Kategori: Palembang

Olahraga Palembang PemKot

KORMI Kota Palembang Adakan Raker Jelang PORNAS VIII KORMI Di NTB

PALEMBANG –(deklarasinews.com) Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kota Palembang menggelar Rapat Kerja (RAKER) dengan agenda evaluasi kerja tahun 2024 dan membahas Rencana Kerja tahun 2025, kegiatan berlangsung di Ruang Parameswara Kantor Walikota Palembang, Rabu (28/5/2025).

Kegiatan ini dihadiri Walikota Palembang H. Ratu Dewa, Perwakilan KORMI Sumsel Eko Agus Sugianto, Ketua KORMI Kota Palembang Zulfikar Muharrami, Perwakilan 38 INORGA KORMI Kota Palembang serta puluhan Pengurus KORMI Kota Palembang.

Kegiatan dimulai sejak pukul 08.00 WIB, diawali dengan sambutan-sambutan, sambutan pertama oleh Ketua Panitia Raker Mualimin dengan laporan kegiatannya, dilanjutkan dengan sambutan Ketua KORMI Sumsel Eko Agus Sugianto, Ketua KORMI Kota Palembang Zulfikar Muharrami dan ditutup sambutan dari Walikota Palembang H Ratu Dewa.

Acara pembukaan RAKER KORMI Kota Palembang diakhir dengan foto bersama VVIP, VIP beserta pengurus KORMI Palembang dan VVIP bersama INORGA, dilanjutkan dengan coffee break.

Ketua KORMI Palembang Zulfikar Muharrami mengatakan bahwa Raker hari ini tentunya sebagai bahan evaluasi kegiatan sebelumnya, dan juga membahas rencana kerja yakni akan menggelar Festival Olahraga Rekreasi Tingkat Kota Palembang. “Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar pengurus KORMI dan mempercepat terwujudnya misi besar dalam mengembangkan olahraga masyarakat di Kota Palembang,” katanya.

Ketua KORMI Sumsel yang diwakili oleh Eko Agus Sugianto menuturkan bahwa banyak INORGA dibawah naungan KORMI “Oleh karena itu, KORMI berhak mendapatkan anggaran dari pemerintah melalui APBD. Dari kami KORMI Sumsel siap berpartisipasi untuk kegiatan KORMI Kota Palembang” tuturnya.

Sementara itu Wali Kota Palembang dalam sambutannya memberikan apresiasi terhadap KORMI Kota Palembang atas kinerjanya dibawah kepemimpinan Zulfikar Muharrami, Ratu Dewa juga berpesan untuk KORMI Kota Palembang bahwa sosialisasi hal yang penting, dari tingkat Kelurahan hingga Kecamatan. “Ini merupakan olahraga rakyat, sehari-hari yang perlu ditekuni, oleh karena itu menjadi hal penting bagi kita semua,” tutupnya.

Setelah Coffee Break acara dilanjutkan dengan sesi rapat pleno yang dibagi dalam tiga Sesi :

  1. Rapat Pleno I (10.00 – 11.00 WIB)

Laporan kegiatan KORMI Kota Palembang tahun 2024–2025.

  1. Rapat Pleno II (11.00 – 12.00 WIB)

Pemaparan program kerja tahun 2025, termasuk persiapan menuju FORNAS VIII NTB 2025 dan sosialisasi pembentukan KORMI di tingkat Kecamatan.

Pleno dipimpin langsung oleh Ketua KORMI Kota Palembang Zulfikar Muharrami didampingi tiga pimpinan sidang lainnya Ketua Harian, Sekretaris Umum dan Bendahara.

  1. Rapat Pleno III (12.00 – 12.30 WIB)

Penetapan status anggota INORGA KORMI Kota Palembang, sebagai bagian penting dalam konsolidasi organisasi.

RAKER diperkirakan akan ditutup pada pukul 13.00 WIB oleh Ketua KORMI Kota Palembang Zulfikar Muharrami, dan kepada seluruh peserta akan dijamu makan siang bersama sebagai penutup rangkaian kegiatan RAKER. (Ning)

Palembang PemProv

Pemprov Sumsel Sinergi Dengan Kementan RI Percepat Program Cetak Sawah Tahun 2025

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) bersama Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Kegiatan Cetak Sawah Tahun 2025. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Bina Praja, Kantor Gubernur Sumsel, Kamis (22/5/2025).

Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Sumsel H Herman Deru, Wakil Gubernur Sumsel H Cik Ujang, serta Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan RI, Dr. Ir. Andi Nur Alam.

Pertemuan ini menunjukkan komitmen bersama untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di Sumsel.

Fokus utama rakor adalah merumuskan strategi dan langkah konkret untuk mempercepat pelaksanaan program cetak sawah baru serta optimalisasi lahan pada 2025. Langkah ini bertujuan mendukung swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Gubernur Herman Deru menegaskan komitmen kuat Sumsel dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Saat ini, Sumsel berada di posisi kedua secara nasional dalam proyek cetak sawah skala besar, setelah Kalimantan Tengah.

