Oleh: *) Lukman Hakim, S.P., M.M.
*) Dosen Prodi Manajemen IIB Darmajaya, Jurnalis di Bandar Lampung
BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- INDONESIA hidup berdampingan dengan ancaman bencana yang beragam. Letak geografis, kondisi geologis, karakter iklim tropis, serta perubahan lingkungan membuat berbagai wilayah menghadapi risiko banjir, tanah longsor, kekeringan, gempa bumi, hingga cuaca ekstrem. Dalam situasi seperti ini, bencana tidak cukup dipahami sebagai peristiwa alam yang datang tiba-tiba. Besarnya dampak juga ditentukan oleh tingkat kerentanan masyarakat, kualitas tata kelola lingkungan, kesiapan infrastruktur, dan kemampuan lembaga terkait menerjemahkan informasi ancaman menjadi tindakan penyelamatan.
Persoalan mendasar dalam menghadapi bencana bukan semata-mata apakah alam dapat diprediksi secara akurat, melainkan apakah manusia telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk. Prakiraan cuaca dapat berubah mengikuti dinamika atmosfer, intensitas hujan dapat berbeda antarlokasi, dan waktu terjadinya bencana tidak selalu dapat ditentukan secara tepat. Namun, ketidakpastian tersebut seharusnya tidak menjadi alasan untuk membiarkan masyarakat tanpa persiapan. Justru ketika ancaman tidak sepenuhnya dapat dipastikan, kesiapsiagaan harus dirancang lebih sistematis.
Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada 12 Oktober 2026 mengenai prakiraan cuaca periode 13–19 Oktober 2026 menunjukkan bahwa kondisi kering secara umum masih berlangsung, tetapi potensi hujan lebat tetap dapat terjadi di sejumlah wilayah. BMKG juga mencatat curah hujan harian pada 9–11 Oktober 2026 mencapai 231 milimeter di Sumatra Barat, 198 milimeter di Aceh, dan 132 milimeter di Kalimantan Barat. Data ini menegaskan bahwa gambaran cuaca secara umum tidak selalu menggambarkan kondisi setiap daerah. Di tengah kecenderungan kering, hujan dengan intensitas tinggi tetap dapat muncul secara lokal dan memicu ancaman hidrometeorologi.
Risiko tersebut bukan sekadar kemungkinan di atas kertas. Banjir bandang di Kabupaten Solok, Sumatra Barat, pada 21 September 2026 memperlihatkan bagaimana bencana menimbulkan konsekuensi kemanusiaan yang serius. Berdasarkan laporan perkembangan penanganan bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diterbitkan pada 1 Oktober 2026, pembaruan hingga 30 September mencatat dua orang meninggal dunia, dua orang mengalami luka berat, 12 orang luka ringan, dan sekitar 542 orang masih mengungsi. Di balik angka-angka itu terdapat keluarga yang kehilangan anggota keluarga, warga yang harus meninggalkan rumah, serta kehidupan sosial dan ekonomi yang terganggu.
Data tersebut semestinya tidak hanya dibaca sebagai catatan setelah bencana terjadi. Data juga perlu menjadi bahan evaluasi untuk menilai apakah informasi risiko telah menjangkau masyarakat, apakah jalur evakuasi dapat digunakan, apakah kelompok rentan memperoleh perlindungan, dan apakah koordinasi antarlembaga berjalan efektif. Jika angka korban dan pengungsian hanya menjadi bagian dari laporan rutin, sementara kelemahan yang sama terus berulang, maka pembelajaran dari bencana belum sepenuhnya berubah menjadi kebijakan pencegahan.
Di sinilah pentingnya membedakan sikap waspada dengan budaya siaga. Waspada merupakan kesadaran terhadap ancaman, sedangkan siaga menuntut kesiapan nyata untuk bertindak. Masyarakat dapat mengetahui bahwa hujan lebat berpotensi terjadi, tetapi pengetahuan itu belum cukup apabila warga tidak mengetahui lokasi aman, jalur evakuasi, cara menerima peringatan resmi, atau tindakan yang harus dilakukan ketika kondisi darurat muncul. Dengan demikian, ukuran kesiapsiagaan bukan seberapa sering peringatan disampaikan, melainkan seberapa siap masyarakat meresponsnya.
