Kategori: Pendidikan

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Civitas Akademika Universitas Paramadina menyampaikan pernyataan keprihatinan mendalam atas kondisi kebangsaan yang belakangan ini ditandai dengan krisis moral, etika publik, dan melemahnya sendi-sendi negara hukum serta demokrasi.

Mereka menilai demonstrasi yang terjadi pada 25, 28, dan 29 Agustus 2025 merupakan bentuk aspirasi rakyat yang seharusnya dihormati dan diperlakukan sebagai suara anak bangsa. “Sudah selayaknyalah dijaga dan diperlakukan sebagai anak bangsa yang sedang mengadukan nasibnya,” tegas pernyataan tersebut.

Wakil Rektor Bidang Kerjasama Universitas Paramadina, Handi Risza, menyoroti kemerosotan moralitas pejabat publik yang tampak dalam penyalahgunaan wewenang, gaya hidup elitis, dan absennya akuntabilitas. “Jabatan publik seharusnya dimaknai sebagai amanah luhur, bukan sarana memperkaya diri dan memperluas jaringan kekuasaan. Ketika moralitas terdegradasi, kepercayaan rakyat pun tergerus,” ungkap Handi.

Selain itu, Direktur Eksekutif Paramadina Institute for Ethics and Civilization (PIEC), Pipip A. Rifa’i Hasan, menilai praktik politik dewasa ini semakin terjebak dalam transaksi kepentingan jangka pendek. Menurutnya, politik telah kehilangan etika karena koalisi dibangun sekadar berbasis pembagian kursi dan akses sumber daya. “Politik yang kehilangan etika pada akhirnya hanya memperkuat oligarki, melemahkan demokrasi, dan mematikan partisipasi rakyat,” ujar Pipip.

Civitas Akademika Paramadina juga menyoroti hukum yang kehilangan wibawa akibat tebang pilih dalam penegakannya, serta dampak sosial-kultural dari keteladanan buruk elite. Mereka menilai hal ini menimbulkan demoralisasi masyarakat, khususnya generasi muda.

“Krisis moral pejabat publik berimplikasi langsung pada merosotnya kewibawaan hukum. Hukum kerap diperlakukan sebagai instrumen kekuasaan, bukan keadilan,” lanjut pernyataan tersebut.

Di sisi lain, ketimpangan ekonomi yang semakin nyata turut memperparah kondisi bangsa. Distribusi kekayaan dinilai timpang karena pembangunan lebih berpihak pada kalangan tertentu. Akibatnya, akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja menjadi semakin terbatas bagi masyarakat luas.

Melihat kondisi ini, Civitas Akademika Universitas Paramadina mendesak adanya koreksi mendasar. Mereka menekankan lima hal pokok: (1) Menegakkan moralitas dan integritas pejabat publik. (2) Membangun fondasi sosial berbasis nilai bersama. (3) Mereformasi budaya politik. (4) Menegakkan hukum yang adil dan berwibawa. (5) Menyusun kebijakan ekonomi yang berpihak pada masyarakat.

“Bangsa Indonesia tidak akan dapat berdiri tegak tanpa etika publik yang kokoh. Integritas adalah fondasi utama negara hukum dan demokrasi yang sehat,” tulis pernyataan tersebut.

Civitas Akademika Universitas Paramadina optimistis bahwa dengan keberanian moral dan kesungguhan kolektif, bangsa Indonesia dapat keluar dari krisis integritas dan membangun kembali kehidupan politik yang berlandaskan keadilan, kejujuran, dan kepentingan rakyat.

 

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Universitas Paramadina  bekerjasama dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Menyalakan Lilin di Kegelapan: Refleksi dan Keprihatinan Bersama Masyarakat Sipil” pada Minggu (31/8/2025) melalui zoom meeting guna merespons kondisi sosial-politik di Indonesia yang terjadi beberapa waktu hari terakhir.

Dalam sambutannya, Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menegaskan bahwa kondisi politik dan kebangsaan saat ini harus dipahami dalam dua dimensi: jangka pendek serta jangka menengah-panjang. Menurutnya, situasi mendesak saat ini membutuhkan peran mahasiswa, namun perjuangan harus tetap terarah. Praktik politik uang dan degradasi reformasi perlu dikritisi, sekaligus mengevaluasi sistem politik yang terlalu liberal agar tidak hanya menguntungkan pihak berduit.

