PESIBAR -(deklarasinews.com)- Ketika Identitas Pers Lebih Ditonjolkan daripada Kualitas Pemberitaan, Publik Patut Bertanya tentang Profesionalisme dan Etika Jurnalistik.
Menyampaikan dugaan penyimpangan kepada aparat penegak hukum (APH) merupakan hak setiap warga negara. Tidak ada larangan bagi seseorang, termasuk wartawan, untuk melaporkan dugaan tindak pidana apabila memiliki alasan dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, ada satu hal yang perlu dipahami bersama: laporan polisi bukanlah bukti bahwa seseorang telah melakukan kesalahan. Laporan polisi merupakan pintu awal bagi proses penegakan hukum, bukan kesimpulan atas suatu perkara.
Persoalan menjadi menarik ketika identitas wartawan, status media, atau profesi jurnalistik justru lebih sering ditonjolkan melalui ancaman laporan polisi daripada melalui produk jurnalistik yang dapat diuji kualitasnya.
Pers Bukan Sekadar Identitas, Melainkan Tanggung Jawab Profesional
Wartawan bukan sekadar seseorang yang memiliki kartu pers, tercantum dalam struktur redaksi, atau membawa nama sebuah perusahaan media.
Profesi wartawan mengandung tanggung jawab moral, sosial, dan profesional untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara akurat, berimbang, dan berdasarkan fakta.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan landasan bagi kemerdekaan pers. Namun, kemerdekaan tersebut juga disertai kewajiban untuk menghormati norma-norma agama, kesusilaan, asas praduga tak bersalah, serta prinsip profesionalitas.
Pasal 7 ayat (2) UU Pers secara tegas menyebutkan bahwa wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.
Artinya, identitas kewartawanan bukanlah alat untuk memperoleh kekebalan hukum, melainkan amanah untuk menjalankan fungsi pers secara bertanggung jawab.
Laporan Polisi Bukan Produk Jurnalistik
Ada perbedaan mendasar antara menjalankan fungsi jurnalistik dan menggunakan hak sebagai warga negara untuk melaporkan suatu persoalan kepada aparat penegak hukum.
Keduanya sah, tetapi tidak boleh dicampuradukkan.
Ketika wartawan menemukan dugaan penyimpangan, terdapat sejumlah langkah jurnalistik yang semestinya dilakukan, antara lain:
Mengumpulkan informasi dan dokumen pendukung.
Melakukan verifikasi terhadap kebenaran informasi.
Mengonfirmasi pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan.
Menguji informasi melalui sumber yang relevan dan kompeten.
Menyajikan fakta secara berimbang.
Menyampaikan informasi kepada publik dengan memperhatikan kepentingan umum.
Jika ditemukan dugaan tindak pidana, wartawan tetap memiliki hak untuk melaporkannya kepada APH.
Namun, laporan tersebut tidak otomatis menggantikan kewajiban jurnalistik. Sebaliknya, wartawan juga tidak boleh menganggap bahwa setiap informasi yang diterimanya sudah merupakan fakta hanya karena telah dituangkan dalam laporan polisi.
Laporan polisi adalah instrumen hukum, sedangkan karya jurnalistik adalah hasil kerja profesional yang harus dapat diuji berdasarkan fakta dan etika.
Jangan Gunakan Identitas Pers untuk Menimbulkan Tekanan
Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah penggunaan identitas pers untuk menciptakan ketakutan atau tekanan psikologis terhadap pihak tertentu.
Misalnya, seseorang datang dengan memperkenalkan diri sebagai wartawan, kemudian menunjukkan kartu pers, menyebut nama medianya, atau mengancam akan melaporkan seseorang kepada polisi apabila keinginannya tidak dipenuhi.
Perilaku semacam ini patut dikritisi apabila benar terjadi.
Sebab, kewenangan jurnalistik bukanlah kewenangan untuk mengintimidasi. Wartawan tidak memiliki otoritas untuk memutuskan seseorang bersalah, memaksakan kehendak, atau menjadikan pemberitaan sebagai alat tawar-menawar.
Apabila terdapat dugaan penyalahgunaan profesi, persoalannya harus diuji berdasarkan bukti dan fakta, bukan sekadar berdasarkan pengakuan ataupun tuduhan sepihak.
Kritik terhadap perilaku oknum juga tidak boleh digeneralisasi sebagai serangan terhadap seluruh profesi wartawan..(Arnandes,cm