DPRK Yapen Bahas 11 Raperda 2026, Pemda Dorong Regulasi Berpihak pada Kebutuhan Masyarakat

SERUI -(deklarasinews.com)- Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kepulauan Yapen melaksanakan Rapat Paripurna IV dalam rangka pembahasan 11 Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2026.

Rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRK Kepulauan Yapen Ebzon Y.Sembai, S.Pi.M.H., tersebut dihadiri Wakil Ketua IIl DPRK Bernard Worumi , Wakil Bupati Kepulauan Yapen Roi Palunga, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Cyfrianus Y. Mambay,S.Pd.,M.Si.,M.H  serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Roi Palunga mengatakan, 11 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan dilatarbelakangi sejumlah faktor, di antaranya yuridis, sosiologis, administratif, ekonomi, kelembagaan, dan pembangunan.

Menurutnya, penyusunan 11 Raperda tersebut dilakukan secara terencana, terpadu, dan sistematis berdasarkan skala prioritas serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Ia menegaskan, pengusulan 11 Raperda tersebut bukan semata-mata untuk memenuhi kewajiban formal pemerintah daerah, tetapi merupakan upaya menjawab kebutuhan hukum, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan pembangunan daerah.

“Dari aspek kebutuhan hukum, regulasi yang dibentuk harus mampu memberikan kepastian hukum terhadap berbagai permasalahan yang terjadi. Sementara dari aspek kebutuhan masyarakat, diperlukan peraturan yang dapat melindungi, melayani, dan memberdayakan masyarakat,” ujar Roi Palunga.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dari aspek pembangunan, diperlukan regulasi yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan secara terencana, berkelanjutan, dan berdaya saing, sekaligus menjawab aspirasi serta kebutuhan seluruh masyarakat.

Roi Palunga juga menyampaikan bahwa penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) akan memberikan legitimasi dan kepastian dalam proses pembahasan Raperda hingga nantinya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Ia menjelaskan, Propemperda dan Raperda memiliki keterkaitan yang erat. Propemperda merupakan rencana mengenai peraturan yang akan dibentuk, sedangkan Raperda merupakan rancangan materi yang akan dibahas dan disusun menjadi peraturan daerah.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen pada prinsipnya mendukung penetapan program pembentukan peraturan daerah tahun 2026.

Pemerintah daerah juga menyatakan kesiapan untuk terus bersinergi dan bekerja sama dengan DPRK dalam pembahasan 11 Raperda yang diusulkan, sehingga nantinya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang berkualitas, memberikan kepastian hukum, serta membawa manfaat bagi masyarakat dan pembangunan Kabupaten Kepulauan Yapen.

Tinggalkan Balasan