Ketidakpastian Cuaca Menuju Budaya Siaga Bencana
Dalam praktiknya, informasi cuaca dan peringatan dini sering kali diperlakukan sebagai tujuan akhir, padahal keduanya seharusnya menjadi awal dari rangkaian tindakan penyelamatan. Prakiraan yang akurat tidak otomatis mengurangi korban apabila informasi terlambat diterima, sulit dipahami, tidak dipercaya, atau tidak diikuti prosedur tanggap darurat. Sebaliknya, informasi yang memiliki tingkat ketidakpastian tetap dapat membantu menyelamatkan masyarakat jika disertai komunikasi yang jelas, pembagian tanggung jawab, dan kesiapan untuk bertindak sebelum situasi memburuk.
Kerangka sistem peringatan dini yang dikembangkan United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) menempatkan empat unsur penting dalam satu kesatuan, yaitu pengetahuan risiko, pemantauan dan prakiraan ancaman, penyampaian peringatan, serta kesiapsiagaan untuk merespons. Keempat unsur itu tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Informasi meteorologi perlu dihubungkan dengan pemetaan wilayah rawan, disampaikan melalui saluran yang dapat dijangkau masyarakat, lalu ditindaklanjuti dengan prosedur evakuasi dan tindakan perlindungan yang sudah dipahami sebelumnya. Peringatan dini baru memiliki nilai maksimal ketika masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan setelah menerima peringatan tersebut.
Karena itu, keberhasilan sistem peringatan dini tidak semestinya hanya dinilai dari tersedianya aplikasi, alat pemantau, pengeras suara, atau unggahan informasi di media sosial. Teknologi memang penting, tetapi teknologi tanpa kesiapan sosial berisiko menghasilkan ilusi keamanan. Peringatan bisa saja telah dikirim, tetapi warga belum tentu menerimanya. Warga mungkin telah menerima pesan, tetapi belum tentu memahami tingkat ancamannya. Bahkan ketika ancaman dipahami, tindakan evakuasi bisa tetap terhambat oleh akses jalan, keterbatasan transportasi, ketidakjelasan titik kumpul, atau kekhawatiran meninggalkan harta benda.
Masalah kebencanaan dengan demikian tidak berhenti pada persoalan teknis, tetapi juga menyangkut tata kelola dan tanggung jawab. Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan bahwa informasi ilmiah diterjemahkan menjadi langkah operasional yang sesuai dengan karakter wilayah. Aparat di tingkat lokal perlu mengetahui pembagian tugas, masyarakat perlu memahami prosedur penyelamatan, sedangkan lembaga pendidikan, media, organisasi sosial, dan dunia usaha perlu menjadi bagian dari ekosistem kesiapsiagaan. Tanpa koordinasi yang teruji, peringatan dini berisiko menjadi pesan yang berhenti di layar telepon atau pengeras suara.
Penanganan bencana juga perlu diarahkan pada kecenderungan memberikan perhatian besar setelah kerusakan terjadi, sementara kesiapan sebelum bencana belum selalu menjadi prioritas yang terukur. Ketika bencana melanda, bantuan, kunjungan pejabat, pendataan korban, dan pemulihan memperoleh perhatian luas. Semua itu diperlukan dan tidak boleh dikurangi. Namun, respons setelah kejadian tidak dapat menggantikan upaya mengurangi risiko sebelumnya. Membangun kembali rumah yang rusak penting, tetapi memastikan rumah, fasilitas umum, dan permukiman lebih aman sebelum bencana berikutnya sama pentingnya.
Persoalannya bukan sekadar apakah kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan atau apakah dokumen mitigasi telah disusun. Pertanyaan yang lebih mendasar ialah apakah warga benar-benar mengetahui tindakan yang harus dilakukan, apakah jalur evakuasi berfungsi, apakah kelompok rentan dapat dipindahkan dengan aman, dan apakah peringatan dapat menjangkau warga ketika jaringan komunikasi terganggu. Dokumen dan kegiatan administratif diperlukan, tetapi keduanya tidak boleh dianggap sebagai bukti tunggal keberhasilan. Kesiapsiagaan harus dibuktikan melalui kemampuan yang dapat diamati dan diuji dalam kondisi mendekati keadaan darurat.
Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kerangka tersebut menegaskan bahwa penanggulangan bencana tidak terbatas pada tanggap darurat, tetapi mencakup tahapan prabencana, saat bencana, dan pascabencana. Artinya, pengurangan risiko dan kesiapsiagaan merupakan bagian penting dari tanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana, bukan sekadar kegiatan tambahan ketika anggaran atau perhatian publik tersedia. Tantangan berikutnya ialah memastikan prinsip hukum tersebut diterjemahkan menjadi program, pendanaan, koordinasi, dan evaluasi yang konsisten.
