SERUI -(deklarasinews.com)— Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Yapen digelar hari ini di ruang pertemuan Kantor Bupati. Rapat yang berlangsung pada Rabu ini dihadiri langsung oleh Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy, Ketua DPRK Kepulauan Yapen Ebzon Sembai, PJ Sekretaris Daerah Cyfrianus Mambai, para asisten, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta direksi dan staf Perumda (19/8/2026).
Dalam sambutannya, Ketua DPRK Ebzon Sembai menyampaikan evaluasi kinerja Perumda, menekankan pentingnya transparansi laporan keuangan. Ia mengingatkan bahwa dana yang dikeluarkan pemerintah daerah merupakan uang rakyat sehingga harus dipertanggungjawabkan secara jelas sesuai peruntukannya.” Ucapnya ”
“Kesesuaian antara anggaran dan kondisi riil di lapangan harus dipastikan. Masyarakat berhak mengetahui pengelolaan dana, karena kepercayaan dan amanat publik harus dijaga,” tegas Ebzon.
Ebzon mengingatkan bahwa Perumdam memiliki dua fungsi utama, fungsi sosial sebagai penyedia layanan publik dan fungsi bisnis. Untuk menjalankan fungsi bisnis, kata dia, Perumda harus terus berinovasi sekaligus menyelesaikan persoalan internal, khususnya terkait pengelolaan modal dari pemerintah daerah.
Salah satu perhatian DPRK adalah penyelesaian tunggakan. Ebzon meminta agar persoalan piutang dituntaskan karena berdampak pada kelangsungan usaha. Selain itu, kualitas layanan publik juga harus menjadi prioritas; kepuasan pelanggan harus menjadi target utama penyelenggaraan layanan air minum di Kabupaten Kepulauan Yapen.
Lebih lanjut, Ebzon menyoroti kendala teknis yang sering muncul di lapangan, seperti pemalangan (penguncian) pasokan air, penempatan pipa yang melewati halaman atau pekarangan warga, dan kebocoran jaringan.
Masalah-masalah tersebut tidak hanya mengganggu pelayanan publik tetapi juga menurunkan pendapatan Perumda dari sisi bisnis.
“Kendala-kendala di lapangan ini harus segera diselesaikan agar layanan tidak terganggu dan pendapatan Perumdam pulih,” ujarnya.
Sebagai solusi jangka pendek dan jangka panjang, Ketua DPRK berharap penyertaan modal dari pemerintah daerah tidak hanya dimaknai sebagai dukungan finansial, tetapi juga sebagai upaya untuk memperkuat kapasitas Perumdam menyelesaikan permasalahan teknis dan administratif sehingga pelayanan air minum kepada masyarakat dapat berjalan optimal.
RUPS diakhiri dengan catatan agar direksi Perumdam menyusun program perbaikan transparansi keuangan, penyelesaian tunggakan, dan langkah teknis untuk mengatasi kebocoran serta kendala pemasangan jaringan di area pemukiman.(GM)