Kategori: Pendidikan

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Kasus penangkapan Emmanuel Ebenezer atau Noel, aktivis 98 sekaligus Wakil Menteri, dinilai menjadi alarm bahaya bagi Presiden Prabowo dalam agenda pemberantasan korupsi dan implementasi program-program strategis pemerintah.

Menurut Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina, momentum ini hadir di tengah komitmen Presiden yang selalu menegaskan perang terhadap korupsi di berbagai kesempatan. “Dalam pidatonya, Presiden kembali menegaskan komitmen memberantas korupsi, bahkan mengancam seluruh jajarannya agar menjauhi perilaku koruptif. Ia sendiri berjanji akan memimpin upaya mengejar koruptor hingga ke Antartika,” tegas Wijayanto.

Namun, kasus Noel justru menunjukkan betapa sulitnya memberantas korupsi. Wijayanto menegaskan bahwa Noel yang seharusnya melindungi kepentingan rakyat malah justru memeras mereka dengan menaikkan tarif sertifikat K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dari Rp275.000 menjadi Rp6 juta per sertifikat.

Alih-alih memperbaiki birokrasi, Noel justru meneruskan praktik lama bahkan meminta bagian dari aliran dana korupsi. “Lebih ironis lagi, praktik tersebut melibatkan ASN hingga pejabat eselon II, dan dilakukan sejak bulan pertama ia menjabat,” ujar Wijayanto. Ia menambahkan, banyak pihak meyakini posisi Wakil Menteri hanya dijadikan batu loncatan untuk melakukan korupsi.

Situasi ini, lanjutnya, tidak berdiri sendiri. Pada saat bersamaan, Kementerian Agama juga tengah diperiksa KPK terkait kuota haji, sementara Kementerian Komunikasi dan Digital ditelisik terkait kasus perlindungan judi online. “Korupsi telah mengakar, hingga muncul kesan bahwa pemerintah kita telah menjelma menjadi ‘Pemerintahan Wani Piro’: values (nilai-nilai) dibuang, digantikan value (nilai uang). Segalanya serba pragmatis dan transaksional,” jelasnya.

Wijayanto menilai kondisi ini sangat berisiko bagi Presiden Prabowo, mengingat gaya kepemimpinannya yang identik dengan program masif, berbiaya tinggi, dan berdampak luas dalam waktu singkat. Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis senilai Rp335 triliun per tahun, Program Kopdes Merah Putih, hingga target pembangunan 3 Juta Rumah. “Bagaimana jika terjadi korupsi sistemik? Bagaimana jika masyarakat gagal membayar cicilan KPR bersubsidi? Yakinkah perbankan kita siap menghadapi tsunami kredit macet?” ungkapnya penuh tanda tanya.

Risiko tersebut, menurutnya, tidak serta merta muncul tahun ini, melainkan mungkin baru terasa pada 2027 atau 2028—saat kondisi ekonomi bisa jadi belum lebih baik dan Indonesia memasuki tahun politik. “Pertanyaannya, apakah Pemerintah dan Presiden sudah mengantisipasi?” tegasnya.

Wijayanto kemudian mengingatkan bahwa pemerintah perlu menyesuaikan program dengan kapasitas fiskal dan kemampuan birokrasi agar tidak overstretched. “Ada ribuan, bahkan puluhan ribu, ‘Noel’ di Indonesia. Keberadaan mereka memiliki daya rusak tinggi. Program yang baik dan mahal bisa menjadi buruk dan murahan,” jelasnya.

Ia pun menutup dengan peringatan keras: “Tidak perlu mengejar koruptor sampai ke Antartika, karena kebanyakan justru ada di ‘antar kita’. Presiden Prabowo perlu melakukan bersih-bersih sejak dini. Tertangkapnya Noel harus dimaknai sebagai alarm bahaya yang wajib segera direspons, jika tidak ingin bangsa kita celaka.”

PALEMBANG-.-‎(deklarasinews.com)- ‎Universitas Palembang (Unpal) kembali menorehkan sejarah akademiknya dengan menggelar Wisuda ke-XXXVIII Program Strata I Tahun Akademik 2025. Prosesi sakral ini berlangsung megah di The Sultan and Convention Centre Palembang, Sabtu (13/8/2025), dengan diikuti oleh 212 mahasiswa dari enam program studi yang ada di Unpal.

