Kategori: Komando

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Tinggi Lampung kembali mencatatkan kinerja positif dan nyata dalam penyelamatan serta pemulihan keuangan negara. Melalui jalur Bantuan Hukum Non-Litigasi, Kejaksaan Tinggi Lampung sukses memediasi penyelesaian piutang tahap awal senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) antara PT. Nindya Karya dengan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

Kegiatan penyerahan sejumlah uang dalam rangka penyelesaian utang secara bertahap tersebut dilaksanakan pada hari Kamis, 12 November 2026, bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Lampung. Prosesi penyerahan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang diwakili oleh Bapak Tedi Zatmiko, S.K.M., S.H., M.H. kepada pihak PT. Nindya Karya yang diwakili oleh Bapak Mohamad Ibrahim.

Kegiatan strategis ini disaksikan langsung oleh Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejaksaan Tinggi Lampung, Erawati, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat, Wahyu Hidayatullah, S.H., M.H., beserta para Kepala Seksi dan jajaran Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Tinggi Lampung, serta jajaran pejabat dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

Permasalahan ini bermula dari adanya kewajiban piutang Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang belum terselesaikan, terkait dengan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pesisir Barat. Guna memberikan kepastian hukum dan menyelesaikan persoalan tersebut, PT. Nindya Karya memberikan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Tinggi Lampung berlandaskan Undang-Undang Kejaksaan RI untuk bertindak selaku negosiator dan mediator.

Melalui pendampingan hukum dan serangkaian negosiasi persuasif yang intensif dari tim JPN, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menunjukkan itikad baik dan sepakat untuk melunasi kewajibannya secara bertahap kepada PT. Nindya Karya, di mana kesepakatan pelunasan tersebut ditandatangani secara resmi di Kantor Kejaksaan Tinggi Lampung.

Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Lampung menegaskan bahwa penyelesaian melalui langkah non-litigasi ini merupakan bukti nyata dari implementasi kewenangan Bidang Datun dalam upaya memulihkan kekayaan dan keuangan negara secara efisien. Langkah persuasif ini menghindarkan para pihak dari proses peradilan perdata (litigasi) yang memakan waktu dan biaya, sekaligus diharapkan dapat menjadi role model (teladan) bagi penyelesaian sengketa keperdataan antar instansi pemerintah maupun BUMN yang lebih cepat, efektif, dan tetap mengedepankan asas kepastian hukum.

WAY KANAN -(deklarasinews.com)- Komandan Korem (Danrem) 043/Garuda Hitam Brigjen TNI Sumarlin Marzuki, S.E., M.Han., resmi menutup program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Way Kanan, Kamis (12/11/2026). Upacara penutupan berlangsung di Lapangan Sepak Bola Kampung Gunung Sangkaran, Kecamatan Blambangan Umpu.

Penutupan tersebut menandai berakhirnya seluruh rangkaian pembangunan fisik dan nonfisik yang digarap Satgas TMMD bersama masyarakat sejak 13 Oktober hingga 11 November 2026. Berbagai hasil pembangunan disebut telah menyentuh langsung kebutuhan warga, mulai dari jalan, air bersih, hingga perbaikan rumah tidak layak huni.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Danrem 043/Gatam membacakan amanat Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad). Ia didampingi sejumlah pejabat Korem 043/Gatam, di antaranya Kasiops Kasrem Letkol Inf Eko Budiarto, Kasi Pers Kolonel Inf Arif Setiyono, Kasi Ter Kolonel Inf M. Sofrianes, Dandenpom II/3 Lampung Letkol Cpm Anjan Pama Setyawan, serta Dandenkesyah 02.04.03 Lampung Letkol Ckm Said Jauhari.

Turut hadir Bupati Way Kanan Ayu Asalasiyah, Dandim 0427/Way Kanan Letkol Arm Sigit Windarto, Kapolres Way Kanan AKBP Ramadhona, Ketua Persit KCK Cabang L Kodim 0427/Way Kanan Ny. Nurul Sigit Windarto, unsur Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, para Danramil, serta tokoh masyarakat, adat, dan agama setempat.

Hasil Pembangunan Fisik dan Nonfisik

Selama kurang lebih satu bulan pelaksanaan, Satgas TMMD bersama warga menyelesaikan sejumlah sasaran pembangunan fisik. Di antaranya pembukaan badan jalan sepanjang 375 meter dengan lebar 6 meter, pembangunan onderlaag, talud pasangan batu dan gorong-gorong buis, rehabilitasi lima unit rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan lima unit sumur bor dan MCK, serta rehabilitasi MCK dan pembuatan tempat wudu Masjid Al-Ikhlas di Dusun 3.

