Kategori: Palembang

Palembang PemProv

Rakerda HIPMI Sumsel 2025, Herman Deru Dorong Pemuda Kendalikan Teknologi untuk Peluang Usaha

PALEMBANG – (deklarasinews.com)– Gubernur Sumsel H. Herman Deru mengajak pengusaha muda yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) untuk mampu mengendalikan perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), demi membuka peluang usaha yang lebih luas.

Pesan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) BPD HIPMI Sumsel Masa Bakti 2025–2028 di Hotel Aryaduta Palembang, Selasa (12/8/2025). Mengusung tema Akselerasi Wirausaha Muda melalui Aksi Nyata Sinergi Daerah untuk Dampak Nasional, kegiatan ini dihadiri jajaran pengurus HIPMI dan tamu undangan.

“Sumsel memiliki banyak peluang usaha yang belum tergarap. Tantangan kita saat ini adalah bagaimana memanfaatkannya di era teknologi. HIPMI harus menjadi motivator agar pemuda bisa mengendalikan teknologi, bukan justru dikuasai olehnya,” tegas Herman Deru.

Menurutnya, forum Rakerda adalah ajang strategis untuk menginventarisasi potensi usaha yang bisa dikembangkan. Ia mengingatkan agar HIPMI tidak hanya berfokus pada internal organisasi, tetapi juga memberi manfaat bagi pengusaha lainnya.

“Pertumbuhan ekonomi kita 5,42 persen. Capaian ini adalah hasil kerja bersama. Pemprov tidak bisa sendiri, HIPMI juga punya kontribusi besar,” ujarnya.

Herman Deru menambahkan, di bawah kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Cik Ujang, Pemprov Sumsel meluncurkan Program 100.000 Sultan Muda sebagai upaya mencetak generasi wirausaha tangguh.

“Tugas ini bukan hal yang mustahil. Selain dukungan perbankan, kami mengandalkan HIPMI untuk menjadi garda terdepan,” katanya.

Ketua Umum BPD HIPMI Sumsel, Muhammad Puri Andamas, menegaskan bahwa HIPMI siap menjadi mitra strategis pemerintah.

“Dengan SDA Sumsel yang melimpah, kami yakin pertumbuhan ekonomi bisa naik hingga 8 persen,” ujarnya optimistis.

Ia menjelaskan program HIPMI yang mencakup peningkatan akses pasar, permodalan, literasi bisnis, dan pengembangan sumber daya lokal.

Menurutnya, HIPMI bukan hanya tempat berkumpulnya pengusaha muda, tetapi juga pusat lahirnya wirausaha baru.

” Program HIPMI akan diselaraskan dengan visi pembangunan Pemprov Sumsel agar sinergi keduanya memberi dampak positif secara nasional,” pungkasnya. (Ning)

 

Komando Palembang PemProv

Wujud Nyata Sinergi Antar Lembaga, Gubernur Hibahkan Eks UPT Bapenda Palembang I Kepada Polda Sumsel

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- ‎Dalam wujud nyata sinergi antar lembaga, Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru secara resmi menyerahkan hibah gedung eks Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Palembang I kepada Kepolisian Daerah (Polda) Sumsel. Serah terima dilakukan di Auditorium Bina Praja, Selasa (5/8/2025).

Penyerahan aset tersebut ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Sertifikat Nomor 402 Tahun 1996 atas nama Pemerintah Provinsi Sumsel kepada institusi kepolisian, khususnya Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumsel.

Herman Deru menyampaikan rasa harunya dalam sambutan. Ia mengenang masa awal kariernya sebagai PNS di kantor tersebut, yang kini resmi diserahkan sebagai dukungan terhadap tugas Ditlantas Polda Sumsel.

“Saya haru karena ini adalah kantor pertama saya sebagai pegawai negeri. Maka dari itu, saya ingin penyerahan ini tidak dihambat agar gedung ini tidak dialihfungsikan ke hal yang tidak sesuai,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa penyerahan hibah ini telah sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 390/BPKAD/2025. Adapun luas tanah yang diserahkan mencapai 4.625 meter persegi.

Menurut Herman Deru, hibah ini bukan sekadar pemindahan aset, melainkan simbol sinergi antara Pemprov dan Polda dalam mendukung pelayanan masyarakat. “Nilainya mungkin tidak besar, tapi maknanya sangat dalam. Ini bentuk nyata dari sinergitas,” tegasnya.