‎‎Acara wisuda dihadiri langsung oleh Rektor Unpal, Dr. Ali Dahwir, S.H., M.H., beserta jajaran senat, dosen, civitas akademika, orang tua wisudawan, dan tamu undangan. Momentum ini menjadi momen haru sekaligus membanggakan, bukan hanya bagi mahasiswa dan keluarga, melainkan juga bagi institusi yang telah melahirkan generasi penerus bangsa.

‎‎Angkatan Pandemi: Simbol Ketangguhan Mahasiswa

‎‎Dalam sambutannya, Rektor Ali Dahwir menegaskan bahwa angkatan wisudawan kali ini memiliki cerita tersendiri. Mereka adalah mahasiswa yang diterima di masa pandemi Covid-19. Saat perkuliahan sebagian besar dilakukan secara daring, para mahasiswa tetap mampu bertahan dan menyelesaikan studi dengan baik.

‎‎“Mahasiswa yang diwisuda tahun ini adalah angkatan yang memulai kuliah di tengah situasi pandemi. Walaupun pembelajaran dilakukan secara online, hal itu tidak mengurangi kualitas pendidikan yang mereka terima. Kami tetap berkomitmen memberikan pendidikan terbaik dengan segala keterbatasan,” ungkapnya.

‎‎Rektor menilai, keberhasilan mahasiswa angkatan pandemi ini merupakan bukti bahwa tantangan tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk menorehkan prestasi.

‎‎Bekal Tiga Kompetensi untuk Hadapi Dunia Nyata

‎‎Dalam pidatonya, Rektor juga mengingatkan pentingnya tiga kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan Unpal.

‎‎1. Kompetensi Karakter

‎Menurut Dahwir, kecerdasan intelektual harus berjalan beriringan dengan karakter yang kuat. “Untuk apa pintar kalau tidak memiliki attitude. Seseorang harus punya dua hal, yaitu kejujuran dan etos kerja. Jujur saja tidak cukup tanpa kerja keras,” tegasnya.

‎‎‎2. Kompetensi Keilmuan

‎Ia menambahkan bahwa Unpal telah menyiapkan kurikulum yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Setiap program studi membekali mahasiswa dengan keterampilan yang relevan sehingga mampu bersaing di era kompetisi global.

‎‎‎3. Kompetensi Literasi

‎Tidak kalah penting, para lulusan juga diperkaya dengan kemampuan literasi. Mulai dari literasi pengetahuan, budaya, hingga literasi digital. “Di era globalisasi, literasi menjadi bekal penting agar para lulusan lebih mudah meraih kesempatan kerja dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi,” jelasnya.

‎‎‎Apresiasi untuk Wisudawan Terbaik

‎‎Pada wisuda kali ini, Unpal juga memberikan penghargaan khusus bagi mahasiswa terbaik dari setiap program studi. Dari enam prodi yang ada, masing-masing melahirkan satu lulusan terbaik.

‎‎“Mahasiswa terbaik bukan hanya soal nilai akademik, tetapi juga bagaimana mereka menunjukkan karakter yang kuat. Inilah yang membedakan, sebab kecerdasan tanpa integritas tidak akan membawa mereka jauh,” pungkas Rektor.

‎‎Harapan untuk Masa Depan Lulusan

‎‎Wisuda ke-XXXVIII Universitas Palembang tidak hanya menandai akhir perjalanan studi para mahasiswa, tetapi juga awal langkah mereka menuju dunia kerja dan pengabdian masyarakat. Dengan bekal karakter, keilmuan, dan literasi, Unpal optimistis para lulusan mampu menjadi agen perubahan yang berkontribusi positif bagi bangsa dan negara.(Ning)

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Universitas Lampung (Unila) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Metro menandatangani nota kesepahaman (MoU) sekaligus meresmikan Kampung Prancis “Village Français” di Jalan Merak, Kota Metro, Minggu 24 Agustus 2025.

Acara tersebut dihadiri Rektor Unila, Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM, ASEAN Eng., Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum, para Dekan, Kepala Biro, Kepala Lembaga, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro, serta jajaran Forkopimda Kota Metro.