“Target ini bukan semata karena kondisi alam yang mendukung, tetapi juga hasil penilaian Kementerian Pertanian terhadap kesiapan jajaran pertanian di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Herman Deru.

Ia menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak. Terlebih, saat ini pemerintah telah menghentikan impor beras, sehingga daerah penyangga seperti Sumsel memegang peran penting.

“Saat saya dilantik tahun 2018, Sumsel berada di posisi delapan sebagai penyumbang pangan nasional. Berkat kerja sama melalui program SERASI, kita kini masuk lima besar nasional,” jelasnya.

Gubernur juga menekankan bahwa capaian ini merupakan prestasi kolektif.

“Ini prestasi kita bersama. Yang terpenting adalah terjaganya semangat petani dalam menjaga produktivitas beras,” ujarnya.

Sebagai bentuk pengakuan atas kesiapan Sumsel, provinsi ini memperoleh alokasi cetak sawah seluas puluhan hingga ratusan ribu hektare. Gubernur menyampaikan terima kasih kepada Kementan atas kepercayaan tersebut.

“Kita harus benar-benar siap. Ini bukan pekerjaan biasa, tapi luar biasa. Ini tanggung jawab moral kita sebagai aparatur negara,” tegas Herman Deru.

Sementara itu, Dirjen PSP Kementan RI, Dr. Ir. Andi Nur Alam, menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung percepatan program cetak sawah di Sumsel.

“Hari ini kita tunjukkan komitmen. Tanpa itu, program tidak akan berjalan. Mulai hari ini, tim harus langsung bergerak,” ujarnya.

Ia juga meminta dukungan dari Pemprov Sumsel agar tim di lapangan dapat bekerja dengan leluasa sesuai SOP yang berlaku.

Dr. Andi Nur Alam juga mengumumkan bahwa tim tambahan dari Kalimantan Tengah akan segera bergabung untuk membantu proses identifikasi data.

“Tolong beri ruang kepada mereka untuk mengumpulkan data. Targetnya, Senin sudah ada keputusan,” katanya.

Data tersebut akan digunakan untuk pengecekan spasial dan desain yang telah disiapkan.

“Dalam dua minggu, kita targetkan 5.000 hektare rampung. Lalu melanjutkan ke 31.600 hektar berikutnya,” tambahnya.

Dalam pengelolaan lahan pertanian seluas 48.000 hektar, Dr. Andi menyarankan penggunaan E-Katalog.

“Kalau mau aman, gunakan E-Katalog, bukan swakelola. Swakelola itu cocok untuk daerah kecil. Tapi untuk skala besar seperti ini, E-Katalog jauh lebih efektif dan cepat,” pungkasnya. (Ning)

Daerah Palembang

Bank Sampah Sudah Ketinggalan Zaman: Kesadaran dan Inovasi Adalah Jawaban atas Darurat Sampah Palembang

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- PALEMBANG – “Satu Kelurahan Satu Bank Sampah” menggema di setiap sudut titik kota, tepat ketika Pemerintah Kota Palembang secara semangat mengumumkan hal itu sebagai salah satu program yang akan menyelesaikan tampak wujud memprihatinkan yang telah terjadi saat ini atas keadaan kato BARI menjadi peringatan Darurat Sampah.

Begitu yakin akan program itu, pemerintah kota Palembang dibawah kepemimpinan Walikota Ratu Dewa sebagai motor penggerak perkembangan tata kelola optimal untuk mendorong hal ini, secara ambisius 107 kelurahan akan aktif memilah dan mengolah sampah secara mandiri sebelum 2026. Sebanyak 37 bank sampah baru telah diresmikan, lengkap dengan taman edukasi bertema 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Replace) yang ditujukan untuk mendidik anak-anak sejak dini.

Namun pertanyaannya, mengapa Palembang masih bertumpu pada pendekatan lama terhadap persoalan yang makin kompleks? Bank sampah bukan gagasan baru.

Ini adalah kebijakan warisan yang telah berusia lebih dari satu dekade, namun belum mengalami evolusi berarti.

Banyak yang justru stagnan, bahkan gagal total di banyak kota karena tidak disertai pembaruan sistem dan pemahaman mendalam soal perilaku sosial masyarakat.

TPS Penuh Bukan Karena Tak Ada Tempat, Tapi Karena Tak Ada Kesadaran

Di tengah semangat peluncuran bank sampah baru, realitas di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Salah satu contohnya terjadi di Pasar Kebun Semai, Palembang. TPS di sana  yang seharusnya menampung sampah aktivitas pasar  setiap hari overload.

Bahkan penerapan pemilahan sampah seperti 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Replace) telah berlaku. Dengan bak penampung di buat 3 tempat tampung namun tidak efisien dan berjalan sebagaimana mestinya.

