BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mendukung terbentuknya Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri Daerah (FKLPID) Provinsi Lampung sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengatasi ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Forum tersebut juga diarahkan untuk membuka lebih luas akses tenaga kerja Lampung ke pasar kerja global
“Kalau mau survive, LPK kita arahnya ke globalisasi. Fokus kita ke depan bukan hanya menyiapkan tenaga kerja untuk Lampung, untuk Indonesia, tapi untuk ke luar se-dunia,” ujar Gubernur Lampung dalam rapat Penguatan Sinergitas Pelatihan dan Industri Daerah melalui pembentukan FKLPID Provinsi Lampung di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Jumat (11/9/2026).
Rapat tersebut membahas pembentukan FKLPID yang mempertemukan pemerintah daerah, dunia industri, lembaga pelatihan, perguruan tinggi, serta masyarakat. Forum ini disiapkan sebagai wadah untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja, menyelaraskan kompetensi, memperkuat pelatihan dan sertifikasi, hingga mempercepat penempatan kerja.
Gubernur mengatakan persoalan ketenagakerjaan di Lampung tidak cukup diselesaikan hanya dengan menambah lapangan pekerjaan. Perubahan teknologi membuat investasi semakin banyak menggunakan otomatisasi sehingga jumlah tenaga kerja yang terserap oleh industri besar cenderung semakin terbatas.
Ia mencontohkan investasi industri senilai Rp15 triliun pada tahun sebelumnya secara kasar hanya menghasilkan sekitar 3.000 lapangan pekerjaan. Pada industri tapioka, misalnya, terdapat perusahaan yang mampu memenangkan persaingan harga dengan jumlah pekerja hanya sekitar 25 orang karena menggunakan teknologi yang lebih modern.
Menurut Gubernur, kondisi tersebut menunjukkan perlunya perubahan strategi dalam mengelola bonus demografi Lampung. Setiap tahun sekitar 130.000 lulusan SMA dan SMK memasuki pasar pendidikan maupun kerja, sementara kapasitas lapangan kerja yang tersedia belum mampu menampung seluruh angkatan kerja baru.
Dari jumlah tersebut, sekitar 30.000 orang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sementara itu, lapangan pekerjaan yang sesuai dengan jenjang S1 di Lampung diperkirakan hanya sekitar 2.000 posisi per tahun, sedangkan peluang kerja untuk lulusan SMA dan SMK sekitar 15.000 orang per tahun.
“Artinya kita surplus terus. Kita fokus industri di sini, ya habis kalian. Jadi kita lagi pivot, diversifikasi bisa dibilang atau pivot juga bisa dibilang,” kata Gubernur.
Karena itu, salah satu strategi yang didorong adalah memperluas penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke negara-negara yang membutuhkan tenaga kerja. Gubernur menyebut Jepang dan Malaysia menjadi salah satu pasar yang akan didorong, selain peluang kerja dari negara lain melalui skema antarpemerintah.
Untuk Jepang, pemerintah daerah menargetkan peningkatan pengiriman tenaga kerja hingga sekitar 5.000 orang pada tahun mendatang. Gubernur menyebut salah satu hambatan utama adalah kemampuan bahasa dan biaya pelatihan yang relatif mahal, sehingga perlu dipecahkan melalui kolaborasi antara sekolah, lembaga pelatihan, pemerintah, lembaga keuangan, dan mitra di negara tujuan.
Model tersebut telah mulai dirintis dengan memanfaatkan pembelajaran bahasa Jepang di tingkat SMA dan SMK, kemudian dilanjutkan melalui lembaga pelatihan kerja. Pembiayaan juga diarahkan agar lebih terjangkau sehingga biaya yang sebelumnya sekitar Rp50 juta dapat ditekan menjadi sekitar Rp30 juta.
Selain pasar kerja global, Gubernur meminta pengembangan industri Lampung diarahkan ke hilirisasi komoditas dan industri berskala kecil di tingkat desa. Menurut Gubernur, pendekatan tersebut penting karena sebagian besar tenaga kerja berada di perdesaan, sementara pengolahan komoditas lokal masih dapat dikembangkan.
“Industrinya dibawa ke desa, ke kecamatan, ke kabupaten. Industri UMKM,” ujarnya.
Gubernur menilai pengembangan pengeringan komoditas, rice milling unit (RMU), pabrik pakan, pengolahan kopi, serta berbagai kegiatan hilirisasi lainnya dapat menciptakan lapangan kerja baru di desa. Namun, pengembangan itu harus dibarengi ketersediaan tenaga yang memiliki keterampilan dan keahlian sesuai kebutuhan industri.
Di sinilah FKLPID diharapkan memainkan peran sebagai penghubung. Ketua Apindo Lampung sekaligus inisiator FKLPID, Ary Meizari Alfian, mengatakan forum tersebut akan menjadi pusat data, informasi, dan penyaluran tenaga kerja sehingga pencari kerja maupun industri memiliki jalur yang lebih jelas untuk bertemu.
“Forum ini menjadi pusat data, pusat informasi, dan pusat penyaluran juga ke depan. Sehingga siapapun orang yang mau mencari kerja atau orang yang membutuhkan kerja cukup ke desk kita ataupun ke platform kita ke depannya,” kata Ary.
FKLPID telah menyusun sejumlah bidang kerja, antara lain riset, pemetaan industri dan data ketenagakerjaan; pelatihan, pengembangan kompetensi dan penempatan kerja; kemitraan strategis dan legal; monitoring dan evaluasi; serta informasi, publikasi dan transformasi digital. Sebanyak 72 lembaga pelatihan juga disebut telah diajak bekerja sama dalam proses awal pembentukan forum.
Pembentukan forum ini diharapkan tidak hanya mempertemukan lembaga yang selama ini berjalan sendiri-sendiri, tetapi juga menghasilkan satu basis data mengenai kebutuhan industri dan kompetensi tenaga kerja. Dengan demikian, pelatihan dapat dirancang berdasarkan permintaan pasar kerja, sementara lulusan pendidikan dan pelatihan memiliki kompetensi yang lebih relevan.
Dari sisi pemerintah pusat, BP3MI Lampung turut menyampaikan program SMK Go Global yang mulai berjalan pada 2026 dan direncanakan berlangsung hingga 2029. Lampung mendapatkan kuota 1.460 peserta untuk pelatihan sektor pertanian, kesehatan, dan pariwisata, yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas calon tenaga kerja sebelum dikirim bekerja ke luar negeri.
Melalui sinergi tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berharap persoalan mismatch antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan industri dapat ditekan. Pada akhirnya, kebijakan ini diharapkan memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat hilirisasi komoditas daerah, sekaligus menjadikan tenaga kerja Lampung lebih adaptif dan berdaya saing di pasar kerja nasional maupun global.