— Di Balik Keringanan Pajak Ada Nasib Provinsi Kita —
Pesan Terbuka & Kritik Membangun untuk Bapak Gubernur Lampung
✍️ Oleh: Muhammad Ali – Pengamat Sosial & Hukum Masyarakat
Bapak Gubernur yang kami hormati,
Langkah Bapak memberikan pemutihan pajak, membebaskan denda keterlambatan, mempermudah administrasi kendaraan, hingga mendekatkan layanan Samsat ke pelosok daerah, adalah langkah berani yang sangat kami apresiasi. Kebijakan ini membuat rakyat senang, kas daerah kembali terisi, dan administrasi kependudukan menjadi lebih tertib.
Namun, izinkan saya menyampaikan catatan dan kritik mendasar ini. Bukan maksud menjatuhkan, melainkan karena kami memiliki harapan besar: agar Lampung ini tidak sekadar menjadi daerah yang pandai mengurus pajak, melainkan benar-benar menjadi Gerbang Utama yang MULIA, BERWIBAWA, dan menjadi KEBANGGAAN Indonesia.
Berikut adalah kritik jujur dari hati nurani kami, selaku warga yang mencintai tanah kelahiran ini:
📌 1. Bapak, Kebijakan Ini Terkesan “Cari Uang”, Bukan “Bangun Kepercayaan”
Kami sangat paham kebutuhan kas daerah akan pemasukan. Tapi izinkan saya bertanya: Mengapa rakyat sampai enggan membayar pajak bertahun-tahun?
Bukan karena mereka miskin atau nakal, Pak. Melainkan karena bertahun-tahun mereka merasa “dibohongi”. Uang pajak sudah masuk ke kas, tapi jalan di depan rumah tetap berlubang, fasilitas rusak, dan masyarakat tidak tahu kemana hanyutnya dana tersebut. Muncul pemikiran di benak rakyat: “Buat apa taat aturan kalau negara saja tidak amanah mengelola uangnya?”
Kebijakan Bapak saat ini terasa seperti “memancing uang masuk” dengan iming-iming keringanan, namun belum menyentuh luka terdalam masyarakat, yaitu Pemulihan Kepercayaan.
Kalau nanti uang sudah penuh di kas, lalu Bapak lengah, dan aliran dana kembali tidak transparan atau disalahgunakan seperti masa-masa sebelumnya… percayalah Pak, tahun depan angka penunggakan akan kembali naik bahkan lebih parah. Bapak baru selesaikan masalah uangnya, tapi belum menyentuh masalah hatinya.
Pesan kami:
Jangan jadikan rakyat sapi perah yang dipanggil hanya saat butuh uang saja. Jadikan rakyat MITRA, yang percaya bahwa rupiah yang mereka bayar akan kembali berwujud aspal mulus dan fasilitas nyata di depan mata. Tanpa kepercayaan, kebijakan ini hanya strategi sesaat, bukan kemajuan sejati.
📌 2. Bapak, Jangan Hukumkan Kejujuran dan Ajarkan Pembangkangan
Ini adalah poin kritik terberat kami. Di dalam kebijakan pemutihan ini, terselip ketidakadilan yang sangat nyata, dan hal ini berbahaya bagi karakter masyarakat Lampung yang sedang Bapak bangun.
Lihatlah kenyataan ini:
✅ Warga yang TAAT, yang bayar lunas setiap tahun, yang patuh aturan — mereka merasa RUGI BESAR. Bertahun-tahun mereka bayar lengkap dan denda, sementara tetangganya yang tidak bayar malah diampuni bersih. Rasanya kejujuran mereka dihukum.
❌ Warga yang MENGABAIKAN, yang sengaja tidak bayar bertahun-tahun — mereka malah diuntungkan. Hutang jutaan lunas sekejap mata. Rasanya pembangkangan mereka justru dihargai.
Bapak Gubernur, kalau ini dibiarkan tanpa penjelasan dan penyeimbang, pesan apa yang Bapak wariskan ke generasi depan Lampung?
Mereka akan belajar pola pikir: “Kenapa harus bayar sekarang? Nanti saja, tunggu ada pemutihan, lebih untung!”
Lampung yang ingin jadi CONTOH dan GERBANG NEGARA, tidak boleh mengajarkan hukum yang membalikkan nilai kebenaran. Kami khawatir, kemudahan ini malah melahirkan ribuan warga baru yang nanti sengaja menunggak, berharap ada ampunan lagi di masa depan.
