SERUIĀ -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen mulai mempersiapkan penerapan sistem Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online pada Tahun Anggaran 2027. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta mempersiapkan sumber daya manusia (SDM), khususnya aparatur yang menangani administrasi keuangan dan pencairan anggaran.
Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Cyfrianus Y. Mambay, S.Pd., M.Si., M.H., saat memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, Jumat (20/11/2026).

Dalam arahannya, Pj Sekda menjelaskan bahwa penerapan SP2D Online akan menjadi perubahan dalam sistem administrasi pencairan dana pemerintah daerah. Dengan sistem tersebut, penggunaan SP2D secara manual atau offline tidak lagi diterapkan.
Sebagai langkah persiapan, pemerintah daerah merencanakan pelaksanaan pelatihan SP2D Online pada pekan depan. Ia meminta seluruh kepala OPD mengoordinasikan keikutsertaan kepala subbagian program, kepala subbagian keuangan, serta bendahara untuk mengikuti kegiatan tersebut.
Menurutnya, pelatihan ini penting agar seluruh aparatur yang terlibat memahami mekanisme dan teknis penggunaan sistem sebelum diterapkan secara menyeluruh pada 2027.

“Ini kelihatannya mudah, tetapi saya pikir harus perlu dilatih lagi karena membutuhkan keseriusan dan ketelitian dalam mengunggah setiap dokumen. Kalau jaringan terganggu dan lain sebagainya, bagaimana cara menyelesaikannya. Ini akan dilatih bersama pada minggu depan,” jelasnya.
Ia menegaskan, keberhasilan penerapan SP2D Online tidak hanya bergantung pada penggunaan sistem, tetapi juga kesiapan dan kemampuan aparatur dalam mengoperasikannya. Karena itu, partisipasi kepala OPD, bagian program, bagian keuangan, dan bendahara menjadi perhatian penting.
Pj Sekda berharap seluruh perangkat daerah dapat mengikuti pelatihan dengan serius sehingga proses peralihan dari sistem manual menuju sistem online pada Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan lancar dan mendukung tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.