Didik juga menyoroti degradasi kelembagaan sejak era Presiden Jokowi, masuknya figur bermasalah dalam kabinet, serta dominasi anggaran oleh Polri dan TNI. “Kerusakan kelembagaan sudah masif, perbaikan harus dimulai dari kepemimpinan politik. Reformasi yang sejati nyaris tidak lagi terlihat” tegasnya.

Didik menambahkan bahwa perbaikan partai politik, reformasi kelembagaan, dan pembenahan APBN harus segera dilakukan. “Rakyat marah karena kondisi ekonomi kian terpuruk. Situasi ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah” pungkasnya.

Direktur Eksekutif LP3ES, Fahmi Wibawa, menyoroti urgensi kerja sama berbagai pihak untuk menghadapi gelombang disinformasi yang kian memperkeruh keadaan dan memicu potensi konflik. Ia menegaskan bahwa kondisi bangsa tidak boleh dibiarkan merugikan generasi penerus hanya demi menjaga kepentingan segelintir kelompok.

Fahmi juga kembali mengingatkan tentang gagasan Reformasi Jilid 2 yang sejak awal 2025 telah didorong LP3ES sebagai langkah mendesak untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia. Melalui forum diskusi ini, LP3ES bersama Paramadina berharap dapat menghadirkan ‘secercah cahaya’ yang mampu memberi arah di tengah situasi bangsa yang penuh tantangan. “Jangan sampai anak bangsa dikorbankan hanya demi mempertahankan kepentingan sempit” tegas Fahmi.

Direktur Center Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto, menegaskan bahwa kondisi demokrasi di Indonesia semakin menjauh dari cita-cita reformasi. “Elite semakin jauh dari publik. Kita melihat contoh buruk di eksekutif, mulai dari wakil menteri yang merangkap jabatan hingga kabinet yang gemuk. Situasi ekonomi pun kian menekan rakyat dengan beban pajak yang tinggi, sementara di sisi lain tunjangan bagi elite politik justru dinaikkan” ujarnya.

Ia menyoroti kembali menguatnya praktik dwifungsi militer dan polisi. Ia menekankan perlunya langkah korektif untuk mengembalikan kepercayaan publik. “Yang kita butuhkan sekarang adalah kembali pada amanah konstitusi. Semua bentuk kekerasan terhadap sipil harus diharamkan. Kepercayaan publik hanya dapat pulih jika konstitusi dijadikan pijakan utama” tegasnya.

Sementara itu, Ahmad Khoirul Umam, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Paramadina, melihat situasi nasional saat ini sebagai sebuah wake-up call bagi seluruh pemangku kebijakan. “Situasi hari ini penuh ketidakpastian dan spekulasi. Namun ini menjadi pengingat penting bahwa sensitifitas elite harus dijaga. Setiap kebijakan harus mempertimbangkan aspirasi akar rumput dan dijalankan secara rasional, akuntabel, serta transparan” jelasnya.

Umam juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan kebebasan berekspresi di tengah gejolak politik. “Kita tidak boleh memperkeruh situasi. Kebebasan berekspresi dijamin oleh konstitusi. Belajar dari pengalaman di Thailand dan Mesir, kita berharap situasi di Jakarta tidak berujung pada letupan yang memperburuk keadaan” tambahnya.

Sementara itu, Dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Herlambang P. Wiratraman menegaskan bahwa praktik politik saat ini telah terperosok dalam pengabaian suara publik. “Banyak kebijakan publik justru mematikan rakyat, seperti proyek MBG, eksploitasi sumber daya, hingga program strategis nasional yang sering mengorbankan kepentingan masyarakat. HAM yang dijamin konstitusi dilanggar secara terang-terangan” tegasnya.

Ia juga menyoroti maraknya kekerasan aparat di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang kerap berakhir dengan impunitas. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan lemahnya supremasi sipil. “Kalau tidak ada penguatan supremasi sipil, kekerasan dan pelanggaran HAM akan terus berulang. Presiden harus berkomitmen menghentikan praktik represif aparat dengan mendisiplinkan dan mengevaluasi kebijakan yang menyalahi kepentingan publik” tambahnya.

Hurriyah, Direktur Eksekutif PUSKAPOL Univesitas Indonesia melihat gelombang aksi massa belakangan ini sebagai respons alamiah masyarakat terhadap lemahnya lembaga politik dalam menyerap aspirasi rakyat. “Ini bukan muncul tiba-tiba, tapi akibat ruang sipil yang semakin menyempit selama beberapa tahun terakhir. Produk kebijakan dibuat secara ugal-ugalan, menguntungkan pejabat, dan merugikan rakyat” jelasnya.