Ia menambahkan, dinamika pelayanan publik—terutama di bidang lalu lintas—membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Ia mencontohkan perubahan dari sistem tilang manual ke sistem tilang elektronik (ETLE) yang menuntut kesiapan infrastruktur.

“Kita sangat bergantung pada peran kepolisian dalam pengaturan lalu lintas. Namun sayangnya, jumlah personel masih belum seimbang dengan kebutuhan di lapangan, terutama di beberapa kecamatan,” ujarnya.

Selain nilai historisnya, Deru juga menyebut lokasi gedung sangat strategis. Terletak berdampingan dengan kantor Bapenda Sumsel, bangunan ini menjadi titik sentral aktivitas pelayanan publik di Palembang.

“Saya titip gedung ini kepada Ditlantas untuk dirawat. Bila perlu, tambahkan ornamen khas Sumsel seperti songket dan tanjak agar identitas daerah tetap melekat,” pesan Deru.

Ia juga menyebut, kontribusi sektor kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat signifikan. “Sekitar 50 persen APBD Sumsel bersumber dari pengelolaan kendaraan, maka kolaborasi ini harus dijaga,” katanya.

Kapolda Sumsel Irjen Pol. Andi Rian R. Djajadi turut menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan Pemprov Sumsel. Menurutnya, penyerahan ini merupakan representasi dari komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan keamanan masyarakat.

“Gedung ini nantinya akan menjadi kantor Ditlantas yang lebih representatif, responsif, dan terintegrasi. Kami akan mengelola hibah ini secara bertanggung jawab sesuai aturan yang berlaku,” tegas Kapolda. (ning)

 

Palembang PemKot

Program Bantuan Hukum Gratis di Palembang: Warga Kini Tak Perlu Takut Cari Keadilan

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- ‎Pemerintah Kota Palembang terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang inklusif dan berpihak kepada masyarakat kecil. Salah satu upaya nyatanya adalah dengan meluncurkan program Bantuan Hukum Gratis yang kini mulai digencarkan sosialisasinya di setiap kecamatan.

‎‎Sosialisasi terbaru berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Sukarami, Jalan Kebun Bunga Km 9, Senin (4/8/2025). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Camat Sukarami, Muhammad Fadly, yang didampingi oleh Sekretaris Camat, Muhammad Eriardi. Hadirnya dua pejabat penting ini menunjukkan betapa seriusnya program ini dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

‎‎Lanjutan Program Prioritas Wali Kota Palembang

‎‎Dalam sambutannya, Camat Sukarami Muhammad Fadly menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan tindak lanjut langsung dari program kerja Wali Kota Palembang, H. Ratu Dewa, dan Wakil Wali Kota, H. Prima Salam. Pasangan pemimpin kota ini mencanangkan program Bantuan Hukum Gratis sebagai salah satu bentuk keberpihakan terhadap masyarakat dalam mendapatkan keadilan tanpa hambatan ekonomi.

‎‎“Warga Palembang, khususnya yang berdomisili di Kecamatan Sukarami, dipersilakan datang langsung ke kantor kami apabila memiliki permasalahan hukum. Pelayanan ini diberikan secara gratis, tanpa dipungut biaya apapun,” tegas Fadly.

‎‎Program ini menyasar seluruh warga Palembang tanpa memandang latar belakang, pekerjaan, atau status sosial. Artinya, siapa saja yang memiliki KTP Palembang dan membutuhkan pendampingan hukum, baik dalam kasus perdata maupun pidana, berhak mendapatkan layanan ini.

‎‎“Kami ingin menumbuhkan budaya hukum yang sehat di tengah masyarakat. Jangan lagi takut atau ragu mencari keadilan. Negara hadir melalui program ini untuk mendampingi rakyat,” tambahnya.

‎‎Pojok Konsultasi Hukum Gratis Akan Hadir di 107 Titik

‎‎Mendukung pernyataan Camat, Sekretaris Camat Sukarami, Muhammad Eriardi, menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian integral dari visi besar Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang dalam mewujudkan Palembang Berdaya, Palembang Sejahtera, dan Palembang Peduli.

‎‎“Wali Kota Palembang, melalui program ini, menunjukkan kepeduliannya terhadap rakyat. Kami akan menyediakan ruang khusus bernama Pojok Konsultasi Hukum Gratis di setiap kecamatan, bahkan hingga ke tingkat kelurahan,” ungkap Eriardi.

