SERUI -(deklarasinews.com)- Persoalan disiplin tenaga pendidik di Distrik Teluk Ampimoi kembali menjadi sorotan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen. Wakil Bupati Yapen, Roi Palunga, meminta Dinas Pendidikan segera mengambil langkah tegas terhadap guru maupun kepala sekolah yang dilaporkan tidak menjalankan tugas di tempat penugasan.
Sorotan tersebut disampaikan Roi saat menjadi Pembina Apel Gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, Senin (31/8/2026).
Roi mengungkapkan, persoalan guru yang tidak hadir mengajar di Teluk Ampimoi sebenarnya telah disampaikannya sejak tahun lalu. Namun, hingga kini dirinya masih menerima laporan mengenai kondisi serupa.
“Terlalu rumit, terlalu banyak masalah terkait dengan guru-guru yang malas masuk mengajar. Tahun lalu saya sudah sampaikan bahwa guru-guru di Teluk Ampimoi banyak yang tidak datang,” tegas Roi.
Ia juga menyoroti keberadaan kepala sekolah yang disebut tidak berada di tempat tugas. Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera ditangani karena berdampak langsung terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar dan hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan.
Roi bahkan mengungkapkan adanya sekolah yang proses belajar mengajarnya disebut sangat bergantung pada seorang guru PPPK. Berdasarkan laporan masyarakat dan orang tua murid yang diterimanya, guru tersebut diminta tetap mengajar karena apabila tidak hadir, tidak ada lagi tenaga pendidik yang menjalankan kegiatan belajar di sekolah tersebut.
“Orang tua dan masyarakat meminta satu guru PPPK tetap mengajar, karena kalau tidak, tidak ada lagi yang mengajar di SD itu,” ungkapnya.
Menurut Roi, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele. Ia mengingatkan bahwa kelalaian dalam memastikan pelayanan pendidikan di wilayah terpencil dapat berdampak panjang terhadap masa depan peserta didik.
“Kita jangan bikin hancur masa depan anak-anak kita,” tegasnya.
BPK Diminta Periksa Sekolah
Di tengah sorotan tersebut, Roi menyebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedang melakukan pemeriksaan khusus terhadap sejumlah sekolah. Ia meminta pemeriksaan tersebut turut melihat kondisi penyelenggaraan pendidikan di lapangan, termasuk persoalan yang terjadi di sekolah-sekolah Teluk Ampimoi.
“Kebetulan BPK ada turun periksa khusus sekolah-sekolah ini. Tolong diperiksa. Kita harus tegas demi masa depan anak-anak kita,” ujarnya.
Roi berharap pemeriksaan dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk membenahi tata kelola pendidikan dan memastikan setiap tenaga pendidik menjalankan kewajibannya sesuai penugasan.
Ia juga meminta jajaran Dinas Pendidikan tidak hanya mengandalkan laporan dari kantor, tetapi turun langsung ke sekolah-sekolah, terutama yang berada di kampung dan wilayah terpencil.
“Kabid SD, SMP, SMA dan sejumlah staf yang ada, kalau bisa sekali-sekali disuruh sidak. Satu orang di kampung ini, satu orang di kampung ini, satu orang di kampung ini,” katanya.
Menurut Roi, pengawasan langsung sangat penting karena kondisi sekolah di lapangan belum tentu sama dengan laporan administratif yang diterima di tingkat kabupaten.
“Kalau kita duduk di kota terus, nanti kita tidak bisa tahu apa yang terjadi,” tegasnya.
Minta Disdik Segera Bertindak
Roi meminta jajaran Dinas Pendidikan segera menindaklanjuti laporan mengenai guru dan kepala sekolah yang tidak menjalankan tugas. Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh menunggu persoalan pendidikan menjadi sorotan publik atau ramai di media sosial baru kemudian mengambil tindakan.
“Jangan selalu nanti kita disoroti di medsos baru kita mau bergerak. Tolong bergerak, jangan duduk di meja terus,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kedisiplinan tenaga pendidik harus menjadi perhatian serius, terlebih di wilayah terpencil yang memiliki keterbatasan tenaga pengajar. Pemerintah, kata dia, harus memastikan anak-anak di kampung tetap mendapatkan hak pendidikan sebagaimana mestinya.
Selain persoalan pendidikan, dalam apel tersebut Wabup Roi juga mengingatkan seluruh ASN mengenai kedisiplinan dan kehadiran dalam apel. Ia meminta aturan kehadiran diberlakukan secara adil bagi seluruh ASN, termasuk pimpinan OPD.
Roi juga mengingatkan pimpinan OPD untuk segera menindaklanjuti temuan BPK, khususnya kewajiban pengembalian yang menjadi tanggung jawab pihak terkait.
Ia berharap seluruh jajaran Pemkab Kepulauan Yapen dapat menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat dengan penuh tanggung jawab, termasuk memastikan pelayanan pendidikan di wilayah terpencil berjalan dengan baik.
“Marilah kita sebagai pelayan rakyat memberi yang terbaik,” pungkasnya.