ACEH TIMUR -(deklarasinews.com)- Masyarakat Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur, sepertinya sudah terlalu lama dipaksa bersabar dengan kondisi jalan yang rusak.
Persoalan jalan penghubung Idi–Keude Geureubak yang melintasi Kecamatan Idi Tunong bukan baru muncul pada 2023. Kerusakan jalan tersebut bahkan telah dirasakan masyarakat jauh sebelum keluhan itu kembali mencuat dalam pemberitaan pada 2023.
Tahun berganti, pemberitaan datang silih berganti, keluhan masyarakat terus disampaikan, namun sejumlah titik jalan masih saja memprihatinkan.
Di antaranya kawasan Desa Blang Guci, Desa Seuneubok Jalan tepat di depan Kantor Camat Idi Tunong hingga Desa Keude Keumuneng.
Pada 2023, persoalan jalan rusak sudah disampaikan masyarakat melalui agenda Jumat Curhat bersama Kapolres Aceh Timur. Aspirasi tersebut bahkan diminta untuk diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
Namun pada 2025, keluhan kembali muncul. Jalan masih berlubang, berbatu dan berdebu. Penanganan sementara yang dilakukan pun belum menjadi solusi jangka panjang.
Memasuki 2026, persoalan tersebut kembali menjadi sorotan.
Bahkan pada momentum HUT RI bulan lalu, deretan bendera merah putih sempat berdiri di pinggir jalan yang rusak. Pemandangan itu terasa ironis: bendera sebagai simbol kemerdekaan berkibar, sementara masyarakat masih belum “merdeka” dari jalan berlubang.
Kini bendera telah diturunkan.
Tetapi jalan yang rusak masih menunggu perhatian.
Kondisi tersebut bukan hanya mengganggu kenyamanan. Jalan yang berlubang dan rusak juga membahayakan pengguna jalan. Kecelakaan pun kerap terjadi, membuat masyarakat semakin khawatir setiap kali melintasi ruas tersebut.
Seorang pengendara pernah menyindir,
“Ooo, ini sudah menjadi tes kendaraan.”
Sementara warga lainnya mengatakan,
“Kalau semua janji pejabat terpenuhi, ini sudah jadi jalan tol mungkin.”
Sekilas terdengar seperti candaan. Namun sebenarnya, itu adalah bentuk kekecewaan masyarakat yang sudah bertahun-tahun menunggu.
Mereka tidak meminta jalan tol.
Mereka hanya ingin jalan yang layak dan aman.
Jalan yang tidak membuat pengendara harus zig-zag menghindari lubang. Jalan yang tidak membuat warga waswas setiap kali anak mereka berangkat sekolah. Jalan yang tidak kembali menjadi berita dengan persoalan yang sama setiap beberapa tahun.
Kalau kerusakan sudah ada jauh sebelum 2023, lalu kembali diberitakan pada 2023, disorot lagi pada 2025, dan hingga 2026 masyarakat masih mengeluhkan hal yang sama, maka pertanyaannya semakin getir:
Sebenarnya sampai kapan masyarakat Idi Tunong harus menunggu?
Apakah Idi Tunong memang anak tiri pembangunan?
Atau memang hanya menjadi tempat menumpuk janji dari tahun ke tahun?
Masyarakat mungkin sudah lelah mendengar janji.
Kini mereka hanya ingin melihat satu hal:
bukan lagi janji di atas kertas, tetapi aspal yang benar-benar membentang di jalan mereka. (Ami)