Ia juga mengkritik strategi pemerintah yang menggunakan cara-cara represif, kriminalisasi, hingga peretasan data pribadi untuk membungkam kritik. “Kritik publik bukan dilihat sebagai masukan, tapi justru diframing sebagai ancaman, bahkan dilecehkan sebagai antek asing. Pemerintah menggunakan buzzer, rekayasa opini, dan politik pecah belah untuk melemahkan masyarakat sipil” tegas Hurriyah.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa masyarakat memiliki daya tahan dalam menghadapi represi. “Gerakan massa harus tetap terarah, konsolidatif, dan membangun jaringan. Jangan sampai kalah cepat dengan konsolidasi elite politik. Pemerintah harus segera menggelar rapat kabinet untuk membatalkan kebijakan-kebijakan bermasalah dan mendengarkan masyarakat, bukan menindasnya” tutupya.

Pemikir kebhinekaan, Sukidi, menegaskan bahwa gejolak sosial yang terjadi belakangan ini merupakan bentuk perlawanan rakyat yang lahir dari akumulasi ketidakadilan di berbagai lini penyelenggaraan negara. Ia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan kepemimpinan nasional yang responsif, dengan menempatkan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi.

Menurutnya, Presiden harus berani mengurai akar ketidakadilan, mulai dari ketimpangan penggajian wakil rakyat, mafia peradilan yang dibiarkan tumbuh, hingga kebijakan ekonomi yang belum sepenuhnya mampu menyejahterakan masyarakat. Ia juga menekankan perlunya reformasi dalam tubuh kepolisian agar kembali pada fungsi utamanya sebagai pengayom rakyat. “Polisi harus menjaga keamanan, ketertiban, serta kehormatan rakyat sebagai subjek utama negara” ujarnya.

Nada serupa disampaikan oleh Afiq Naufal, Sekjen Serikat Mahasiswa Universitas Paramadina periode 2023–2025. Ia menilai bahwa korban yang berjatuhan, bahkan dari kalangan di luar demonstran, adalah simbol penting pengingat mahalnya harga kemanusiaan. Afiq dengan tegas mengecam aparat negara yang dianggap telah kehilangan legitimasi publik akibat sistem yang membusuk. Menurutnya, demonstrasi rakyat tidak boleh direduksi hanya sebagai isu politik atau permainan elite. “Kemarahan publik harus dibaca sebagai momentum untuk tobat massal bukan hanya tobat moral, tetapi juga tobat sistemik, sebuah kesadaran kolektif bangsa,” tegasnya.

Ia menambahkan, penting bagi kepolisian untuk kembali ke tradisi sipil sebagai pelayan masyarakat, dengan legitimasi yang bersumber dari rakyat, bukan dari kekuasaan represif. Hanya dengan cara itu, menurutnya, kepercayaan publik dapat dipulihkan, sistem diperbaiki, dan semangat kebangsaan tetap terjaga.

Hudan Lil Muttaqin, Sekjen Serikat Mahasiswa Universitas Paramadina 2025–2026, menegaskan bahwa mahasiswa banyak belajar dari peristiwa yang terjadi hari ini. “Demokrasi gagal pada level substansial. Hukum dijadikan alat kriminalisasi dan pembungkam masyarakat,” ujarnya.

Hudan menekankan pentingnya suara kaum intelektual, terutama dari kampus, untuk menyatakan sikap kritis. “Suara kampus memiliki legitimasi penting untuk menunjukkan bahwa keadaan tidak baik-baik saja. Kaum intelektual harus berani mengambil posisi” tegasnya.

Hudan juga menyoroti framing anarkisme yang kerap dilekatkan pada masyarakat. Menurutnya, justru praktik anarkisme lebih banyak dilakukan oleh pemerintah melalui pembabatan hutan dan pengerukan lingkungan yang merusak ruang hidup rakyat. Ia menegaskan dua hal utama: pertama, pentingnya solidaritas bersama, sebab kritik harus dibarengi dengan persatuan masyarakat; kedua, bahwa kondisi saat ini adalah bentuk ketidak-tuntasan dari agenda reformasi 1998 yang belum benar-benar diwujudkan.