‎‎Menurutnya, targetnya adalah menghadirkan sebanyak 107 unit pojok hukum yang tersebar di seluruh wilayah Kota Palembang. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi dan layanan hukum tanpa perlu menempuh perjalanan jauh atau terbebani biaya konsultasi.

‎‎“Penegakan hukum merupakan pilar penting dalam mewujudkan keadilan. dan keadilan itu sendiri adalah benteng perlindungan bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” jelas Eriardi.

‎‎Pelayanan Tanpa Syarat Khusus

‎‎Salah satu keunggulan dari program Bantuan Hukum Gratis ini adalah kemudahannya. Warga hanya perlu membawa identitas diri berupa KTP yang menunjukkan domisili di Palembang. Tidak ada persyaratan berbelit atau pembuktian kemampuan finansial.

‎‎Program ini juga didukung oleh para pengacara profesional yang akan bertugas memberikan konsultasi, pendampingan, bahkan advokasi hukum apabila dibutuhkan. Ini menjadi solusi nyata di tengah keterbatasan masyarakat dalam menghadapi kasus-kasus hukum yang seringkali rumit dan menakutkan bagi orang awam.

‎‎Harapan Terhadap Budaya Hukum yang Lebih Baik

‎‎Dengan hadirnya program ini, pemerintah berharap terciptanya masyarakat yang lebih sadar hukum, berani memperjuangkan haknya, dan menjadikan hukum sebagai jalan utama dalam menyelesaikan konflik.

‎‎“Seringkali masyarakat kecil tidak tahu harus ke mana saat menghadapi persoalan hukum. Dengan adanya pojok konsultasi ini, kami ingin mereka tidak merasa sendiri lagi,” pungkas Camat Fadly. (Ning)

 

Daerah Palembang

KONI Kota Palembang Siap Hadapi Porprov XV di Muba, Targetkan Juara Umum

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Palembang menyatakan kesiapannya untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke-15 yang akan diselenggarakan di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) pada Oktober mendatang (2/8/2025).

Sekretaris Umum KONI Kota Palembang, Rubi Indiarta, S.H., mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan berbagai persiapan intensif guna menghadapi ajang bergengsi dua tahunan tersebut. “Kami baru saja merampungkan seleksi atlet, dan dalam beberapa hari ke depan akan segera memulai Training Center (TC) untuk cabang olahraga yang dipertandingkan di Porprov nanti,” ungkap Rubi saat ditemui di Palembang.

KONI Palembang juga telah mengimbau seluruh cabang olahraga (cabor) di bawah naungannya untuk segera menyiapkan para atletnya dan melaksanakan TC secara mandiri maupun terpusat. “Insya Allah, Palembang siap bertarung di Porprov Muba dan menargetkan perolehan medali emas sebanyak-banyaknya untuk meraih gelar juara umum,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rubi yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD Kota Palembang menekankan pentingnya fair play dalam pelaksanaan Porprov ini. Ia meminta semua pihak, baik panitia maupun induk cabor penyelenggara, untuk menjalankan pertandingan sesuai dengan aturan yang telah disepakati.

“Porprov ini diselenggarakan oleh KONI Provinsi dan KONI Kabupaten/Kota. Maka segala pelaksanaannya harus sesuai aturan yang berlaku, termasuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta panduan umum,” jelasnya.

Rubi juga mengingatkan agar tidak ada atlet dari luar daerah yang bermain mewakili wilayah lain tanpa prosedur yang sah. Ia menyoroti praktik ilegal yang kerap terjadi, di mana atlet yang sebelumnya bertanding untuk satu daerah tiba-tiba memperkuat daerah lain tanpa surat pelepasan resmi dari KONI asal.

“Kami minta kepada panitia untuk tegas. Jika ada pelanggaran, atlet tersebut harus dicoret dan diberikan sanksi agar menimbulkan efek jera,” tegasnya.

Rubi berharap Porprov kali ini menjadi ajang kompetisi yang bersih dan sportif. “Kami yakin dan percaya, jika semua dijalankan dengan fair play, apapun hasilnya akan diterima dengan legowo,” tambahnya.

Ia juga menyampaikan harapannya kepada Pemerintah Kota Palembang agar memberikan apresiasi lebih kepada para atlet berprestasi. “Kalau dulu bonus emas Rp15 juta, kami berharap tahun ini bisa ditingkatkan, bahkan kalau bisa dua kali lipat,” ujarnya.

