PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Wakapolda Sumsel Brigjen Pol M. Zulkarnain SIK MSI memimpin kegiatan Pembacaan Sumpah dan Penandatanganan Pakta Integritas Seleksi penerimaan calon siswa sekolah inspektur polisi sumber sarjana TA. 2023 didampingi Irwasda Sumsel Kombes Pol Ulung Sampurna Jaya SIK MH MSI PJU Polda Sumsel perwakilan Panitia personil satker serta pengawas internal, eksternal serta peserta dan orang tua peserta bertempat di Auditorium lantai 7 gedung utama Polda Sumsel. Senin sore (30/1/2023)
Saat dimintai keterangannya selasa pagi 31/1/2023 Kapolda Sumsel Irjen Pol A.Rachmad Wibowo SIK melalui Kabid humas Polda Sumsel Kombes Pol Drs Supriadi MM menyebutkan kegiatan yang dipimpin langsung Wakapolda tersebut adalah penandatangan pakta integritas kepada seluruh Calon Peserta SIPSS serta panitia Seleksi, orang tua peserta agar dalam pelaksanaan seleksi dilakukan secara fair dan.bersungguh – sungguh dalam pelaksanaannya serta atas keinginan sendiri bukan keinginan dari orang tua atau siapapun.
Bagi peserta agar siap untuk menerima hasilnya apabila dinyatakan tidak lolos dalam setiap tahapan tes, ujarnya.
“Kemudian untuk panitia seleksi, agar dalam tahapan seleksi benar-benar dilaksanakan dengan clean and clear, atau tidak menerima imbalan, titipan atau KKN,dan seleksi tersebut melaksanakan prinsip Bersih transparan akuntabel humanis (Betah red) supaya apabila yang di nyatakan lulus tercipta perwira yang benar-benar bisa menjadi pemimpin yang profesional bagi bawahannya dan dapat menjaga harkat dan martabat institusi Polri serta dicintai masyarakat.” ungkap,Alumni Akpol 91.
Pengambilan sumpah dan penandatanganan pakta Integritas ini, sebagai wujud komitmen panitia, peserta dan orang tua , yang merupakan suatu kontrak moral atau janji yang harus dilaksanakan bukan hanya seremonial semata, sehingga terhindar dari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pelaksanaan seleksi SIPSS TA. 2023.
Pimpinan Polri telah memberikan warning dalam menghilangkan penyimpangan dalam. pelaksanaan seleksi, dengan menindak tegas terhadap oknum – oknum dan para peserta yang terlibat praktek KKN.
Hal ini menunjukan adanya keseriusan dan kesungguhan dalam membangun sumber daya manusia Polri yang semakin berkualitas, karena dapat berpengaruh terhadap organisasi Polri kedepannya.
Jika dilaksanakan secara tidak benar atau melawan hukum maka secara otomatis akan berdampak terhadap organisasi maupun citra Polri di masyarakat, tutupnya. (Rls/Ning).