Sementara itu, Damar Juniarto, Direktur KONDISI, menyampaikan bahwa gelombang kemarahan publik yang terlihat dalam berbagai peristiwa adalah wujud nyata dari rasa tidak didengar. “Masyarakat yang marah jangan dihadapi dengan kekerasan, apalagi distigma seolah digerakkan oleh asing. Itu cara lama pemerintah yang berusaha meredam kemarahan publik tanpa menyentuh akar masalah” tegasnya.

Damar menyerukan agar pemerintah justru merangkul dan menyusun tuntutan bersama rakyat. “Kemarahan rakyat jangan diarahkan untuk meruntuhkan rumah-rumah wakil rakyat, tetapi harus dibingkai ke dalam cara-cara yang sehat. Itu bisa terwujud bila negara benar-benar mendengar” tutupnya.

Abdul G. Karim, Dosen FISIPOL Universitas Gajah Mada, menilai fenomena ini erat kaitannya dengan upaya penataan ulang relasi elit nasional yang memunculkan perlawanan di berbagai tempat. Menurutnya, ada pergeseran relasi di antara TNI, Polri, Kejaksaan Agung, dan aktor-aktor lain, yang membuka ruang negosiasi. “Elit masih memegang kuasa dalam proses pemanasan dan pendinginan publik. Namun, masyarakat sipil tidak boleh mudah terseret dalam konflik elit” ujarnya.

Karim menekankan bahwa di tengah derasnya arus informasi, masyarakat harus berhati-hati memilah mana informasi yang benar untuk diteruskan dan mana yang sebaiknya dihentikan. Ia juga mengingatkan untuk menghindari kekerasan dan stigma negatif terhadap gerakan masyarakat sipil, sebab ada pihak tertentu yang justru mendorong kekerasan agar publik memberi label buruk pada civil society. “Korupsi tidak bisa dibenarkan, begitu juga penjarahan. Yang lebih penting adalah memastikan konsolidasi masyarakat sipil berjalan dengan baik” tambahnya.

Sementara itu, Nenden S. Arum, Direktur Eksekutif SAFEnet, menyoroti sisi lain dari keresahan publik, yakni semakin represifnya ruang digital yang seharusnya menjadi wadah kebebasan berekspresi. Ia menuturkan bahwa masyarakat di lapangan tidak hanya berhadapan dengan aparat yang merespons secara represif, tetapi juga dengan berbagai bentuk pembatasan di dunia digital. “Kami melihat adanya pemblokiran akun, kriminalisasi aktivis mahasiswa, intimidasi baik online maupun offline, hingga gangguan terhadap akses internet. Fitur-fitur yang biasanya digunakan massa aksi untuk mendokumentasikan situasi lapangan bahkan sempat dihentikan. Hal ini bukan kali pertama terjadi, karena pembatasan internet kerap dilakukan dalam momen demonstrasi” jelasnya.

Lebih jauh, Nenden juga menyoroti adanya indikasi operasi informasi yang sengaja diarahkan untuk memecah fokus publik. Menurutnya, jurnalisme warga kini menjadi salah satu target represi, dan hal ini menimbulkan kekhawatiran mendalam terhadap keberlangsungan kebebasan berekspresi. “Kami mempertanyakan, sampai kapan hak asasi warga negara bisa dijamin? Siapa yang bisa memastikan kebebasan kita tidak dibungkam di masa mendatang?” tanyanya.

Untuk itu, SafeNet merekomendasikan agar pemerintah segera menghentikan praktik represi digital, memastikan perlindungan terhadap hak-hak warga, serta menjaga transparansi dengan kebijakan yang sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. “Ruang digital harus dilindungi bersama, agar tidak memperburuk potensi konflik horizontal di masyarakat” tegas Nenden.

PALU -(deklarasinews.com)- Rektor Universitas Tadulako (Untad) Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T., resmi menerbitkan surat imbauan kepada seluruh mahasiswa Untad terkait pelaksanaan aksi demonstrasi. Imbauan ini tertuang dalam surat bernomor: 2864/UN28/TU.00.01/2025, yang ditandatangani langsung oleh Rektor pada Jumat (29/8/2025).

Surat tersebut juga ditembuskan kepada seluruh Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Tadulako. Pihak kampus menegaskan, langkah ini diambil sebagai bentuk pengawasan terhadap kegiatan mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi lewat aksi unjuk rasa.

Dalam surat itu, Rektor menyampaikan lima poin utama yang harus dipatuhi mahasiswa saat melakukan aksi demonstrasi.