“ Warga/pengunjung tetap membuang dengan gaya seperti atlet lempar lembing, tidak ada namanya membedakan dan memilah sampah itu,”.

Disisi lain, menurut data lapangan, total sampah dari pedagang pasar tidak sampai 1 ton per hari. Namun truk sampah selalu penuh hingga batas kapasitas, karena sampah dari luar pasar berdatangan tak terkendali. Warga dari lingkungan sekitar terus membuang sampah rumah tangga ke tempat yang bukan peruntukannya.

Ini adalah bukti bahwa masalah utama bukanlah kurangnya TPS, melainkan tidak adanya kesadaran dan tanggung jawab kolektif.

Bank sampah bisa saja terus dibangun, tapi jika warga tetap melihat TPS sebagai “tong sampah umum tanpa aturan”, maka tidak ada kemajuan berarti.

Bank Sampah: Gagasan Baik yang Gagal Berkembang

Sebagai instrumen, bank sampah punya tujuan yang mulia mendorong warga memilah sampah dari rumah, mengelola sisa konsumsi menjadi nilai ekonomi. Namun dalam praktiknya, banyak bank sampah hanya bertahan beberapa bulan sebelum mati suri.

Mengapa? Karena tidak ada sistem insentif yang kuat, tidak ada edukasi sosial yang konsisten, dan beban operasional seringkali tidak ditopang anggaran jangka panjang.

Lebih jauh lagi, dalam konteks darurat sampah seperti di Palembang yang memproduksi sekitar 1.240 ton sampah setiap hari  pendekatan manual berbasis warga ini tidak bisa bekerja sendirian. Apalagi jika masih mengandalkan tenaga relawan, logistik tradisional, dan pelaporan manual.

Mari Tangani Masalah Sampah dengan Sistem Modern

Untuk menjawab tantangan darurat sampah hari ini, Palembang tidak bisa terus-menerus mengulang pola lama.

Dibutuhkan sistem pengelolaan modern yang berbasis data, teknologi, dan intervensi wilayah. Beberapa langkah yang bisa segera dilakukan:

  1. Pemetaan Produksi Sampah per RT/RW dan Penempatan Kontainer Wilayah

Setiap RT/RW harus dipetakan berdasarkan volume sampah hariannya. Pemerintah kemudian wajib menyediakan kontainer sampah di setiap wilayah, sebagai solusi konkrit agar warga tidak membuang sampah ke tempat yang bukan peruntukannya. Ini akan mengurangi tekanan pada TPS umum dan pasar-pasar tradisional.

  1. Laboratorium Pemilah sebagai Motor Sistemik

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran miliaran untuk membangun laboratorium pengolahan sampah. Laboratorium ini harus menjadi motor utama sistem  memilah sampah dari kontainer wilayah dengan peralatan modern, bukan menyerahkan proses pemilahan sepenuhnya ke rumah tangga. Ini akan mempercepat daur ulang dan meningkatkan efisiensi.

  1. Layanan Jemput Sampah Berbasis Aplikasi

Sudah saatnya Palembang mengembangkan layanan jemput sampah on-demand berbasis aplikasi, di mana warga bisa menjadwalkan penjemputan sampah anorganik, elektronik, atau barang besar.

Model ini terbukti efisien di kota-kota maju dan bisa mengurangi praktik pembuangan sembarangan.

Masa Depan Tidak Bisa Diselesaikan dengan Alat Masa Lalu

Palembang sedang menghadapi darurat sampah. Jika tidak ditangani secara sistemik dan berbasis inovasi, program-program semacam bank sampah hanya akan menjadi warisan simbolik yang tidak menyentuh akar persoalan.

Bank sampah bisa tetap dijalankan sebagai bagian dari strategi pendidikan dan partisipasi warga. Tapi itu bukan solusi utama. Solusi utamanya adalah kesadaran kolektif, pengelolaan berbasis wilayah, dan adopsi teknologi modern yang bisa menjangkau masalah secepat masalah itu tumbuh.

Membangun kota bersih di masa depan membutuhkan lebih dari sekadar tempat — kita butuh sistem, budaya, dan keberanian untuk berubah.

Oleh: [Yoga Pratama]

Palembang PemProv Pendidikan

Gubernur Herman Deru dan Rektor UNSRI Bahas Kerja Sama Kelembagaan dan Transportasi Mahasiswa

PALEMBANG -(deklarasinews.com)–  Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menerima audiensi Rektor Universitas Sriwijaya (UNSRI), Prof. Dr. Taufik Marwa, beserta jajaran di Ruang Tamu Gubernur Sumsel, Rabu (21/5/2025). Pertemuan ini dilakukan dalam rangka silaturahmi dan pembahasan kerja sama kelembagaan antara Pemprov Sumsel dan UNSRI.

Dalam audiensi tersebut, Rektor UNSRI menyampaikan tiga pokok bahasan, yakni terkait status BLUD RSUD Siti Fatimah sebagai mitra praktik mahasiswa Fakultas Kedokteran, penguatan kerja sama kelembagaan, dan penyediaan transportasi mahasiswa UNSRI dari Palembang menuju Kampus Indralaya.