Tak hanya infrastruktur, TMMD ke-130 juga menghadirkan program nonfisik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program itu meliputi pembagian sembako, penyuluhan UMKM, sunatan massal, penyuluhan kamtibmas, bahaya narkoba dan pertanian, pelayanan kesehatan, pelayanan keluarga berencana, serta penyuluhan stunting, posyandu, dan penyakit tidak menular.

Dalam amanat Kasad yang dibacakan Danrem, ditegaskan bahwa TMMD merupakan wujud nyata komitmen TNI AD dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.

“Keberadaan prajurit di tengah masyarakat bukan sekadar membangun infrastruktur fisik, melainkan merajut kembali asa, memperkuat ketahanan wilayah, dan merawat kemanunggalan antara TNI dan rakyat. Kehadiran prajurit harus mampu membawa solusi nyata serta mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan,” demikian amanat Kasad.

Kasad juga menekankan bahwa keberhasilan TMMD tidak terlepas dari sinergi TNI, pemerintah daerah, Polri, dan seluruh elemen masyarakat. Semangat gotong royong dan kebersamaan disebut menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Mengusung tema “TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa”, program ini terintegrasi dengan lima program unggulan TNI AD, yakni ketahanan pangan, TNI Manunggal Air, rehabilitasi rumah tidak layak huni dan MCK, penurunan stunting, serta Bersatu dengan Alam.

Usai upacara, Danrem 043/Gatam bersama rombongan meninjau hasil pembangunan fisik TMMD sekaligus menyaksikan berbagai kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kesempatan itu juga dilaksanakan pembagian sembako, pelayanan kesehatan, dan pasar murah guna membantu memenuhi kebutuhan warga.

Melalui penutupan TMMD ke-130 ini, seluruh hasil pembangunan diharapkan dapat dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Semangat gotong royong yang tumbuh selama program berlangsung juga diharapkan terus terpelihara sehingga pembangunan desa berkelanjutan dan memberi manfaat bagi generasi mendatang.

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Dalam rangka memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarinstansi penegak hukum, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan, Dr. Gun Gun Gunawan, melaksanakan audiensi dengan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Irjen Pol. Rony Samtama, pada Kamis (12/11/2026), bertempat di Kantor Polda Sumatera Selatan.

Audiensi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara jajaran Pemasyarakatan dan Kepolisian, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis menjadi pembahasan, di antaranya upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba di dalam Lapas dan Rutan, antisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan koordinasi dengan aparat kepolisian dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan.

Penguatan komunikasi dan kolaborasi berkelanjutan antarinstansi juga menjadi perhatian penting guna memastikan berbagai langkah pengamanan dapat berjalan secara optimal dan responsif terhadap potensi gangguan yang dapat menghambat penyelenggaraan Pemasyarakatan.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari dukungan terhadap 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026 di bawah kepemimpinan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, khususnya dalam pemberantasan peredaran narkoba dan berbagai modus penipuan di Lapas dan Rutan. Upaya tersebut juga sejalan dengan Asta Cita ke-7 Presiden Republik Indonesia terkait penguatan reformasi hukum serta pemberantasan korupsi dan narkoba.

Turut hadir dalam audiensi tersebut, Kepala Lapas Kelas I Palembang Imam Purwanto, Kepala LPKA Kelas I Palembang Edwar Hadi, Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang Desi Andriyani, serta Plt. Kepala Bapas Kelas I Palembang Joni Ihsan.

Melalui audiensi ini, diharapkan sinergi antara Pemasyarakatan dan Kepolisian semakin solid dalam memperkuat pengamanan, mencegah peredaran narkoba, serta menciptakan lingkungan Lapas dan Rutan yang aman dan kondusif. Dengan demikian, pelaksanaan pelayanan dan program pembinaan bagi warga binaan dapat berjalan secara optimal, tertib, dan berkelanjutan. (ril/Ning)

PAGAR ALAM -(deklarasinews.com)- Pada Kamis (12/11/2026), Bhabinkamtibmas Kelurahan Pagar Alam melaksanakan monitoring pendistribusian bantuan bibit jagung dari Dinas Pertanian kepada Kelompok Tani Lembah Dempo, Kelurahan Pagar Alam.