Pertama, adalah soal ketertiban dan kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku. Aksi unjuk rasa harus dilakukan secara tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Kedua, Aksi demonstrasi tidak boleh mengarah pada tindakan vandalisme dan anarkisme.

“Ia menekankan bahwa aksi yang dilakukan harus tetap damai dan tidak merugikan pihak mana pun, baik dari internal kampus maupun masyarakat umum,” tulis Prof. Amar dalam imbauannya.

Selain itu, poin ketiga pimpinan organisasi mahasiswa tingkat fakultas yang tergabung dalam koalisi aksi demo diwajibkan memberikan surat tanggung jawab secara tertulis kepada pimpinan fakultas masing-masing.

“Jika terjadi cedera/ada korban, segala pembiayaan perawatan kesehatan dan pelanggaran hukum yang diakibatkan resiko pelaksanaan aksi mahasiswa/demonstrasi,” tegasnya.

Poin penting lainnya adalah keempat, larangan melibatkan mahasiswa baru angkatan 2025 dalam kegiatan aksi demonstrasi. Kampus menilai, mahasiswa baru masih dalam tahap awal pengenalan akademik dan belum cukup memahami konteks aksi yang akan dilakukan.

Terakhir kelima, Rektor juga menegaskan bahwa perkuliahan tidak boleh terganggu akibat aksi demonstrasi. Mahasiswa dilarang meninggalkan jadwal kuliah demi mengikuti aksi, dan kegiatan akademik harus tetap berjalan sebagaimana mestinya.

“Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat diindahkan oleh seluruh mahasiswa Universitas Tadulako,” tutup surat imbauan Rektor Untad.

Kampus Universitas Tadulako berharap, mahasiswa tetap menjalankan kebebasan berpendapat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai akademik dan tanggung jawab sosial.(Rpdm)

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Di tengah derasnya arus transformasi digital, dunia pendidikan dituntut bergerak cepat agar siswa tidak tertinggal. Kesadaran inilah yang melatarbelakangi kerja sama antara Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya dengan SMAN 4 Bandar Lampung.

Melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada Jumat (29/8/25), kedua pihak sepakat bersinergi untuk mencetak generasi muda yang melek teknologi. Kerja sama yang digagas Program Studi Sistem Informasi IIB Darmajaya ini mencakup empat pilar penting: pendidikan, pelatihan/workshop, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Harapannya, siswa SMAN 4 dapat merasakan langsung pengalaman belajar di luar bangku kelas sekaligus membekali diri dengan keterampilan digital.

Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Bandar Lampung, Dwi Astusti, S.Pd., MM, menilai kolaborasi ini sebagai langkah strategis.

“Anak-anak akan mendapat kesempatan belajar lebih dekat dengan dunia kampus, terutama dalam bidang teknologi informasi. Hal ini tentu sangat bermanfaat untuk memotivasi mereka agar terus berkembang,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Program Studi Sistem Informasi IIB Darmajaya, Dr. Wasilah, S.Kom., M.T., menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab lebih luas.

“Melalui workshop, penelitian, dan pengabdian bersama, kami ingin menyiapkan siswa SMA agar lebih siap menghadapi tantangan era digital. Terlebih, Program Studi Sistem Informasi IIB Darmajaya telah terakreditasi Unggul, sehingga kami berkewajiban menghadirkan mutu pendidikan terbaik, tidak hanya bagi mahasiswa, tetapi juga bagi sekolah mitra dan masyarakat luas,” jelasnya.

Hadir juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, S.STP., M.H.; Kabid GTK Provinsi Lampung, Jhoni Efendi, S.T., M.T.; Kacabdin Wilayah 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Risna Intiza, S.H., M.H.; Pengawas Pembina SMAN 4 Bandar Lampung, Dra. Dermawati, M.Pd.; Ketua Komite SMA Negeri 4 Bandar Lampung, Hi. Muzakir Syihab, SE., Akt.; Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Tulang Bawang Thabita Carolina, S.Sos., M.Si.; dan Kepala Pusat Kerjasama  Universitas Teknokrat Indonesia, Aditia Yudhistira, M.Kom. (**)

BANDARLAMPUNG -(deklarasinews.com)- Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) Lampung bersama Persatuan Wanita Tarbiyah Islamiyah (PERWATI) Lampung berkomitmen untuk bersinergi dalam membangun daerah melalui peran pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan silaturahmi yang digelar di ruang kerja Sekretaris PERTI Lampung, Muprihan Thaib, S.Sos., M.M., Sekira pukul 10.30 WIB, Kamis (28/8/2025. Sementara, pelantikan pengurus PERTI dan PERWATI Lampung Periode 2025-2030, akan digelar di Balai Keratun, Selasa, (9/9/2025) mendatang.