Dengan semangat tinggi dan persiapan matang, Rubi optimis Palembang akan berjaya di Porprov XV Muba 2025. Ia pun menutup pernyataannya dengan slogan penuh semangat:

“Palembang Berdaya, Palembang Juara! Juara! Juara!” (ning).

 

Palembang PemProv

PKK Pusat Gandeng PKK Sumsel Gelar Pelatihan Menjahit bagi Ibu Rumah Tangga

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Ketua Umum Tim Penggerak (TP) PKK Pusat, Tri Suswati Tito Karnavian, secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Dasar Menjahit bagi calon wirausaha baru. Acara ini digelar di Ballroom Hotel Harper Palembang, Kamis (31/7/2025), dan turut dihadiri Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Selatan, Hj. Febrita Lustia Herman Deru.

Dalam sambutannya, Tri Tito Karnavian menyampaikan bahwa kegiatan Bimtek menjahit ini merupakan salah satu program unggulan TP PKK Pusat. Tujuannya untuk memberdayakan ibu rumah tangga yang belum memiliki pekerjaan agar mampu meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga.

“Menjahit mungkin terlihat sebagai usaha kecil, tetapi justru dari keterampilan inilah ibu rumah tangga bisa mandiri secara ekonomi. Ini bagian dari strategi pemberdayaan dan penguatan ekonomi keluarga,” ujarnya.

Tri juga menegaskan bahwa program ini digelar secara serentak di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini dilakukan agar manfaat keterampilan menjahit dapat dirasakan lebih luas dan berdampak langsung bagi keluarga dan komunitas lokal.

“Semoga kegiatan ini menjadi pemantik semangat bagi TP PKK di provinsi, kota, dan kabupaten untuk terus menghadirkan pelatihan keterampilan yang relevan dan produktif,” tambahnya.

Menurut Tri, pilihan pelatihan menjahit didasarkan pada hasil survei di sejumlah pameran daerah yang menunjukkan bahwa produk pakaian merupakan salah satu barang yang paling diminati. Oleh karena itu, kemampuan menjahit dinilai memiliki prospek usaha yang menjanjikan.

“Banyak sekali kebutuhan dan peluang usaha dari keterampilan menjahit. Selain untuk konsumsi pribadi, produk jahitan juga laris di pasar lokal. Ini yang membuat kami memilih menjahit sebagai materi bimtek,” jelasnya.

Program pelatihan ini juga merupakan bentuk sinergi antara TP PKK Pusat dengan Dekranasda serta TP PKK provinsi dan kota. Tri Tito mengapresiasi dukungan penuh dari TP PKK Sumsel, TP PKK Kota Palembang, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas terlaksananya kegiatan ini.

“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran TP PKK dan Pemerintah Provinsi Sumsel yang telah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan ini dengan sangat baik,” ucapnya.

Kegiatan ini diharapkan tidak hanya memberikan keterampilan teknis, tetapi juga membangun kepercayaan diri para peserta untuk memulai usaha mandiri. Dengan demikian, pelatihan ini menjadi bagian dari solusi nyata dalam mendorong kemandirian ekonomi perempuan di daerah.(ning)

Palembang PemKot

PMI Palembang Ajak Masyarakat Aktif Donor Darah: Kebutuhan 7.000 Kantong per Bulan Belum Tercapai

‎PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Palembang, Dewi Sastrani Ratu Dewa, kembali mengingatkan pentingnya aksi donor darah sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Dalam kegiatan Donor Darah Massal Spectarion Tahun 2025 yang berlangsung di SMA Negeri 6 Palembang, Rabu (30/7), Dewi mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tidak ragu berbagi setetes darah yang bisa menyelamatkan nyawa orang lain.

‎‎Ajakan ini bukan tanpa sebab. Dewi menegaskan bahwa saat ini kebutuhan darah di Palembang masih belum mencukupi target ideal yang dibutuhkan setiap bulannya.

‎‎” Dalam satu hari saja, PMI Kota Palembang harus menyalurkan sekitar 200 kantong darah, dengan jumlah minimal 150 kantong per hari,” ujar Dewi di hadapan para peserta kegiatan.

