wirahadikusumah, SP, MM, dan dilanjutkan dengan pembukaan resmi oleh Gubernur Lampung.

Acara itu berlangsung dinamis dengan berbagai pandangan mengenai peran pers sebagai pilar keempat demokrasi dalam mengawal isu-isu strategis nasional, khususnya ketahanan pangan.

Selain diskusi, acara juga diisi dengan pemutaran video sejarah PWI Lampung, pemberian penghargaan kepada PWI Kabupaten/Kota terbaik, serta pemotongan tumpeng sebagai simbol syukur dan kebersamaan.

Wabup Mad Hasnurin menyampaikan, ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah pusat, tetapi menjadi tanggung jawab berbagai pihak, termasuk daerah dan media.

“Saya mengapresiasi PWI Provinsi Lampung yang telah menghadirkan ruang diskusi yang konstruktif ini,” ungkap Mad Hasnutin.

Menurut Wabup Mad Hasnurin, Pers memiliki peran vital dalam membangun kesadaran publik, mendorong transparansi, serta menyuarakan kebutuhan masyarakat di sektor pangan.

“Kami di Lampung Barat siap bersinergi untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan adil,” pungkasnya.(Andri)

LAMBAR -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menyampaikan dukung penuh terhadap kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Standar Pelayanan BPS dan Kick Off Pembinaan Statistik Sektoral yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung Barat.

Kegiatan dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Nukman di hotel Sarirasa Kecamatan Balik Bukit, Selasa 27 Mei 2025.

“Atas nama Pemerintah, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat, atas inisiatif menggelar kegiatan FGD dan Kick Off Pembinaan Statistik Sektoral ini,” ungkap Nukman.

Menurut Nukman, kegiatan ini sangat penting dan strategis sebagai bentuk tanggung jawab dan keterbukaan publik terhadap kualitas layanan data dan informasi statistik.

Selain itu juga, untuk mendukung upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis data, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

“Pemerintah saat ini dituntut untuk melayani masyarakat dengan cara yang transparan, akuntabel, dan profesional,” ujarnya.

Dalam hal ini, penyusunan dan penetapan standar pelayanan BPS Kabupaten Lampung Barat menjadi hal yang sangat penting dan relevan, sebagai wujud komitmen untuk memberikan layanan statistik yang berkualitas, cepat, mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan pengguna data.

Lebih lanjut, Nukman mengatakan standar pelayanan bukan hanya dokumen administratif, melainkan janji BPS kepada masyarakat tentang kualitas layanan yang dapat diandalkan masyarakat, khususnya pengguna data.

“Seperti pemerintah daerah, akademisi, media, maupun dunia usaha berhak mengetahui jenis layanan statistik yang disediakan, alur pelayanan, waktu penyelesaian, serta mekanisme pengaduannya,” ucap Nukman.

Pria yang merupakan mantan Pj. Bupati Lampung Barat itu menjelaskan, dalam dinamika pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan intuisi semata, namun semua langkah perencanaan dan pengambilan keputusan harus didasarkan pada data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Inilah mengapa kehadiran BPS sebagai lembaga yang berwenang dalam urusan statistik menjadi sangat vital, tidak hanya dalam konteks penyusunan angka-angka makro, tapi juga dalam mendukung statistik sektoral yang dihasilkan oleh OPD di daerah,” ucap Nukman.

“Pemerintah pusat telah menggagas program satu data Indonesia sesuai Perpres Nomor 39 Tahun 2019, yang menjadi dasar integrasi dan konsistensi data dari berbagai sektor. Program ini tidak akan berhasil tanpa adanya keterlibatan aktif dari pemerintah daerah dan seluruh perangkatnya,” paparnya.

“Oleh karena itu, kegiatan seperti ini merupakan langkah konkret menuju keterpaduan data lintas sektor yang diharapkan akan melahirkan kebijakan pembangunan yang lebih tajam, terukur, dan berdampak langsung kepada masyarakat,” sambungnya.

Melalui forum FGD, Nukman berharap terjadi tukar-menukar gagasan, identifikasi tantangan, dan tentunya penyusunan langkah-langkah konkrit dalam membangun sistem statistik sektoral yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan informasi pembangunan.

“Saya juga mendorong seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk menjadikan kegiatan ini sebagai momentum membangun komitmen bersama dalam pembinaan statistik sektoral ke depan,” pinta Nukman.

Dirinya menyadari bahwa sinergi antara BPS dan pemerintah daerah merupakan sebuah keniscayaan yang menjadi kekuatan utama dalam pengembangan statistik sektoral.

Karena itu, kata Nukman, dukungan dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan, baik akademisi, media, maupun unsur masyarakat, juga sangat di harapkan.(Andri)

LAMBAR -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten Lampung Barat kembali meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024.

Raihan WTP yang ke-15 kalinya ini diterima langsung Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus di Aula Krakatau BPK Provinsi Lampung, Senin 26 Mei 2025.

“Alhamndulillah, predikat WTP tahun 2024 ini merupakan yang ke-15 kali berturut-turut untuk Lampung Barat, prestasi ini adalah kerja kita semua seluruh elemen pemerintahan dari tingkat pekon hingga kabupaten,” terangnya.

Pasil Mabsus bertekad untuk mempertahankan predikat tersebut ditahun-tahun mendatang. Bahkan dirinya berharap dapat lebih ditingkatkan.

“Tak bisa dipungkiri, ketika suatu kabupaten atau kota, provinsi, kementerian lembaga di negeri ini, sangat mengharapkan agar pengelolaan keuangannya bisa menjadi lebih baik dari tahun ke tahun,” kata Parosil Mabsus.

Sebab menurutnya, jika pengelolaan keuangan menjadi baik, maka dapat diartikan dan dipastikan suatu daerah tersebut berhasil mengelola keuangannya dengan baik.

“Kendati sudah baik namun kami menyadari pengelolaan keuangan kita belum sempurna, masih ada kekurangan, dan itu akan terus kita upayakan perbaikannya,” pungkasnya.(Andri)