Sesepuh PERTI Lampung, Prof. Dr. Syaiful Anwar, M.Pd., menegaskan bahwa keberadaan PERTI dan PERWATI harus menjadi motor penggerak pembangunan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan kebangsaan. Ia menilai, organisasi keagamaan ini telah memiliki sejarah panjang dalam mencerdaskan umat sekaligus menjaga harmoni sosial di Lampung.

“PERTI Lampung tidak boleh hanya eksis secara organisasi, tetapi juga harus hadir membawa manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan dan dakwah. Sinergi dengan PERWATI menjadi kekuatan baru untuk mewujudkan hal itu,” ujar Syaiful Anwar.

Sekretaris PERTI Lampung, Muprihan Thaib, menambahkan bahwa momentum pelantikan nanti akan menjadi awal konsolidasi organisasi dalam memperkuat struktur, program, dan gerakan nyata di tengah masyarakat. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas bidang, baik pendidikan, sosial, maupun pemberdayaan perempuan.

“Kami ingin pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tetapi titik awal untuk kerja-kerja nyata. PERTI dan PERWATI harus turun langsung ke masyarakat, menghadirkan solusi, serta menjadi mitra pemerintah daerah dalam pembangunan,” kata Muprihan, yang juga Wakil Rekor 3 IIB Darmajaya.

Sementara itu, Ketua PERWATI Lampung, Hj. Desi Heriani, menegaskan komitmen pihaknya untuk mendukung kiprah perempuan dalam pembangunan daerah. Menurutnya, PERWATI akan fokus pada program pemberdayaan perempuan, keluarga, dan anak sebagai pondasi peradaban bangsa.

“Perempuan memiliki peran strategis dalam keluarga dan masyarakat. Melalui PERWATI, kami ingin memastikan perempuan Lampung berdaya, mandiri, serta aktif dalam berbagai bidang, terutama pendidikan dan ekonomi,” ujar Desi Heriani.

Pertemuan silaturahmi tersebut juga membahas berbagai program strategis yang akan diluncurkan pascapelantikan. Beberapa di antaranya adalah penguatan pendidikan berbasis pesantren dan madrasah, pelatihan kewirausahaan untuk perempuan, serta gerakan dakwah yang inklusif dan moderat.

“PERTI dan PERWATI Lampung juga menyatakan siap bekerja sama dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil lainnya dalam membangun sinergi program. Kerja sama lintas sektor diyakini akan memperkuat kontribusi organisasi terhadap pembangunan daerah,” kata Ketua PERTI terpilih Dr. Ir. H. Firmansyah Y. Alfian, MBA.,M.Sc., menambahkan.

Menurut Firmansyah, usai pelantikan pihaknya juga akan langsung tancap gas membangun Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiah di Jalan Lintas Sumatera,  Desa Wates,  Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah.

“Lahan dan bangunan sudah tersedia, tinggal melanjutkan saja,” kata dia.

Dengan persiapan yang matang, pelantikan PERTI dan PERWATI Lampung pada 9 September mendatang diproyeksikan menjadi momentum penting lahirnya kepengurusan yang solid. “Harapannya, sinergi keduanya dapat semakin memperkuat peran umat Islam Lampung dalam menjaga persatuan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan melalui pendidikan berbasis Islam,” mantan Rektor IIB Darmajaya itu. (**)

LAMPUNG -(deklarasinews.com)– Ketua PBNU Bidang Pendidikan dan Hukum, Prof Mukri, Prof Mukri, menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online (ojol) yang wafat saat mengikuti aksi unjuk rasa di Jakarta.

Ia mengingatkan seluruh pihak agar menahan diri dan mengedepankan cara damai dalam menyampaikan aspirasi.

“Kami keluarga besar Nahdlatul Ulama turut berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta kesabaran,” kata Prof Mukri kepada awak media, Jumat (29/8/2025).

Prof Mukri menegaskan bahwa menyampaikan aspirasi adalah hak konstitusional warga negara. Namun, ia mengimbau aparat maupun peserta aksi untuk tetap mengutamakan sikap damai.

“Kami minta aparat untuk tetap sabar dan menahan diri, agar tidak terjadi benturan yang merugikan semua pihak,” tegasnya.