“Kami memohon keringanan biaya bagi mahasiswa koas dan residen Fakultas Kedokteran yang menjalani praktik di RSUD Siti Fatimah. Mohon dukungan dari Bapak Gubernur,” ujar Taufik.

Ia juga berharap Pemprov dan UNSRI terus menjalin kemitraan dalam pengembangan kapasitas SDM serta peningkatan aksesibilitas mahasiswa menuju kampus Indralaya.

“Kami siap bekerja sama dalam peningkatan kapasitas SDM Pemprov Sumsel. Selain itu, kami juga berharap ada penambahan transportasi untuk mahasiswa dari Palembang ke Indralaya,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Herman Deru memberikan respons positif dan menyatakan akan segera menindaklanjuti ketiga usulan tersebut.

“Terkait RSUD Siti Fatimah, sejak awal saya mendukung keberadaannya hingga hibah tanah. Karena ini menyangkut mahasiswa, tentu kami tidak ingin mereka terbebani secara finansial. Akan kita bahas kemungkinan adanya potongan biaya,” katanya.

Lebih lanjut, Gubernur juga mengajak UNSRI untuk menjalin kerja sama dalam bidang ketahanan pangan di Sumsel, mengingat UNSRI memiliki Fakultas Pertanian yang dinilai unggul.

“Kalau ditanya fokus saya, maka saya jawab: pangan. Kita ingin kerja sama ini fokus pada pencapaian kemandirian pangan. Sumsel harus menjadi lumbung pangan, bukan hanya untuk konsumsi sendiri, tapi juga sebagai penyangga nasional. Kami harap UNSRI terlibat aktif,” tegasnya.

Terkait persoalan transportasi Palembang-Indralaya, Herman Deru menyebut Pemprov Sumsel telah menyiapkan solusi melalui moda transportasi kereta api.

“Hari ini juga saya akan panggil Kadishub. Sebelumnya kami sudah merencanakan penggunaan kereta api sebagai transportasi mahasiswa Palembang–Indralaya,” ujarnya.

Sebagai alternatif tambahan, ia menyarankan pemanfaatan Bank Pembangunan Daerah untuk mendukung pembiayaan kendaraan bagi Organisasi Angkutan Darat (Organda).

“Kita punya bank daerah. Kita bisa fasilitasi agar Organda memperoleh pinjaman untuk membeli bus yang layak, dan mereka bisa mencicilnya. Ini agar mahasiswa memiliki akses transportasi yang lebih baik ke kampus Indralaya,” tandasnya.

Turut hadir dalam audiensi ini Wakil Rektor Bidang Akademik UNSRI Prof. Dr. Ir. Rujito Agus Swignyo, Wakil Rektor Bidang Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Dr. Drs. Tertiarto Wahyudi, serta sejumlah pejabat OPD terkait. (Ning)

Palembang PemKot

Wali Kota Ratu Dewa Resmikan Taman Edukasi 4R dan Beri Penghargaan kepada Pejuang Kebersihan Kota Palembang

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Upaya menciptakan Palembang sebagai kota bersih dan ramah lingkungan terus digencarkan oleh Wali Kota Palembang, Ratu Dewa. Pada Selasa (20/5/2025), langkah konkret kembali diperlihatkan melalui peluncuran program “Satu Kelurahan Satu Bank Sampah” dan peresmian Taman Edukasi Pengelolaan Sampah 4R.

Kegiatan ini berlangsung di halaman kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palembang dan disambut antusias oleh berbagai pihak, termasuk para camat dari seluruh wilayah kota.

Dalam sambutannya, Ratu Dewa menegaskan bahwa program bank sampah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mengendalikan volume sampah rumah tangga. Ia menargetkan agar setiap kelurahan di Palembang memiliki minimal satu bank sampah yang aktif dan berfungsi optimal. Saat ini, sebanyak 37 bank sampah baru telah disiapkan guna menunjang realisasi program tersebut.

“Kita akan terus bergerak hingga seluruh kelurahan memiliki bank sampah. Ini adalah solusi konkret, bukan sekadar wacana. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat sangat penting untuk menjawab permasalahan lingkungan kota,” ujar Dewa.

Dalam kegiatan tersebut, Ratu Dewa juga menyerukan agar seluruh camat di Palembang lebih aktif turun ke lapangan. Ia menekankan bahwa masalah lingkungan tidak bisa diselesaikan hanya dari balik meja kantor. Camat harus menjalin komunikasi langsung dengan warga, memantau kondisi wilayah masing-masing, dan terus mengedukasi masyarakat terkait pentingnya membuang sampah pada tempatnya.

“Camat jangan hanya duduk di ruangan ber-AC. Temui masyarakat, lihat kondisi wilayah, dan ajak mereka bersama-sama menjaga lingkungan. Selain sampah, perhatian juga harus diberikan pada masalah penerangan jalan dan genangan air atau banjir,” tegasnya.