Rektor Unila dalam sambutannya menegaskan, kerja sama ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah.

“Universitas Lampung sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sementara itu, Pemerintah Kota Metro memiliki visi dan misi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membangun kota yang maju, mandiri, dan berdaya saing,” ujarnya.

Rektor menambahkan, melalui MoU ini diharapkan terwujud program strategis, antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, penelitian dan inovasi yang mendukung pembangunan Kota Metro, serta pengabdian masyarakat di berbagai bidang seperti kesehatan, lingkungan, pertanian, ekonomi kreatif, dan tata kelola pemerintahan.

“Kami meyakini kerja sama ini bukan sekadar seremonial, melainkan awal dari langkah nyata yang akan memberi manfaat besar bagi kedua belah pihak, khususnya bagi masyarakat Kota Metro,” tegasnya.

Wali Kota Metro dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerja sama dengan Unila. Menurutnya, kehadiran “Village Français” menjadi simbol penguatan jejaring internasional sekaligus mendukung Metro sebagai kota pendidikan.

Ia berharap program ini dapat memperkaya wawasan masyarakat dan membuka peluang kolaborasi yang lebih luas di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Acara dilanjutkan dengan prosesi pemotongan pita sebagai tanda peresmian Kampung Prancis “Village Français”. Kawasan ini diharapkan menjadi pusat pembelajaran bahasa, pengenalan budaya Prancis, sekaligus ruang interaksi masyarakat dengan nuansa internasional di Kota Metro.

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya berkomitmen dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi. Komitmen diwujudkan melalui asesmen lapangan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terhadap Program Studi (Prodi) Desain Komunikasi Visual (DKV) S1 yang berlangsung pada 22–24 Agustus 2025.

BAN-PT menugaskan dua orang asesor untuk menilai sekaligus memberikan rekomendasi terkait kualitas penyelenggaraan pendidikan di IIB Darmajaya. Penilaian meliputi kurikulum, tata kelola, kualitas dosen, karya serta prestasi mahasiswa, hingga dukungan fasilitas pembelajaran.

Turut hadir dalam kegiatan ini Rektor IIB Darmajaya, RZ. Abdul Aziz, S.T., M.T., Ph.D., didampingi jajaran pimpinan kampus, antara lain Wakil Rektor I, Dr. Sutedi, S.Kom., M.T.I.; Wakil Rektor II, Ronny Nazar, S.E., M.M.; Wakil Rektor III, Muprihan Thaib, S.Sos., M.M.; Dekan Fakultas Desain, Hukum, Pariwisata, dan Pangan Dr. Handoyo Widi Nugroho, S.Kom., M.T.I.; serta Ketua Program Studi DKV, Abdi Darmawan, S.T., M.T.I., Ph.D. Kegiatan juga dihadiri para dekan, wakil dekan, ketua program studi, serta dosen dari berbagai fakultas di lingkungan Darmajaya.

Rektor IIB Darmajaya, RZ. Abdul Aziz, S.T., M.T., Ph.D., menegaskan bahwa asesmen ini tidak hanya sebagai kewajiban akreditasi, tetapi juga bagian dari upaya berkelanjutan meningkatkan mutu pendidikan.

“Kami menyambut baik asesmen ini sebagai sarana refleksi dan evaluasi. Hasilnya nanti akan menjadi bekal penting untuk memperkuat daya saing Prodi DKV sekaligus mempertegas komitmen Darmajaya dalam mencetak lulusan berkualitas,” ujarnya.

Asesmen lapangan turut melibatkan mahasiswa, alumni, dan para stakeholder yang berbagi pengalaman mengenai kualitas pembelajaran serta peluang kerja setelah lulus. Hadir di antaranya perwakilan dari Radar TV, Tribun Lampung, Dinas Pariwisata, Chandra Mart, TDM Honda, SMAN 12 Bandar Lampung, dan SMAN 5 Bandar Lampung.

