BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung terus giatkan kematangan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) melalui kegiatan Sosialisasi dan Pendataan Lapangan di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Sabtu (8/8). Keberhasilan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Provinsi Lampung tidak hanya ditentukan oleh kerja para petugas di lapangan, tetapi juga oleh dukungan dan partisipasi masyarakat. Karena itu, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pelaku usaha, serta berbagai elemen masyarakat didorong menjadi penggerak kepercayaan agar masyarakat bersedia menerima petugas dan memberikan data secara lengkap dan benar.
Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi dan Pendataan Sensus Ekonomi 2026 sebagai tindak lanjut kerja sama antara Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung dengan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Lampung. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan pelaksanaan SE2026 di Lampung berjalan sukses, baik dari sisi cakupan maupun kualitas data.
Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution menegaskan, tantangan terbesar dalam pelaksanaan sensus bukan semata-mata menemukan keberadaan usaha, tetapi membangun kepercayaan masyarakat terhadap tujuan pendataan. Di lapangan masih terdapat pelaku usaha yang mempertanyakan alasan data mereka diperlukan maupun kekhawatiran mengenai kemungkinan data digunakan untuk kepentingan di luar statistik.
“BPS tidak datang untuk memeriksa atau menilai usaha. BPS datang untuk mencatat kondisi perekonomian secara objektif sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Seluruh data yang diberikan kepada BPS dijamin kerahasiaannya sesuai dengan Undang-Undang Statistik,” tegasnya.
Ahmadriswan menambahkan, data yang dikumpulkan dalam SE2026 tidak berkaitan dengan kepentingan perpajakan. Pendataan dilakukan semata-mata untuk kepentingan statistik, khususnya untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai struktur, potensi, aktivitas, dan perkembangan perekonomian Indonesia, termasuk Provinsi Lampung. Dengan data tersebut, pemerintah dapat menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti.
Menurutnya, pesan tersebut perlu disampaikan secara luas oleh orang-orang yang memiliki kedekatan dan kepercayaan dengan masyarakat. Seorang tokoh adat yang mengajak komunitasnya menerima petugas, tokoh masyarakat yang menjelaskan bahwa data BPS aman, maupun pelaku usaha yang mengajak rekan-rekannya berpartisipasi, dapat menjadi jembatan penting dalam membangun kepercayaan.
“Kepercayaan tidak selalu lahir dari surat resmi. Kepercayaan sering kali tumbuh dari orang-orang yang selama ini dipercaya masyarakat,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, keberadaan FPK dinilai memiliki posisi strategis. Lampung merupakan daerah yang memiliki keragaman suku, budaya, bahasa dan adat istiadat. Keragaman tersebut justru dapat menjadi kekuatan sosial untuk membangun gerakan bersama dalam menyukseskan SE2026.
BPS tidak meminta para tokoh masyarakat untuk menjadi petugas sensus. Dukungan yang diharapkan justru sederhana tetapi sangat menentukan, yakni membantu meyakinkan masyarakat agar menerima petugas, memberikan data secara lengkap dan benar, serta memastikan setiap usaha tercatat. Pesan tersebut diharapkan dapat disampaikan melalui organisasi, komunitas, dunia usaha, media sosial maupun percakapan sehari-hari.
Progress Pendataan Mencapai 88 Persen
Hingga saat ini, progres pendataan SE2026 di Provinsi Lampung telah mencapai 88 persen. Capaian tersebut menunjukkan kerja keras ribuan petugas yang terus bergerak mendatangi berbagai lokasi usaha, mulai dari pasar, pertokoan, sentra ekonomi, kawasan industri hingga usaha yang dijalankan dari rumah.
BPS Provinsi Lampung mendorong seluruh jajaran untuk terus melakukan percepatan sehingga cakupan pendataan dapat mencapai target pada 17 Agustus 2026. Namun, percepatan tersebut tidak boleh mengorbankan kualitas data.
Setelah cakupan pendataan mencapai target, BPS akan melanjutkan tahapan penyisiran untuk memastikan tidak ada pelaku usaha maupun keluarga yang memiliki kegiatan ekonomi yang terlewat dari pendataan. Tahapan ini penting karena keberhasilan sensus tidak hanya diukur dari seberapa cepat pendataan selesai, tetapi juga dari seberapa lengkap populasi ekonomi yang berhasil dicatat.