Ketua MUI Lampung itu juga meminta massa aksi agar tidak bertindak anarkis maupun terprovokasi. Menurutnya, peristiwa yang menimpa Affan harus menjadi pelajaran bersama agar tidak kembali terjadi.

“Arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo jelas, jaga keamanan, ketertiban, dan persaudaraan dengan cara damai, tanpa provokasi,” ujarnya.

Prof Mukri juga mengajak seluruh jajaran dan warga NU di berbagai daerah untuk ikut menenangkan suasana. “PBNU mengajak seluruh warga NU menjadi peneduh di tengah masyarakat, jangan terprovokasi dan jangan ikut aksi anarkis,” pungkasnya.

Sementara itu, akademisi FH dari Universitas Bandar Lampung (UBL) yang juga Ketua Bidang Hukum Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL). Dr. Zainudin Hasan, turut menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Affan. Menurutnya, peristiwa ini harus menjadi momentum bagi semua pihak untuk menjaga kondusivitas di daerah, termasuk di Lampung.

“Kami turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya saudara Affan Kurniawan. Kejadian ini harus menjadi pelajaran agar kita bersama-sama menjaga kondusivitas yang ada di Lampung,” ujar Zainudin.

Ia juga mengapresiasi aparat penegak hukum (APH) yang cepat tanggap melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap oknum anggota yang saat itu berada di lokasi kejadian.

“Penanganannya harus dilakukan secara cepat, tegas serta transparan agar ada kepastian hukum. Dengan begitu, masyarakat akan melihat bahwa hukum tetap ditegakkan dan keadilan diberikan,” tandasnya.

Pihak nya juga meminta kepada seluruh masyarakat khususnya di wilayah Lampung harus menjaga kondusifitas. Tidak terpancing isu isu Negatif hingga memicu SARA yang sempat terjadi di wilayah lainnya. Dan mengingatkan dalam Aksi Demo yang di lakukan mahasiswa dan masyarakat saat ini adalah adanya kebijakan Politis jangan sampai di arahkan pada situasi lain. Karena adanya kepentingan Elit Politik tertentu.(Red)

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Universitas Bandar Lampung (UBL) siap menyambut mahasiswa baru Tahun Akademik 2025/2026 melalui kegiatan Program Pengenalan Kampus (PPK) yang akan digelar pada 1 dan 2 September 2025 di Mahligai Agung Convention Hall Pascasarjana UBL dengan menghadirkan rangkaian agenda yang dirancang untuk membekali mahasiswa baru dalam menjalani kehidupan perkuliahan.

Wakil Rektor I  Bidang Akademik, Riset dan Inovasi UBL, Prof. Erry Yulian Triblas Adesta, Ph.D menjelaskan bahwa PPK menjadi momen penting bagi mahasiswa baru sebelum resmi menempuh perkuliahan. “PPK bertujuan mengenalkan mahasiswa baru pada lingkungan akademik UBL, mekanisme perkuliahan, kelembagaan, serta fasilitas kampus. Selain itu, akan diberikan materi tambahan seputar pendidikan dan perkembangan teknologi yang digunakan di UBL,” ujarnya, Jumat (29/8).

Prof Erry menegaskan, PPK wajib diikuti seluruh mahasiswa baru UBL karena menjadi salah satu syarat akademik menjelang pengajuan tugas akhir dan jika tidak mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (PPK), maka harus mengulang ditahun berikutnya.

“PPK bukan sekadar ajang pengenalan lingkungan kampus, tetapi juga momentum penting untuk menanamkan nilai-nilai dasar kehidupan akademik, karakter, serta semangat kebangsaan. Melalui PPK 2025, kami ingin memastikan mahasiswa baru UBL dapat beradaptasi dengan baik, memahami budaya akademik, serta mengembangkan potensi diri sesuai dengan passion dan bidang studinya,” tambahnya.

Selama dua hari pelaksanaan, mahasiswa baru akan mengikuti berbagai kegiatan, mulai dari sesi pengenalan fakultas dan program studi, kuliah umum motivasi, pengembangan soft skills. Selain itu, juga akan digelar kegiatan kebersamaan, pengenalan organisasi mahasiswa, serta sosialisasi layanan akademik dan kemahasiswaan.