Melalui asesmen BAN-PT ini, IIB Darmajaya menegaskan komitmennya dalam menjaga standar mutu pendidikan tinggi. Lebih dari sekadar penilaian akreditasi, proses ini menjadi pijakan strategis untuk mengembangkan program studi unggulan, memperkuat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta menghasilkan lulusan yang mampu berkontribusi nyata bagi pembangunan bangsa.(**)

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Universitas Lampung (Unila) menggelar wisuda program doktor, magister, spesialis, sarjana, dan diploma, periode VIII tahun akademik 2024/2025, Sabtu, 23 Agustus 2025, di Gedung Serbaguna (GSG) Unila.

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unila Nomor 3797/UN26/PP.06.03/2025, 993 mahasiswa diwisuda pada periode ini. Wisudawan terdiri dari tujuh orang program doktor, 74 orang program magister, tujuh orang program spesialis, 852 orang program sarjana, dan 53 orang program diploma.

Dengan tambahan lulusan periode ini, hingga Agustus 2025 Unila telah menyumbangkan 142.617 alumni kepada bangsa dan negara. Saat ini tercatat 40.108 mahasiswa aktif, dengan 5.117 mahasiswa penerima beasiswa pada semester ganjil 2024.

Prosesi wisuda dibuka dengan pembacaan laporan dari Wakil Rektor Bidang Akademik Unila Dr. Eng. Suripto Dwi Yuwono, S.Si., M.T., dilanjutkan sambutan
Rektor Unila, Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng.

Rektor dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada para wisudawan beserta keluarga dan menyampaikan terima kasih kepada dosen, tenaga kependidikan, serta stakeholder yang mendukung kualitas pendidikan di Unila.

“Selamat kepada para wisudawan program doktor, magister, spesialis, sarjana, dan diploma. Kepercayaan yang diberikan keluarga dan orang tua kepada Unila untuk mendidik putra-putrinya hingga meraih gelar sarjana merupakan pilihan yang tepat. Hari ini, mereka resmi menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Lampung,” ujarnya.

Rektor menekankan, perubahan status dari mahasiswa menjadi lulusan juga membawa perubahan tanggung jawab.

“Ketika menjadi mahasiswa, saudara memikul tanggung jawab akademik. Mulai hari ini, tanggung jawab sosial yang lebih besar melekat di pundak Saudara. Ilmu pengetahuan akan bernilai tinggi bila digunakan untuk kepentingan kemanusiaan dan kemaslahatan umat manusia,” ujarnya.

Untuk mendukung visi menjadi world class university, Unila meluncurkan inovasi kurikulum melalui program Kampus Berdampak, sembilan mata kuliah pengayaan universitas, penerapan kurikulum OBE (Outcome-Based Education), dan magang berdampak. Prestasi mahasiswa juga ditunjukkan lewat keikutsertaan dalam PKM, Pimnas, Pomnas, Pilmapres, ONMIPA, KDMI, hingga Kontes Kapal Indonesia.

Selain itu, kerja sama dengan pemerintah, dunia usaha, dan organisasi profesi terus diperkuat untuk memastikan lulusan Unila relevan dengan kebutuhan zaman. Hingga Agustus 2025, tercatat 9.328 mahasiswa baru telah melakukan registrasi.

Rektor menutup pidato dengan pesan agar para wisudawan menjaga nama almamater, serta terus berkarya dan belajar agar ilmu yang diperoleh dapat berkontribusi bagi bangsa.

“Teruslah berkarya, ciptakan lapangan pekerjaan baru, dan jangan berhenti belajar untuk Indonesia maju dan Unila jaya,” pesannya.

BANDARLAMPUNG -(deklarasinews.com)– Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya kembali menunjukkan komitmennya dalam memperluas jejaring kemitraan dengan sekolah menengah atas di Lampung. Kali ini, kerja sama strategis dijalin bersama SMAN 10 Bandar Lampung melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang berlangsung di sekolah tersebut, Jumat (21/8/25).

Kerjasama yang digagas oleh Program Studi Sistem Informasi/Inovasi Digital ini mencakup berbagai bidang, mulai dari pendidikan, pelatihan/workshop, penelitian, hingga pengabdian kepada masyarakat. Harapannya, kolaborasi tersebut dapat membuka peluang seluas-luasnya bagi siswa SMAN 10 untuk mengasah keterampilan digital serta menumbuhkan minat di dunia teknologi informasi sejak dini.