Dalam semangat mengapresiasi kerja keras para petugas kebersihan yang menjadi garda terdepan dalam menjaga kebersihan kota, Ratu Dewa memberikan penghargaan kepada 16 petugas DLH. Mereka terdiri dari sopir truk sampah, penyapu jalan, hingga pengawas lapangan. Penghargaan diberikan dalam bentuk hadiah menarik seperti televisi, kulkas, hingga sepeda.

Tak hanya itu, petugas yang telah mengabdi selama lebih dari 30 tahun juga memperoleh penghargaan khusus atas dedikasi dan loyalitas mereka terhadap kebersihan kota.

“Para petugas kebersihan adalah ujung tombak kota ini. Mereka yang setiap hari bergelut dengan sampah layak mendapatkan penghargaan dan perhatian lebih. Terima kasih atas dedikasi dan semangatnya. Jaga keselamatan dan kesehatan dalam bekerja,” ucap Dewa penuh penghargaan.

Langkah-langkah yang diambil Pemerintah Kota Palembang melalui berbagai inisiatif kebersihan dan pelibatan masyarakat menegaskan bahwa menjadikan Palembang sebagai kota bersih adalah komitmen bersama. Melalui program “Satu Kelurahan Satu Bank Sampah”, edukasi sejak dini melalui taman belajar 4R, serta penghargaan bagi para petugas lapangan, Ratu Dewa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif.

Gerakan kebersihan ini bukan hanya tentang mengurangi tumpukan sampah, tetapi juga membangun peradaban yang sadar lingkungan. Ini adalah warisan penting bagi generasi masa depan.

Tak hanya berfokus pada pengelolaan sampah, Pemerintah Kota Palembang juga meluncurkan Taman Edukasi Pengelolaan Sampah 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Replace). Taman ini didesain khusus sebagai ruang belajar interaktif untuk anak-anak agar memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sejak usia dini.

“Anak-anak perlu diberi pemahaman tentang kebersihan sejak dini. Di taman ini, mereka bisa belajar tentang pengelolaan sampah sambil bermain. Harapannya, akan tumbuh kesadaran yang tertanam sejak kecil hingga dewasa,” ungkap Ratu Dewa.

Ditempat yang sama, Kepala DLH Kota Palembang, Ahmad Mustain, menjelaskan bahwa berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), setiap individu di Indonesia rata-rata menghasilkan 0,7 kilogram sampah per hari.

Dengan jumlah penduduk Palembang yang mencapai sekitar 1,8 juta jiwa, artinya timbunan sampah harian kota ini setara dengan 1.240 ton. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak bisa dibiarkan terus menerus dan harus diatasi dengan cara mengurangi timbulan sampah dari sumbernya langsung.

“Salah satu strategi yang kami tempuh adalah melalui pembentukan bank sampah di tingkat kelurahan. Bank sampah ini merupakan unit terkecil yang menjadi ujung tombak edukasi dan pengelolaan sampah di masyarakat. Saat masyarakat mulai memilah antara sampah basah dan kering, maka nilai ekonomis dari sampah tersebut bisa dimanfaatkan lewat bank sampah yang kami sediakan,” jelas Mustain.

Pada peluncuran program yang dilaksanakan hari ini, DLH Kota Palembang resmi menambahkan 37 bank sampah baru untuk mendukung pencapaian target besar mereka: membentuk 107 bank sampah aktif sebelum Februari 2026. Ini merupakan bagian dari fase pertama program yang diharapkan bisa selesai dalam satu tahun ke depan.

“Hari ini kita meluncurkan 37 bank sampah tambahan. Target kami jelas, sebelum Februari 2026 sebanyak 107 bank sampah harus terbentuk dan aktif. Ini adalah misi bersama yang perlu dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat,” ujarnya optimis.

Ahmad Mustain menggarisbawahi bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesadaran warga dalam mengelola sampah rumah tangga. Ia mengakui bahwa target pengurangan sampah sesuai amanat undang-undang adalah sebesar 37 persen, namun hingga saat ini realisasi di lapangan masih jauh dari harapan.

“Saat ini, tingkat pengurangan sampah di masyarakat baru berkisar antara 15 hingga 20 persen, dan itu pun mayoritas dilakukan oleh pelaku usaha. Sementara kontribusi rumah tangga masih minim. Padahal, jika masyarakat sadar dan mulai memilah sampahnya sendiri, angka ini bisa terdongkrak secara signifikan,” pungkasnnya.(Ning)

Palembang PemProv

Ketua TP PKK Sumsel Feby Deru Tekankan Peran Strategis Posyandu dalam Mendukung Pembangunan Daerah

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sekaligus Pembina Pos Layanan Terpadu (Posyandu) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Hj Febrita Lustia HD didampingi Ketua TP PKK Kota Palembang Hj Dewi Sastrani RD memberikan Pembinaan kepada 2  Posyandu di Kota Palembang, Sabtu (17/5/2025).