Bantuan bibit jagung yang disalurkan sebanyak 15 kilogram untuk kebutuhan penanaman pada lahan seluas satu hektare. Monitoring dilakukan guna memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran.

Kapolres Pagar Alam AKBP Adam Purbantoro, S.H., S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa Polri siap mendukung program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan melalui pendampingan dan pengawasan kegiatan pertanian di wilayah.

“Melalui peran Bhabinkamtibmas, kami ingin memastikan kehadiran Polri dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk mendukung para petani dalam mengoptimalkan lahan produktif dan meningkatkan hasil pertanian,” ungkap Kapolres.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Pagar Alam Iptu Adi Candra. SH. MH mengatakan bahwa kegiatan monitoring tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kesejahteraan masyarakat sekaligus mempererat sinergi dengan kelompok tani.

Ia berharap bantuan bibit jagung dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga mampu memberikan hasil yang baik dan berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. (*)

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Kinerja Polda Lampung dalam memberantas praktik mafia tanah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Kapolda Lampung bersama Tim Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah Polda Lampung menerima penghargaan berupa piagam dan penyematan Pin Emas dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Penghargaan tersebut diberikan karena Satgas Anti Mafia Tanah Polda Lampung berhasil melampaui target penuntasan perkara tindak pidana (TP) pertanahan tahun 2026.

Pemberian penghargaan berlangsung dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Hotel Grand Platinum, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Penyematan Pin Emas dan penyerahan piagam penghargaan dilakukan langsung oleh Menteri ATR/BPN, didampingi Kapolri dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Keberhasilan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas kontribusi jajaran Polda Lampung dalam mendukung upaya pemerintah memberantas praktik mafia tanah serta mempercepat penanganan perkara pertanahan yang berpotensi merugikan masyarakat.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras dan komitmen seluruh personel yang tergabung dalam Satgas Anti Mafia Tanah Polda Lampung.

“Penghargaan Pin Emas ini merupakan bentuk apresiasi atas kinerja Satgas Anti Mafia Tanah Polda Lampung yang berhasil melampaui target penuntasan perkara tindak pidana pertanahan tahun 2026. Ini menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kinerja,” ujar Yuni.

Menurut dia, capaian tersebut menunjukkan keseriusan Polda Lampung dalam mendukung pemberantasan mafia tanah melalui penegakan hukum serta koordinasi dengan instansi terkait.

Yuni menegaskan, penanganan tindak pidana pertanahan menjadi perhatian kepolisian karena praktik mafia tanah tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga dapat mengancam hak masyarakat atas kepemilikan dan penguasaan tanah.

“Polda Lampung berkomitmen untuk terus memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Kami tidak ingin ada pihak-pihak yang memanfaatkan persoalan pertanahan untuk melakukan penipuan, pemalsuan dokumen, maupun tindakan melawan hukum lainnya,” tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Polda Lampung menjadi salah satu dari 10 kepolisian daerah penerima Pin Emas dari Menteri ATR/BPN.

Selain Lampung, penghargaan juga diberikan kepada Polda Riau, Polda Maluku, Polda Jawa Barat, Polda Banten, Polda Sulawesi Selatan, Polda Kepulauan Riau, Polda Sumatera Barat, Polda Jambi, dan Polda Sumatera Utara.

Rangkaian rapat koordinasi diawali dengan pemutaran video selayang pandang Satgas Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, dilanjutkan laporan kegiatan oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.

Agenda kemudian diisi sambutan dan pengarahan Kapolri serta Jaksa Agung, sebelum Menteri ATR/BPN memberikan pengarahan sekaligus membuka rapat koordinasi secara resmi.

Yuni menambahkan, penghargaan tersebut tidak akan membuat jajaran Polda Lampung berpuas diri. Sebaliknya, capaian itu menjadi dorongan untuk memperkuat sinergi dengan Kementerian ATR/BPN dan instansi terkait dalam mencegah serta menindak berbagai bentuk kejahatan pertanahan.

“Kami akan terus memperkuat koordinasi dan meningkatkan profesionalisme dalam penanganan setiap perkara. Kami juga mengajak masyarakat untuk segera melapor apabila mengetahui atau menjadi korban dugaan praktik mafia tanah, sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” pungkasnya.