Kepala SMAN 10 Bandar Lampung, Drs. Ngimron Rosadi, M.Pd., menyambut antusias kehadiran tim IIB Darmajaya. “Kerja sama ini menjadi langkah positif bagi sekolah kami. Siswa akan mendapat kesempatan belajar langsung dari dunia kampus, terutama dalam bidang teknologi informasi yang saat ini sangat penting. Kami berharap melalui program pendidikan dan workshop, siswa semakin termotivasi untuk melanjutkan studi dan mengembangkan diri,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Program Studi Sistem Informasi/Inovasi Digital IIB Darmajaya, Dr. Wasilah, S.Kom., M.T., menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak hanya hadir untuk mahasiswa, melainkan juga untuk sekolah mitra dan masyarakat luas. “Dengan kegiatan penelitian, pengabdian, dan pelatihan bersama, kami ingin memberikan pengalaman nyata sekaligus menyiapkan generasi muda agar lebih siap menghadapi tantangan era digital,” jelasnya.

Penandatanganan MoU ini menjadi bukti nyata sinergi antara pendidikan tinggi dan sekolah menengah di Lampung. Kehadiran IIB Darmajaya di SMAN 10 juga menegaskan bahwa transformasi digital dalam pendidikan bisa dimulai sejak bangku sekolah. Lebih dari itu, langkah ini memperkuat komitmen bersama dalam mencetak generasi muda yang unggul, kreatif, dan berdaya saing di era global.(*)

BANDARLAMPUNG -(deklarasinews.com)- Akademisi Hukum Universitas Lampung (Unila), Dr. Budiono, SH., MH., mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dalam aturan tersebut, tepatnya Pasal 146 ayat (1), disebutkan bahwa alokasi belanja pegawai paling tinggi hanya 30 persen dari total belanja daerah. Jika ketentuan ini dilanggar, sanksinya telah diatur pada Pasal 148, yakni berupa penundaan dan/atau pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD).

“Pemprov Lampung wajib mendukung kebijakan pemerintah pusat. Namun dalam pelaksanaannya, kebutuhan organisasi tetap harus diperhitungkan, khususnya terkait penganggaran. Saat ini belanja pegawai dalam APBD Lampung sudah melampaui 30 persen, sehingga paling lambat pada 2027 harus disesuaikan dengan ketentuan Pasal 146,” jelas Budiono, Jumat (22/8/2025).

Budiono menekankan, Pemprov Lampung perlu mengambil langkah bijak dengan merumuskan strategi tepat, terutama dalam pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun PPPK Paruh Waktu. Menurutnya, kebijakan tersebut harus benar-benar berbasis kebutuhan organisasi dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Sementara itu, Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila, Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., CA., juga mengingatkan agar Pemprov Lampung lebih berhati-hati dalam mengelola belanja pegawai. Ia menegaskan bahwa alokasi belanja pegawai tidak boleh melampaui 30 persen dari total APBD sesuai amanat UU. Hal ini bukan hanya persoalan administratif, namun merupakan instrumen disiplin fiskal untuk menjaga fiscal sustainability.

“Proses pengangkatan PPPK memang sudah berjalan hingga tahap I dan II. Artinya, Pemprov Lampung telah menyiapkan anggaran dalam penyusunan APBD 2025. Namun, sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, pengelolaan fiskal harus tetap terkendali agar tidak menekan belanja pembangunan, Jika belanja pegawai terlalu dominan, maka opportunity cost nya adalah berkurangnya belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang lebih dibutuhkan masyarakat” tegas Saring.

Ia juga menambahkan, jika Pemprov Lampung hendak mengangkat PPPK Paruh Waktu, perlu ada skala prioritas berbasis kebutuhan publik. Sektor pendidikan, khususnya tenaga guru, dapat menjadi fokus utama mengingat efek berganda (multiplier effect) yang signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia ditengah kondisi keuangan daerah yang terbatas.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sesuai kebijakan pemerintah pusat, tidak ada lagi tenaga kerja di luar Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena itu, seluruh tenaga honorer harus diakomodasi melalui mekanisme PPPK maupun PPPK Paruh Waktu. Hal ini perlu reformasi manajemen SDM aparatur agar selaras dengan prinsip efisiensi fiskal. (**)