Kedua posyandu yang diberikan pembinaan tersebut dilaksanakan di Posyandu Anggrek V Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring dan Posyandu Mawar Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Plaju Kota Palembang.

Dalam arahannya Feby Deru menjelaskan Posyandu merupakan bagian dari lembaga kemasyarakatan desa / lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat.

“Hadirin sekalian posyandu merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan di desa, tugas dan fungsi Posyandu sendiri adalah membantu kepala desa/lurah melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di desa/kelurahan berdasarkan standar pelayanan,” katanya.

Dalam kesempatan ini Feby menerangkan bahwa sekarang Posyandu bertransformasi Melayani 6 (Enam) bidang standar pelayanan minimal (SPM) yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat (Trantibum Linmas) dan Sosial.

“Ibu-ibu dan Bapak-bapak yang saya hormati, Kegiatan pembinaan ini merupakan bagian dari upaya kita bersama dalam menguatkan peran strategis Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan dasar masyarakat, khususnya dalam mendukung implementasi 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM),” ujarnya.

Selanjutnya, Feby menegaskan Posyandu merupakan lembaga kemasyarakatan memiliki peran penting, terutama di bidang kesehatan dan sosial. Oleh karena itu ia berharap sinergi lintas sektor sangat diperlukan agar pelayanan yang diberikan benar-benar berguna bagi segenap lapisan masyarakat Sumsel dan meningkatnya kesejahteraan dan kesehatan.

“Keberadaan posyandu ini sangat penting di lingkungan bermasyarakat terutama bagi kesehatan dan sosial, di sini saya hadir bersama kepala OPD yang berkaitan langsung dengan Posyandu jadi apa yang perlu disinergikan silahkan dijalin dengan baik sehingga tingkat kesehatan dan kesejahteraan di Sumsel ini semakin meningkat,” imbuhnya.

Turut hadir dalam kesempatan ini, Anggota DPD RI, dr Ratu Tenny Leriva, Ketua Dharma Wanita Sumsel, Desy Kasnayati Edward Candra, Ketua DWP Kota Palembang, Ida Aprizal, Camat Jakabaring Rahmat Maulana dan Para Kepala OPD yang berkesempatan hadir. (Ning)

 

Palembang PemProv

Dorong Literasi Keuangan Perempuan, Ketua TP PKK Sumsel Feby Deru Nilai Program SICANTIKS OJK Inovatif

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)  Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel)  Hj Febrita Lustia HD mengapresiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas pelaksanaan program Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah (SICANTIKS). Kegiatan ini digelar di Ballroom OJK Sumsel Jalan Jend. Sudirman Palembang, Sabtu (17/5/2025).

“Literasi keuangan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pengambilan keputusan keuangan yang bijak dan terencana,” ujar Feby.

Ia menambahkan bahwa pemahaman keuangan yang baik dapat membantu perencanaan masa depan, membentuk ketahanan keluarga, serta meningkatkan kualitas hidup seluruh anggota keluarga.

“Inilah pentingnya mengelola keuangan secara mandiri. Meski sukses, kita tetap harus mampu mengatur keuangan sendiri,” katanya.

Feby menyoroti masih banyaknya keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi karena minimnya literasi keuangan, meskipun secara finansial mereka tergolong cukup.

“Belakangan ini kita sering mendengar banyak korban investasi bodong dan pinjaman online (pinjol) ilegal yang berakhir dengan kesulitan, bahkan jeratan hukum. Ini terjadi karena kurangnya pemahaman keuangan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Feby juga menyinggung peran Gerakan PKK melalui 10 Program Pokok, salah satunya adalah Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K). Program ini mendorong pengembangan potensi, pelatihan keterampilan, dan peningkatan pemasaran produk untuk menambah penghasilan keluarga.

Namun, menurut Feby, pelaku UP2K/UMKM masih menghadapi kendala, terutama dalam hal permodalan dan perluasan pemasaran.

“Oleh karena itu, saya mengimbau OJK untuk terus menggelar kegiatan literasi, khususnya di bidang keuangan dan pemasaran produk,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa kader PKK merupakan ujung tombak dalam menyebarkan edukasi keuangan di lingkungan keluarga dan masyarakat.

“Mengajak kader PKK mengikuti kegiatan ini adalah langkah yang sangat tepat,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, H. Fauzi Amro, menyampaikan bahwa OJK merupakan mitra Komisi XI dalam mendorong literasi dan inklusi keuangan. Ia menilai program SICANTIKS sangat penting, terutama bagi ibu-ibu yang rentan terhadap pinjol ilegal dan investasi abal-abal.

“Kami mengapresiasi OJK atas program SICANTIKS yang memberikan edukasi keuangan bagi para ibu di Provinsi Sumsel,” katanya.

Senada dengan itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku PUJK, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan bahwa program ini merupakan bentuk sinergi untuk menciptakan ibu-ibu yang cerdas dalam hal keuangan.

