Dipimpin Kuntu Daud, Gubernur Sampaikan Asumsi Makro Pembangunan Provinsi Maluku Utara Tahun 2022

SOFIFI -(deklarasinews.com)- DPRD Maluku Utara (Malut) menggelar rapat paripurna ke-36 dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Malut, Kuntu Daud, bertempat di Ruang Rapat Paripurna kantor DPRD Malut, Selasa (06/09/2022).

Gubernur saat memberikan pidato menuturkan, setelah penyampaian Rancangan Perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2022 yang lalu dan dilanjutkan dengan pembahasan yang berpedoman pada regulasi terkait perencanaan dan penganggaran yang berlaku, agar senantiasa terjaga.

“Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan, Akuntabel, dan Partisipatif sampai disepakatinya KUA tersebut, maka pada hari ini, Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dapat disampaikan,” ujar gubernur Malut dua periode ini.

Menurut gubernur, urgensi dari kegiatan ini dimaksudkan untuk tercapainya kemajuan daerah dan masyarakat yang lebih baik sebagai pijakan utama dalam setiap pembahasan demi mencapai persetujuan bersama.

“Atas dukungan, komitmen, dan kerjasama yang sinergis antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD dalam proses pembahasan,” katanya.

Selain itu, gubernur juga menyampaikan asumsi Makro Pembangunan Provinsi Maluku Utara Tahun 2022. Dijelaskan pula, bahwa Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan pada angka 69,34 persen. Sedangkan, Tingkat Kemiskinan ditargetkan sebesar 6,32 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan sebesar 4,66 persen. Sedangkan, laju Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan sebesar 13,82 persen, serta untuk Pendapatan Perkapita ditargetkan sebesar 28,8 juta rupiah, dan Indeks Rasio Gini ditargetkan pada angka 0,293.

“Selaku Gubernur, saya akan menyampaikan secara umum, Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut, Pertama, Pendapatan Daerah. Untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah secara optimal, maka pendapatan daerah tahun anggaran perubahan 2022, dirancang sebesar 3,5 Triliun Lebih, Kedua, Belanja Daerah. Kebijakan Belanja Daerah diarahkan untuk membiayai prioritas daerah serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap Perangkat Daerah. Untuk Tahun Anggaran Perubahan 2022, Belanja Daerah dirancang sebesar 4 Triliun lebih yang digunakan untuk Pelanja Operasi, belanja modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer, dan Ketiga, Pembiayaan Daerah.

Kondisi Umum Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran Perubahan 2022 dalam hal ini Pembiayaan Netto sebesar 450 Miliar lebih, serta SiLPA Tahun Berkenaan dirancang seimbang atau Nol,” jelas mantan anggota DPR RI ini. (is).

Tinggalkan Balasan