Proses Pembangun Tol Serpong – Balaraja, Kantah Kabupaten Tangerang Lakukan Pembayaran

KAB. TANGERANG -(deklarasinews.com)- Proses pembangunan Jalan Tol Serpong–Balaraja Seksi 2A terus berjalan. Sebagai bagian dari tahapan pengadaan tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang melaksanakan pembayaran Uang Ganti Rugi (UGR) kepada masyarakat pemilik 31 bidang tanah yang terdampak pembangunan jalan tol tersebut, pada Selasa, 17 November 2026.

Pembayaran UGR tersebut mencakup 6 bidang tanah di Desa Palasari dan 25 bidang tanah di Desa Mekarjaya. Pelaksanaan pembayaran dilakukan sesuai tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat sekaligus mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur strategis.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Hermawan, menegaskan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah senantiasa mengedepankan tertib administrasi, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta perhatian terhadap hak masyarakat yang terdampak.

“Kami memastikan setiap tahapan pengadaan tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hak masyarakat yang terdampak pembangunan tetap menjadi perhatian utama,” ujarnya.

Kegiatan ini turut melibatkan Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol Serpong–Balaraja, PT Trans Bumi Serbaraja, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, unsur Kepolisian dari Polresta Tangerang dan Polres Tangerang Selatan, pemerintah kecamatan dan desa, serta instansi terkait lainnya. Kolaborasi lintas instansi tersebut menjadi wujud sinergi dalam mendukung proses pengadaan tanah yang tertib, lancar, dan sesuai ketentuan, sekaligus memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan dengan memperhatikan hak masyarakat yang terdampak.

Pembangunan Jalan Tol Serpong–Balaraja diharapkan dapat semakin memperkuat konektivitas antarwilayah, meningkatkan kelancaran mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang dan wilayah sekitarnya.

Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang terus berkomitmen mengawal pelaksanaan pengadaan tanah dengan mengedepankan kepastian hukum, transparansi, dan perlindungan hak masyarakat, sejalan dengan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Bersama mengawal pembangunan, memastikan hak masyarakat tetap terlindungi.

Tinggalkan Balasan