YAPEN -(deklarasinews.com)- Dualisme Karateker KNPI Kepulauan Yapen saat ini, membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Bakesbangpol akhirnya memfasilitasi terhadap dua pemegang Mandat tersebut yang dilakukan Selasa, 15/03/2022.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Yapen, Sonny Arnold Woria, S.Pd.MT mengatakan bahwa maksud mengundang pemegang mandat Karateker DPD II KNPI Yapen, guna melakukan klarifikasi keabsahan legalistas dari 2 Kubu tersebut, urainya.
Menurut Kakesbangpol Sonny Woria bahwa pertemuan yang berlangsung khusus tersebut, sebagai pemerintah yang mengundang dua kubu itu, ketika kami minta agar menunjukkan Legalitas SK, dapat dijelaskannya bahwa dari Kubu Alberto G Wanimbo, di DPD I KNPI Papua turunan DPP Ketum Noor Fajriansyah menunjuk Gifli Buinei, ST sebagai Karateker DPD II KNPI Yapen, serta dapat menunjukkan SK Kemenkumham RI, bebernya.
Pada kesempatan yang sama mantan Ketua Bappeda Yapen ini menjelaskan bahwa untuk kubu Amin Ngabalin, di DPD I Papua turunan DPP Ketum Haris Pratama yang menunjuk Fredy Barangkea, belum menunjukan SK Kepengurusan DPD 1 dan SK Kemenkumham, urainya.
Selaku pihak Pemerintah Daerah telah kami menyarankan kepada Kubu Fredy Barangkea agar menunda rencana Musda, bukan membatalkan Musda, dan segera melakukan Rapimpurda sesuai dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga KNPI, harap Kakesbangpol Sonny.
Kembali Kakesbanpol Yapen ini menegaskan bahwa “Pemerintah Daerah Tidak Ada Kapasitas Melarang KNPI tetapi hanya menyangkut bantuan biaya, sementara persoalan yang dihadapi hanya 2, yaitu AD/ART, dan Pemerintah” terangnya.
Dilanjutkan penjelasannya bahwa Kubu Gifli Buinei, ST Dipersilahkan untuk melanjutkan Tahapan Musda DPD II KNPI, karena telah berjalan sesuai dengan AD/ART dan Peraturan Organisai yang mana telah melalui tahapan Rapimpurda, perlu diketahui bahwa Rapimpurda telah dilaksanakan oleh Karateker Ketua KNPI Yapen, Charles Suebu yang di SK kan oleh Ketua DPD 1 KNPI Papua, Alberto G Wanimbo pada saat itu, beber Kakesbangpol Woria.
Dikonfirmasi terkait beredar surat pemblokiran SK DPP KNPI I Ketum Noor Fajriansyah oleh Kemenhumham, Kakesbangpol menjelaskan bahwa terkait dengan barcode yang akan akses ke keuangan itu yang diblokir atas laporan Kubu DPP KNPI I Harris Pratama, sedangkan aktifitas masing-masing pihak silahkan melakukan tahapan-tahapan kegiatannya, urainya.
Dikonfirmasi terpisah terkait pertemuan yang difasilitasi Pemerintah daerah melalui Kakesbangpol Yapen, Fredik Barangkea, S.IP, mengatakan bahwa dirinya telah hadir memenuhi undangan pemerintah dan bersama Gifly Buninei telah diterima oleh Kakesbangpol Yapen Sonny Woria. Lanjutnya bahwa dalam pertemuan yang berlangsung khusus bertiga telah berdikusi seputaran poin undangan yang diterima.
Menurutnya beberapa hal yang dikonfirmasi, kami belum menyerahkan dan prinsipnya kami memiliki SK dan dokumen dari DPD KNPI II Papua Ketua Amin Ngabalin, bebernya. Selanjutnya diskusi kami terkait tahapan yang belum kami lakukan, menjadi masukan yang dapat kami diskusikan lebih lanjut ke Pimpinan DPD KNPI II Papua, tegasnya.
Tegas Fredy bahwa kami minta kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen untuk tidak berpihak kepada satu kubu, tetapi tetap berdiri ditengah-tengah diantara kehadiran kami selaku penerima mandat Karateker DPD KNPI II Yapen, kami minta sekali kepada Pemda untuk harus tegas, terangnya.
DPD KNPI II Yapen ini sudah fakum lebih dari 3 tahun dan tidak ada Kaderisasi Kepemudaan secara benar dan terstuktur hingga ke distrik-distrik, dapat kita lihat tahun ganti tahun, yang ada hanya itu dan itu, artinya proses itu tidak benar dan telah berdampak buruk terhadap proses Kaderisasi Kepemudaan selama ini di Yapen, ucap Pemegang mandat Karateker Yapen ini.
Kembali kami tegaskan bahwa pemblokiran SK DPP KNPI I Ketum Noor Fajriansyah, terkait dengan barcode dalam hal mengakses keuangan itu sudah menjadi bukti bahwa kubu AGW turunan Noor Fajriansyah tidak bisa melakukan aktifitas sehingga mereka yang harusnya dilarang dan tunggu sampai pemblokiran itu dicabut, beber Barangkea.
Pungkasnya bahwa justru kami pemegang mandat Amin Ngabalin yang memiliki dasar yang kuat untuk melakukan aktifitas tahapan-tahapan persiapan Musda, kami harap semua pihak perlu pahami bagian ini, terangnya. (Zack).