Selain memastikan tidak ada yang terlewat, BPS juga akan memperkuat pemeriksaan kualitas data, antara lain melalui pengecekan kewajaran data dan memastikan tidak terdapat missing value. Dengan demikian, data yang dihasilkan tidak hanya memiliki cakupan yang luas, tetapi juga lengkap, wajar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Mengawal Data untuk Kebijakan Ekonomi Lampung
Forum bersama FPK ini pada akhirnya bukan sekadar kegiatan sosialisasi, tetapi merupakan bagian dari gerakan masyarakat untuk mengawal keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Lampung.
Data yang dikumpulkan melalui SE2026 akan menjadi fondasi penting untuk memahami bagaimana perekonomian Lampung bergerak, di mana potensi ekonomi berada, sektor apa yang berkembang, bagaimana karakteristik usaha yang dijalankan masyarakat, serta peluang apa yang dapat dikembangkan oleh para pelaku usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, partisipasi masyarakat dalam Sensus Ekonomi 2026 pada hakikatnya merupakan bentuk kontribusi langsung terhadap pembangunan daerah. Semakin lengkap masyarakat memberikan data, semakin utuh pula gambaran ekonomi Lampung yang dapat digunakan pemerintah dalam merumuskan kebijakan.
Kepala BPS Provinsi Lampung mengajak seluruh unsur pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh adat, dunia usaha, media dan masyarakat untuk terus mengawal pelaksanaan SE2026 hingga tuntas.
“Ketika pemerintah memberikan dukungan, tokoh masyarakat ikut bergerak, media menyampaikan informasi yang benar, pelaku usaha berpartisipasi, dan masyarakat membuka pintunya untuk petugas, maka Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Lampung akan selesai lebih cepat dengan kualitas yang tetap terjaga,” ujarnya.
Dukungan penuh juga disuarakan oleh FPK Provinsi Lampung. Ketua FPK Provinsi Lampung, Darussalam, mengimbau seluruh jajaran dan anggotanya untuk menyukseskan pendataan dengan memberikan informasi yang benar apa adanya.
“Data SE2026 sangat penting bagi pemerintah. Bagaimana Lampung akan maju kalau kita tidak memberikan data yang sebenarnya? Saya berharap seluruh anggota FPK dapat membantu memberikan data Sensus Ekonomi sesuai fakta yang ada. Kita bantu BPS dengan Ikhlas” imbau Darussalam. Ketua KERABAT Lampung, yang merupakan anggota FPK, Donald Harris Sihotang, menyatakan siap menggerakkan anggotanya hingga tingkat akar rumput.
“Kami akan imbau kepada seluruh Kerukunan Masyarakat Batak di Provinsi Lampung yang mencakup 108 Marga terdaftar,” kata Donald.
Mewakili Pemerintah Provinsi Lampung, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menyampaikan arahan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung. Dalam arahan tersebut Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa kebhinekaan di Lampung harus diperkuat dengan semangat kesatuan data demi mendukung kedaulatan pembangunan bangsa.
“Sumpah Pemuda yang dulu: satu bangsa, satu tanah air, berbahasa persatuan yang satu. Tantangan kita ke depan untuk peradaban Indonesia adalah bagaimana mewujudkan Satu Data yang bisa menunjang kedaulatan dan kemajuan bangsa Indonesia. Itulah kenapa sensus ini sangat penting,” tegas Ganjar.
Keberhasilan SE2026 pada akhirnya bukan hanya keberhasilan BPS. Ini adalah keberhasilan bersama seluruh masyarakat Lampung dalam menghadirkan data ekonomi yang lengkap dan berkualitas sebagai dasar pembangunan yang lebih tepat, terarah dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.
Sebab, setiap usaha yang tercatat akan membantu pemerintah melihat potensi ekonomi secara lebih utuh. Dan setiap masyarakat yang bersedia memberikan data berarti ikut berkontribusi menghadirkan kebijakan yang lebih tepat.
Usaha Tercatat, Kebijakan Tepat. Partisipasi Masyarakat Menguatkan Ekonomi Lampung.(Red)