“Dengan kecakapan finansial, ibu-ibu dapat mendampingi UMKM agar berkembang dan mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga,” pungkasnya. (Ning)

Palembang PemProv

Festival Sriwijaya ke-33 Resmi Dibuka, Gubernur Sumsel Herman Deru Terima Penghargaan KEN 2024 dari Kemenparekraf RI

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru secara resmi membuka Festival Sriwijaya ke-33 di pelataran Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera), Palembang, Jumat (16/5/2025) malam.

Pembukaan festival ini dimeriahkan berbagai pertunjukan seni dan budaya yang menampilkan kekayaan warisan budaya tak benda Sumatera Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sumsel Herman Deru  juga menerima Piagam Kharisma Event Nusantara (KEN) dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Republik Indonesia (RI). Penghargaan diserahkan langsung oleh Asisten Deputi Event Daerah Kemenparekraf, Reza Pahlevi, sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Sumsel dalam menyelenggarakan event-event berskala nasional yang berdampak positif bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

“Saya berterima kasih kepada Kemenparekraf yang telah memasukkan Festival Sriwijaya dalam KEN. Sumsel tidak hanya memiliki Festival Sriwijaya, tetapi juga event lain seperti Sriwijaya Dempo Run dan Sriwijaya Ranau Grand Fondo. Saya berharap kedua event tersebut juga dapat masuk dalam KEN,” ujar Herman Deru.

Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap kontribusi kepala daerah se-Sumsel dalam penyelenggaraan Festival Sriwijaya. Menurutnya, festival ini menjadi momentum untuk mengingatkan bahwa Sumsel memiliki kekayaan seni dan budaya yang luar biasa.

“Penyelenggaraan ini juga merupakan ungkapan rasa cinta kita terhadap seni budaya Sumsel. Pada acara puncak nanti, saya ingin Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melibatkan para pelajar,” imbuhnya.

Sementara itu, Asisten Deputi Event Daerah Kemenparekraf, Reza Pahlevi, menyampaikan apresiasinya terhadap Pemprov Sumsel atas suksesnya penyelenggaraan festival ini. Ia menyebut, Festival Sriwijaya bersama dua event lainnya, Lomba Bidar dan Festival Karangasem di Muara Enim masuk dalam daftar KEN.

“Event seperti ini sangat strategis dalam menarik wisatawan karena melibatkan banyak pihak, mulai dari seniman, pelaku UMKM, hingga pelaku pameran. Sumsel sudah terbukti berpengalaman menyelenggarakan event nasional maupun internasional,” ungkap Reza.

Menurutnya, Festival Sriwijaya merupakan acara tahunan yang bertujuan mempromosikan kebudayaan dan pariwisata Sumsel sekaligus meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap warisan budaya daerah.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumsel, Pandji Tjahjanto, dalam laporannya menyampaikan bahwa Festival Sriwijaya ke-33 dilaksanakan selama tiga hari, mulai 16 hingga 18 Mei 2025. Festival ini menjadi ajang promosi budaya dan pariwisata serta meningkatkan kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.

“Beberapa pertunjukan yang ditampilkan antara lain sendratasik The Glory of Sriwijaya yang sudah kita saksikan bersama malam ini, penampilan seni budaya dari 17 kabupaten/kota, serta talkshow kebudayaan,” jelas Pandji.

Pembukaan Festival Sriwijaya turut dihadiri Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang, anggota DPD RI Ratu Tenny Leriva, jajaran Forkopimda, para Bupati/Walikota se-Sumsel, Ketua TP PKK Sumsel Feby Deru, Staf Ahli TP PKK Sumsel Lidyawati Cik Ujang, para Ketua TP PKK Kabupaten/Kota, Korwil ICSB Sumsel Samantha Tivani, serta kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel. (Ning)

 

Palembang PemProv

Cegah Bencana Hidrometeorologis, Wagub Cik Ujang Dorong Gerakan Tanam Pohon

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Selatan(Sumsel) H. Cik Ujang menggencarkan gerakan penanaman pohon dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang dipusatkan di Plaza Danau Jakabaring Palembang, Sabtu (17/5/2025).

Aksi ini merupakan bagian dari komitmen menjaga kelestarian lingkungan dan mewujudkan Sumsel sebagai provinsi hijau, lestari, dan berkelanjutan.

Menurut Cik Ujang, kegiatan tersebut sejalan dengan tema HUT ke-79, yakni “Bersama Membangun Sumsel, Mari Bersinergi Mewujudkan Sumsel Maju Terus untuk Semua.” Selain sebagai bagian dari peringatan HUT, kegiatan ini juga menjadi simbol komitmen Pemerintah Provinsi terhadap pembangunan berwawasan lingkungan.

“Penanaman pohon ini bertujuan mengurangi dampak bencana hidrometeorologis seperti kekeringan, gagal panen, kesulitan air bersih, serta kebakaran hutan dan lahan,” ujar Cik Ujang.