‎‎Kebutuhan Tinggi, Stok Minim

‎‎Dewi menjelaskan, seluruh darah yang disalurkan PMI digunakan untuk memenuhi kebutuhan berbagai rumah sakit di Palembang. Bukan hanya untuk pasien yang menjalani operasi, tetapi juga untuk penderita penyakit kronis seperti gagal ginjal yang menjalani proses cuci darah secara rutin.

‎‎“Karena yang membutuhkan darah bukan hanya pasien operasi, tapi juga mereka yang cuci darah, thalassemia, anemia akut, hingga ibu melahirkan. Jika stok terbatas, maka transfusi harus dilakukan sesegera mungkin,” tegasnya.

‎‎Saat ini, PMI Kota Palembang hanya mampu mengumpulkan sekitar 4.000 hingga 5.000 kantong darah per bulan dari para pendonor. Padahal kebutuhan ideal mencapai 7.000 kantong darah per bulan. Artinya, masih ada kekurangan 3.000 hingga 4.000 kantong darah setiap bulannya.

‎‎Apresiasi untuk SMA Negeri 6 Palembang

‎‎Dalam kesempatan tersebut, Dewi memberikan apresiasi kepada SMA Negeri 6 Palembang yang telah menjadi tuan rumah kegiatan donor darah massal. Menurutnya, keterlibatan aktif lembaga pendidikan seperti sekolah sangat penting dalam membantu meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, terhadap pentingnya donor darah.

‎‎”Kegiatan seperti ini sangat membantu PMI dalam memenuhi kebutuhan darah. Setetes darah yang disumbangkan bisa menjadi penyelamat bagi nyawa seseorang,” katanya.

‎‎Ia pun mengimbau para siswa dan masyarakat agar tidak takut untuk berdonor darah. Menurutnya, proses donor darah aman dan justru memberikan manfaat besar bagi kesehatan tubuh.

‎‎Pengalaman Pribadi Sebagai Pendonor Aktif

‎‎Sebagai bentuk teladan, Dewi mengungkapkan bahwa dirinya adalah seorang pendonor aktif. Ia rutin mendonorkan darah bahkan hingga dua bulan sekali.

‎‎ “Dulu memang harus menunggu tiga bulan sekali, tapi sekarang sudah bisa dua bulan sekali. Bahkan saya sering lupa kapan terakhir donor karena terlalu semangat ikut kegiatan donor darah,” katanya sambil tersenyum.

‎‎Dewi menambahkan bahwa donor darah tidak hanya berdampak positif bagi orang lain, tetapi juga membawa manfaat langsung bagi pendonor itu sendiri.

‎“Manfaat donor darah itu luar biasa. Selain beramal, donor darah juga membantu proses regenerasi sel darah dalam tubuh kita. Jadi, bukan hanya memberi, kita pun mendapatkan manfaat kesehatan,” tutupnya.

‎‎Upaya Berkelanjutan dan Harapan ke Depan

‎‎PMI Kota Palembang terus berupaya menjalin kerja sama dengan berbagai institusi, baik dari sektor pendidikan, swasta, maupun pemerintahan, guna memperluas jangkauan kegiatan donor darah. Harapannya, semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya mendonorkan darah secara rutin.

‎‎Dengan kekurangan ribuan kantong darah setiap bulan, PMI berharap masyarakat mulai menjadikan donor darah sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan kepedulian sosial. Dalam waktu dekat, Dewi juga menyebutkan PMI akan menggencarkan sosialisasi dan edukasi melalui media serta kolaborasi komunitas demi meningkatkan partisipasi masyarakat. (ning)

Palembang PemProv

Wagub Cik Ujang Tegaskan Komitmen Pemprov Sumsel Selesaikan Sengketa Batas Muba-Muratara

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Cik Ujang menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumsel untuk segera menyelesaikan permasalahan batas wilayah antara Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dan Musi Rawas Utara (Muratara). Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Batas Daerah Muba-Muratara yang digelar di Ruang Rapat Bina Praja Pemprov Sumsel, Rabu (30/7/2025) pagi.

Rakor ini turut dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam RI, Mayjen TNI Dr. Hari Wiranto, MM., M.Tr (Han), bersama jajaran tim. Cik Ujang menjelaskan, tujuan utama dari rakor ini adalah mencari titik temu penyelesaian batas daerah secara damai, adil, dan tanpa konflik sosial di lapangan.