Dia juga mengingatkan mahasiswa baru untuk memperhatikan ketentuan pelaksanaan kegiatan. Peserta diwajibkan hadir pukul 07.00 WIB dengan mengenakan kemeja putih lengan panjang, bawahan kain (celana/rok), sepatu berwarna hitam atau gelap, serta hijab berwarna hitam bagi yang berhijab dan ketentuan lainnya sesuai dengan tata tertib yang sudah dibuat.

“Selain itu, peserta juga wajib membawa ponsel untuk mengikuti penjelasan penggunaan UBL Apps, aplikasi digital yang mendukung aktivitas Tri Dharma Perguruan Tinggi di UBL,” pungkasnya.

Dengan semangat kebersamaan, UBL berharap PPK 2025 dapat menjadi langkah awal mahasiswa baru dalam menapaki perjalanan akademik dan pengembangan diri di dunia kampus.

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Riuh tepuk tangan penuhi ruangan saat dewan juri mengumumkan tiga ide bisnis terbaik dalam ajang Youth Business Camp (YBC) Season 2 Tahun 2025. Dari total 105 siswa yang mewakili 35 sekolah se-Lampung, lahirlah tiga tim unggulan dengan inovasi bisnis yang bukan hanya kreatif, tetapi juga menjanjikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Juara pertama diraih oleh SMAN 1 Bandar Lampung melalui usaha Ecokit, sebuah ide yang dipresentasikan oleh Izzi Aaron Fajri (ketua), Jihan Safitri, dan Helmi Rafi. Konsep solutif sekaligus aplikatif yang mereka tawarkan berhasil memikat dewan juri.

Di posisi kedua, tim dari SMA Fransiskus Bandar Lampung menghadirkan usaha Ecoprint yang menonjolkan kreativitas ramah lingkungan. Ide ini dipresentasikan oleh M. Christian M. G. (ketua), Kayla Metta Ariyani, dan Michelline Gracia Ariana.

Sementara itu, SMAN 15 Bandar Lampung sukses merebut posisi ketiga lewat usaha Veg & Fruit, dipimpin oleh Dewangga Fathurohyman bersama Suci Atma Sri Bintang dan Fatih Nazwan Azzura. Inovasi mereka memberi nuansa segar dalam pemanfaatan hasil pertanian lokal.

Ajang YBC tahun ini diikuti oleh 105 siswa dari 20 SMA, 14 SMK, dan 1 MA di Provinsi Lampung. Masing-masing tim beranggotakan tiga orang yang tampil dalam sesi pitching untuk mempresentasikan ide, produk, maupun layanan bisnis inovatif di hadapan juri pada Kamis (28/8/2025) di Aula Rektorat IIB Darmajaya.

Dua sesi penjurian digelar dengan menghadirkan akademisi dan praktisi hebat dibidangnya. Pada Sesi I, hadir Dr. M. Said Hasibuan, S.Kom., M.Kom. (Dekan Fakultas Ilmu Komputer) dan Aswin, S.E., M.M. (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis). Sementara itu, Sesi II diisi oleh Dr. Edi Pranyoto, S.E., M.M. (Sekretaris Program Studi Magister Manajemen) serta Dr. Sri Lestari, S.Kom., M.Cs. (Ketua LPPM).

Risna Intiza, S.H., M.H., Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Lampung, yang hadir mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, menegaskan bahwa kegiatan seperti ini mampu membentuk siswa yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga siap menghadapi tantangan masa depan.

“YBC adalah wadah penting bagi generasi muda untuk mengasah kreativitas, kemampuan komunikasi, dan mental kewirausahaan sejak dini. Terima kasih IIB Darmajaya yang telah membantu pemerintah menyiapkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan industri dan berjiwa wirausaha,” ujarnya seperti dikutip dari www.darmajaya.ac.id.

Sementara itu, Dr. Sutedi, S.Kom., M.T.I., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik IIB Darmajaya, menambahkan bahwa YBC adalah ruang belajar kolaboratif yang membekali siswa dengan pengalaman nyata dalam dunia bisnis. “Lebih dari sekadar lomba, YBC Season 2 menjadi panggung yang menumbuhkan rasa percaya diri generasi muda Lampung. Ketiga tim juara adalah bukti bahwa ide-ide segar bisa lahir dari ruang kelas, lalu berkembang menjadi gagasan bisnis yang layak diwujudkan,” ungkapnya.

Dengan semangat, keberanian, dan inovasi, para pemenang tak hanya membawa pulang piala, tetapi juga membawa harapan baru: bahwa anak muda Lampung mampu menjadi motor penggerak lahirnya solusi kreatif bagi masyarakat.(*)