Ia menambahkan, bencana-bencana tersebut merupakan dampak nyata dari perubahan iklim serta degradasi hutan dan lahan. Karena itu, penanaman pohon menjadi langkah strategis dalam upaya pemulihan lingkungan.

“Penanaman pohon tidak hanya menjaga fungsi lingkungan, tetapi juga meningkatkan kualitas udara. Satu pohon yang kita tanam diperkirakan mampu menghasilkan 1,2 kilogram oksigen per hari, sementara satu orang hanya membutuhkan 0,75 kilogram oksigen. Artinya, satu pohon cukup untuk dua orang,” jelasnya.

Cik Ujang juga menegaskan bahwa kegiatan ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah dalam mendukung pemulihan ekosistem hutan dan lahan di berbagai wilayah Sumsel.

Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak seluruh peserta untuk aktif menanam pohon, tidak hanya di Plaza Danau OPI Jakabaring, tetapi juga di berbagai wilayah di Sumatera Selatan sebagai upaya meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini. Semoga upaya kita menjaga kelestarian hutan mendapat ridho dari Allah SWT,” tutupnya.(Ning)

 

Palembang PemProv

Gubernur Herman Deru Serahkan Santunan Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan kepada Petani Sawit di Sumsel

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru secara simbolis menyerahkan santunan Jaminan Kematian dari BPJS Ketenagakerjaan kepada petani dan pekebun sawit Sumsel tahun 2025. Acara penyerahan berlangsung di Auditorium Bina Praja, Kantor Gubernur Sumsel, Kamis (15/5/2025) sore.

Dalam sambutannya, Herman Deru menegaskan pentingnya perlindungan jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja bagi para pekerja. Ia menyebutkan, keberadaan jaminan ini memberikan rasa aman dan kepercayaan diri bagi pekerja dalam menjalankan tugas sehari-hari.

“Pemberian jaminan sosial ini merupakan bentuk pelayanan pemerintah, khususnya kepala daerah, kepada masyarakat. Masih banyak yang belum menyadari pentingnya layanan ini,” ujar Herman Deru.

Ia berharap layanan ini mampu meningkatkan kepercayaan diri para pekerja.

“Mudah-mudahan layanan ini bisa membuat para pekerja lebih percaya diri karena tahu bahwa mereka dijamin,” tegasnya.

Agar jangkauan program semakin luas, Herman Deru mengimbau BPJS Ketenagakerjaan, terutama kantor cabang di kabupaten dan kota, untuk aktif menjalin komunikasi dengan bupati dan wali kota setempat. Ia menilai iuran program ini cukup terjangkau, hanya belasan ribu rupiah per bulan.

Gubernur juga mengingatkan agar santunan yang diterima digunakan secara bijak oleh para ahli waris.

“Dana santunan sebesar Rp42 juta dari Jaminan Kematian bisa ditabung atau dijadikan modal usaha oleh ahli waris,” jelasnya.

Kepala Dinas Perkebunan Sumsel, Agus Darwa, mengungkapkan bahwa luas area perkebunan sawit di Sumsel mencapai 1,25 juta hektare. Dari luasan tersebut, terdapat sekitar 240 ribu kepala keluarga pekebun yang bergantung hidup dari sektor sawit dan rentan terhadap risiko kecelakaan kerja.

Karena itu, sejak periode pertama kepemimpinan Gubernur Herman Deru, Pemprov Sumsel bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan kepada pekebun melalui program Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang didanai dari Dana Bagi Hasil (DBH) sawit.

“Pada tahun 2024, sebanyak 19.023 pekebun di daerah seperti OKI, Muba, OKU, Prabumulih, Muara Enim, Lahat, Banyuasin, Musi Rawas, dan Muratara telah menerima kartu BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Agus.

Ia menyebutkan, sejauh ini terdapat 63 kasus kematian dan 25 di antaranya telah menerima santunan. Santunan yang diberikan mencapai Rp42 juta untuk JKM, dan hingga Rp72 juta untuk JKK jika terjadi kecelakaan kerja yang berakibat kematian atau cacat tetap.

“Masih banyak pekebun yang belum terakomodasi dalam program ini, sehingga pendataan terus dilakukan agar manfaatnya semakin meluas,” ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel, Muhyidin, menyatakan pihaknya bertugas memastikan para pekerja informal dapat masuk dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Ia mengapresiasi komitmen Gubernur Herman Deru dalam melindungi pekerja sektor perkebunan.

“Dari sekitar 2,9 juta pekerja informal di Sumsel, baru sekitar 1,1 juta atau 36,39 persen yang terlindungi. Kami menargetkan jumlah itu terus meningkat pada tahun 2025,” kata Muhyidin.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Herman Deru, didampingi Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel Muhyidin, dan Ketua Komisi II DPRD Sumsel Ayu Nur Suri, secara simbolis menyerahkan santunan kepada para ahli waris. (Ning)