BLITAR -(deklarasinews.com)- Gagal mediasi dengan DPRD dan Pemkab Blitar pada Jum’at 16/10 terkait dampak menurunnya Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Blitar pada tahun anggaran 2026 menjadi pemicu 4 organisasi pemerintahan desa yakni, Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Blitar, ABPEDNAS, FORSEKDESI, dan PPDI Ultimatum sepakat menggelar aksi damai.
Sementara itu, dalam mediasi di kantor DPRD kabupaten Blitar tersebut, perwakilan ke 4 Organisasi Pemeritah Desa (Pemdes) di Kabupaten Blitar belum menemukan mufakat dan memberi ultimatum tetap berencana akan menggelar aksi damai pada Rabu (21/10/2026) siang bila tuntutan tersebut tidak ada kepastian.
Mununtut ketua PKDI Blitar yakni, Rudi Puryono SH menyampaikan, Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2026 sudah menurun, ADD tahun 2027 harus di kembalikan, paling tidak setara ADD tahun anggaran 2025.
“Karena belum ada jawaban dan kepastian dalam mediasi, kita koordinasi dan tetap sepakat melaksanakan Aksi Damai di Kantor Bupati Blitar dan DPRD Kabupaten Blitar dengan semua peserta yang telah di sepakati kemarin,” jelasnya.
Lanjut, Ia menambahkan Rencana aksi tersebut sebagai langkah kongkit konsolidasi bersama yang berlangsung pada Rabu, 14 Oktober 2026, di Gedung BUMDes Desa Karangsono, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar.
“Sekali lagi kami tegaskan, ADD 2027 merupakan urat nadi masa depan desa dan wajib kita perjuangkan. Tidak ada kata tawar menawar lagi, minimal sama dengan ADD tahun 2025,” pungkasnya. (Mst)