PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Ketua Komisi III DPRD Kota Palembang, Rubi Indiarta,SH.,MH melontarkan kritik tajam terhadap pelaksanaan kegiatan Run Tourism 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2026 membawa nama Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke 1343. Ia menilai kegiatan tersebut perlu ditinjau ulang karena dianggap tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang saat ini sedang digalakkan pemerintah pusat.
Menurut Rubi, di tengah kondisi pemerintah yang sedang mendorong efisiensi, muncul kegiatan berskala besar yang justru membebani Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Palembang. Ia mempertanyakan urgensi dan manfaat nyata dari kegiatan tersebut bagi masyarakat maupun pendapatan daerah.
“Kami mempertanyakan apa urgensinya acara tersebut dan apa keuntungan untuk Kota Palembang. Pesertanya mayoritas ASN Palembang, bukan masyarakat umum. Jadi dampaknya terhadap PAD juga kecil,” ujar Rubi.
Ia menyoroti biaya pendaftaran peserta yang disebut mencapai Rp160 ribu hingga Rp225 ribu per orang. Padahal, menurutnya, para ASN juga memiliki keterbatasan ekonomi dengan besaran gaji yang sudah diketahui publik.
Rubi menjelaskan, apabila kegiatan tersebut dibuka secara umum dan mampu menarik peserta dari luar daerah, maka dampak ekonominya bisa lebih terasa bagi Kota Palembang. Mulai dari sektor perhotelan, kuliner hingga pariwisata lokal dapat ikut bergerak.
“Kalau pesertanya umum, orang luar kota bisa datang ke Palembang, menginap di hotel, makan kuliner dan berbelanja. Itu baru ada dampak ekonomi untuk daerah,” katanya.
Ia juga mengungkapkan, jumlah ASN di Kota Palembang mencapai sekitar 13.260 orang. Jika dikalikan dengan biaya pendaftaran minimal Rp160 ribu, maka total dana yang terkumpul bisa mencapai lebih dari Rp2 miliar.
“Panitia bisa mendapatkan miliaran rupiah dari ASN Kota Palembang. Ini harus dipertanyakan. Jangan sampai kegiatan seperti ini hanya menjadi bisnis berkedok olahraga,” tegasnya.
Komisi III DPRD Kota Palembang, lanjut Rubi, akan segera memanggil dinas terkait, panitia penyelenggara, serta pihak Pemerintah Kota Palembang untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP).
“Kami ingin mengetahui secara jelas apa untung dan ruginya untuk Kota Palembang. Karena kegiatan ini membawa nama HUT Kota Palembang, maka harus benar-benar memberi manfaat untuk masyarakat,” pungkasnya. (Rls/Ags).