PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Aliansi Aktivis Kritis Indonesia(A2Ki) mendesak Pemerintah Kota Palembang mengevaluasi kelayakan operasional Hotel The Alts Palembang. Desakan itu disampaikan dalam aksi damai di depan hotel The Alts tersebut, Selasa (20/10/2026).
A2Ki menyoroti sejumlah aspek, mulai dari kapasitas lahan parkir, dampak kendaraan terhadap lalu lintas, kelengkapan perizinan, hingga kepatuhan terhadap kewajiban pajak daerah.
Koordinator aksi A2Ki, Maulana AHA,S.H mengatakan pemerintah perlu turun langsung untuk memastikan seluruh aspek operasional hotel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Menurut kami, persoalan ini harus diperiksa secara objektif dan transparan. Kami tidak ingin hanya mendengar penjelasan, tetapi juga perlu ada verifikasi langsung dari instansi berwenang. Jika ditemukan pelanggaran, kami meminta agar ditindak sesuai aturan yang berlaku,” ujar Maulana.
Dalam tuntutannya, A2Ki meminta Dinas Perhubungan Kota Palembang mengevaluasi fasilitas parkir dan dampaknya terhadap arus lalu lintas. DPMPTSP diminta memeriksa perizinan, sedangkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) diminta memverifikasi kepatuhan pajak hotel.
A2Ki juga mendesak Dinas Pariwisata melakukan pengawasan terhadap pemenuhan standar usaha perhotelan. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah diminta mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum.
Maulana menegaskan pemeriksaan harus dilakukan secara objektif dan transparan. Apabila terbukti terjadi pelanggaran, ia meminta instansi terkait menindaklanjutinya sesuai kewenangan masing-masing.
Sementara itu, General Manager Hotel The Alts Palembang, Rizki, menyatakan pihaknya terbuka terhadap aspirasi dan kritik yang disampaikan A2Ki.
“Kami sangat terbuka. Selama ini memang Hotel The Alts salah satu hotel yang peduli dengan organisasi sosial dan lain-lain. Mungkin selama ini informasinya kurang cukup, tetapi kami bisa menjelaskan semua informasi tersebut,” ujar Rizki.
Terkait perpajakan, Rizki mengklaim kewajiban pajak hotel telah berjalan dengan baik dan seluruh dokumen yang diperlukan tersedia.
“Soal pajak, saya jamin dan pastikan semuanya baik, semuanya lancar, semua dokumen lengkap. Tidak pernah telat juga,” katanya.
Rizki menjelaskan, pihak hotel menggunakan perangkat tapping box yang terintegrasi dengan sistem instansi pendapatan daerah untuk pencatatan transaksi.
Mengenai parkir, Rizki menyebut Hotel The Alts memiliki fasilitas basement yang terdiri dari lantai P1, P2, dan P3. Manajemen juga mengaku bekerja sama dengan layanan valet serta area parkir di kawasan Pujasera Rajawali.
Menurut Rizki, area parkir yang menjadi lokasi kerja sama tersebut mampu menampung sekitar 300 mobil.
“Kami sebisa mungkin menghindari parkir sampai di jalan atau bahkan masuk ke kompleks. Untuk sementara, solusinya memang melalui valet. Kami juga masih mencari solusi agar mendapatkan lahan yang lebih baik lagi,” jelasnya.
Meski demikian, kapasitas parkir, kelengkapan perizinan, dan kepatuhan perpajakan hotel masih perlu dipastikan melalui verifikasi dokumen serta pemeriksaan lapangan oleh instansi terkait.
A2Ki berharap Pemkot Palembang segera menindaklanjuti aspirasi tersebut. Hasil pemeriksaan juga diminta disampaikan secara transparan agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai kesesuaian operasional Hotel The Alts dengan ketentuan yang berlaku. (Rls/Ags).