Menurutnya, kejelasan batas wilayah sangat penting untuk mendukung tertib administrasi pemerintahan, pelayanan publik, penataan ruang, dan kepastian hukum. Ia menekankan bahwa penyelesaian harus mengedepankan asas keadilan serta kepentingan masyarakat di kedua wilayah yang selama ini terdampak ketidakpastian batas.

Cik Ujang juga menegaskan bahwa penyelesaian batas daerah membutuhkan data valid, komunikasi terbuka, serta komitmen kuat dari seluruh pihak. Oleh karena itu, rakor ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi dan kesepahaman bersama untuk menghasilkan solusi terbaik.

Sebagaimana diketahui, Kabupaten Muratara merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013. Namun, penetapan batas definitif di lapangan masih menuai perbedaan tafsir, meski Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 76 Tahun 2014 telah diterbitkan sebagai revisi dari Permendagri Nomor 50 Tahun 2014.

Permendagri Nomor 76 Tahun 2014 justru menimbulkan polemik, karena masyarakat dan pemerintah Kabupaten Muba merasa ada ketidaksesuaian garis batas. Gugatan judicial review yang diajukan ke Mahkamah Agung pun ditolak, sehingga hingga kini Pemprov Sumsel tetap mempedomani Permendagri Nomor 76 Tahun 2014 sebagai dasar hukum yang sah.

Dalam kesempatan itu, Cik Ujang menyampaikan apresiasi kepada Kemenko Polhukam atas dukungan dan fasilitasi penyelesaian konflik. Ia juga menegaskan bahwa Pemprov Sumsel akan terus menjaga komunikasi dan koordinasi yang konstruktif guna memastikan pelayanan publik tetap berjalan baik di kawasan perbatasan.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Mayjen TNI Hari Wiranto, menjelaskan bahwa rakor ini digelar menyusul berbagai pengaduan dari DPRD Muba dan surat resmi dari Bupati Muba terkait permohonan penyelesaian konflik batas wilayah dengan Kabupaten Muratara.

Hari mengungkapkan, pihaknya akan memfasilitasi terbentuknya tim khusus yang melibatkan tokoh masyarakat sebagai bagian dari pendekatan dialogis. Hal ini diharapkan menjadi jalan keluar yang damai dan mampu meredam potensi gesekan sosial antar warga di perbatasan.

“Karena sudah ada surat tembusan ke Presiden, maka kami sebagai pembantu Presiden harus menyiapkan langkah penyelesaian. Kami ingin semua pihak menjaga stabilitas keamanan dan politik di wilayah ini,” tutup Hari.(Ning)

Palembang PemKot

Palembang Lepas 66 Kontingen KORMI ke FORNAS VIII 2025 NTB, Wakil Walikota Janji Tambah Bonus untuk Peraih Medali

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- ‎‎Suasana haru dan semangat membuncah mengiringi pelepasan kontingen olahraga rekreasi asal Kota Palembang yang akan berlaga dalam ajang Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional (FORNAS) VIII Tahun 2025 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pelepasan resmi dilakukan oleh Wakil Walikota Palembang, H. Prima Salam, pada Jumat, 25 Juli 2025, bertempat di Sekretariat KORMI Palembang, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang.

‎‎Didampingi oleh Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Kota Palembang, Zulfikar Muharromi, Wakil Walikota menyampaikan apresiasi dan rasa bangga yang luar biasa kepada seluruh atlet dan penggiat olahraga yang akan mewakili Palembang di kancah nasional.

‎‎Bonus Istimewa Menanti Peraih Medali

‎‎Dalam sambutannya, Prima Salam menekankan pentingnya menjunjung tinggi sportivitas, terlepas dari hasil menang atau kalah dalam kompetisi. Ia pun menyampaikan komitmen Pemerintah Kota, khususnya melalui tim RDPS (Ratu Dewa Prima Salam), untuk memberikan bonus tambahan bagi para peserta yang berhasil menyumbangkan medali dalam FORNAS VIII.

‎“Soal menang dan kalah itu sudah biasa dalam olahraga. Tapi yang lebih penting adalah semangat sportivitas dan saling memberi motivasi antar peserta. Jika ada yang berhasil meraih medali, selain dari bonus KORMI, kami dari RDPS akan menambahkan bonus lagi,” tegas Prima Salam, disambut tepuk tangan meriah dari peserta.