Melalui capaian tersebut, Polda Lampung menegaskan komitmennya untuk terus mendukung terciptanya kepastian hukum di bidang pertanahan sekaligus melindungi masyarakat dari praktik mafia tanah.

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Dalam rangka memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, Direktorat Pembinaan Masyarakat (Dit Binmas) Polda Lampung melaksanakan koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung terkait rencana pembinaan kawasan rawan narkoba di wilayah Provinsi Lampung,Kamis  (12/10/2026).

Kegiatan koordinasi tersebut, Pada Kesempatan ini di wakili Oleh Kasubdit Bhabinkamtibmas Dit Binmas Polda Lampung, AKBP.Weli Gunawan .SH, yang diterima langsung oleh Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNN Provinsi Lampung, Bpk. Phata Z’af Al.Ali.M.I.Kom

“Weli Menjelaskan Bahwa Koordinasi ini merupakan langkah untuk memperkuat sinergitas dan kerja sama antara Polda Lampung dengan BNN Provinsi Lampung dalam melakukan pembinaan masyarakat, khususnya di kawasan yang memiliki kerawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

“Penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius bagi kehidupan masyarakat. Dampaknya tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental, tetapi juga dapat menyebabkan ketergantungan, gangguan fungsi otak, rusaknya hubungan keluarga, meningkatnya permasalahan sosial, hingga mendorong seseorang terlibat dalam tindak pidana.ujar nya

Melalui rencana pembinaan kawasan rawan narkoba ini, diharapkan masyarakat semakin memahami bahaya narkotika serta memiliki kesadaran untuk bersama-sama melakukan pencegahan sejak dini.

Polda Lampung mengimbau kepada seluruh masyarakat Provinsi Lampung agar tidak mencoba, menggunakan, maupun terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dalam bentuk apa pun.

Para orang tua juga diharapkan meningkatkan pengawasan dan perhatian terhadap pergaulan anak-anak serta anggota keluarga. Masyarakat diminta untuk peduli terhadap lingkungan sekitar dan tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya indikasi penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.

Apabila masyarakat menemukan atau mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba, segera laporkan kepada pihak kepolisian melalui layanan Call Center 110 Polri yang dapat diakses secara gratis selama 24 jam. Setiap informasi dari masyarakat akan sangat membantu kepolisian dalam melakukan langkah pencegahan dan penanganan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Peran aktif Bhabinkamtibmas bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan dalam membangun ketahanan lingkungan terhadap ancaman narkoba. ujar Weli

Dengan adanya sinergi antara Polda Lampung, BNN Provinsi Lampung, dan masyarakat, diharapkan upaya pencegahan dapat berjalan secara berkelanjutan sehingga tercipta lingkungan yang sehat, aman, produktif, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.

LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Polda Lampung bersama jajaran Polres mengembalikan sebanyak 48 unit kendaraan bermotor hasil pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) kepada para korban. Langkah ini merupakan implementasi Program Quick Wins Kapolri sekaligus bentuk nyata komitmen Polri dalam memberikan pelayanan dan kepastian hukum kepada masyarakat.

Dari total kendaraan yang dikembalikan, terdiri atas 41 unit sepeda motor dan tujuh unit mobil. Penyerahan dilakukan secara bertahap pada 9 dan 10 November 2026. Pada Senin (9/11/2026), sebanyak 27 unit kendaraan diserahkan kepada pemiliknya, terdiri atas tujuh mobil dan 20 sepeda motor. Sementara pada Selasa (10/11/2026), sebanyak 21 unit sepeda motor kembali diserahkan kepada masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Polres Lampung Tengah menyerahkan 17 unit sepeda motor, sedangkan Polres Lampung Selatan menyerahkan tiga unit sepeda motor kepada para korban. Pengembalian kendaraan ini menjadi bagian dari upaya Polri memulihkan kerugian masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi korban tindak pidana.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari mengatakan, keberhasilan pengungkapan kasus tidak hanya diukur dari penangkapan pelaku, tetapi juga dari kemampuan Polri mengembalikan hak masyarakat yang menjadi korban kejahatan.

“Ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. Kami tidak hanya berupaya mengungkap tindak pidana dan menangkap pelakunya, tetapi juga memastikan barang milik korban dapat dikembalikan. Dengan demikian, masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari kerja kepolisian,” tegas Yuni.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan setiap tindak pidana maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui Call Center Polri 110 yang dapat diakses secara gratis, maupun Hotline Kapolda Lampung di nomor 08217161992. “Partisipasi masyarakat sangat penting dalam menjaga keamanan. Jangan ragu melapor apabila mengetahui atau mengalami tindak kejahatan. Setiap informasi masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif,” tutupnya.

Melalui langkah tersebut, Polda Lampung menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pemberantasan curanmor, melindungi masyarakat, serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang profesional, responsif, dan berorientasi pada pemulihan hak korban.

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Memperkuat sinergi antara lembaga peradilan dan jajaran Pemasyarakatan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan, *Dr. Gun Gun Gunawan*, melakukan audiensi dengan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Dr. Herdi Agusten, di Kantor Pengadilan Tinggi Palembang, Rabu (11/11). Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam membangun koordinasi antarlembaga guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum secara optimal.

Dalam audiensi tersebut, Dr. Gun Gun Gunawan didampingi Kepala Lapas Kelas I Palembang, Imam Purwanto, Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang, Desi Andriyani, serta Plt. Kepala Bapas Kelas I Palembang, Joni Ihsan.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan menjadi ruang komunikasi untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat koordinasi antara jajaran Pemasyarakatan dan lembaga peradilan, khususnya dalam mendukung kesinambungan proses penegakan hukum sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Dr. Gun Gun Gunawan menegaskan pentingnya membangun komunikasi dan kolaborasi berkelanjutan dengan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan penyelenggaraan tugas Pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.

Melalui audiensi ini, diharapkan hubungan kelembagaan antara Kanwil Ditjenpas Sumatera Selatan dan Pengadilan Tinggi Palembang semakin erat, sehingga koordinasi dapat terus ditingkatkan dalam mendukung pelayanan hukum dan sistem penegakan hukum yang semakin optimal serta memberikan manfaat bagi masyarakat. (Ning/ril)

LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Lampung Brigjen Pol Yustan Alpiani bersama Wakapolda Lampung Brigjen Pol Sumarto menggelar pertemuan dan silaturahmi dengan sejumlah pimpinan redaksi media yang ada di Provinsi Lampung, Selasa (10/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Siger Lounge Polda Lampung tersebut menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan kemitraan serta membangun komunikasi yang lebih kuat antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan insan pers di Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Kapolda Lampung Brigjen Pol Yustan Alpiani menyampaikan bahwa pertemuan tersebut bukan sekadar pertemuan biasa, melainkan momentum untuk menjalin komitmen bersama dalam memperkuat komunikasi, kemitraan, dan sinergi antara Polri dengan insan pers.

Kapolda menegaskan bahwa Polda Lampung sangat terbuka terhadap media, khususnya dalam hal penyampaian informasi publik. Keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Oleh karena itu, Kapolda berharap komunikasi dan koordinasi antara jajaran Polda Lampung dengan media dapat terus terjalin dengan baik. Media diharapkan tidak hanya menjadi mitra dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama dalam menangkal penyebaran berita bohong atau hoaks.

Menurutnya, di tengah pesatnya perkembangan arus informasi dan media digital, tantangan penyebaran informasi yang tidak benar semakin besar. Untuk itu, diperlukan kolaborasi antara Polri dan insan pers dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kapolda juga mengajak seluruh pimpinan redaksi dan insan pers untuk bersama-sama melawan hoaks dengan mengedepankan prinsip jurnalistik, melakukan verifikasi informasi, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.

Melalui pertemuan tersebut, diharapkan terbangun kesamaan persepsi dan komitmen untuk menjaga komunikasi yang terbuka, profesional, serta saling mendukung dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.

Pertemuan ini sekaligus menjadi ruang dialog dan pertukaran pandangan antara jajaran Polda Lampung dengan para pimpinan redaksi media guna memperkuat hubungan kemitraan yang dilandasi keterbukaan, saling menghormati, dan kepercayaan.

Dengan adanya silaturahmi ini, Polda Lampung berharap sinergi bersama insan pers semakin solid, tidak hanya dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), tetapi juga dalam menghadirkan informasi yang benar, mencerdaskan, serta menangkal penyebaran berita bohong di tengah masyarakat.

Polri dan pers diharapkan terus berjalan beriringan sebagai mitra strategis dalam menjaga kondusivitas daerah serta membangun masyarakat Lampung yang cerdas dan sadar informasi.