Budaya siaga juga harus dibangun dari ruang yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Keluarga perlu mengetahui risiko di sekitar tempat tinggal, menentukan titik berkumpul, menyepakati cara berkomunikasi ketika anggota keluarga terpisah, dan menyiapkan kebutuhan darurat sesuai kondisi masing-masing. Sekolah perlu melaksanakan simulasi evakuasi yang tidak berhenti pada seremoni, sedangkan media harus menyampaikan informasi kebencanaan secara akurat, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan kepanikan. Masyarakat yang terbiasa berlatih akan memiliki peluang lebih besar untuk bertindak terarah ketika keadaan darurat benar-benar terjadi.
Sehingga, kewaspadaan tidak boleh dibebankan hanya kepada warga. Masyarakat memang perlu meningkatkan literasi risiko, tetapi taggung jawab tidak dapat dialihkan dari lembaga yang memiliki kewenangan, sumber daya, dan kapasitas untuk mengurangi ancaman. Warga sulit diminta segera mengungsi apabila jalur evakuasi tidak tersedia, lokasi pengungsian tidak layak, atau peringatan tidak menjelaskan tindakan yang perlu dilakukan. Budaya siaga harus dibangun melalui hubungan yang saling menguatkan antara masyarakat yang siap, pemerintah yang tanggap, infrastruktur yang memadai, dan informasi yang dapat dipercaya.
Memperkuat Mitigasi dan Kesiapsiagaan
Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Langkah pertama adalah memperkuat pemetaan risiko yang benar-benar digunakan dalam pengambilan keputusan. Peta rawan bencana tidak cukup menjadi dokumen teknis yang tersimpan di kantor. Informasi tersebut perlu diterjemahkan menjadi penentuan prioritas pembangunan, pengawasan pemanfaatan ruang, penyediaan jalur evakuasi, lokasi tempat pengungsian, serta penempatan sarana peringatan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa warga di wilayah berisiko mengetahui jenis ancaman yang mungkin dihadapi, tanda bahaya yang harus dikenali, dan tindakan yang perlu dilakukan ketika peringatan dikeluarkan.
Langkah kedua, adalah menghubungkan peringatan dini dengan prosedur tindakan yang jelas. Setiap jenis ancaman dan tingkat kedaruratan perlu memiliki alur komunikasi dan pembagian tanggung jawab yang dipahami oleh petugas maupun warga. Informasi harus menjelaskan bukan hanya potensi bahaya, tetapi juga wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan, tindakan yang dianjurkan, serta sumber informasi resmi untuk memperoleh pembaruan. Saluran komunikasi juga perlu beragam agar peringatan tidak hanya bergantung pada telepon pintar atau jaringan internet. Pengeras suara, komunikasi aparat setempat, radio, dan jejaring komunitas dapat menjadi pelengkap sesuai karakter wilayah.
Langkah ketiga, menjadikan simulasi sebagai alat pengujian, bukan sekadar kegiatan seremonial. Sekolah, kantor, fasilitas kesehatan, kawasan permukiman, dan tempat kerja perlu melakukan latihan yang relevan dengan risiko setempat. Simulasi seharusnya menguji waktu penyebaran informasi, kecepatan respons, keterpahaman instruksi, kelancaran jalur evakuasi, serta kemampuan membantu orang yang memerlukan dukungan. Hasil latihan harus dicatat, kelemahan harus diperbaiki, dan simulasi berikutnya perlu digunakan untuk menilai apakah perbaikan tersebut benar-benar meningkatkan kesiapan.
Langkah keempat, menetapkan indikator kesiapsiagaan yang terukur dan dapat dievaluasi secara berkala. Pemerintah daerah, misalnya, dapat menilai proporsi warga di wilayah berisiko yang telah menerima informasi dan memahami prosedur evakuasi, persentase fasilitas publik yang memiliki rencana kedaruratan, keterjangkauan sistem peringatan bagi kelompok rentan, serta waktu yang dibutuhkan untuk menyebarkan informasi dan memulai evakuasi dalam simulasi. Target dan metode pengukuran perlu disesuaikan dengan karakter wilayah, tingkat risiko, serta kapasitas daerah. Yang terpenting, hasil evaluasi harus digunakan untuk memperbaiki kelemahan, bukan hanya memenuhi kewajiban pelaporan.