‎‎Lebih dari sekadar kompetisi, Prima menekankan bahwa FORNAS adalah ajang untuk mempererat semangat kebersamaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun gaya hidup sehat.

‎‎”Esensi dari olahraga masyarakat adalah kebugaran dan kebahagiaan bersama. Ketika semangat ini tumbuh dari masyarakat, maka olahraga akan menjadi budaya positif dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

‎‎Wisata Bukan Prioritas: Fokus dan Disiplin Jadi Kunci

‎‎Meskipun FORNAS tahun ini digelar di Lombok, NTB, yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia, Prima Salam mengingatkan para peserta agar tidak terbuai oleh godaan wisata. Ia menekankan bahwa tugas utama para peserta adalah bertanding dan menjaga nama baik Kota Palembang.

‎‎Dalam momen pelepasan tersebut, Wawako secara simbolis membekali para peserta dengan mukena dan sarung, sebagai bentuk pengingat agar senantiasa menjaga ibadah di tengah padatnya jadwal pertandingan. “Jangan sampai kita lengah dalam hal ibadah, karena itu bagian dari pondasi moral yang penting dalam meraih keberhasilan,” ucapnya.

‎‎KORMI Palembang: Mandiri, Berdedikasi, dan Berbudaya

‎‎Ketua KORMI Kota Palembang, Zulfikar Muharromi, dalam sambutannya menyebutkan bahwa sebanyak 66 penggiat olahraga akan diberangkatkan ke NTB. Mereka berasal dari 18 Induk Organisasi Olahraga (INORGA) yang aktif dalam berbagai cabang olahraga rekreasi masyarakat.

‎‎Menurut Zulfikar, keberangkatan kontingen ini merupakan bukti nyata bahwa olahraga masyarakat kini tidak lagi dipandang sebelah mata. “Semangat kemandirian yang ditunjukkan oleh para peserta menjadi refleksi bahwa olahraga masyarakat bukan semata-mata mengejar prestasi, tapi juga mencerminkan partisipasi aktif, dedikasi tinggi, serta kecintaan terhadap olahraga yang telah membudaya di tengah masyarakat,” jelasnya.

‎‎Ia juga mengapresiasi kerja keras semua pihak yang terlibat, termasuk pelatih, pembina, dan relawan yang mendukung penuh keberangkatan kontingen Palembang menuju pentas nasional.(ning)

Palembang PemProv

Gubernur Herman Deru Pastikan Pembagian Saham Migas PI 10% Berjalan Adil dan Transparan

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru, MM, menegaskan komitmennya dalam menghadirkan tata kelola sumber daya alam (SDA) yang berkeadilan dan transparan. Hal itu dibuktikan dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama Pembagian Participating Interest (PI) 10% Wilayah Kerja Ogan Komering, Kamis (24/7/2025) pagi.

Penandatanganan dilakukan bersama Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Teddy Meilwansyah dan Bupati Muaraenim H. Edison, SH., M.Hum di Ruang Rapat Gubernur. Dalam kesempatan itu, Herman Deru menegaskan bahwa pembagian PI 10% merupakan hak daerah penghasil migas dan harus disalurkan dengan prinsip proporsional serta mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

“PI 10% ini bukan sekadar angka, tapi harapan masyarakat untuk mendapatkan manfaat nyata dari kekayaan alam di wilayah mereka,” ujar Gubernur.

Kesepakatan ini mengacu pada Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2025 Pasal 5 Ayat 3 yang mengatur bahwa Gubernur memiliki kewenangan menetapkan pembagian saham PI bersama bupati/wali kota yang wilayahnya terdapat pengelolaan migas.

Menurut Herman Deru, proses serupa sebelumnya sempat mengalami tarik ulur antara kabupaten. Namun, kali ini kesepakatan dapat dicapai dengan cepat dan tanpa polemik berarti.

“Jangan ada tarik ulur lagi, karena jika tertunda, maka rakyat yang dirugikan. Kita harus bersikap aktif dan profesional,” tegasnya.

Gubernur juga meminta kepada para kepala daerah agar menunjuk sumber daya manusia (SDM) terbaik untuk mengelola PI 10% ini melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masing-masing. Penugasan harus berbasis kompetensi agar manfaat ekonomi benar-benar maksimal.

“BUMD harus dijalankan oleh orang yang paham betul mengenai mekanisme pembagian saham PI. Ini akan menjadi sumber PAD yang besar jika dikelola dengan baik,” imbuhnya.