Pesan kami:
Aturan harusnya membuat yang benar merasa diuntungkan, dan yang salah merasa rugi. Jangan sampai kebijakan baik Bapak ini berubah jadi “sekolah pembangkangan” bagi masyarakat kita. Berikan penghargaan nyata bagi warga taat pajak, supaya timbangan keadilan tetap seimbang.
📌 3. Perintah Dana Opsen ke Jalan: Itu Bukan Prestasi, Itu Kewajiban
Bapak berpesan tegas ke Bupati dan Walikota: “Dana pajak WAJIB dipakai perbaiki jalan.”
“Dana pajak WAJIB dipakai perbaiki jalan.”
Di sini kami angkat topi atas ketegasan itu, tapi sekaligus kami ingin mengkritik tajam: Memang selama ini dipakai untuk apa, Pak?
Secara Undang-Undang, dana opsen pajak kendaraan memang sudah MUTLAK HUKUMNYA harus dialokasikan untuk jalan. Kenapa hal wajib ini harus diperintah baru dilakukan? Artinya Pak, selama ini para kepala daerah MELANGGAR ATURAN, menyalahgunakan uang rakyat ke pos lain, sehingga jalan kita rusak parah sampai saat ini.
Kalau Bapak bangga mengumumkan ini seolah itu program baru yang hebat, mohon maaf Pak… itu BUKAN PRESTASI. Itu sekadar kembali ke jalur benar yang sudah lama ditinggalkan.
Namun, di sinilah peluang besar Bapak bersinar:
Lampung adalah GERBANG SUMATERA – JAWA. Semua orang lewat sini. Kesan pertama orang menilai Indonesia ada di Bakauheni, ada di jalan lintas kita. Kalau Bapak berhasil menegakkan aturan ini sampai tuntas: uang masuk, dan aspal tergelar mulus dari ujung selatan sampai perbatasan utara, sampai tidak ada lagi lubang mematikan… BARULAH BAPAK HEBAT, BARULAH LAMPUNG DIANGGAP GERBANG MULIA.
Kalau cuma perintah saja, tapi jalannya tetap berlubang seperti biasa… Bapak sama saja dengan pemimpin sebelumnya: Banyak janji, sedikit bukti.
Pesan kami:
Jangan cuma berteriak “uangnya buat jalan”, tapi buktikan dengan TRANSPARANSI MUTLAK. Rakyat butuh laporan: Berapa masuk? Dipakai di ruas mana? Berapa kilometer selesai? Kalau Bapak bisa buktikan uang pajak rakyat berubah sepenuhnya jadi aspal, kami yang akan jadi orang pertama yang memuji Bapak sekuat tenaga.
📌 4. Ingat Pak: GERBANG itu CERMIN WAJAH NEGARA
Kritik terakhir kami yang paling mendalam:
Lampung itu PINTU MASUK dan PINTU KELUAR. Orang dari Jawa masuk Sumatera, pertama kali menginjak tanah Lampung. Orang dari Sumatera ke Jawa, terakhir kali meninggalkan kesan di Lampung.
Kalau pintunya berantakan, pelayanannya ribet, birokrasinya masih ada pungli, jalannya rusak parah… orang akan berkomentar: “Wah, begini rupa provinsi gerbangnya, begini rupa Indonesia.”
Tapi kalau Bapak berani membenahi total: Administrasi rapi, pelayanan ikhlas, uang rakyat dijaga amanah, jalan mulus, tertib hukum… maka orang akan berdecak kagum: “Lampung ini MULIA, tertib, maju, pantas jadi contoh seluruh Indonesia.”
Bapak Gubernur,
Pemimpin hebat itu bukan yang cuma pintar cari uang masuk ke kas daerah, tapi yang pintar MEMBANGUN MARTABAT DAERAHNYA.
Kami dukung langkah Bapak, kami apresiasi niat Bapak. Tapi sebagai warga yang cinta tanah kelahiran, kami harus ingatkan:
Jangan biarkan kebijakan ini berhenti di pencapaian “uang masuk dan beres administrasi”.
Lanjutkan dengan KEADILAN, TRANSPARANSI, dan PENGEMBALIAN UANG PAJAK MENUJU JALAN RAYA.
Supaya nanti kami tidak bertanya lagi: “Lampung ini Gerbang Mulia atau Sekadar Pintu Lalu Lintas?”
Tapi kami bisa menjawab lantang di mana pun kami berada: “LAMPUNG ADALAH GERBANG KEBANGGAAN INDONESIA!”
Demikian kritik dan harapan kami, sebagai wujud cinta kami pada kemajuan daerah ini.
Hormat kami,
Muhammad Ali
Pengamat Sosial & Hukum Masyarakat.
[ Mm, LPK-GPI ]