Langkah kelima, memastikan mitigasi berjalan seiring dengan tata kelola lingkungan dan pembangunan. Risiko banjir dan longsor tidak dapat dipisahkan dari kondisi daerah aliran sungai, tutupan lahan, sistem drainase, pengelolaan sampah, dan kepatuhan terhadap tata ruang. Peringatan cuaca mungkin membantu masyarakat bersiap menghadapi hujan lebat, tetapi dampaknya akan terbatas apabila faktor yang memperbesar risiko dibiarkan. Oleh sebab itu, kebijakan kebencanaan harus terhubung dengan kebijakan lingkungan, pekerjaan umum, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan perencanaan pembangunan daerah. Pencegahan memerlukan koordinasi lintas sektor, bukan kerja satu lembaga semata.
Langkah keenam adalah menempatkan kelompok rentan sebagai bagian utama dari perencanaan, bukan tambahan setelah sistem selesai dirancang. Anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, orang sakit, ibu hamil, serta warga yang memiliki keterbatasan akses informasi dapat menghadapi hambatan berbeda ketika harus menyelamatkan diri. Jalur evakuasi, kendaraan, tempat pengungsian, pesan peringatan, dan prosedur pendampingan harus memperhitungkan kebutuhan mereka sejak awal. Sistem yang hanya efektif bagi warga yang sehat, mudah bergerak, dan memiliki akses teknologi belum dapat disebut sebagai sistem kesiapsiagaan yang inklusif.
Langkah ketujuhir adalah membangun kemitraan antara pemerintah, masyarakat, media, lembaga pendidikan, organisasi sosial, dan dunia usaha. Pemerintah memiliki kewenangan dan tanggung jawab kebijakan, tetapi pengetahuan lokal warga sangat penting untuk mengenali titik rawan, jalur yang sering terputus, dan kelompok yang membutuhkan bantuan. Media berperan menyebarkan informasi yang dapat dipercaya, sekolah membentuk kebiasaan sejak dini, sedangkan dunia usaha dapat menyiapkan rencana keberlangsungan operasional dan mendukung sumber daya yang dibutuhkan. Kolaborasi semacam ini harus memiliki pembagian tugas yang jelas agar tidak berhenti sebagai slogan kerja sama.
Ketujuh langkah di atas membutuhkan evaluasi yang terbuka dan berkelanjutan. Setelah latihan maupun kejadian bencana, pihak terkait perlu menilai apa yang berjalan baik, bagian mana yang gagal, siapa yang belum terjangkau, dan tindakan korektif apa yang harus dilakukan. Hasil evaluasi dapat menjadi dasar untuk memperbarui peta risiko, memperbaiki jalur evakuasi, menyempurnakan pesan peringatan, dan mengarahkan anggaran pada kebutuhan paling mendesak. Dengan mekanisme seperti ini, pembelajaran tidak bergantung pada ingatan atau pergantian pejabat, melainkan menjadi bagian dari sistem kelembagaan.
Siaga Sebelum Bencana, Bukan Setelah Kehilangan
Ketika alam sulit diprediksi, manusia tidak boleh menyerahkan keselamatan hanya kepada keberuntungan. Prakiraan cuaca, sistem peringatan dini, dan teknologi pemantauan merupakan instrumen penting, tetapi semuanya membutuhkan masyarakat yang memahami risiko dan lembaga yang siap bertindak. Informasi harus berubah menjadi keputusan, keputusan menjadi tindakan, dan tindakan harus diuji melalui latihan serta evaluasi. Di situlah perbedaan antara sekadar mengetahui ancaman dan benar-benar siap menghadapinya.
Bencana memang tidak selalu dapat dicegah, tetapi besarnya dampak dapat dikurangi melalui mitigasi, kesiapsiagaan, tata kelola lingkungan yang baik, dan koordinasi yang konsisten. Karena itu, pemerintah tidak cukup mengukur keberhasilan dari banyaknya peringatan yang dikirim atau kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan. Masyarakat juga tidak cukup hanya diminta berhati-hati tanpa dibekali sarana dan prosedur yang memungkinkan mereka bertindak aman. Yang dibutuhkan adalah sistem yang memastikan setiap peringatan memiliki tindak lanjut, setiap rencana memiliki penanggung jawab, dan setiap kelemahan yang ditemukan menghasilkan perbaikan nyata.
Membangun budaya siaga berarti menjadikan keselamatan sebagai kebiasaan bersama, bukan reaksi sesaat ketika bencana menjadi berita utama. Keluarga harus siap, sekolah harus terlatih, pemerintah harus terukur, media harus bertanggung jawab, dan lingkungan harus dikelola dengan memperhitungkan risiko. Dengan demikian, kesiapsiagaan tidak hanya menjadi urusan petugas kebencanaan, melainkan bagian dari cara masyarakat dan negara menjalankan tanggung jawabnya terhadap kehidupan. (**)