Gubernur berharap hasil dari kerja sama ini bisa dinikmati masyarakat paling lambat akhir tahun ini.

“Mari kita buktikan bahwa Sumsel bisa jadi contoh daerah dalam tata kelola migas yang berkeadilan,” pungkasnya.

Kepala Dinas ESDM Sumsel, Hendriansyah, ST, M.Si, menjelaskan bahwa pembagian saham ini dilandaskan pada Pasal 7 Ayat (2) dan (4) Permen ESDM 01/2025. Pembentukan anak perusahaan gabungan dari tiga BUMD menjadi syarat utama dalam pelaksanaan PI.

BUMD yang terlibat adalah PT Sumsel Energi Gemilang (SEG) dari Pemprov Sumsel, Perumda Baturaja Multi Gemilang dari OKU, dan PD Serasan Sekundang dari Muara Enim.

Komposisi final pembagian saham PI 10% adalah: PT SEG 50%, Perumda Baturaja Multi Gemilang 45%, dan PD Serasan Sekundang 5%, meningkat dari sebelumnya 4,02%.

Acara tersebut juga dihadiri Anggota DPD RI, dr. Ratu Tenny Leriva HD, Direktur Utama ketiga BUMD terkait, serta Kepala Biro Hukum Pemprov Sumsel, Dedi Harapan, SE., SH., M.Si., CMSP. (ning)

Palembang PemProv

Gubernur Herman Deru dan BRI Bahas Penguatan Koperasi Melalui CSR dan Edukasi Keuangan

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru, menerima kunjungan audiensi Regional CEO Bank Rakyat Indonesia (BRI) Palembang, Luthfi Iskandar, beserta jajarannya, di Ruang Tamu Gubernur Sumsel. Pertemuan ini bertujuan mempererat sinergi antara Pemerintah Provinsi Sumsel dan BRI dalam memperkuat program ekonomi kerakyatan, khususnya Koperasi Merah Putih.

Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Luthfi Iskandar di Bumi Sriwijaya. Ia menyampaikan apresiasi atas peran aktif BRI dalam mendukung pembangunan daerah, terutama pada sektor keuangan mikro dan koperasi.

Gubernur secara khusus menyoroti pentingnya keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) yang telah dicanangkan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Ia menyebut program tersebut sebagai langkah strategis untuk pemerataan ekonomi di tingkat akar rumput.

Namun, Gubernur Deru menegaskan bahwa masih banyak masyarakat Sumsel yang belum memahami mekanisme pengelolaan keuangan koperasi. Hal ini berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari apabila tidak diiringi dengan edukasi dan pendampingan yang memadai.

“Saran saya sebagai pimpinan daerah, agar dilakukan bimbingan terlebih dahulu. Mungkin BRI bisa bermitra dengan satuan tugas koperasi untuk mengadakan interaksi langsung dengan calon pengelola dan anggota koperasi,” ujar Herman Deru.

Menurutnya, pemahaman awal tentang model bisnis koperasi dan risiko keuangan sangat penting. Dengan edukasi yang tepat, masyarakat akan lebih siap dan mampu mengelola koperasi secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa terjebak masalah yang disebabkan oleh ketidaktahuan.

Gubernur Deru juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap para pengurus koperasi, yang sebagian besar merupakan warga lokal. Ia berharap BRI turut serta dalam memberikan edukasi dan sistem perlindungan keuangan melalui produk dan layanan yang inklusif.

“Pengurus koperasi ini masyarakat kita sendiri, harus kita proteksi. Program ini tetap berjalan, tetapi dengan prinsip kehati-hatian. Jangan sampai keterbatasan pemahaman masyarakat justru menjadi masalah besar nantinya,” imbuhnya.

Di akhir pertemuan, Gubernur Deru menyampaikan bahwa Pemprov Sumsel telah membentuk satuan tugas khusus yang mengelola program CSR di wilayahnya. Ia berharap BRI dapat menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan satgas tersebut demi memastikan akuntabilitas dan efektivitas setiap kegiatan CSR yang dijalankan.

Menanggapi hal tersebut, Luthfi Iskandar menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat Gubernur dan Pemprov Sumsel. Ia menegaskan komitmen BRI untuk terus berinovasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyediaan akses keuangan yang inklusif serta dukungan penuh terhadap program Koperasi Merah Putih.(ning)